Mimpi Pemain Nasional dalam Industri Hilir Nikel Global

NIKEL.CO.ID – Acara CEO Forum 2021 yang diadakan oleh Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI) dihelat secara online pada tanggal 28 April 2021 ini menghadirkan beberapa CEO atau jajaran direksi perusahaan yang berperan dalam industri tambang dan logam. Rangkaian acara yang diselenggarakan oleh MGEI ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai sosok di balik perusahaan-perusahaan yang turut andil dalam industri pertambangan mineral logam di Indonesia.

Salah dua dari perusahaan yang berunjuk gigi mengenai sepak terjang hingga rencana pengembangan adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan PT Ceria Nugraha Indotama.

Merepresentasikan PT IMIP, Alexander Barus selaku CEO mengisi slot awal dari sesi pertama dari acara CEO Forum 2021. Alexander memaparkan fakta-fakta dasar mengenai IMIP, seperti tanggal berdiri perusahaan pada 3 Oktober 2012. Selain itu, IMIP memiliki area konsesi mencapai 47.000 hektar dengan area operasi tambang IMIP berkisar 2.000 Ha dan berencana ekspansi hingga 3.000 Ha. Saat ini IMIP mempekerjakan sekitar 46.000 orang, dengan 7.000 di antaranya berkewarganegaraan asing. Dari sisi investor, Alexander menyebutkan Tsingshan Group, Bintang Delapan Group, serta Hanwha.

Alexander juga menyinggung mengenai budaya kerja di IMIP. Perusahaan ini memiliki motto “United We Can”, dengan poin-poin budaya dalam akronim WTS: Working Hard, Target Oriented, dan Smart.

Sepanjang perkembangan dari kiprah dalam industri, IMIP memiliki beberapa anak perusahaan dengan spesialisasi yang berbeda. IMIP memiliki 14 smelter nickel pig iron (NPI), dengan kapasitas smelter mencapai 3 juta metrik ton per tahun (MTPY). Selain nikel, IMIP juga memiliki 1 smelter baja karbon dengan kapasitas 3,5 juta MTPY, 5 smelter katoda nikel-kobalt-mangan berkapasitas 240 ribu MTPY, serta fasilitas pengolahan daur ulang baterai EV dengan kapasitas 20 ribu MTPY. Tidak hanya itu, PT IMIP pun berencana membangun pusat penelitian dan pengembangan yang terkait dengan HPAL.

Dalam perjalanan industri, operasi PT IMIP pun ditunjang oleh pembangkit listrik berkapasitas 3.000 MW, pelabuhan, bandara, serta infrastruktur dasar seperti wisma. Bahkan PT IMIP pun juga memiliki institusi, yakni Politeknik Industri Logam Morowali yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Saat ini politeknik tersebut memiliki kapasitas 96 mahasiswa per tahun yang tersebar di tiga jurusan.

Dalam rencana ke depan, PT IMIP tidak berhenti untuk berekspansi selagi mengikuti prinsip yang berkelanjutan. PT IMIP sedang dan akan bergerak ke bisnis ramah lingkungan, dengan fokus pada pengembangan EBT seperti energi surya melalui ekonomisasi slag nikel. Dalam segi operasi, IMIP berencana untuk berfokus lebih ke pengolahan bijih nikel dengan grade rendah. Selain itu, IMIP juga ingin untuk menyerap lebih banyak tenaga lokal, serta meningkatkan wujud dari pengabdian masyarakat.

Selain PT IMIP, sesi pertama juga diisi oleh PT Ceria Nugraha Indotama yang disampaikan oleh CEO, Derian Sakmiwata. Ceria sendiri merupakan perusahaan swasta nasional dengan wilayah IUP berlokasi di Kolaka, Sulawesi Tenggara dan mencakup luas sebesar 6.785 Ha. Ceria berfokus pada komoditas nikel dan kobal.

Pada periode 2017 – 2019 Ceria memperdagangkan sekitar 2 juta metrik ton (wmt) per tahun. Namun sejak Tahun 2020, Ceria hanya melakukan perdagangan domestik. Sesuai RKAB 2021, pada tahun ini, Ceria berencana meningkatkan volume dagang menjadi 4.8 juta wmt.

Saat ini, Ceria sedang membangun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) dengan kapasitas produksi 379.000 tpa FeNi dan selajutnya HPAL sebagai upaya memproduksi bahan baterai dengan kapasitas produksi 103.000 tpa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP). Pembangunan smelter ini telah melibatkan beberapa BUMN diantaranya PT PP, PT WIKA dengan pemasok listrik dari PT PLN.

Tidak hanya fokus di peningkatan produksi dan operasi, Ceria juga berkomitmen terhadap lingkungan, yang dibuktikan dengan sertifikasi Blue Proper Rating dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan selama dua tahun berturut-turut, yaitu Tahun 2019 dan 2020. Selain itu Ceria juga sudah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015 serta 12 jam kerja tanpa LTI.

