Komisi XII DPR RI Minta KLH Perketat Izin Amdal di Kalimantan Timur

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperketat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta pengawasan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur. Hal ini menyusul banyaknya lubang tambang yang belum direklamasi dan telah menelan korban jiwa.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (3/12/2025), Syafruddin menegaskan bahwa persoalan lubang tambang yang terjadi di Kalimantan Timur merupakan kondisi darurat yang perlu segera ditangani.

Iklan

“Kalimantan Timur sangat rawan karena di sana ada banyak perusahaan raksasa yang bergerak di sektor pertambangan yang terus menggunduli hutan, mencemari sungai dan mencemari air di sana,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat ribuan lubang tambang di Kalimantan Timur yang dibiarkan terbengkalai dan membahayakan keselamatan masyarakat.

“Ada kurang lebih 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi dan sudah menelan korban. Ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang,” katanya dengan nada tegas.

Iklan

Dia menekankan, pentingnya langkah konkret pemerintah dalam memperketat proses perizinan lingkungan bagi perusahaan tambang agar keselamatan masyarakat tidak terus terabaikan.

“Jadi, saya kira konkret pimpinan dan Pak Menteri mohon kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan Amdal dan seterusnya tolong diperketat,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap Kalimantan Timur dan memastikan penanganan lubang tambang dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran terkait.

Iklan

“Sekali lagi mohon atensi Pak Menteri dan Pak Wamen berserta jajaran, Kalimantan Timur kalau bisa ditangani serius jangan sampai terjadi seperti di Sumatera,” pungkasnya. (Tubagus)