Banjir Proyek Bahan Baku Baterai, Pengusaha Nikel Ikutan Cuan

NIKEL.CO.ID – Pemerintah terus mendorong hilirisasi di sektor mineral, salah satunya nikel untuk bahan baku pembuatan baterai. Proyek smelter nikel banyak bermunculan dari yang hanya menyerap kadar tinggi 1,7% ke atas sampai kadar rendah di bawah 1,7%.

Banyaknya smelter nikel yang bermunculan membuat penambangnya ikut kecipratan cuan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, pihaknya menyambut baik atas banyaknya smelter nikel yang bakal beroperasi pada beberapa tahun ke depan.

Pasalnya, ini juga akan berdampak pada peningkatan permintaan bijih nikel. Apalagi, lanjutnya, dengan hadirnya smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk memproduksi bahan baku baterai, smelter ini juga bisa menyerap bijih nikel kadar rendah. Dengan demikian, ke depannya tidak hanya nikel kadar tinggi atau di atas 1,7% yang diserap perusahaan smelter.

“Kalau kami dari hulu sisi pertambangan tentu menyambut baik karena otomatis demand bijih nikel akan naik, apalagi HPAL akomodir bijih nikel kadar rendah,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (02/07/2021).

Dia meminta agar smelter nikel ini mau menyerap limonit atau nikel kadar rendah tanpa syarat lain. Karena jika diberi syarat lain, maka menurutnya ini akan berujung pada tidak terserapnya bijih nikel kadar rendah.

Dia menjelaskan, struktur mineral di Indonesia memiliki unsur magnesium. Menurutnya ada beberapa penambang yang terkena penolakan karena ada syarat kadar magnesium silika di bawah 2,5%, sementara banyak tambang yang memiliki kadar magnesium di atas 2,5%, sehingga kena penalti.

“Ada unsur magnesium dari struktur mineral Indonesia. Untuk saprolite (nikel kadar tinggi) untuk pirometalurgi masih ambil kadar tinggi 1,8 up, tapi banyak area kena reject karena syaratkan silika magnesium di bawah 2,5%,” jelasnya.

Lebih lanjut dia kembali menegaskan agar smelter nikel HPAL bisa mengakomodasi nikel tanpa spesifikasi kadar magnesium tertentu.

“Kami minta juga pabrik HPAL untuk akomodir bijih nikel yang spesifikasi magnesium, sudah apa adanya, jangan banyak mempersyaratkan, sehingga kena penalti atau reject lagi,” pintanya.

Meidy memproyeksikan ke depan kebutuhan nikel akan meningkat signifikan. Salah satu pabrik yang kini telah berproduksi menurutnya akan menyerap 8 juta ton bijih nikel per tahun. Belum ditambah dengan pabrik lainnya, sehingga akan akomodir 20-30 juta ton bijih nikel kadar rendah per tahunnya.

“Akan signifikan (peningkatan) karena kapasitas HPAL salah satu pabrik yang commissioning 8 juta ton setahun, belum termasuk tiga pabrik lain, akan akomodir 20-30 juta ton bijih nikel kadar rendah,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, adapun smelter HPAL yang membutuhkan bijih nikel sekitar 8 juta ton per tahun yaitu proyek smelter yang dikelola PT Halmahera Persada Lygend, anak usaha Harita Group. Berlokasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, proyek ini baru saja diresmikan operasionalnya oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada pekan lalu, tepatnya Rabu (23/06/2021).

Adapun target produksi yaitu sekitar 246 ribu ton per tahun NiSO4 dan sekitar 32 ribu ton per tahun CoSO4 dengan perkiraan kebutuhan bijih nikel sekitar 8,3 juta ton per tahun.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

APNI Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengakui bahwa masih banyak kegiatan hulu hingga hilir nikel yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Dunia internasional menyebut nikel produksi Indonesia sebagai nikel kotor lantaran penambangannya tidak memperhatikan aspek lingkungan. Pelaku usaha di sektor pertambangan pun mengakui bahwa kegiatan hulu hingga hilir nikel di Indonesia masih banyak yang belum memperhatikan faktor lingkungan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mendesak agar perusahaan yang saat ini melakukan kegiatan penambangan nikel serta mengoperasikan pengolahan dan pemurnian (smelter) dapat mengutamakan perbaikan lingkungan.