Derian memaparkan bahwa 2021 diperkirakan akan menjadi tahun ekonomi global kembali ke normal (rebound) di tengah ambang pandemik, dengan harga nikel dan kobal kembali mengalami kenaikan. Berdasarkan Wood Mackenzie, 2021, pada tahun 2023, bahkan diperkirakan bahwa permintaan terhadap nikel untuk baterai EV akan sangat signifikan dalam pangsa pasar. Konsumsi nikel akan meningkat sebesar 100 kiloton dalam rentang waktu 2020 dan 2023, dan terus meningkat sebesar 130 kt hingga 2025. Derian juga optimis bahwa mengikuti prediksi, harga nikel akan meningkat ke level 19.275 dolar AS/ ton pada 2030.

Sampai tahun ini, Ceria telah melakukan pengeboran dengan jumlah lubang bor sebanyak lebih dari 40.000 yang umumnya terkonsentrasi di bagian timur dan utara cebakan Lapaopao, mengikuti area prospek laterit. Berdasarkan survey GPR, terdapat cebakan laterit dari 500 juta ton. Hingga Tahun 2019, erdasarkan laporan sumberdaya JORC oleh Ade Kadarusman (AKGC) dan Mick Elias (CSA), dilaporkan bahwa Ceria telah memiliki sumberdaya mineral sebanyak 168 juta dengan potential upside 196 juta ton  dan cadangan bijih sebanyak 53 juta dengan potential upside 172 juta ton, kombinasi saprolit dan limonit. Lebih dalam dari itu, Ceria juga memiliki rencana jangka panjang untuk pengembangan industri. Ceria pun berharap tidak hanya sekedar menjadi penyedia sumber daya nikel semata tetapi juga mampu menjadi pusat industri nikel dan baterai dalam skala regional hingga global.

Sumber: duniatambang.co.id

Read More

Adopsi Baterai Kendaraan Listrik Beri Manfaat Ekonomi Rp 9.603 Triliun

NIKEL.CO.ID – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan adopsi baterai kendaraan listrik untuk kendaraan rendah emisi karbon bisa mendatangkan manfaat ekonomi senilai Rp9.603 triliun pada tahun 2030.

“Itu memposisikan Indonesia lepas dari ketergantungan impor kendaraan. Kalau pun tidak lepas, maka setidaknya kita bisa naik kelas menjadi produsen kendaraan bermotor,” katanya dalam diskusi daring Peluang Ekonomi Pasc-Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Dia merinci-kan bahwa angka itu berasal dari penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan sebesar Rp3.468 triliun, penghematan biaya produksi senilai Rp545 triliun, dan penghematan energi mencapai Rp5.590 triliun.

“Manfaat ekonomi yang kita rasakan sangat besar kalau serius menerapkan kebijakan ini,” ucap Safrudin.

Dia menambahkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak harus melarang kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE), tetapi hanya menetapkan standar ekonomi bahan bakar yang berlaku universal.

Berbagai teknologi boleh diproduksi dengan catatan emisi karbon tidak lebih dari 118 gram per kilometer pada 2020 dan tidak lebih dari 85 gram per kilometer pada 2025.

Sejak tahun 1970, lanjut Safrudin, Indonesia masih dijanjikan transfer of technology tetapi tidak kunjung terjadi, maka Indonesia sudah selayaknya merebut momentum kendaraan rendah emisi karbon.

Apalagi Indonesia memiliki ketersediaan nikel, kobal, dan logam tanah jarang yang bisa dijadikan raw material untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Adopsi kendaraan listrik dapat menurunkan potensi karbondioksida transportasi mencapai 59 persen pada 2030, sehingga nol karbon bersih atau net zero emission berpotensi diterapkan pada 2045 atau selambatnya 2050.

“Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang galau karena cenderung menuruti apa yang diinginkan oleh oligarki,” tukas Safrudin.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara-negara yang paling siap dengan produk rendah karbon akan mendominasi perdagangan internasional di masa depan.

Adapun negara-negara yang masih menghasilkan produk tinggi karbon, seperti Indonesia akan mendapatkan pelarangan ekspor yang bisa berdampak buruk terhadap perekonomian.

“Orang lain sudah hijrah total, sehingga nanti produk Indonesia akan di-ban. Nanti kita marah lagi, kita dijajah dunia, kita didikte tidak berdaulat…yang ada ini kedaulatan global,” ujar Faisal.

Sumber: inilahkoran.com

Read More

Ekonom: Punya Nikel Tak Otomatis Kuasai Pasar Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Faisal Basri mengatakan meskipun Indonesia memiliki tambang nikel tetapi tidak secara otomatis menguasai pasar karena yang dibutuhkan industri mobil listrik dan komponen pendukungnya adalah iklim bisnis yang memungkinkan untuk memperoleh nilai tambah lebih banyak.

“Ada kesan kalau bikin electric vehicle mesti produksi semua, seperti lokal konten. Tidak ada negara yang tiba-tiba menjadi negara industri yang unggul di otomotif, Jepang dan Jerman butuh ratusan tahun untuk menghasilkan kondisi sekarang,” katanya dalam diskusi daring Peluang Ekonomi Pasca Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Dia menyarankan agar Indonesia menjadi bagian dari global supply chain dengan memilih komponen yang dapat memberikan nilai tambah paling tinggi.

“Kalau tiba-tiba ingin menjadi negara produsen utama mobil listrik, mimpi seperti itu mendekati ngawur,” kelakar Faisal.

