Komisi XII DPR RI Minta KLH Atasi Pendangkalan Sungai Akibat Tambang di Sumatra

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memberikan perhatian serius terhadap kondisi sungai-sungai yang mengalami pendangkalan dan hilang akibat aktivitas pertambangan.

“Di Sumatra itu banyak sungai sama dengan di kalimantan. Tapi, sayangnya di tempat perusahaan tambang banyak beroperasi itu nyatanya sungai-sungai sudah mengalami pendangkalan. Banyak anak sungai yang sudah hilang, sudah menjadi daratan, bahkan ditambang,” ujar Dewi dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Iklan

Dia menegaskan, pemanfaatan kawasan hutan untuk industri, khususnya pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan perusahaan berbasis kayu, telah memberi tekanan besar pada ekosistem sungai. Pemerintah harus segera mengambil langkah antisipatif agar kerusakan tidak semakin luas dan membahayakan masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai (DAS).

“Tolong, Pak, menjadi prioritas. Lebih preventif daripada nanti terjadi seperti sekarang. Karena, bagaimanapun juga harus ada balancing antara pemanfaatan hutan dan konservasi lingkungannya,” tegasnya.

Ia kemudian menyoroti kondisi yang terjadi di daerah pemilihannya di Sumatra Selatan, tepatnya di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Di sana tiga anak sungai dilaporkan telah hilang dan sebuah perusahaan tambang batu bara bahkan mengalihkan aliran sungai tanpa izin.

Iklan

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menilai bahwa pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan di kawasan tambang perlu diperketat. Ia meminta KLH menurunkan tim ke lapangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang dapat merusak aliran dan keberlangsungan sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Selain itu, ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap perusahaan yang merusak sungai harus dilakukan tanpa kompromi, dan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal isu ini agar perbaikan kebijakan serta pengawasan dapat segera menjadi prioritas pemerintah. (Tubagus)