NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, meminta penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) dilakukan tepat waktu dengan perhitungan yang akurat, transparan, dan berkeadilan. Keterlambatan penyaluran maupun ketidaktepatan penghitungan dapat mengganggu pembangunan sekaligus merugikan daerah penghasil.
“DBH bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Dana tersebut sudah menjadi bagian penting dalam perencanaan APBD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, penyalurannya jangan terlambat dan perhitungannya harus benar agar daerah penghasil tidak dirugikan,” kata Alfons dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, penghitungan DBH melibatkan data penerimaan negara, penetapan daerah penghasil, serta formula pembagian yang digunakan Kementerian Keuangan. Untuk sektor migas, penghitungan juga berkaitan dengan data lifting dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Oleh karena itu, sinkronisasi data antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama, dan pemerintah daerah harus diperkuat.
Upaya memperkuat penghitungan dan penyaluran DBH tersebut sejalan dengan arahan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, agar kepentingan daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan perhatian serius. Kebijakan itu juga mencerminkan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mengelola kekayaan alam secara berdaulat serta memastikan hasilnya digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan pemerataan pembangunan.
“Data produksi, lifting, harga, penerimaan negara, dan wilayah penghasil harus sama-sama dapat diverifikasi. Jangan sampai ada perbedaan data yang akhirnya mengurangi hak daerah. Setiap perubahan nilai DBH juga harus dijelaskan secara terbuka agar pemerintah daerah dapat menyusun anggaran secara tepat,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah membangun sistem informasi DBH yang terintegrasi dan dapat diakses pemerintah daerah. Sistem tersebut perlu memuat data produksi dan lifting, dasar-dasar penghitungan, pagu, koreksi alokasi, jadwal penyaluran, serta realisasi transfer secara berkala.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme rekonsiliasi dan penyelesaian apabila ditemukan perbedaan data antara pusat dan daerah. Ketepatan penyaluran harus diikuti dengan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Selain itu, DBH perlu diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. Pemanfaatannya juga harus memperhatikan dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita mendukung arahan Menteri Bahlil dan visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan pembangunan nasional, tetapi daerah penghasil dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah produksi juga harus merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkas legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu. (Tubagus)
