Ceria Minta Pemerintah Jamin Pasokan Bijih Nikel Untuk Smelter

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — PT Ceria Metalindo Prima yang merupakan anak usaha dari PT Ceria Nugraha Indotama (Ceria Group / Ceria Corp) meminta pemerintah menjamin kepastian pasokan bijih nikel bagi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi di dalam negeri. Kepastian bahan baku dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kelangsungan produksi sekaligus mendorong keberlanjutan investasi hilirisasi nikel nasional.

Direktur Utama PT Ceria Metalindo Prima, Aldo Namora mengatakan, persoalan utama industri bukan sekadar besaran kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disetujui pemerintah, melainkan jaminan ketersediaan bijih nikel untuk memenuhi kebutuhan operasional smelter.

Iklan

“Yang pasti, yang paling penting bukan berapa besar jumlah RKAB yang disetujui, melainkan kepastian dan jaminan ketersediaan pasokan (supply) untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian yang sudah ada di dalam negeri supaya investasi bisa berlanjut,” ujar Aldo kepada nikel.co.id di sela-sela Konferensi Produsen, Pengolah, dan Penjual Nikel ke-5 yang diselenggarakan Petromindo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, ketidakpastian pasokan bahan baku dapat mengganggu kegiatan operasional pabrik. Bahkan, kondisi tersebut berpotensi menghambat rencana ekspansi maupun investasi lanjutan yang telah disiapkan perusahaan.

“Karena kalau pabrik tidak mendapatkan cukup pasokan dan kegiatan operasionalnya terganggu, pastinya kegiatan atau rencana-rencana investasi lanjutannya juga nanti bisa terhambat,” katanya.

Iklan

Aldo menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara alokasi kuota RKAB, kapasitas produksi tambang, dan kebutuhan aktual industri pengolahan serta pemurnian nikel. Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pasokan bijih dari tambang domestik dapat memenuhi kebutuhan smelter secara optimal.

Selain itu, kebijakan pasokan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan impor. Dengan pengaturan yang tepat, industri pengolahan dapat memperoleh bahan baku yang cukup tanpa mengurangi optimalisasi potensi produksi tambang nasional.

“Kita harus mendapatkan keseimbangannya. Yang paling penting adalah menjaga jangan sampai kesempatan yang kita punya justru tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal, tetapi orang lain yang mendapatkan manfaatnya,” tegasnya.

Iklan

Terkait kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong ekspor produk hasil hilirisasi, dia menyatakan dukungannya. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.

“Kita mendukung semua kebijakan dan regulasi atas gagasan ini,” tegasnya.

Namun, ia menegaskan, keberlanjutan hilirisasi juga harus didukung kesiapan teknologi, ketersediaan tenaga kerja, serta kelayakan pasar dan ekonomi. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, pengembangan industri hilir dapat memberikan nilai tambah sekaligus menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Karena itu, kepastian pasokan bijih nikel menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah agar investasi smelter yang telah terealisasi dapat berjalan optimal dan rencana pengembangan industri nikel nasional tetap berlanjut. (Shiddiq)