Dia mengungkapkan bahwa China kini sudah tobat menjadi pusat manufaktur terbesar di dunia, karena nilai tambah yang dinikmati oleh negara itu paling sedikit. Produk Apple iPod misalnya, China hanya mendapatkan 7 persen dari total nilai perangkat tersebut.

Sementara keuntungan terbesar justru dinikmati Korea Selatan yang memasok layar dan Taiwan yang menyuplai prosesor.

“Kalau kita siapkan infrastrukturnya, maka niscaya opportunity lebih banyak daripada ancaman. Tugas negara membawa transisi energi ini agar tidak menimbulkan shock dan pengangguran,” kata Faisal.

Lebih lanjut dia meminta pemerintah agar fokus terhadap komponen-komponen kendaraan listrik yang bisa dikembangkan di dalam negeri, bukan industri mobil listrik secara keseluruhan.

“Doktor ahli electric car relatif terbatas. Kita harus tentukan pilihan dan sejak sekarang kita bangun infrastrukturnya supaya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Faisal.

Sumber: republika.co.id

Read More

Menimbang Potensi Besar Nikel Indonesia

Konsekuensi apakah yang penting dicermati Indonesia sebagai negara produsen nikel bijih nikel terbesar dunia?

NIKEL.CO.IDSebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit 72 juta ton. Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan ini menempati posisi pertama di dunia.

Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan porporsi cadangan nikel lebih kurang 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari total cadangan nikel global.

Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter. Padahal, masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini.

Berumur panjang

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Seberapa panjangkah usia produksi nikel Indonesia?

Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi bijih nikel. Apabila bijih nikel dipisahkan dengan proses pyrometallurgy atau pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan.

Namun, jika ekstraksi bijih nikel menggunakan proses hydrometallurgy atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093.

Perbedaan proses ekstaksi bijih nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pyrometallurgy akan menghasilkan anekan produk stainless steel.

Proses hydrometallurgy akan menghasilkan sejumlah produk, seperti campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hydrometallurgy adalah yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.

Dengan proses hydrometallurgy, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai Lithium tipe Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) dan Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) yang mengutamakan penggunaan material nikel.

Kebijakan akseleratif

Melihat besarnya potensi sumber daya nikel tersebut mendorong pemerintah membangun kebijakan yang revolusioner. Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia. Pemerintah pun segera membentuk konsorsium BUMN untuk menangani proyek hilirisasi nikel menjadi baterai.

Konsorsium ini terdiri dari PT Aneka Tambang yang merupakan anak perusahaan MIND ID berkolaborasi dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ketiga perusahaan ini selanjutnya membentuk perusahaan holding  PT Indonesia Battery agar lebih leluasa dalam mengembangkan usaha dan juga menggandeng mitra-mitra investornya.

Untuk sementara, ada dua investor yang berkomitmen untuk membangun industri baterai di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan tersebut adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai Rp 174 triliun.

Meskipun investasi dari kedua perusahaan asing itu besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk optimalisasi produksi di dalam negeri. Pemerintah memastikan jika perusahaan tersebut diwajibkan mengolah 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik, harus diproses di Indonesia.

Daya saing

Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai Indonesia.

Program percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tersebut bisa sangat menguntungkan investor besar. Dalam perpes itu disebutkan ada lima program KBL berbasis baterai untuk transportasi.

Program itu mencakup percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. Selain itu, ada juga program pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui program tersebut ada harapan besar bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi produsen baterai listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik. Hanya saja, jika dicermati dari langkah-langkah kebijakannya, ternyata sangat besar peluangnya bagi industri luar negeri untuk dapat terlibat dalam kegiatan hulu hingga hilirnya.

Dalam program percepatan pengembangan industri KBL berbasis listrik ada sejumlah butir yang berpotensi menguntungkan investor besar. Salah satunya adalah tentang ”Industri kendaraan dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan”.

Aturan ini berpeluang sangat menguntungkan investor besar manufakturing kendaraan di Indonesia yang notabene milik prinsipal asing. Perusahaan-perusahan ini hampir bisa dipastikan dapat mengikuti progam KBL berbasis baterai ini tanpa memiliki kendala yang berarti.

Berbeda halnya dengan industri di dalam negeri yang relatif sangat jauh tertinggal dari sisi teknologi ataupun permodalan. Jadi, perlu peranan pemerintah agar industri di dalam negeri dapat terlibat dalam percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagian lain dari isi Perpres No 55/2019 yang menekankan penguatan industri domestik menjadi kunci. Dalam perpres itu disebutkan bahwa ”perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL berbasis baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL berbasis baterai dalam negeri”.

Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri kendaraan ataupun komponen kendaraan listrik berbasis baterai harus melibatkan industri domestik dalam proses rantai supply chain-nya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk bersama-sama menangkap kesempatan besar ini. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: KOMPAS.ID

Read More

Induk Usaha Baterai Jamin Pasokan Nikel

  • Cadangan nikel Antam cukup untuk kebutuhan proyek baterai mobil listrik selama 20 tahun.
  • Holding harus mengantisipasi perubahan teknologi baterai.
  • Indonesia Battery Corporation mengantongi komitmen kerja sama dengan perusahaan asal Cina.

