Ifishdeco (IFSH) Optimistis Dengan Pasar Domestik

NIKEL.CO.ID – PT Ifishdeco Tbk (IFSH) optimistis dengan prospek pasar nikel domestik kendati pemerintah telah menutup keran ekspor bijih nikel.

Direktur Ifishdeco, Muhammad Ishaq mengungkapkan kehadiran proyek-proyek smelter membuat kebutuhan nikel domestik meningkat hingga 71,2 juta ton.

“Perseroan juga optimistis bisnis bijih nikel sangat prospektif. Oleh karena itu kami buat target 2 juta metrik ton, karena market di domestik juga sangat bagus,” kata Ishaq dalam Public Expose yang digelar virtual, Rabu (28/7/2021).

Sebagai informasi, Ifishdeco mematok target produksi untuk tahun ini meningkat dua kali lipat dari realisasi sepanjang tahun 2020 yang mencapai 781.767 MT. Ishaq mengungkapkan, kinerja sepanjang tahun lalu mengalami penurunan signifikan ketimbang 2019 menyusul pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel dan pandemi covid-19.

Mengutip laporan keuangan Ifishdeco, pada tahun 2020 penjualan mencapai Rp 395,57 miliar atau terkoreksi cukup dalam sebesar 63,55% year on year (yoy). Pada tahun 2019 pendapatan IFSH mencapai Rp 1,08 triliun.

Sementara itu, laba bersih pada tahun 2020 mencapai Rp 31,93 miliar atau terpangkas 71,43% yoy dimana pada tahun 2019 IFSH membukukan laba bersih Rp 111,79 miliar. Untuk itu, di tahun ini seiring peningkatan produksi, penjualan diharapkan dapat mencapai Rp 1,01 triliun.

Hingga kuartal I 2021, Ifishdeco mencatatkan kenaikan penjualan signifikan mencapai Rp 255,07 miliar atau terkerek hingga 386% yoy dimana pada periode yang sama di tahun sebelumnya hanya mencapai Rp 52,48 miliar.

Ishaq mengungkapkan kenaikan penjualan ini ditopang oleh produksi yang juga meningkat. Sepanjang kuartal I 2021, IFSH membukukan produksi nikel mencapai 425,56 ribu MT. Raihan nilai penjualan ini pun mencapai 25% dari target tahun ini.

Sementara itu, laba bersih IFSH pada kuartal I 2021 mencapai Rp 12,82 miliar. Pada kuartal I 2020, IFSH tercatat merugi Rp 45,09 miliar. Dalam catatan Kontan, perusahaan menargetkan belanja modal tahun ini bisa mencapai Rp 9 miliar. Capex itu digunakan untuk perbaikan jetty, pembelian alat laboratorium, kendaraan dan peralatan operasional.

Sumber: KONTAN

Read More

Faisal Basri: Jual Bijih Nikel Di Indonesia Harus Melalui Calo

NIKEL.CO.ID – Pakar Ekonomi Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembelian Nikel di Indonesia harus lewat Trader (calo) atau pihak ketiga.

Menurut Faisal, pembelian Nikel seharusnya bisa dilakukan kepada para penambang tanpa harus lewat perantara calo.

“Kemudian (Nikel) tidak boleh jual langsung (ke Smelter), harus lewat Trader. Jadi para penambang nggak boleh jual langsung (Nikel) ke pembeli,” kata Faisal Basri dalam kanal YouTube Refly Harun dikutip media ini Kamis, 29 Juli 2021.

Tak sampai disitu, kata Faisal Basri, kaki tangan atau calo untuk pembeli Nikel itu adalah orang Indonesia sendiri.

“Yang penting sekarang kenapa harus pake calo, kaki tangannya (Trader) di dalam negeri lah. Saya tidak bisa tunjukan, tapi itulah kaki tangannya di dalam negeri. Karena dia (calo) tak bisa beroperasi sendiri di Indonesia,” ungkap Faisal.

Bahkan jika pembelian Nikel tak disetujui menggunakan Calo, Faisal Basri menegaskan, China selaku pembeli utama Nikel di Indonesia mengancam memindahkan pabriknya ke Filiphina.

