NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, meminta peningkatan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Tahun Anggaran 2027 seiring dengan kenaikan target investasi nasional menjadi Rp2.927 triliun. Peningkatan anggaran diperlukan agar fungsi pengawalan dan fasilitasi investasi dapat berjalan optimal.
“Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini mendapatkan tugas yang sedemikian besar dan menjadi salah satu ujung tombak peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Tentu harus diberikan keberpihakan anggaran yang proporsional. Oleh karena itu, kami di Komisi XII menyarankan agar anggaran ini dikembalikan sesuai pagu sebelumnya, yakni Rp1,2 triliun, dan kami yang bertugas di Badan Anggaran akan mengawal serta meminta kebijaksanaan pimpinan Banggar,” ujar Ratna, dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Kamis (3/9/2026).
Dia mengatakan, pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM turun menjadi sekitar Rp974 miliar dari sebelumnya Rp1,2 triliun. Penurunan tersebut terjadi ketika kementerian sedang menghadapi peningkatan target investasi nasional.
Selain itu, ia juga menyoroti kualitas investasi hilirisasi yang tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi. Realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun dengan sekitar 75% berlokasi di luar Pulau Jawa, tetapi komposisinya masih banyak ditopang sektor mineral dan batu bara (minerba) serta penanaman modal asing (PMA).
“Kami meminta Kementerian Investasi agar meratakan hilirisasi ke sektor lain, seperti perkebunan dan kelautan. Selain itu, laporan investasi ke depan jangan hanya menampilkan besaran nilai rupiahnya, tetapi harus menyajikan rasio penyerapan tenaga kerja lokal yang sebanding agar kinerjanya benar-benar terukur,” ujar legislator Dapil Jawa Timur IX itu.
Selain pemerataan hilirisasi, perempuan kelahiran Tuban, Jawa Timur ini juga menyoroti pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (online single submission/OSS) berbasis kecerdasan buatan (artifical intelligence/AI). Ia meminta pengembangan sistem tersebut memanfaatkan talenta dalam negeri melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terutama untuk menekan biaya digitalisasi dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan perizinan UMKM di daerah.
“Teknologi dan inovasi itu memang mahal, tetapi kita punya talenta-talenta dalam negeri yang luar biasa di BRIN. Kami berharap Kementerian Investasi bisa mengoptimalkan kerja sama dengan BRIN agar dapat menekan nilai keekonomian anggaran digitalisasi. Jika riset dan pengembangan sistem OSS memanfaatkan talenta lokal, hasilnya akan jauh lebih kompatibel dengan dinamika perizinan UMKM di daerah,” pungkasnya. (Tubagus)