Pasalnya sejauh ini masih banyak perusahaan yang abai terhadap isu tersebut. Padahal salah satu syarat untuk menarik investasi global yakni pada kegiatan penambangan yang berkelanjutan.

“Kalau berbicara mengenai dirty nickel ada benarnya. Industri hulu-hilir banyak yang belum melakukan kegiatan yang ramah lingkungan,” ujar Meidy kepada Katadata.co.id, Kamis (1/7/2021).

Di sektor hulu misalnya, lanjut Meidy, masih banyak perusahaan yang belum melakukan praktik-praktik sustainable and good mining practice. Kondisi ini diperparah dengan cukup maraknya kegiatan penambangan ilegal.

Sementara, di sisi hilir, masih banyak pabrik pengolahan nikel yang mengandalkan tenaga listrik berbasis batu bara. Padahal kontribusi batu bara terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca cukup signifikan.

Oleh karena itu, Meidy mendesak agar pengusaha smelter dapat mengganti pembangkit listrik berbasis batu bara dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

“Ini bukan pekerjaan berat, tinggal bagaimana pemerintah menindak tegas penambang dan pelaku usaha hulu-hilir agar melakukan aktivitasnya sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah sudah mengatur agar kegiatan pertambangan di Indonesia menerapkan konsep berkelanjutan. Namun dia mengakui saat ini tekanan dari dunia internasional terhadap komoditas nikel Indonesia terus berdatangan.

“Pertambangan kita sudah diatur agar menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Memang ada tekanan dunia internasional,” ujarnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba Irwandy Arif enggan berkomentar banyak mengenai pandangan internasional terhadap komoditas nikel RI.

Pasalnya pemerintah masih fokus menghadapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel.

“Kami batasi dulu bicara tentang nikel karena persidangan di WTO (World Trade Organization), RI melawan tuntutan Uni Eropa, sidangnya sedang berjalan,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Pengusaha Tambang Akui Tudingan Nikel RI Kotor, Tak Ramah Lingkungan

Read More

Perbaikan Rantai Pasok dan Tata Kelola Niaga Kunci Perbaikan Industri Hilir Nikel

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan masih belum berjalannya aturan pemerintah tentang Harga Patokan Mineral (HPM) yang masih belum berjalan optimal. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pertumbuhan industri turunan nikel tanah air. Meidy Katrij Lengkey, Sekretaris Jenderal APNI, mengatakan dalam mendukung industri hilir nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hilir, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata kelola niaga transaksi bijih nikel harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020.

“Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pada tanggal 13 Agustus 2020 dikeluarkan Kepmenko 108/2020, tentang Tim Satgas HPM,” kata Meidy, Selasa (29/6/2021).

Padahal menurut dia sudah ada beberapa tindakan pemerintah seperti telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

Lalu ada Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020. “Serta pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020. Industri hilir nikel harus dijaga perkembangannya. Jangan sampai cadangan nikel yang berlimpah malah tidak bisa dimonetisasi di dalam negeri,” ungkap Meidy.

Meidy menyebutkan ada beberapa masukan APNI kepada pemerintah dalam mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industri stainless steel dan batterai dalam negeri Dengan semakin bertambahnya perusahaan smelter dan HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Kedua adalah pemerintah harus mendorong dilakukannya kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data sumber daya dan cadangan nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

“Lalu harga bijih nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui Kepmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan,” kata Meidy.

Selanjutnya untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar secara merata kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.

Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pyrometallurgy kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.l,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5.

“Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Serta mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri produk akhir,” kata Meidy.