“Dengan ngancem-ngancem pindah ke Filiphina. Karena disana banyak Nikel. Mereka juga dapat bebas pajak keuntungan jika investasinya mencapai angka tertentu, bisa sampai 20-25 tahun, Tax Holiday,” tegas Faisal Basri.

Tak sampai disitu, Faisal Basri menuturkan, jika keuntungan para calo Nikel di Indonesia itu menaruh pundi-pundinya di luar negeri.

“Jadi untungnya mereka bawa pulang (ke China). Kemudian, dari smelter ini ekspor Indonesia naik, tapi tidak se-sen (Rupiah) balik ke Indonesia. Mereka (calo) taruh uangnya di luar negeri,” tutup Faisal Basri.

Sumber: Jurnal Medan (Pikiran Rakyat)

Read More

China Kendalikan Inflasi Komoditas, Harga Nikel Terkoreksi

Salah satu penyebab penurunan harga nikel adalah rencana China untuk menekan inflasi komoditas. Perdana Menteri China, Li Keqiang menekankan pentingnya perbaikan regulasi pada pasar bahan mentah.

NIKEL.CO.ID – Harga nikel kembali melemah menyusul prospek penambahan pasokan dan upaya China untuk menekan inflasi komoditas.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (13/4/2021) harga nikel sempat terkoreksi hingga 3,1 persen ke posisi US$16.087 per ton pada London Metal Exchange (LME). Dalam lima hari perdagangan terakhir, harga komoditas ini masih terkoreksi sebesar 0,49 persen.

Sementara itu, harga nikel kontrak bulan Juni 2021 di bursa Shanghai terkoreksi 3,6 persen pada level US$18.658 per ton. Koreksi harga ini terjadi setelah nikel sempat mendekati kisaran US$20.000 per ton di akhir Februari lalu.

Salah satu penyebab penurunan harga nikel adalah rencana China untuk menekan inflasi komoditas. Perdana Menteri China, Li Keqiang menekankan pentingnya perbaikan regulasi pada pasar bahan mentah. Hal ini dilakukan guna menekan biaya yang ditanggung perusahaan ditengah reli harga komoditas.

Broker Komoditas Anna Stablum menjelaskan, komentar dari Li Keqiang memunculkan tekanan tambahan bagi harga nikel. Komentar tersebut merupakan ungkapan terkait pengendalian biaya dari pemerintah China yang kedua.

Wakil Perdana Menteri China Liu He yang mengepalai Komisi Pengembangan dan Stabilitas Finansial mengatakan hal serupa pada pekan lalu. Liu He mengingatkan pentingnya menjaga level harga setelah producer price inflation naik 4 persen, atau laju inflasi tercepat dalam hampir tiga tahun terakhir.

Sementara itu, laporan dari BMO mengatakan, komentar Liu He merupakan indikasi kekhawatiran kenaikan inflasi telah menjadi perhatian pemerintah China. Hal tersebut terutama setelah kenaikan terjadi pada konsumen di sisi hilir.

Laporan tersebut menjelaskan, pemerintah China kemungkinan akan meningkatkan kemampuan swasembada logam-logam dasar. Pengembangan ini juga mncakup akuisisi nikel dari luar negeri pada harga yang lebih rendah.

“Pemerintah China kemungkinan tidak akan melepas cadangan logamnya secara signifikan. Namun, sentimen ini diprediksi tetap bergaung untuk mengirimkan sinyal ke pasar,” demikian kutipan laporan tersebut.

Sentimen lain yang menekan harga nikel adalah prospek pemulihan produksi dari MMC Norilsk Nickel PJSC atau Nornickel. Perusahaan asal Rusia tersebut melaporkan kegiatan produksi di tambang Oktyabrsky telah berjalan normal setelah sempat terhambat akibat banjir.

Manajemen Nornickel menjelaskan, jumlah output tambang Oktyabrsky akan pulih ke level normal pada bulan April 2021. Sementara itu, tambang lain yang terdampak masalah banjir, Taimyrsky, akan beroperasi penuh pada Juni mendatang.

“Kapasitas tambang d Oktyabrsky saat ini sudah mencapai 60 persen dari target,” demikian pernyataan manajemen Nornickel dikutip dari Bloomberg.

Pada tahun lalu, Nornickel juga menghadapi masalah pada tambangnya. Nornickel yang merupakan penghasil palladium dan nikel terbesar di dunia harus membayar kompensasi US$2 miliar akibat tumpahan diesel pada salah satu tangki bahan bakarnya di wilayah Arktik.

