NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Melchias Marcus Mekeng resmi menjadi Ketua Komisi XII DPR RI. Ia menegaskan komitmen Komisi XII untuk memastikan pengelolaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.
“Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar. Komisi XII akan bekerja memastikan pengelolaan energi dan sumber daya alam dilakukan secara transparan, berkelanjutan, berkeadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Jumat (28/8/2026).
Penggunaan data desil, katanya menjelaskan, harus dilakukan secara hati-hati. Kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu dapat dilihat hanya berdasarkan data administratif sehingga diperlukan verifikasi faktual di lapangan.
“Data desil harus kita gunakan secara hati-hati. Kondisi ekonomi masyarakat tidak selalu bisa dilihat hanya dari data administratif. Orang yang rumahnya sudah berlantai keramik belum tentu tergolong masyarakat mampu. Karena itu, data harus diverifikasi secara faktual di lapangan,” katanya.
Ia mengatakan, verifikasi kondisi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan data dari desa maupun data administratif. Petugas perlu turun dan melihat langsung kondisi masyarakat karena kesalahan data dapat berdampak bukan hanya pada subsidi BBM, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat.
“Jangan hanya mengandalkan data dari desa atau data administratif. Petugas harus turun dan melihat langsung kondisi masyarakat. Kalau datanya keliru, dampaknya bukan hanya pada subsidi BBM, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.
Energi merupakan urat nadi perekonomian sehingga pasokan energi harus cukup, harga terjangkau, dan industri mendapatkan kepastian, dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Dalam sektor hilirisasi, ia menekankan Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menjual bahan mentah.
“Kita tidak boleh terus-menerus menjadi negara yang hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi harus menghasilkan industri, lapangan kerja, transfer teknologi dan nilai tambah di dalam negeri,” ujarnya.
Di sisi investasi, ia menegaskan Indonesia membutuhkan investasi yang berkualitas. Investasi harus menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga lingkungan serta menghormati masyarakat sekitar.
“Kita membutuhkan investasi, tetapi investasi yang berkualitas. Investasi harus menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan menghormati masyarakat sekitar. Pembangunan tidak boleh hanya meninggalkan keuntungan bagi sebagian pihak, sementara masyarakat dan lingkungan menanggung bebannya,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi XII tidak anti-investasi dan tidak anti-industri. Investasi dan industri harus berjalan dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.
“Komisi XII tidak anti-investasi dan tidak anti-industri. Justru kita ingin investasi semakin kuat dan industri nasional semakin maju. Tetapi semuanya harus berjalan dengan tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan lingkungan dan manfaat yang nyata bagi rakyat,” pungkasnya. (Tubagus)