Sumber: dunia- energi.com

Read More

Dukung Hilirisasi Nikel, Ini Masukan APNI Terkait Tata Kelola Dan Tata Niaga

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) mengingatkan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah. Salah satu yang dilakukan diantaranya diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Ini menjadi salah satu masukan APNI terkait tata kelola dan tata niaga nikel. Data APNI terkait industri hilir khusus nikel akan dibangun baik smelter pirometalurgy dan hydrometallurgy sebanyak 98 perusahaan. Jumlah ini  terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perijinan.

Dengan data ini, kebutuhan bahan baku bijih nikel sebesar 255 juta ton per tahun. Jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun. Itu dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi diatas 1.6% dan hanya 1.7 miliar ton. “Jika industri pirometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun,”ungkap Sekretaris Jenderal APNI Meydi Katrin Langkey dalam siara persnya.

Oleh karenanya APNI mendukung langkah pemerintah dalam melakukan pembatasan smelter kelas 2 (NPI/FeNi). Di sisi lain tetap mengundang investor untuk berinvestasi ke produk akhir nikel seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle.

“Dalam hal ini juga kami merekomendasikan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk lokal, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel untuk bisa memproduksi olahan nikel yaitu stainless steel atau olahan logam lainnya.  Sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia,”lanjut Meydi.

Dalam mendukung industri hilir nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari hulu ke hili, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata Kelola niaga transaksi bijih nikel yang sesuai dengan aturan/regulasi. Pemerintah telah menerbitkan regulasi berupa Permen ESDM No 11/2020. Namun APNI melihat saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padahal pada 13 agustus 2020 lewat Kepmenko 108/2020, telah dibentuk Tim Satgas HPM. Hasil kerja tim ini 1. 89% (65) perusahaan telah mematuhi HPM. Kemudian telah dikeluarkannya Surat Peringatan berupa Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis.

Kemudian juga telah dikeluarkannya Maklumat Penegakan Hukum HPM lewat Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020. Kemudian pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020.

APNI pun memberi beberapa masukan penting terkait tata kelola nikel ke depan. Pertama, ke depan APNI melihat semakin bertambahnya perusahaan smelter & HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan.

Kedua, dilakukan kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga didapatkan data sumber daya dan cadangan nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter & HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

Hal ketiga, Harga Bijih Nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui KePmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan.

Usulan keempat, untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independen terdaftar secara merata kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh. Kelima, kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan Pirometalurgi, kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar tinggi yaitu diatas 1.8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5.

Masukan keenam, optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia. Dan masukan ketujuh  adalah mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industry produk akhir.

Sumber: tambang.co.id

Read More

Jika Smelter Tidak Dibatasi, Industri Hilir Nikel Nasional Umurnya Diperkirakan Hanya 7 Tahun

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan ada 98 pabrik smelter pyrometallurgy dan hydrometallurgy yang rencananya  terbangun dengan konsumsi bahan baku bijih nikel bisa mencapai sebesar 255 juta ton per tahun.

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Jendral Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), mengungkapkan kondisi itu cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan bisnis nikel Tanah Air. Menurut dia jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliarton, industri hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun. “Itu pun dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi (diatas 1,6%) hanya 1,7 miliar ton, jika industri pyrometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun,” kata Meidy, Senin (28/6).

Untuk itu APNU kata Meidy mendukung rencana pemerintah yang akan membatasi pembangunan smelter nikel baru. Terutama untuk smelter nikel kelas dua yakni feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Dia menuturkan berdasarkan data APNI, industri hilir khusus nikel yang akan dibangun baik smelter yakni sebanyak 98 perusahaan. Angka tersebut terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perizinan.

Sebagai gantinya Meidy berharap pemerintah tetap mengundang investor untuk berinvestasi pada produk akhir turunan nikel. “Seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle,” ungkap dia.

APNI juga menyarankan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk lokal, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel bisa memproduksi olahan nikel yaitu stainless steel atau olahan logam lainnya.

“Sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia,” tegas Meidy.

Sumber: dunia-energi.com

Read More

APNI Minta Penjualan Bijih Nikel Dibatasi, Kenapa?

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyampaikan tujuh usulan guna mendukung hilirisasi nikel, termasuk untuk mendorong industri stainless steel dan baterai dalam negeri.

Salah satu usulannya adalah dengan melakukan pembatasan kadar bijih nikel yang dapat diperdagangkan. Dalam keterangan resminya, Senin (28/06/2021), disampaikan bahwa dengan semakin banyaknya smelter yang beroperasi, maka diperlukan ketersediaan cadangan.

“Untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi APNI, Senin (28/06/2021).

Usulan kedua untuk mendorong hilirisasi nikel adalah melakukan kegiatan eksplorasi detail untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga bisa didapatkan sumber daya dan cadangan nikel serta mineral pendukung lainnya guna menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang semakin banyak berdiri di Indonesia.

Ketiga, harga bijih nikel yang diperjualbelikan harus sesuai dengan harga patokan mineral (HPM). Keempat, demi menghindari monopoli maka surveyor yang digunakan adalah surveyor independen.

Poin kelima yang disampaikan yakni mengenai kebutuhan akan bijih nikel untuk High Pressure Acid Leaching (HPAL) dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, dikhawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO.

“Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan pirometalurgi kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu di atas 1,8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5,” seperti dikutip dari pernyataan APNI tersebut.

Keenam, optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung investasi yang sudah berjalan di Indonesia.

“Terakhir, mengangkat Indonesia dalam kancah industri logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industri end product.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

APNI Supports Plan to Restrict New Nickel Smelter Projects, Export

NIKEL.CO.ID – The Indonesia Nickel Miners Association (or APNI) supports the government’s plan to restrict the construction of new nickel pig iron (NPI) and ferronickel (FeNi) smelters in a bid to optimize the country’s limited nickel resources for higher value products.

APNI said in a statement Monday that based on its data, there are currently already 25 pyrometallurgy and hydrometallurgy nickel smelters operating in the country, with another 41 under construction, and 32 other projects in the process of securing permit.

These smelters will require nickel ore supply of 255 million tons per year. Considering the country’s measured nickel reserves of only 4.6 billion tons, the domestic nickel downstream industry can only survive for up to 8 years, assuming that high grade nickel ore reserves (above 1.6%) is only 1.7 billion tons. If the pyrometallurgy smelters only consume high grade nickels, the operating life of these smelters is only seven years.

Read also: APNI Head appointed as chief commissioner of Trinitan

“So with APNI supports the government to limit the class 2 smelters (NPI/FeNi), but still invites investors to invest in (higher value) nickel end products such as stainless steel, batteries and electric vehicles,” the grouping said in the statement.

APNI also recommended the government to limit the export of NPI and FeNI at 30-50 percent of total production, allocating part of it for domestic steel industry players such as state-controlled PT Krakatau Steel Tbk to competitively produce stainless steel or other products.

Restricting construction of new smelters is deemed necessary because of limited reserves of saprolite nickel ore,

Director General of Mineral and Coal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ridwan Djamaluddin, told Reuters last week that the government had discussed the plan with a parliamentary committee to restrict the construction of new NPI and FeNI smelters.

“Based on the input capacity of existing and under construction pyrometallurgical plants, assuming there is no further exploration, if constructions are not limited this high grade nickel ore reserve will only last for less than 20 years,” he said. (Editing by Reiner Simanjuntak).

Read More

APNI: Pemerintah Harus Batasi Smelter Kelas Dua

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)  mendukung pemerintah untuk melakukan pembatasan smelter kelas 2 (NPI/FeNi),tetapi tetap mengundang investor untuk berinvestasi ke end produk nikel seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle.

APNI merekomendasikan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk local, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel untuk bisa memproduksi olahan nikel yaitu STAINLESS STEEL atau olahan logam lainnya sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia.