Bulan lalu, tiga orang pekerja terbunuh akibat atap dari salah satu fasilitas pemrosesan milik perusahaan runtuh saat sedang diperbaiki.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “China Kendalikan Inflasi Komoditas, Harga Nikel Terkoreksi“.

Read More

Pemerintah Bakal Beri Keringanan Royalti Nikel Kadar Rendah

NIKEL.CO.ID – Pemerintah tengah menyiapkan insentif mengenai pengurangan royalti untuk bijih nikel kadar rendah.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Hario Seto dalam sebuah webinar, Senin (8/3/2021).

“Ada spesifik yang sedang kami susun. Pertama adalah pengurangan royalti bijih limonite, bijih nikel kadar rendah yang 1,1 (persen), 1,2, yang tidak bisa digunakan untuk proses pembuatan nikel pig iron atau stainless steel. Ini bisa digunakan untuk proses high pressure acid leaching (HPAL),” ujar Septian.

Rencana pemberian insentif tersebut ditujukan untuk mendorong pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong agar produksi baterai kendaraan listrik dalam negeri nantinya juga berasal dari sumber energi yang rendah emisi, seperti dari energi surya dan hidro. Hal ini melihat kecenderungan investor yang mulai menyadari penggunaan energi hijau dalam proses produksinya.

“Ke depannya saya lihat dari Eropa mungkin akan menerapkan life cycle assessment. Misal, mobil listrik di-assess baterainya dibikin di mana, pakai energi apa?,” tutur Septian.

Sebelumnya, Group CEO Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak menilai perlu ada insentif khusus untuk komoditas nikel kadar rendah yang akan dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Menurutnya, pemberian insentif bisa dilakukan seperti halnya insentif pada komoditas batu bara yang dimanfaatkan untuk program hilirisasi. Guna mendorong hilirisasi batu bara, melalui Undang-Undang tentang Cipta Kerja pemerintah memberikan insentif berupa pengenaan royalti hingga 0 persen terhadap batu bara yang digunakan untuk program hilirisasi.

“Ada baterai EV, mobil listrik, dan sebagainya, ini kan pemanfaatan nikel kadar rendah. Kalau batu bara kan sudah ada itu iuran produksi 0 persen. Tapi apakah ini akan berlaku untuk nikel kadar rendah?,” ujar Orias dalam webinar Sosialisasi Kebijakan Mineral dan Batubara Indonesia, Kamis (11/02/2021).

Orias menuturkan bahwa dengan adanya program pengembangan baterai kendaraan listrik yang gencar didorong oleh pemerintah, komoditas nikel kadar rendah kini menjadi istimewa. Sebelumnya, nikel kadar rendah hanya dianggap sebagai ikutan dan tidak banyak dimanfaatkan.

Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan nikel kadar rendah ke depan, Orias menilai kebijakan terkait royalti nikel dan pajak lain terkait perlu dikaji pemerintah.

“Sekarang kita manfaatkan itu. Apakah perlu ada iuran produksi, pajak, dan lain-lain terkait yang perlu disesuaikan? Saya rasa kebijakan menyangkut ini harus diperhatikan juga, harus masuk ke kebijakan minerba,” katanya.

Sumber: bisnis.com

Read More

Jonathan Handojoyo Ungkap Alasan Nikel Indonesia Tak Menarik Lagi Bagi Tesla

Salah satu pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) mengatakan, aturan yang berubah-ubah membuat investasi asing, termasuk Tesla, sulit masuk ke Indonesia.

NIKEL.CO.ID – Kabar Tesla akan mengganti bahan baku baterainya dari nikel ke besi memberi sinyal negatif pada sektor pertambangan Tanah Air. Padahal, pemerintah sedang menggenjot hilirisasi komoditas tambang itu, melalui bisnis baterai listrik.

Salah satu pendiri Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Jonathan Handojoyo mengatakan, aturan yang berubah-ubah membuat investasi sulit masuk ke negara ini. Investor asing, termasuk Tesla, menjadi tidak tertarik.

“Sebentar merah, tiba-tiba berubah menjadi hijau,” katanya, Rabu (3/3/2021).

