NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Wacana moratorium pembangunan smelter nikel perlu dibahas bersama pelaku industri. Langkah ini penting untuk menjaga kepastian investasi dan keberlanjutan proyek yang sudah direncanakan.
Sustainability Manager at Nickel Industries, Muchtazar, menilai pemerintah perlu berkonsultasi dengan industri sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Terlebih, sejumlah proyek telah memperoleh pendanaan dari investor.
“Moratorium pembangunan smelter sebaiknya dikonsultasikan terlebih dulu dengan pihak industri sehingga tidak menimbulkan permasalahan untuk proyek-proyek yang sebelumnya sudah direncanakan dan mendapatkan pendanaan dari investor,” jelas Muchtazar kepada nikel.co.id, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, pembatalan proyek secara mendadak dapat memengaruhi persepsi investor terhadap iklim usaha Indonesia.
“Jika proyek-proyek yang sudah dicanangkan dan mendapatkan dukungan finansial tiba-tiba dibatalkan, maka akan menimbulkan persepsi yang buruk di dunia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menanggapi rencana pemerintah membatasi pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi.
Kebijakan ini muncul di tengah kondisi kelebihan pasokan (oversupply) nikel global. Kondisi tersebut turut menekan harga nikel di pasar internasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebut kelebihan pasokan nikel global mencapai sekitar 2,5 juta ton.
Bahlil juga menyoroti banyaknya smelter yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Pemerintah pun mempertimbangkan pembatasan pembangunan fasilitas tersebut.
“Ini kan oversupply, makanya harganya lagi jatuh. Kita dapat pertimbangkan untuk industri yang setengah jadi ini kita mulai mencoba untuk meminimalisir, bahkan mungkin kita melakukan moratorium, sementara yang kita dorong adalah industri-industri yang produk hilirnya langsung,” ungkap Bahlil. (Lil Han)