“Dalam mendukung industry HILIR nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari HULU ke HILIR, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata Kelola niaga transaksi bijih nikel yang sesuai dengan aturan/regulasi yang sudah diatur dalam Permen ESDM No 11/2020, Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,”demikian isi siaran pers APNI yang diterima ruangenergi.com,Senin (28/06/2021) di Jakarta.

Pada tanggal 13 agustus 2020 di keluarkan Kepmenko 108/2020, Tentang Tim Satgas HPM, capaian kerja TIM SATGAS HPM:

1. 89% (65) perusahaan telah mematuhi HPM

2. Telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

3. Telah dikeluarkannya Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020

4. Pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020

Masukan dan Harapan APNI:

APNI mengusulkan untuk mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industry stainless steel dan batterai dalan negeri:

1. Semakin bertambahnya perusahaan smelter HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan;

2. Dilakukan kegiatan EKSPLORASI DETAIL untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data SUMBER DAYA & CADANGAN Nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia;

3. Harga Bijih Nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui KePmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan Dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan;

4. Untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar SECARA MERATA kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.;

5. Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan PIROMETALURGI kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5;

6. Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung Investasi yang sudah berjalan di Indonesia;

7.  Mengangkat Indonesia dalam kancah industry logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industry end produk.

Berdasarkan data APNI industry hilir khusus nikel yang akan dibangun baik smelter pirometalurgy dan hydrometallurgy sebanyak 98 perusahaan, terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perijinan.

Dari data industri hilir nikel ini kebutuhan bahan baku bijih nikel akan terkonsumsi sebesar 255 juta ton per tahun, jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 milyar ton, maka industry hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun, itupun dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi (diatas 1.6%) hanya 1.7 milyar ton, jika industry pirometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

RI Punya Harta Karun Tambang Terbesar di Dunia, Ini Faktanya

NIKEL.CO.ID – Indonesia dianugerahi “harta karun” di sektor komoditas tambang, yakni nikel. Tak tanggung-tanggung, Indonesia menduduki peringkat pertama di dunia untuk besaran jumlah sumber daya nikel. Indonesia disebut memiliki sumber daya nikel sebesar 23,7% dari total sumber daya nikel dunia.

Menyusul Indonesia yaitu Australia dengan persentase 21,5%, lalu Brazil 12,4%, Rusia 8,6%, dan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey. Dia juga mengatakan, Indonesia memproduksi bijih nikel tahunan terbesar di dunia.

“Bangsa ini dikenal memiliki volume cadangan nikel terbesar di dunia, 23,7% dari dunia,” ungkapnya dalam diskusi ‘Battery Electric Vehicles Outlook‘, Kamis (06/05/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, Indonesia memiliki dua daerah endapan nikel primer, terletak di Pulau Sulawesi dan Halmahera. Namun, sebelum adanya kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun lalu, sebagian besar bijih mentah nikel diekspor untuk peleburan di luar negeri.

“Seperti banyak bijih mineral lainnya di Indonesia, sebagian besar bijih mentah nikel secara tradisional diekspor untuk peleburan ke luar negeri,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 21 juta ton. Indonesia menduduki peringkat pertama soal cadangan nikel, mengalahkan Australia di peringkat kedua dengan total cadangan 20 juta ton.

Lalu, disusul Brazil dengan cadangan sebesar 16 juta ton dan posisi keempat adalah Rusia dengan cadangan nikel sebesar 7 juta ton.

Hal tersebut diungkapkan Luhut dalam CNBC Indonesia Mining Forum dengan Tema “Prospek Industri Minerba 2021”, Rabu (24/3/2021). Dia mengatakan bahwa data tersebut merupakan data antar negara di tahun 2019.

“Ini cadangan menurut negara di 2019. Ini akan membawa Indonesia ke era industrialisasi,” kata Luhut, Rabu (24/3/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, melalui industrialisasi ini Indonesia akan bergerak ke arah energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, Indonesia punya potensi besar dalam mengembangkan baterai lithium.