Ia berharap kebijakan yang keliru dapat segera dicabut. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang devisa hasil ekspor dan pembayaran ekspor.

“Aturan ini menyebabkan hilangnya devisa ekspor nikel,” ujar Jonathan.

Sebagai informasi, pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu untuk masuk ke bisnis baterai RI. Proses diskusi telah berlangsung sejak tahun lalu. Tesla tertarik masuk ke produksi sistem penyimpanan energi atau energy storage system (ESS).

Salah satu syarat yang perusahaan ajukan adalah penambangan nikelnya harus memperhatikan lingkungan dan berkelanjutan. Nikel merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai lithium-ion dan ESS. Indonesia memproduksi dan memiliki cadangan barang tambang itu terbesar di dunia.

Jonathan berpendapat selama ini penambang nikel Indonesia tidak ada yang salah.

“Buktinya apa kalau dibilang merusak lingkungan,” ujarnya.

Pekan lalu, pendiri dan bos Tesla, Elon Musk, menyatakan kekhawatirannya pada komoditas nikel. Ketersediaanya tak sejalan dengan keinginan perusahaan untuk meningkatkan produksi baterai.

Apabila kondisi tak berubah, Musk bakal mengganti nikel dengan katoda  berbahan dasar besi.

“Nikel adalah kekhawatiran utama kami untuk meningkatkan produksi baterai lithium-ion. Karena itu, kami mengubah (baterai) ke katoda besi. Banyak besi (dan lithium)!,” cuitnya dalam akun Twitter @elonmusk, pada Jumat lalu.

Bahan baku besi cenderung lebih murah dan produksinya lebih banyak di dunia. Namun, nikel dapat menyimpan energi listrik lebih padat. Mobil listrik dapat berjalan lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Tesla membutuhkan logam mineral itu tak hanya untuk kendaraan listrik, tapi juga proyek tenaga surya.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menyebut perubahan seperti itu wajar seiring dengan studi dan riset yang terus berkembang.

“Tapi tidak dalam waktu singkat. Itu kan baru omongan, wacana,” katanya.

Kekhawatiran yang Musk utarakan sebenarnya positif untuk negara ini.

“Indonesia tidak bisa hanya bergantung dan mengandalkan sumber daya alam saja,” ujar Piter.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Asosiasi Sebut Alasan Nikel Indonesia Tak Menarik Lagi bagi Tesla

Read More

Kecuali Nikel, Ekspor Mineral Diperpanjang Sampai Juni 2023

NIKEL.CO.ID – Pemerintah resmi memperpanjang izin ekspor konsentrat mineral hingga 10 Juni 2023 dari sebelumnya diberikan tenggat hingga 11 Januari 2022.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.17 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, 11 November 2020 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 23 November 2020.

Berikut isi perubahan dalam Peraturan Menteri ESDM ini:

Pasal 44:

a. Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam dapat melakukan Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 dan telah menghasilkan produk hasil pengolahan dapat melakukan Penjualan hasil pengolahannya ke luar negeri dalam jumlah tertentu
paling lama sampai dengan sampai dengan jangka waktu persetujuan ekspornya berakhir setelah membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi batasan minimum pengolahan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda dapat melakukan Penjualan lumpur anoda sebagai Produk Samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang
Mineral logam tembaga ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

d. Penjualan ke luar negeri dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, hanya dapat dilakukan setelah
mendapatkan Persetujuan Ekspor dari direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri;

e. Sebelum mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam huruf d, pemegang IUP Operasi Produksi Mineral logam, IUPK Operasi Produksi Mineral logam, badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian, dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang menghasilkan lumpur anoda wajib mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Lalu, pada Pasal 46 diubah dengan menghilangkan “dapat melakukan penjualan nikel dengan kadar <1,7% ” menjadi:

1. Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih
dari atau sama dengan empat puluh dua persen) ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.

2. Penjualan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 > 42% (lebih dari atau sama dengan empat puluh dua persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian; dan
b. membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Telah atau sedang membangun fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. membangun fasilitas Pemurnian sendiri; atau
b. kerja sama untuk membangun fasilitas Pemurnian dalam bentuk kepemilikan saham secara langsung pada badan usaha pemegang izin kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.

Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berlaku sejak tanggal diundangkan pada 10 Juni 2020. Pada Pasal 170A berbunyi:
“Pemegang KK, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang:
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan atauminerb
c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan atau Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lainnya, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengolahan danf atau Pemurnian, dapat melakukan Penjualan produk Mineral logam tertentu yang belum dimurnikan dalam jumlah tertentu ke luar negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.”

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Wantannas Akan Lapor Ke Presiden Atas Penolakan Kunjungannya Ke PT. OSS dan VDNI

NIKEL.CO.ID – Kunjungan kerja yang dilakukan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia ke Kabupaten Konawe tak hanya bertemu pihak Pemerintah Daerah Konawe, Sulawesi Tenggara, namun mereka bermaksud mengunjungi dua perusahaan mega industri yang ada di Kecamatan Morosi.

Kunjungan Wantannas kali ini bertujuan untuk mengetahui informasi terkait tata kelola nikel di Mega Industri PT Obsidian Stainless Steel (OSS) dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) untuk kepentingan rancangan strategis serta kebijakan dan langsung akan dilaporkan kepada Presiden RI.

Namun, bukannya mendapatkan sambutan, rombongan Wantannas malah ditolak masuk ke areal perusahaan.

Pembantu Deputi Bidang Urusan Lingkungan Alam, Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Brigjen TNI Karev Marpaung, S.Sos, MM dalam wawancara dengan awak media merasa kecewa karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal PT OSS maupun PT VDNI.

“Kunjungan ini untuk mengetahui tata kelola nikel, namun saat akan berkunjung kita tak dibolehkan masuk, entah alasan apa. Menurut informasi, katanya adanya kasus terkonfirmasi positif karyawan yang bekerja di dalam. Tapi kami kan terapkan protokol kesehatan dan jumlah kami juga tidak banyak,” cetusnya, Rabu (25/11/2020).

Ia menambahkan, hasil yang diharapkan dari kunjungan di dua perusahaan ini adalah dalam rangka mewujudkan dan mendorong terwujudnya ketahanan nasional khususnya di bidang ketahanan mineral dan energi.

“Kita tahu nikel itu bisa jadi pengganti baterai lithium. Itu bisa jadi pengganti energi,” ungkapnya.

Terkesan tak menghargai Lembaga Negara yang diketuai Presiden Jokowi itu, pihak Wantannas akan melaporkan penolakan PT OSS dan PT VDNI ke Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Sumber: telisik.id

Read More

Kementerian ESDM Sebut 40% Perusahaan Smelter Masih Langgar Aturan HPM

NIKEL.CO.ID – Pemerintah telah mengatur tata niaga bijih nikel dalam negeri melalui penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel, sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 tahun 2020 guna menciptakan rasa keadilan antara penambang maupun pengelola smelter.

Namun sayangnya, belum semua pihak, terutama perusahaan smelter yang membeli bijih nikel dari penambang mengikuti peraturan tentang HPM tersebut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan sampai saat ini masih ada 40% dari total perusahaan smelter nikel belum mengikuti HPM.

“Yang belum patuh masih 40% per hari Senin kemarin (26/10/2020). Minggu ini dilakukan peringatan kedua supaya yang 40% bisa memenuhi. Kita undang juga lagi yang 40% itu one on one, kenapa Anda tidak mau? Pendekatannya seperti itu,” jelasnya saat diwawancarai CNBC Indonesia, Rabu (28/10/2020).

Dia mengatakan, pada 1 Oktober 2020 Direktorat Jenderal Minerba telah memberikan peringatan pertama kepada seluruh pelaku usaha tambang maupun smelter bahwa mereka harus mengikuti aturan HPM. Dari peringatan pertama tersebut, sebanyak 60% dari perusahaan smelter menurutnya sudah mengikuti aturan.

Jika setelah diberikan peringatan kedua ini masih ada perusahaan yang melanggar aturan, maka akan dikeluarkan peringatan ketiga yang bisa berujung pada penghentian sementara operasi. Bahkan, jika setelah itu masih juga tidak patuh, maka pemerintah tak tanggung-tanggung akan mencabut izin usaha perusahaan tersebut.

“Nanti kalau bandel lagi, kita lakukan pencabutan. Saya kira seperti itu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan HPM sesuai Permen No. 11 Tahun 2020,” paparnya.