NIKEL.CO.ID – Indonesia Battery Corporation (IBC) memastikan ketersediaan pasokan nikel dan material penyusun baterai lainnya cukup untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik. Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah, menyatakan Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia saat ini.

Menurut Agus, Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton. Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan nikel untuk mendukung program baterai kendaraan listrik ini akan mencapai 15-16 juta ton hingga 2030. “Menurut penghitungan tim, cadangan yang dimiliki PT Aneka Tambang Tbk saat ini masih mencukupi kebutuhan proyek baterai selama 20 tahun,” katanya, kemarin.

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk merupakan salah satu anggota holding baterai. Dari laporan tahunan perusahaan pada 2020, total cadangan bijih nikel perusahaan mencapai 375,52 juta wet metric ton (wmt), yang terdiri atas 328,41 juta wmt bijih nikel saprolit dan 47,11 juta wmt bijih nikel limonit. Jumlahnya sedikit naik dibanding pada tahun sebelumnya yang sebesar 353,74 juta wmt, dengan saprolit sebanyak 254,12 juta wmt dan limonit 99,62 juta wmt.

Terlepas dari masalah cadangan yang aman, Agus menilai tantangannya justru terletak pada perubahan jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Perusahaan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan menggantikan nickel manganese cobalt(NMC) seperti lithium ferrous phospate (LFP).

“Walau masa keemasan teknologi Li-ion battery berbasis nikel NMC masih akan ada dalam 15-20 tahun,” ujar dia.

Tantangan lain yang dihadapi holding adalah ketergantungan teknologi baterai pada pemain global dan produsen peralatan asli (original equipment manufacturer/OEM) sebagai pengguna baterai. Indonesia masih belum memiliki pengalaman memadai di bidang ini. Untuk itu, perusahaan holding tengah menyeleksi calon mitra yang memiliki jaringan dengan OEM.

Agus menuturkan timnya telah menyortir 11 calon mitra yang merupakan pemain di industri baterai dan kendaraan listrik global. Para kandidat didekati sejak tahun lalu. Mereka diseleksi dengan tiga kategori utama, yaitu jejak global dan rencana ekspansi, kekuatan finansial dan investasi, reputasi merek, serta hubungan dengan OEM.

Dari hasil seleksi itu, terjaring tiga kandidat utama. Salah satunya Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL). Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan telah mengantongi komitmen kerja sama antara perusahaan asal Cina itu dan IBC. Total investasi yang akan dikucurkan mencapai US$ 5 miliar.

Dalam kunjungan kerjanya ke Cina pada 2 April lalu, Erick kembali memastikan komitmen tersebut. “Bila ada kesulitan di lapangan, kami bekerja sama dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal),” katanya.

Dengan bantuan mitra tersebut, IBC menargetkan mampu menjadi produsen baterai kendaraan listrik di level global pada 2030. Kapasitas produksi sel baterai perusahaan pada 2030 nanti diproyeksikan mencapai 140 gigawatt per jam. Pengeluaran modal untuk mencapai tujuan itu diestimasi sebesar US$ 13,4-17,4 miliar.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Otomotif Indonesia, Kukuh Kumara, menuturkan keberhasilan IBC memproduksi baterai akan sangat membantu industri mobil listrik. Sebab, sekitar sepertiga dari total harga kendaraan jenis ini berasal dari baterai. Tingginya harga baterai membuat produk ini sulit dijangkau konsumen.

“Kalau komponen baterainya ada dengan harga yang lebih murah dari saat ini, kendaraan baru bisa berkembang,” katanya.

Tentu saja dengan catatan bahwa infrastruktur penunjang lainnya juga tersedia, dari stasiun pengisian listrik hingga fasilitas bengkel mobil listrik.

Sumber: Koran Tempo

Read More

Miliki Cadangan Nikel Terbesar, Kadin Optimistis RI Kuasai Pasar Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia dinilai akan menjadi produsen baterai lithium dan mobil listrik terbesar di dunia, seiring besarnya pasokan nikel untuk pembuatan baterai lithium yang menjadi bahan utama pengembangan mobil listrik.

“Indonesia punya kandungan nikel yang luar biasa banyak. Seharusnya Indonesia bisa menguasai salah satu rantai pasok baterai lithium dan pengembangan mobil listrik dunia,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional, Arsjad Rasjid dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Arsjad yang juga calon ketua umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, menyatakan bahwa pengembangan mobil listrik akan menimbulkan efek domino dan meningkatkan peran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada industri otomotif dalam negeri.

“Apa yang telah dicanangkan Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri baterai lithium dan mobil listrik adalah ide yang luar biasa. Kita harus siap kalau ingin berkembang dan berkompetisi. Kita bisa leading,” ujar Arsjad.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain terdepan dalam industri mobil listrik dunia.

Selain memiliki sumber daya alam melimpah berupa nikel, Indonesia juga harus memperlengkapi diri dengan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing tinggi, memanfaatkan komponen tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan membeli teknologi dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia.

“Kita beli teknologi dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia. Yang penting, di akhirnya adalah intellectual property milik Indonesia. TKDN, komponennya banyak di Indonesia dan cost baterai buatan Indonesia akan lebih kompetitif. Kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang kokoh,” ujar Arsjad.

Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Selain itu, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2017, Indonesia mampu menghasilkan 2,12 juta ton nikel pig iron (NPI) dan 482.400 ton feronikel (FeNi) pada tahun 2017.

Data Badan Geologi menyebutkan bahwa per tahun 2012, Indonesia memiliki 1,02 miliar ton dari total cadangan nikel, terutama berlokasi di Sulawesi dan Maluku.

Sumber: ANTARA

Read More

Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Indonesia Battery Corporation (IBC) menjadi wadah pemerintah untuk merealisasikan target menjadi produsen baterai kendaraan listrik global. Berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita itu?

NIKEL.CO.ID – Terbentuknya holding Indonesia Battery Corporation (IBC) pada pekan lalu, menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mendukung peralihan energi dari bahan bakar fosil menjadi energi ramah lingkungan.

Kementerian BUMN, yang hadir langsung dalam acara peresmian holding tersebut, tak ragu memasang sasaran ambisius. Targetnya, produksi baterai tahunan mencapai 140 giga watt per jam (GWh) per 2030.

“Dari 140GWh, 50GWh dari produksi ini mungkin nanti akan kita ekspor. Sisanya untuk kebutuhan [baterai mobil listrik] di dalam negeri,” tutur Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansyuri, ketika itu.

Sebagai catatan, 140GWh baterai mobil listrik sama dengan 140 juta kilowatt (KWh) baterai.

Empat peneliti CellPress yakni Elsa A. Olivetti dan Xinkai Fu (MIT), Gerbrand Ceder (University of California), serta Gabrielle Gaustad (Rochester Institute of Technology) dalam salah satu riset mereka sempat mengkalkulasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 KWh baterai jenis Nickel Cobalt Alumunium (NCA) dibutuhkan setidaknya 0,759 kilogram (kg) nikel.

Seperti dikatakan keempat peneliti dalam riset berjudul Lithium-Ion Battery Supply Chain Considerations: Analysis of Potential Bottlenecks in Critical Metals yang dirilis pada Oktober 2017 tersebut, NCA merupakan jenis baterai Lithium-Ion (Li-Ion) yang membutuhkan nikel paling banyak.

Tapi, kelebihannya, jenis ini memerlukan lithium (Li), cobalt (Co), dan mangan (Mn) paling sedikit dibandingkan baterai berjenis lithium-cobalt oxide (LCO) maupun lithium nickel cobalt aluminum oxide (NMC).

Artinya, untuk memproduksi 140GWh baterai per tahun, produksi nikel per tahun yang dibutuhkan IBC kurang lebih berada di kisaran 106,26 ribu ton.

Pada tahun lalu, produksi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang merupakan salah satu produsen nikel nasional, berada di kisaran 72.237 metrik ton per tahun. Sementara itu, BUMN anggota holding IBC yakni PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), memproduksi sekitar 25.713 metrik ton nikel per tahun.

Dengan rentetan kalkulasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa target produksi nikel Indonesia tergolong masih realistis. Adapun anggota holding IBC lainnya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) alias MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Tidak Murah

Meski demikian, ekonom mengingatkan bahwa investasi yang dibutuhkan tetap tidak murah. Sebab, pemerintah tidak saja menargetkan peningkatan produksi nikel dan baterai, tetapi juga penguatan ketersediaan infrastruktur pendukung ekosistem kendaraan listrik seperti stasiun pengisian bahan bakar baterai (SPLU dan SPKLU).

“Sejauh ini, saya belum menemukan studi yang langsung melihat komparasi untuk pengembangan ekosistem EV [Electric Vehicle/kendaraan listrik]. Namun demikian, dari referensi yang saya temukan menunjukkan bahwa untuk membangun ekosistem EV, terutama memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pembangunan stasiun pengisiannya,” tutur ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Senin (29/3/2021).

Salah satu data yang dirujuk Yusuf adalah penelitian yang sempat disusun Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Riset berjudul Financial viability of investments on electric vehicle charging stations in workplaces with parking lots under flat rate retail tariff schemes yang dirilis pada 2014 itu menyimpulkan untuk membangun 1 stasiun saja dibutuhkan hingga US$1.800 atau setara Rp26 juta, di luar biaya operasional dan perawatan.

“Ini untuk kebutuhan stasiun pengisian saja, dan tentu ini untuk Indonesia hitungannya akan berbeda. Tapi, atas dasar ini, saya kira menjadi wajar jika kemudian pemerintah masih mencari investor,” sambungnya.

Berkaca ke India, situasinya tak beda jauh. Meski tergolong lebih maju dari Indonesia lantaran telah memiliki beberapa perusahaan dalam ekosistem baterai listrik seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors, India masih membutuhkan investasi jumbo untuk memenuhi ambisi pemerintahnya.

Pemerintah India punya target transisi menuju kendaraan berbahan bakar baterai dilakukan mulai dari kendaraan roda dua, kemudian baru roda empat. Target ini mirip dengan apa yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk Indonesia pada akhir pekan lalu.

Dan, untuk mencapainya, studi CEEW Centre for Energy Finance pada tahun lalu, memproyeksi Negeri Anak Benua butuh dana investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI) setara US$206 miliar.

