Luke: DSI Hanya Perantara, Kontrak Ekspor dan Aliran Komoditas Tetap Antara Pembeli dan Penjual

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan akan menerapkan model perantara atau intermediary model dalam tata kelola ekspor komoditas strategis, termasuk nikel, mulai 1 Januari 2027.

Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Luke Thomas Mahony, mengatakan model tersebut telah disepakati dan saat ini memasuki tahap penyesuaian sejumlah regulasi untuk mendukung pelaksanaannya.

Iklan

“Kami telah menyepakati modelnya, yaitu model perantara. Artinya, hubungan untuk membentuk kontrak tetap antara pembeli dan penjual, aliran komoditas tetap antara pembeli dan penjual, begitu juga harga dan aliran keuangannya,” kata Luke dalam Konferensi Produsen, Pengolah, dan Pembeli Nikel ke-5 yang diselenggarakan oleh Petromindo, di Shangri-la Hotel, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Dia menegaskan, DSI tidak akan mengambil alih kepemilikan barang maupun menggantikan posisi eksportir dalam transaksi perdagangan internasional.

Dengan skema tersebut, eksportir tetap memiliki hubungan komersial langsung dengan pembeli. DSI akan berada dalam posisi perantara untuk menghubungkan kepentingan pemerintah dengan realitas perdagangan di pasar.

Iklan

Luke menjelaskan, penerapan model tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi agar seluruh proses administrasi dan mekanisme ekspor dapat berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, DSI tengah mempersiapkan sistem digital National Data Intelligence (NADI) sebagai sarana bagi eksportir untuk mendaftarkan perusahaan dan mengunggah kontrak penjualan.

Portal tersebut saat ini masih dalam tahap pengujian, termasuk untuk memastikan aspek fungsionalitas, keamanan, dan kerahasiaan data perusahaan.

Iklan

“Kami ingin memastikan bahwa pada 1 Januari semuanya berjalan lancar dan dapat terus beroperasi,” ujarnya.

DSI juga mengajak pelaku industri untuk terlibat dalam pengujian sistem sebelum implementasi penuh dilakukan. Menurut Luke, keterlibatan eksportir dan asosiasi diperlukan agar mekanisme baru tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan industri sekaligus menjaga kelangsungan ekspor komoditas Indonesia. (Shiddiq)