“Betul-betul dengan industrialisasi, energi baru terbarukan kita punya potensi,” tegas Luhut.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Data Cadangan Nikel Diragukan, Badan Geologi Buka Suara

Badan Geologi menyebut dari 301 sampai 302 pemegang izin usaha pertambangan dan kontrak karya nikel, baru 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

NIKEL.CO.ID – Data cadangan nikel di Indonesia disebut tak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Moehamad Awaludin pun buka suara.

Cadangan nikel setiap tahunnya selalu dipublikasikan. Data yang disusun Badan Geologi sebagian besar bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. Dengan begitu, sumber datanya dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (22/3/2021).

Isi laporan itu adalah data eksplorasi, laporan studi kelayakan, serta laporan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang telah disetujui pemerintah pusat dan daerah.

Awaludin menyebut terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Hanya saja, dari semua pelaporan tersebut tidak semua menggunakan competent person. Padahal perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan.

“Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Persoalannya, semua pelaporan yang masuk telah disetujui pemerintah, baik pemda maupun Direktorat Jenderal Minerba. Apabila tidak disetujui karena tidak kompeten, seharusnya tidak menjadi laporan yang bisa diambil oleh Badan Geologi dan dijadikan sumber data.

“Kami mengacunya di situ kalau data sudah detail,” ujarnya.
Dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor (ESDM) 1806 K/30/MEM/2018, perusahaan tambang wajib mendapatkan pengesahan dari competent person Indonesia alias CPI untuk jumlah cadangan di lokasi izin usaha pertambangan atau IUP. Tanpa itu, pemerintah tidak akan mengesahkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan.

Melansir dari situs Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), ada lima syarat untuk menjadi competent person. Pertama, anggota Perhapi, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), atau Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI).

Kedua, lulusan teknik pertambangan atau geologi dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketiga, memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Termasuk, minimal lima tahun di bidang yang relevan.

Keempat, telah melalui verifikasi yang diselenggarakan oleh komite (khusus) impelementasi CPI. Terakhir, memenuhi kewajiban administrasi sebagai CPI.

Data Cadangan Nikel

Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso berpendapat cadangan nikel Indonesia selama ini memang tidak sebesar dengan apa yang dipaparkan pemerintah.

Pasalnya, cadangan yang disebutkan selama ini belum semuanya memenuhi ketentuan dan diverifikasi sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) 2017 dan standar nasional Indonesia (SNI) 2019.

Hal tersebut terjadi karena biaya eksplorasi yang mahal.

“Tanpa cadangan yang sesuai dengan KCMI atau SNI, maka desain smelter-nya pakai asumsi dan tentu saja tidak bankable,” kata dia.
Smelter merupakan pabrik pengolahan dan pemurnian barang tambang menjadi produk jadi. Pemerintah sedang mendorong perusahaan tambang melakukan nilai tambah tersebut. Kewajibannya pun tertulis pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba pasal 102 ayat 1.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey sebelumnya juga membeberkan mengenai beberapa sengkarut yang terjadi pada tata niaga nikel di Indonesia. Salah satunya yakni tidak tersedianya detail data cadangan deposit nikel.

Sejauh ini hanya PT Vale Indonesia Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang sudah melakukan kegiatan eksplorasi menyeluruh.

“Karena besarnya biaya eksplorasi sehingga sulit untuk mengukur berapa detail cadangan nikel Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah kerap menyebut Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Angkanya mencapai 21 juta ton, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.

Dengan cadangan tersebut, pemerintah percaya diri masuk ke bisnis baterai, terutama untuk kendaraan listrik. Nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium ion.

Dengan memakai nikel pada kutub positifnya (katoda), energi dalam baterai menjadi lebih padat. Kendaraan listrik dapat menempuh jarak lebih jauh.

Sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Perusahaan tambang wajib mengolahnya di dalam negeri.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Data Cadangan Nikel Diragukan, Badan Geologi Buka Suara

Read More