Ditjen Minerba Ungkap Cadangan Nikel Indonesia Diperkirakan Kurang dari 10 Tahun

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti cadangan nikel Indonesia di tengah pesatnya perkembangan industri pengolahan dan pemurnian atau smelter. Cadangan nikel nasional, khususnya bijih saprolit, diperkirakan hanya mampu menopang kebutuhan produksi kurang dari 10 tahun apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kegiatan eksplorasi.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral (PPM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin, mengatakan pertumbuhan kapasitas smelter saat ini belum diikuti peningkatan eksplorasi yang sebanding untuk menambah sumber daya dan cadangan bijih nikel.

Iklan

Menurutnya, perkembangan hilirisasi nikel yang berlangsung sangat cepat perlu diimbangi dengan kemampuan penyediaan bahan baku secara berkelanjutan. Pasalnya, jumlah smelter yang terus bertambah turut meningkatkan kebutuhan pasokan bijih.

“Dengan jumlah smelter yang ada, pasokan yang dibutuhkan, sedangkan intensifikasi eksplorasi itu belum menyamai dengan kebutuhan daripada pasokan itu,” ujar Cecep saat menjadi salah satu penanggap dalam sesi Optimalisasi Mineral Kritis & Strategis dan Secondary Mineral untuk Memperkuat Industrialisasi dan Ketahanan Cadangan Nasional di Minerba Convex 2026, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan kondisi saat ini, cadangan nikel Indonesia diperkirakan hanya tersisa untuk menopang kegiatan produksi kurang dari 10 tahun, terutama untuk nikel saprolite. Sementara itu, ketersediaan limonite juga perlu mendapatkan perhatian dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri.

Iklan

Cecep menilai percepatan hilirisasi perlu diselaraskan dengan kemampuan cadangan mineral yang tersedia. Penambahan kapasitas pengolahan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan smelter tanpa mempertimbangkan ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang.

“Seperti kata Bu Vero (Magdalena Veronika, Director of Public Relationss CNGR Indonesia), bahwa cepat itu belum tentu baik. Nah, ini kalau menurut saya mungkin terlalu cepat. Terlalu advance, terlalu apa ya? Terlalu banyak lah istilahnya,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta para pelaku usaha pertambangan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi guna memperkuat basis sumber daya dan cadangan nikel nasional. Selain itu, pemanfaatan cadangan yang sudah tersedia juga perlu dilakukan secara lebih terukur agar tidak terkuras dalam waktu singkat.

Iklan

“Di satu sisi kita ingin menampilkan bahwa teman-teman pengusaha tetap harus fokus juga kepada kegiatan eksplorasi untuk sumber daya cadangan. Tentunya kita juga mengharapkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya cadangan ini juga tolong dihemat-hemat. Dalam hal ini jangan terlalu cepat juga,” tegasnya.

Cecep juga menyoroti tekanan harga nikel yang kembali mendekati level terendah pada 2025, yakni sekitar US$13.900 per ton. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan perlunya pengelolaan produksi dan cadangan secara lebih optimal.

Menurutnya, pemerintah menginginkan pengelolaan nikel yang mampu memberikan nilai ekonomi lebih besar melalui keseimbangan antara volume produksi dan harga komoditas. Ia menyebut kebijakan pengendalian produksi pada 2026 telah memberikan gambaran bahwa produksi yang relatif lebih kecil dapat menghasilkan penerimaan negara lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Posisi nikel itu adalah harga tinggi, produksi sedikit, tapi harga tinggi. Kita sudah merasakan untuk tahun 2026 ini, meskipun produksi kita relatif kecil, pendapatan negara kita relatif lebih besar dibandingkan tahun yang lalu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cecep menekankan pentingnya sinkronisasi data sumber daya dan cadangan, kegiatan penambangan, serta kebutuhan bahan baku industri pengolahan. Menurutnya, penentuan kapasitas dan kebutuhan industri semestinya mengacu pada ketersediaan cadangan mineral.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini data mengenai kebutuhan bijih dari smelter masih belum sepenuhnya jelas di lingkungan pemerintah. Padahal, informasi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan penetapan kuota produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan kebutuhan aktual industri pengolahan.

“Integrasi data khususnya data cadangan, data penambangan, termasuk juga kebutuhan industri itu harus inline. Bahkan katanya untuk menentukan bahwa industri apa yang perlu kita butuhkan itu harusnya berangkat dari keberadaan cadangan,” jelasnya.

Cecep menambahkan, sinkronisasi tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Ditjen Minerba, Kementerian Perindustrian, serta BKPM. Dengan demikian, pengembangan industri pengolahan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya dan cadangan yang tersedia sehingga keberlanjutan pasokan bahan baku lebih terjamin.

Menurutnya, tanpa keterpaduan data hulu dan hilir, pertumbuhan industri berpotensi tidak sejalan dengan kemampuan pasokan bijih dalam negeri. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko ketidakpastian bahan baku bagi smelter pada masa mendatang.

Selain penguatan eksplorasi, pemerintah juga mendorong perusahaan tambang mengoptimalkan seluruh potensi mineral di wilayah konsesinya, termasuk mineral ikutan atau mineral sekunder. Upaya tersebut merupakan bagian dari konservasi mineral agar potensi yang belum dapat dimanfaatkan saat ini tetap tercatat dan dapat diolah ketika teknologi tersedia.

Cecep menegaskan, keberlanjutan industri nikel tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan kapasitas smelter. Pengelolaan cadangan, eksplorasi, serta pemanfaatan seluruh potensi mineral harus berjalan seimbang agar sumber daya nikel Indonesia dapat memberikan manfaat ekonomi secara optimal dalam jangka panjang. (Lili Handayani)