Indonesia Perlu Waspadai Rencana Evaluasi Ulang Klasifikasi Kimia Logam Nikel

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Industri nikel Indonesia menghadapi tantangan baru menyusul rencana evaluasi ulang klasifikasi logam nikel oleh International Agency for Research on Cancer (IARC) dalam periode 2025–2029.

Perubahan klasifikasi tersebut berpotensi mendorong penyesuaian regulasi bahan kimia di berbagai negara dan memengaruhi rantai pasok industri nikel global, termasuk sektor stainless steel yang merupakan salah satu pengguna utama nikel.

Principal Consultant WSP, Dr. James Hanlon, mengingatkan bahwa dampak evaluasi IARC tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian ilmiah, tetapi juga oleh cara masing-masing negara mengadopsi hasil penilaian tersebut ke dalam kebijakan nasional.

Dalam webinar Nickel Institute bertajuk “Potential IARC Review of Nickel Metal Classification: Impacts on Chinese / Indonesian Nickel Producers and NI Activities”, Selasa (10/11/2026), James menjelaskan bahwa setiap negara memiliki mekanisme dan pendekatan berbeda dalam menerjemahkan klasifikasi IARC ke dalam ketentuan regulasi.

“Jangkauan pengadopsian klasifikasi IARC sangat berbeda antara satu yurisdiksi dengan yurisdiksi lainnya. Ada negara yang lebih cepat mengadopsinya, sementara negara lain membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Menurut James, kajian WSP menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan salah satu yurisdiksi yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem klasifikasi IARC. Sejumlah negara lain, seperti Jepang dan Australia, juga menjadikan hasil evaluasi IARC sebagai salah satu referensi dalam penilaian bahan kimia.

Sementara itu, Amerika Serikat memiliki pendekatan yang lebih terfragmentasi karena sejumlah lembaganya menggunakan sistem dan kriteria klasifikasi masing-masing. Kondisi tersebut memungkinkan suatu bahan kimia memperoleh klasifikasi berbeda, bergantung pada lembaga yang melakukan penilaian.

James juga menjelaskan bahwa perubahan klasifikasi dapat menimbulkan konsekuensi regulasi yang cukup luas. Di Uni Eropa, misalnya, peningkatan klasifikasi ke dalam kategori karsinogenik tertentu dapat memicu penerapan persyaratan tambahan berdasarkan regulasi bahan kimia dan keselamatan kerja.

Di Jepang, perubahan klasifikasi juga berpotensi memengaruhi kewajiban penyediaan Safety Data Sheet (SDS), penilaian risiko, penerapan langkah pengendalian paparan, hingga pemeriksaan kesehatan pekerja, sesuai kategori bahan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun di Korea Selatan, perubahan klasifikasi dapat memengaruhi persyaratan pengelolaan bahan kimia berdasarkan sistem K-REACH (Undang-Undang Pendaftaran dan Evaluasi Bahan Kimia Korea Selatan).

Bagi Indonesia, perkembangan tersebut menjadi penting mengingat posisinya sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Perubahan persyaratan pengelolaan bahan kimia di negara tujuan ekspor berpotensi memengaruhi kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga penggunaan produk berbasis nikel.

James menyoroti bahwa informasi publik mengenai klasifikasi dan regulasi bahan kimia di sejumlah negara, termasuk Indonesia, masih terbatas dalam kajian yang dilakukan WSP.

Keterbatasan informasi tersebut menjadi tantangan dalam memetakan potensi konsekuensi perubahan klasifikasi IARC terhadap kebijakan nasional maupun perdagangan internasional.

Dia menjelaskan bahwa kajian WSP mencakup sejumlah negara dan wilayah, antara lain Uni Eropa, Norwegia, Kaledonia Baru, Jepang, Australia, Kanada, Filipina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Indonesia.

Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa adopsi klasifikasi IARC tidak berlangsung secara seragam. Sebagian negara cenderung mengikuti rekomendasi IARC, sedangkan negara lainnya melakukan penilaian secara independen atau belum memiliki informasi klasifikasi yang memadai.

Potensi dampak perubahan klasifikasi tersebut juga perlu dicermati secara lebih luas, tidak hanya pada kegiatan pertambangan dan peleburan nikel.

Produk berbasis nikel digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari industri stainless steel, konstruksi, infrastruktur, otomotif, peralatan medis, hingga pengolahan makanan. Dengan demikian, perubahan kebijakan di negara pengguna berpotensi berdampak pada berbagai mata rantai industri yang memanfaatkan nikel.

Dalam paparannya, James menekankan pentingnya memahami perbedaan antara identifikasi bahaya suatu bahan dan penilaian risiko berdasarkan tingkat paparannya.

Klasifikasi IARC pada dasarnya merupakan identifikasi bahaya karsinogenik, bukan penetapan tingkat risiko aktual pada setiap kondisi penggunaan.

Oleh karena itu, perubahan klasifikasi tidak serta-merta berarti seluruh produk yang mengandung nikel dilarang atau tidak aman digunakan. Konsekuensi regulasinya tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, bentuk dan karakteristik bahan, jenis produk, serta kondisi paparannya.

Bagi pemerintah Indonesia, perkembangan evaluasi IARC perlu diantisipasi melalui pemetaan regulasi di negara tujuan ekspor, penguatan basis data dan bukti ilmiah, serta peningkatan koordinasi dengan pelaku industri dan lembaga penelitian. Langkah tersebut penting agar industri hilirisasi nikel nasional tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan persyaratan pasar internasional. (Shiddiq)