Verifikasi Pihak Ketiga Jadi Syarat Penting Pembuktian ESG Perusahaan Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Verifikasi oleh pihak ketiga yang independen menjadi salah satu aspek penting dalam membuktikan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) oleh perusahaan nikel. Pembeli, pelanggan, dan lembaga pembiayaan membutuhkan bukti yang dapat dipercaya, bukan sekadar deklarasi atau laporan yang disampaikan perusahaan.

Head of Sustainability Nickel Industries Limited, Muchtazar mengatakan, verifikasi independen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sertifikat, pernyataan assurance, maupun skor pemeringkatan. Namun, hal terpenting adalah klaim dan laporan perusahaan harus diperiksa oleh pihak ketiga yang independen.

Iklan

“Namun, hal terpenting adalah klaim dan laporan perusahaan harus diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen,” kata Muchtazar dalam sesi ESG and Market Access Panel pada sebuah forum industri nikel, dikutip nikel.co.id, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, verifikasi tersebut menjadi hal yang dicari oleh lembaga pemberi pinjaman, pelanggan, maupun pembeli produk mineral. Dengan demikian, perusahaan perlu menunjukkan bukti yang mendukung klaim penerapan ESG agar dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

“Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti sertifikat, pernyataan assurance, maupun skor pemeringkatan,” ujarnya.

Iklan

Muchtazar menjelaskan, kebutuhan terhadap pembuktian ESG juga semakin relevan seiring dengan penerapan berbagai ketentuan di pasar internasional. Salah satunya adalah Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang, menurut paparannya, berkaitan dengan produk nikel Kelas 2 yang digunakan dalam produksi baja nirkarat (stainless steel).

Dalam konteks tersebut, perusahaan nikel yang mengekspor produknya secara langsung ke Uni Eropa harus memenuhi persyaratan CBAM. Muchtazar menyebutkan, sejumlah persyaratan mencakup audit, sertifikasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku di Uni Eropa.

Selain CBAM, Muchtazar menyoroti penerapan EU Battery Passport yang berkaitan dengan produk nikel Kelas 1 atau nikel kualitas baterai. Pada tahap awal, persyaratan tersebut lebih diarahkan pada pemenuhan kewajiban pengungkapan informasi (disclosure).

Iklan

Menurutnya, battery passport merupakan identitas suatu produk yang memuat berbagai informasi, tidak hanya mengenai jejak karbon, tetapi juga kandungan material daur ulang dan aspek lainnya.

“Jadi, kembali ke pertanyaan awal, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pernyataan perusahaan, yaitu verifikasi independen oleh pihak ketiga,” katanya.

Ia menilai perkembangan tersebut menandai fase baru dalam penerapan ESG. Perusahaan tidak cukup hanya menyampaikan komitmen atau menyatakan telah memenuhi standar, tetapi perlu menyiapkan informasi dan bukti yang dapat diverifikasi.

Pandangan serupa disampaikan Market Development Director Nickel Institute, Pierre de Rieu. Ia menyatakan perusahaan tidak dapat menyatakan sendiri bahwa mereka telah memenuhi standar tanpa melalui proses verifikasi.

“Kita memang membutuhkan verifikasi pihak ketiga. Perusahaan tidak bisa hanya menyatakan sendiri bahwa mereka telah memenuhi standar. Hal tersebut harus diverifikasi,” ujar Pierre.

Menurut Pierre, perusahaan dapat memilih standar ESG yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Saat ini, terdapat berbagai standar yang tersedia di pasar, antara lain Nickelmark, RMI, Noma, dan CCMC.

Ia menambahkan, penerapan standar tersebut juga dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mengenali kelemahan dan melakukan perbaikan secara bertahap. Perusahaan tidak dituntut langsung mencapai kondisi sempurna sejak awal, tetapi perlu memahami aspek yang harus diperbaiki. Dengan meningkatnya persyaratan pasar, verifikasi independen dan pengungkapan informasi menjadi bagian penting bagi perusahaan nikel dalam membuktikan pelaksanaan ESG serta menjaga kepercayaan pembeli dan lembaga pembiayaan. (Lili Handayani)