NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan moratorium smelter nikel, terutama terhadap smelter yang masih menghasilkan produk antara dan belum mengolah nikel hingga tahap hilir lebih lanjut.
Bahlil menjelaskan, pemerintah ingin mendorong hilirisasi nikel agar tidak berhenti pada produk antara, tetapi berlanjut hingga menghasilkan produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.
“Yang benar itu adalah, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuat satu kebijakan. Sekarang kan hilirisasi itu yang kita inginkan adalah ending-nya enggak ditambah 100 persen di sini,” kata Menteri Bahlil kepada wartawan dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, saat ini masih terdapat smelter nikel yang menghasilkan produk antara dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60%. Pemerintah akan mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan terhadap industri dengan tingkat pengolahan tersebut, terutama jika kondisi kelebihan pasokan nikel terus terjadi.
“Tapi di industri sekarang smelter, masih ada produk sasaran antara 60 persen, 50 persen. Nah, yang menghasilkan produk yang turunannya baru 50-60 persen ini, ini mungkin, nanti kajian dulu ya, kalau memang kita ini sudah terjadi oversupply di nikel,” ujarnya.
Bahlil menyebutkan, pasar nikel mengalami kelebihan pasokan (oversupply) sekitar 2,5 juta ton berdasarkan perbandingan antara konsumsi dunia dan produksi.
“Terjadi oversupply 2,5 juta. Antara konsumsi dunia dengan produksi,” kata dia.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah akan mendorong pengembangan industri hilir agar pengolahan dan pemanfaatan produk turunan nikel semakin banyak dilakukan di dalam negeri.
“Nah ke depan kita akan dorong adalah industri-industri hilirnya. Supaya bahan bagus yang terjadi ini, tidak semuanya dibawa ke luar negeri. Itu yang dimaksudkan,” tuturnya.
Meski demikian, Bahlil belum mengumumkan keputusan mengenai penerapan moratorium smelter nikel. Kebijakan tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan memerlukan kajian lebih lanjut. (Shiddiq)
