Irwandy Arif: Kuota Bijih Nikel Harus Sesuai Kebutuhan Smelter

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Utama PT Aneka Tambang (Antam), Prof. Irwandy Arif, menegaskan bahwa pengaturan produksi dan kuota bijih nikel nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan riil smelter, baik dari sisi volume pasokan maupun kualitas bahan baku.

Menurut Irwandy, pemerintah perlu memastikan produksi bijih dari tambang dapat memenuhi kebutuhan masing-masing fasilitas pengolahan dan pemurnian. Hal ini penting agar kebijakan kuota tidak menghambat operasional smelter maupun keberlangsungan industri hilir nikel di dalam negeri.

Iklan

Ia menilai, penetapan kuota produksi tidak cukup hanya mempertimbangkan kemampuan produksi tambang. Pemerintah juga harus memiliki data menyeluruh mengenai kebutuhan bahan baku seluruh smelter, termasuk fasilitas yang berada dalam pembinaan Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta smelter independen.

“Produksi tambang harus dihubungkan dengan kebutuhan smelter yang nyata. Baik smelter yang berada di bawah Kementerian Perindustrian maupun ESDM, termasuk yang independen, harus betul-betul diketahui datanya dan dihubungkan dengan kebutuhan kualitasnya,” ujar Irwandy kepada NIKEL.CO.ID di sela-sela Konferensi Produsen, Pengolah, dan Penjual Nikel ke-5 yang diselenggarakan Petromindo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap smelter memiliki kebutuhan bahan baku dengan karakteristik dan spesifikasi tertentu. Karena itu, pasokan bijih dari tambang harus sesuai dengan kebutuhan teknis fasilitas pengolahan agar proses produksi dapat berjalan optimal.

Iklan

“Jadi, supply yang dikeluarkan dari tambang harus match dengan kebutuhan smelter dan memenuhi kualitas daripada bijinya. Dasarnya itu,” tegasnya.

Irwandy menambahkan, pengaturan maupun pembatasan produksi bijih nikel harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan produksi tambang dan kebutuhan industri pengolahan domestik. Dengan demikian, besaran kuota tidak ditetapkan secara seragam tanpa memperhitungkan kondisi serta kebutuhan aktual di lapangan.

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu produsen bijih nikel terbesar di dunia. Selain memasok bijih untuk industri pengolahan, Indonesia juga telah menghasilkan berbagai produk antara yang turut memengaruhi dinamika pasar nikel global.

Iklan

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu menghitung secara cermat besaran pengurangan atau pembatasan produksi bijih nikel. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan bahan baku smelter sekaligus posisi Indonesia dalam rantai pasok nikel dunia.

“Pengurangannya sampai berapa jauh harus match dengan apa yang saya katakan tadi,” ungkap Irwandy. Pernyataan tersebut menekankan bahwa kebijakan kuota bijih nikel perlu didukung data yang akurat mengenai kapasitas tambang, kebutuhan smelter, volume pasokan, dan spesifikasi bahan baku. Sinkronisasi seluruh aspek tersebut menjadi kunci agar pengaturan produksi tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan dan mengganggu keberlangsungan industri pengolahan nikel nasional. (Shiddiq)