Kebutuhan Indonesia barangkali tidak akan setinggi India, mengingat secara bahan baku produksi baterai, kemampuan Indonesia jauh melebihi negara tersebut. Namun, jumlahnya juga jelas tidak kecil.

Sejauh ini, pemerintah setidaknya telah berhasil mengumpulkan investasi di kisaran US$17 miliar, masing-masing dari perjanjian dengan CATL dan LG Chem. CATL adalah produsen baterai EV dari China, sedangkan LG Chem. dari Korea Selatan (Korsel).

Namun, seperti kata Yusuf, Kementerian BUMN masih akan melakukan berbagai roadshow. Menteri BUMN Erick Thohir juga sempat menjanjikan bahwa pihaknya bakal melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan Jepang dan AS.

Negara terakhir yang disebut Erick agaknya memang jadi percontohan.

Tahun lalu, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah AS terbukti masih mampu menyegel berbagai perjanjian ekosistem baterai kendaraan listrik. Data yang dirangkum Today’s Motor Vehicle (TMV) menyebut total kesepakatan investasi yang bisa dikunci Negeri Paman Sam mencapai US$22,82 miliar pada 2020.

Analis Autotrader Michele Krebs menyebut pencapaian AS tidak lepas dari inisiatif pemerintah dalam menjalin kemitraan terkait baterai listrik dengan beberapa perusahaan lintas sektor, termasuk beberapa perusahaan penerbangan.

“Kita juga masih akan melihat lebih banyak investasi baterai dalam waktu dekat,” paparnya seperti dilansir TMV, Senin (4/1/2021).

Pelajaran itu pula yang barangkali bisa dicontoh Indonesia. Selain itu, Yusuf menambahkan hal lain yang harus jadi perhatian adalah bagaimana Indonesia mesti bisa mencari mitra investasi yang juga mau mempromosikan kelebihan industri dalam negeri.

 

“Ada baiknya mitra investasi juga yang bisa membawa Indonesia, produk hasil Indonesia ke dalam rantai pasok global. Jika misalnya Indonesia bisa masuk ke rantai pasok global, sebut saja misalnya baterai mobil listrik, tentu akan menjadi satu nilai tambah yang besar,” terangnya.

Pandangan Yusuf diamini oleh Pengamat BUMN Toto Pranoto. Lebih lanjut, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia tersebut menambahkan bahwa pemerintah juga mesti menjamin perusahaan-perusahaan pelat merah anggota IBC bisa menunjukkan kinerja yang dapat meyakinkan para investor.

“Artinya, pemerintah bukan hanya punya kewajiban mendatangkan investasi, tetapi juga menjamin kinerja BUMN supaya tetap solid,” tuturnya kepada Bisnis.

Toto juga meyakini apabila aliran investasi kendaraan listrik berjalan lancar, sektor lain bisa terpengaruh. Maka dari itu, sejauh ini, dia cenderung menilai pembentukan holding dan target investasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

“Pembentukan holding termasuk holding baterai ini arahnya akan membuat BUMN makin ramping. Dampaknya, kontrol monitoring ke BUMN-BUMN [anggota holding] maupun yang lain juga akan makin baik,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Menakar Kebutuhan Investasi Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Ambisi Baterai Listrik

Read More

Yang Perlu Dilakukan agar IBC & Mobil Listrik Tak Sekadar Jargon

Pemerintah dinilai punya sederet kebijakan yang berpotensi menjegal kesuksesan program mobil listrik.

NIKEL.CO.ID –  Holding baterai yang ditunggu-tunggu itu akhirnya lahir juga. Konsorsium yang terdiri dari empat BUMN, yakni MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Antam, resmi mendirikan perusahaan bernama PT Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC digadang-gadang bakal menjadi ujung tombak industri baterai Indonesia di tengah tren mobil listrik.

“Tentu adanya EV baterai ini kami juga membuat Indonesia lebih bersahabat dengan ekonomi hijau,” ucap Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers virtual ‘Pendirian Indonesia Battery Corporation’, Jumat pekan lalu (26/3).

Nantinya keempat BUMN itu memegang porsi 25 persen saham PT IBC. Tiap-tiap perusahaan pelat merah bakal diberi peran dari hulu ke hilir. Misalnya, PT Antam menyuplai nikel dan BUMN lain mengerjakannya hingga menjadi barang jadi, yaitu baterai litium.

IBC diklaim mampu memproduksi baterai hingga 195 GW dan akan menyerap 150.000 ton nikel per tahun. PT IBC akan membutuhkan investasi senilai 13 miliar dolar AS untuk mencapai kapasitas 30 GW sampai 2030 dan setelahnya mampu mencapai kapasitas 70 persen atau 140 GW dengan kebutuhan investasi 17 miliar dolar AS.

Berdirinya IBC ini memang cukup menjanjikan.

Dari hulu, Indonesia punya keunggulan sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut data United States Geological Survey (USGS) per Januari 2021, cadangan nikel RI diperkirakan mencapai 21 juta ton. Di bawahnya ada Australia yang memiliki 20 juta ton.

