
NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Meningkatnya aduan masyarakat terkait sengketa lahan, pencemaran lingkungan, hingga penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR RI. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi.
Maraknya kasus pelanggaran operasional di lapangan dinilai telah menimbulkan keresahan bagi warga sekitar tambang. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, menegaskan perlunya penegakan aturan secara tegas, termasuk sanksi pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan.

“Jangan hanya ditegur satu atau dua kali, kalau perlu tiga kali, cabut izinnya! Kalau memang perusahaan tersebut nakal, kita harus tegas. Karena, saudara-saudara kita di daerah atau di lokasi tambang yang menanggung semua risikonya,” ujar Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11/2025).
Ia menekankan, risiko lingkungan akibat pertambangan selama ini sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat, sedangkan para pengusaha tidak mengalami dampak langsung dari aktivitasnya.

“Para pengusaha ini kan, setelah bayar reklamasi selesai, mereka tidak ikut merasakan risikonya. Ketika terjadi deforestasi, banjir, dan berbagai dampak lainnya, yang mengalami bencana adalah saudara-saudara kita di kawasan tambang. Itu yang menjadi permasalahan,” tegasnya.
Selain pengawasan dan penindakan, ia mendorong peningkatan transparansi data perizinan untuk mencegah praktik penyimpangan. Selain pertambangan ilegal, sejumlah perusahaan resmi diduga beroperasi di luar konsesi, tidak menjalankan reklamasi, serta mengabaikan kewajiban pascatambang dan program corporate social responsibility (CSR).
DPR menilai pembenahan tata kelola pertambangan harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk memastikan kontribusi ekonomi sektor mineral tetap optimal, tetapi juga untuk menjamin perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (Tubagus)

Perkembangan cerita ini
Topik Banjir →
- Robert J. Kardinal Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Lingkungan Usai Banjir dan Longsor di IMIP
- KLH Kaji Pengetatan Izin Amdal Perusahaan Tambang Imbas Banjir di Sumatra
- DPR Soroti Sengketa Lahan & Pencemaran Lingkungan, Perusahaan Tambang Terancam Sanksi Berat sedang Anda baca
Agenda industri terdekat
- 12NovKonferensi & Pameran SMM (11th) Annual Nickel Conference 2026 – Ni Cr Mn Stainless Steel Event12–13 November 2026 · OCEAN HOTEL SHANGHAI, CHINA
- 23NovKonferensi & Pameran ASIA INTL RECYCLED CONFERENCE ON BLACK MASS AND TECHNOLOGY23–24 November 2026 · Crowne Plaza Changi Airport, Singapore



