Seperti diketahui, agar aturan HPM ini berjalan, pada Agustus lalu pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi penerapan HPM. Setelah dibentuknya Satgas ini, badan usaha smelter yang belum mematuhi HPM dipanggil satu per satu dan diberi tenggat waktu untuk menerapkan HPM.

Saat pemanggilan, pemerintah menjelaskan esensi dari HPM yang sebenarnya masih jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar internasional.

“Sudah diberikan pengertian dengan angka yang transparan kita buka semuanya. Dalam tempo tiga minggu sejak acara itu sudah memberikan arah yang positif bagi pelaku smelter,” ujar Yunus.

Sebelumnya, CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park Alexander Barus mengatakan pihaknya tidak menolak adanya aturan HPM nikel ini. Namun demikian, pihaknya meminta agar kenaikan harga beli bijih nikel dari dalam negeri ini tidak langsung naik US$ 10 per metrik ton. Menurutnya, kenaikan sebesar itu membebankan perusahaan.

“Kami bukan tidak setuju HPM, kami tidak menolak HPM. Tapi berilah kami napas, sehingga kenaikan tidak sekaligus US$ 10 per metrik ton, mungkin US$ 2,3 atau 5 per ton terlebih dahulu,” tuturnya dalam sebuah diskusi tentang nikel secara virtual pada Selasa (13/10/2020).

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan harga bijih nikel berdasarkan transaksi aktual antara penambang dan pembeli masih berada di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setiap bulannya.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan hal ini tidak sejalan dengan aturan pemerintah di mana HPM harus menjadi patokan harga jual beli domestik. Seperti diketahui, pada 14 April 2020 telah diundangkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel. Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut.

Berdasarkan informasi yang CNBC Indonesia peroleh, kontrak nikel setelah dibentuknya Satgas HPM yaitu kontrak dengan kadar nikel 1,9% dan 2%. Harga dalam kontrak tersebut sudah sesuai dengan HPM namun dengan sejumlah syarat.

Persyaratan tersebut antara lain adanya penalti kadar nikel, yakni bila kadar nikel yang diterima smelter lebih rendah 0,1% dari kadar yang tertulis dalam kontrak, maka harga akan turun sebesar US$ 7. Begitu juga dengan kandungan air (Moisture Content/ MC) yakni bila MC lebih dari 30%, maka akan dikenakan denda sebesar US% 5 per wet metric ton (wmt).

Dengan demikian, bila awalnya harga terkontrak sebesar US$ 37 per wmt, maka harga aktual yang diterima penambang bisa hanya separuhnya yakni sekitar US$ 15 per wmt.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Penambang Kecil dan Menengah Yang Dirugikan Oleh Transaksi Nikel Dengan Harga Di Bawah HPM

NIKEL.co.id – Masalah tata niaga nikel di Indonesia belum kunjung usai. Hal ini setelah adanya kabar bahwa penambang nikel masih menjual bijih nikel ke pemilik smelter dengan harga yang di bawah Harga Patokan Mineral (HPM).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno angkat bicara mengenai masalah tersebut. Menurutnya, hal itu jelas akan merugikan para penambang dari sisi finansial karena biaya produksi menjadi kurang lebih sama dengan harga jual, atau bahkan lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikelnya dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil sampai menengah. Di sisi lain, pengusaha atau penambang besar umumnya memiliki smelter sendiri sehingga relatif terhindar dari praktik demikian.

Posisi para pengusaha tambang nikel kecil dan menengah ini memang serba sulit lantaran tidak mampu membuat smelter.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sangat sukar dilakukan,” ungkap Djoko, Jumat (25/9/2020).

Kondisi tersebut menimbulkan kecenderungan penambang nikel kecil terpaksa menuruti kemauan pemilik modal, dalam hal ini adalah pemilik smelter, sehingga mereka menjual bijih nikel dengan harga yang murah.

Bukan hal yang mengejutkan pula apabila para penambang nikel terpaksa menjual hasil tambangnya dengan murah kepada para tengkulak yang tak lain adalah kaki tangan pemilik modal atau smelter.

Sebenarnya pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Investasi belum lama ini membentuk Tim Pengawas HPM untuk mencegah dan menanggulangi transaksi bijih nikel dengan harga di bawah HPM yang berlaku. Namun, efektivitas dan kinerja tim tersebut masih diragukan.