Di hilir, pasar baterai produksi IBC juga sudah tersedia. Kementerian Perindustrian mencatat PT Hyundai Motor Corporation akan memproduksi battery electric vehicle (BEV) di Indonesia per 2023 dengan nilai investasi Rp21,8 triliun. Langkah ini disusul Toyota Group dengan investasi Rp28,3 triliun.

Tak kurang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi Keuangan DPR, medio Maret lalu, mengumumkan rencana pengetatan agar PPnBM hanya dinihilkan khusus kendaraan listrik yang murni menggunakan baterai. Jika ada porsi hibrid sedikit saja, pajak PPnBM tidak nol dan semakin mahal seiring bertambahnya porsi bensin.

Terlepas itu, kenyataannya, pemerintahan Jokowi tetap punya sederet kebijakan lain yang berpotensi menjegal suksesnya program yang diklaim ramah lingkungan tersebut.

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Energy Corner CNBC Indonesia secara virtual, awal pekan bulan ini, menyoroti sederet program lain yang tidak sejalan dengan transisi ke kendaraan berbasis baterai.

“Sampai sekarang belum kelihatan walaupun akan diluncurkan roadmap mobil listrik pada Oktober nanti. Namun, tidak lucu bicara energi mobil listrik kalau listriknya dari hasil pembakaran batu bara,” ucap Faisal.

Ada juga bahan bakar nabati dari sawit dalam rupa biodiesel atau B30 untuk menggantikan solar. Bahkan setahu dia, program ini diperluas bagi bensin dan diperkirakan membutuhkan 6 juta hektare lahan sampai 2025 dan notabene bertentangan dengan arah transisi ke baterai.

Faisal memperkirakan pemerintah masih tak rela bercerai dari bahan bakar fosil. Sebut saja rencana pembangunan kilang baru di Bontang dan Tuban yang digadang-gadang dapat memproduksi BBM dan menekan impor minyak. Belum lagi empat kilang yang sudah ada akan diperbaharui untuk semakin banyak memproduksi BBM.

“Jadi, yang diakomodasi semakin meningkatnya bahan bakar fosil,” ucap Faisal.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan diskon PPnBM untuk menggenjot industri otomotif baru-baru ini menjadi bukti pemerintah kurang serius dalam transisi ke mobil listrik. Sebaliknya, diskon PPnBM 100% bagi kendaraan di bawah 1.500 CC dan diskon hingga 50% bagi 1.500-2.500 CC justru memanjakan masyarakat untuk tetap bergantung pada kendaraan berbahan bakar fosil.

“Justru kebijakan malah didorong ke kebijakan yang bahan bakarnya fosil,” ucap Bhima, pekan lalu. “Harusnya cabut diskon PPnBM itu.”

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Kamis pekan lalu, juga menyerukan hal serupa lantaran kebijakan diskon PPnBM merupakan langkah mundur dari upaya menekan emisi karbon. Insentif itu dinilai membuat masyarakat terutama segmen menengah tetap betah dengan kendaraan bahan bakar fosil.

KPBB mengingatkan harga jual kendaraan bermotor fosil saat ini cukup rendah, sementara mobil listrik lebih mahal karena memerlukan teknologi tinggi. Diskon PPnBM itu diyakini akan membuat kendaraan berbasis baterai menjadi tak kompetitif padahal seharusnya jenis ini lebih banyak mendapat fasilitas.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services and Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan prospek PT IBC cukup menjanjikan karena mampu membuat baterai dengan harga lebih kompetitif. Ia menilai pemerintah seharusnya tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan mendukungnya dengan aneka kebijakan.

Salah satunya pemerintah perlu mengkaji ulang bauran energi agar sumber listrik di Indonesia lebih banyak mengakomodasi Energi Baru Terbarukan (EBT). Alhasil, pemerintah tidak terjebak dalam tambal-sulam lantaran sumber energi baterai yang diklaim ramah lingkungan justru berasal dari energi fosil.

Sebagai perbandingan, porsi EBT dalam bauran energi primer saja baru akan mencapai 23% pada 2025 dan sisanya dari fosil. Itu pun kalau tercapai. Di sisi lain, pemerintah memperkirakan kebutuhan baterai domestik akan meningkat menjadi 11,9 GW per 2030 dari posisi saat ini 0,3 GW.

Fabby meminta pemerintahan Jokowi mengkaji dampak kendaraan listrik terhadap permintaan BBM jangka panjang. Hal ini diperlukan agar risiko aset terbengkalai atau stranded asset bisa dihindarkan karena teorinya saat lebih banyak masyarakat menggunakan mobil berbasis baterai, maka permintaan BBM akan turun.

Imbasnya, program biodiesel B30 dan proyek berbasis peningkatan produksi BBM fosil akan terdampak. Proyek itu perlu disesuaikan dengan arah pengembangan mobil listrik.

“Transisi itu perlu direncanakan, jadi kalau pemerintah ingin mengembangkan kendaraan listrik, ya perlu didorong baik pasokan maupun pasarnya,” ucap Fabby.

Sumber: tirto.id

Read More

Calon Investor Proyek Baterai Mulai Teliti Cadangan Nikel RI

”Ini langkah besar dibanding investor lain,” kata Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah.

NIKEL.CO.ID – Pencarian mitra asing untuk proyek baterai di Indonesia masih berlangsung. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah menyebut, satu perusahaan tengah memulai penelitan untuk memetakan cadangan nikel yang dimiliki RI.

