Beranda Berita Nasional DPR Soroti Sengketa Lahan & Pencemaran Lingkungan, Perusahaan Tambang Terancam Sanksi Berat

DPR Soroti Sengketa Lahan & Pencemaran Lingkungan, Perusahaan Tambang Terancam Sanksi Berat

Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto (Foto: Istimewa)
Oleh Tubagus Rachmat

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Meningkatnya aduan masyarakat terkait sengketa lahan, pencemaran lingkungan, hingga penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR RI. Kondisi tersebut banyak terjadi di wilayah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi.

Maraknya kasus pelanggaran operasional di lapangan dinilai telah menimbulkan keresahan bagi warga sekitar tambang. Menanggapi hal itu, anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, menegaskan perlunya penegakan aturan secara tegas, termasuk sanksi pencabutan izin bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference
https://www.tickettailor.com/events/invr/1589356

“Jangan hanya ditegur satu atau dua kali, kalau perlu tiga kali, cabut izinnya! Kalau memang perusahaan tersebut nakal, kita harus tegas. Karena, saudara-saudara kita di daerah atau di lokasi tambang yang menanggung semua risikonya,” ujar Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ia menekankan, risiko lingkungan akibat pertambangan selama ini sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat, sedangkan para pengusaha tidak mengalami dampak langsung dari aktivitasnya.

https://events.minviro.com/decarbonisation-workshop-apac-2025?hs_preview=GJvcVbTU-272478457024

“Para pengusaha ini kan, setelah bayar reklamasi selesai, mereka tidak ikut merasakan risikonya. Ketika terjadi deforestasi, banjir, dan berbagai dampak lainnya, yang mengalami bencana adalah saudara-saudara kita di kawasan tambang. Itu yang menjadi permasalahan,” tegasnya.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Selain pengawasan dan penindakan, ia mendorong peningkatan transparansi data perizinan untuk mencegah praktik penyimpangan. Selain pertambangan ilegal, sejumlah perusahaan resmi diduga beroperasi di luar konsesi, tidak menjalankan reklamasi, serta mengabaikan kewajiban pascatambang dan program corporate social responsibility (CSR).

DPR menilai pembenahan tata kelola pertambangan harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk memastikan kontribusi ekonomi sektor mineral tetap optimal, tetapi juga untuk menjamin perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat. (Tubagus)

https://event.cnfeol.com/en/event/339
Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik Banjir →

  1. Robert J. Kardinal Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Lingkungan Usai Banjir dan Longsor di IMIP
  2. KLH Kaji Pengetatan Izin Amdal Perusahaan Tambang Imbas Banjir di Sumatra
  3. DPR Soroti Sengketa Lahan & Pencemaran Lingkungan, Perusahaan Tambang Terancam Sanksi Berat sedang Anda baca

Agenda industri terdekat

Semua agenda →