“Pengawasan memang ada, tapi apakah mampu melakukan law enforcement. Karena selama ini penegakan hukum kerap tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah,” ujar Djoko.

Dia pun menyarankan kepada pemerintah untuk segera membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Taat Cara Penetapan Harga Patokan Mineral Logam dan Batubara. Hal ini supaya tercipta aturan dengan sanksi hukum yang jelas dan tegas kepada pelanggar HPM.

Sumber: KONTAN

Read More

Selain Harus Patuhi HPM, Komisi VII Minta Smelter Menyerap Nikel Kadar Rendah

NIKEL.co.id – Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai Harga Patokan Mineral (HPM) yang harus dijadikan patokan harga jual beli nikel domestik. Aturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara. Namun sayangnya aturan ini belum ditegakkan.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto kepada wartawan pada Selasa (22/09/2020).

Oleh karena itu, Sugeng mengatakan Komisi VII mendesak kepada seluruh pihak agar bisa mematuhi paraturan yang sudah ditetapkan.

“Kita meminta kepada semua pihak, mendesak pemerintah agar semua pihak mematuhi HPM. Selama ini menurut catatan berbagai pihak, termasuk lagi-lagi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) peraturan ini tidak jalan,” paparnya kepada wartawan di Gedung Parlemen RI, Selasa, (22/09/2020).

Sugeng mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini dalam bentuk tindakan pengawasan. Jika dibutuhkan, imbuhnya, maka akan dilakukan rapat lintas komisi, yakni melibatkan Komisi VII, Komisi III berkaitan dengan hukum, dan Komisi XI berkaitan dengan pendapatan negara.

Bahkan, Sugeng mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk pembentukan panitia khusus (Pansus).

“Justru itulah (Permen sudah ada). Maka kami sepakat akan tindaklanjuti dalam bentuk pengawasan-pengawasan. Kalau nanti ada kesepakatan, membentuk Pansus, kenapa tidak,” tuturnya.

Selain masalah HPM, Komisi VII juga menyoroti kewajiban smelter untuk menyerap nikel dengan kadar bijih nikel rendah.

“Intinya adalah Panja Minerba meminta atau mendesak pemerintah agar seluruh pihak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah digariskan, misalnya ada sebuah peraturan bahwa smelter berkewajiban menyerap bijih nikel di bawah 1,7%,” jelasnya.

Sugeng mengatakan pihak APNI menyampaikan jika pihak smelter hanya menyerap bijih nikel dengan kadar di atas 1,8%, bahkan terakhir ada yang meminta dengan kadar 2%. Lalu terkait surveyor yang dipakai oleh smelter, menurutnya semestinya berasal dari pemerintah. Akan tetapi dalam praktiknya, imbuhnya, masih banyak yang menggunakan surveyor di luar dari yang disediakan pemerintah.

“Kami mendesak pemerintah agar mematuhi atau menjalankan fungsi law enforcement (penegakan hukum) terhadap peraturan yang ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No.11 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM No.07 tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara yang diundangkan pada 14 April 2020.

Regulasi ini menyebutkan bahwa HPM logam merupakan harga batas bawah dalam penghitungan kewajiban pembayaran iuran produksi oleh pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi. HPM logam ini juga menjadi acuan harga penjualan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk penjualan bijih nikel.

Namun apabila harga transaksi lebih rendah dari HPM logam tersebut, maka penjualan dapat dilakukan di bawah HPM dengan selisih paling tinggi 3% dari HPM tersebut. Namun apabila harga transaksi lebih tinggi dari HPM, maka penjualan wajib mengikuti harga transaksi di atas HPM logam tersebut.

Peraturan ini berlaku 30 hari sejak diundangkannya. Artinya, mulai berlaku efektif sejak 14 Mei 2020.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan HPM yang ditetapkan pemerintah berada di bawah harga pasar internasional. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan investasi di bidang smelter di dalam negeri. Namun tidak juga berarti harga terlalu rendah karena ini untuk melindungi keberlanjutan usaha dan profitabilitas penambang.

“Ya US$ 30-32 per ton itu sudah cukup adil karena sudah memperhatikan yang namanya pengelolaan good mining practice,” tuturnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, (07/08/2020).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More