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut.

”Saya tidak bisa sebut namanya. Tapi (perusahaan itu) sudah mulai meneliti cadangan yang kita miliki. Ini langkah besar dibanding investor lain,” kata Agus dalam acara IDE Katadata 2021, Kamis (25/3/2021).

Sebelumnya, terdapat tujuh perusahaan global yang tertarik masuk dalam proyek itu. Sebanyak tiga perusahaan berasal dari Tiongkok, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Auto Co Ltd, dan Farasis Energy Inc.

Lalu, dua dari Korea Selatan, yaitu LG Chem Ltd dan Samsung SDI. Ada pula perusahaan asal Jepang, Panasonic. Terakhir adalah Tesla asal Amerika Serikat yang tertarik bergabung.

Dari ketujuh perusahaan tersebut, ada dua perusahaan yang serius, yakni CATL dan LG Chem. Sedangkan Tesla masih melakukan penjajakan.

Untuk investasi dengan skala jumbo, menurut Agus, investor sebenarnya tidak hanya melulu memandang soal cadangan nikel yang dimiliki. Yang tak kalah penting adalah peraturan yang mendukung para investor.

Nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium-ion, terutama pada kendaraan listrik (EV). Dengan memakai nikel pada kutub positifnya (katoda), energi dalam baterai menjadi lebih padat. Kendaraan listrik dapat menempuh jarak lebih jauh.

Pemerintah kerap menyebut Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Angkanya mencapai 21 juta ton, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.
Dengan cadangan tersebut, pemerintah percaya diri masuk ke bisnis baterai, terutama untuk kendaraan listrik. Nikel merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai lithium ion.

Sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Perusahaan tambang wajib mengolahnya di dalam negeri.

Pembangunan Rendah Karbon

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pemerintah tengah mengutamakan pembangunan rendah karbon atau berkelanjutan. Hal ini seiring dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbonnya, sesuai dengan Perjanjian Paris 2015.

Ada beberapa fokus yang menjadi prioritas pemerintah untuk ekonomi berkelanjutan. Salah satunya adalah peningkatan ekonomi hijau di sektor industri. Kemudian, pengembangan energi baru terbarukan. Terakhir, investasi hijau.

“Kami akan memberikan insentif investasi baru yang lebih hijau. Ini akan mendukung daya saing yang lebih baik,” kata dia.

Pemerintah juga mendorong transisi menuju ekonomi sirkular. Hal ini akan menjadi penyeimbang antara keuntungan ekonomi, lingkungan sosial, sumber daya, dan meminimalkan limbah. Ekonomi sirkular nantinya bakal berkontribusi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “Calon Investor Proyek Baterai Mulai Teliti Cadangan Nikel RI

Read More

Kepala BKPM: Kesempatan Emas Kita Hanya Nikel

NIKEL.CO.ID – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan investasi di sektor nikel setelah kehilangan tiga fase keemasan industri yang meliputi olahan kayu, emas, dan batu bara.

“Satu kesempatan emas kita hanya nikel. Nikel sangat strategis karena hampir semua negara di Eropa pada 2030 mereka tidak akan pakai kendaraan yang berbahan bakar fosil,” kata Bahlil dalam diskusi virtual Katadata, Kamis, 25 Maret 2021.

Bahlil menjelaskan nikel merupakan komponen utama atau bahan baku bagi baterai mobil listrik yang biayanya bisa mencapai 40 persen dari keseluruhan bagian kendaraan. Saat ini, sekitar 25 persen cadangan nikel di dunia ada di Indonesia dan berpotensi dikembangkan.

Bahlil menyebut sejumlah perusahaan asing telah tertarik menanamkan modal untuk membangun industri nikel di dalam negeri, seperti LG Energy Solution, China’s Contemporary Amperex Technology (CATL), Tesla, dan BASF. LG misalnya, telah memiliki komitmen investasi senilai US$ 9,8 miliar dan CATL senilai US$ 5,2 miliar.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia pada 2035 digadang-gadang dapat memproduksi 4 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik.

“Kita dukung pembangunan sumber daya alam untuk dikelola sampai hiliriasi,” ujar Bahlil.

Dia menjelaskan, Indonesia pada masa lalu kehilangan fase keemasannya untuk industri kayu dan olahan kayu karena tidak mampu mengoptimalkan pengembangannya di sisi hilir.

Menurut dia, tidak ada satu pun perusahaan furnitur yang masuk peringkat sepuluh besar dunia. Padahal potensi kayu di Indonesia sangat besar, khususnya di Kalimantan, Maluku, Papua, dan Sulawesi.

Di sisi lain, Indonesia juga kehilangan fase keemasan untuk industri pertambangan, khususnya emas.

“Kita tidak mampu memaksimalkan karena kita tidak membangun smelter yang baik,” ujar Bahlil.

Di fase selanjutnya, Indonesia hampir melewati masa keemasan untuk industri batu bara karena tidak mengembangkan gasifikasi dan etanol. Padahal selama ini, kata Kepala BKPM itu, Indonesia masih mengimpor gas setiap tahun.

Sumber: tempo.co

Read More