#PLN | NIKEL.CO.ID

NIKEL.CO.ID – PT PLN (Persero) menikmati dampak positif dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diteken pemerintah pada tahun lalu.

Hal itu membuat konsumsi listrik di Sulawesi yang merupakan daerah penghasil nikel jadi meningkat.

Direktur Bisnis PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua & Nusa Tenggara Syamsul Huda menjelaskan, akibat kebijakan itu, setiap perusahaan tambang membangun smelter untuk mengolah bijih nikel.

Pengoperasian smelter tersebut meningkatkan konsumsi listrik.

“Menariknya di Sulawesi ini yang dapatkan berkah dari kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ekspor nikel sebelum diolah di sini. Artinya pengolahan di sini membutuhkan smelter dan jadi potensi pasar yang besar bagi Sulawesi,” ujar Huda dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/5/2021).

Huda menjelaskan, normalnya beban listrik di Sulawesi rata-rata hanya 2.000 Megawatt (MW).

Namun, dengan adanya larangan ekspor bijih nikel, beban puncaknya bisa naik tiga kali lipat dari normal.

“Ada potensi pasar smelter, jadi sekitar 6.100 MW. Nah ini kan tiga kali lipat dari beban puncak yang eksisting di Sulawesi,” imbuh dia.

Huda mengatakan, konsumsi listrik pada industri smelter ini masih bisa digenjot lagi.

Oleh sebab itu, PLN terus melakukan pendekatan kepada para pelaku bisnis.

Menurut dia, kondisi infrastruktur menjadi salah satu kendala untuk membangun kelistrikan di wilayah smelter.

Namun, PLN tetap perlu sigap agar tak kehilangan pasar akibat pengusaha malah membuat pembangkit listrik untuk smelter mereka.

“PLN perlu menangkap potensi pasar yang sedemikian besar. Kalau tidak, mereka akan bangun pembangkit sendiri dan PLN jadi enggak bisa menanfaatkan infrasstruktur yang sudah dibangun melalui program 35.000 MW,” jelas dia.

“Oleh karena itu, kami lagi pendekatan agar potensi pasar yang ada bisa menggunakan listrik yang disiapkan negara, dalam hal ini PLN,” tutup Huda.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ada Larangan Ekspor Bijih Nikel, Konsumsi Listrik Sulawesi Bisa Naik 3 Kali Lipat “.

PLN Jamin Kebutuhan Listrik untuk Industri Smelter Nikel

Kamis, 22 April 2021Kamis, 22 April 2021

NIKEL.CO.ID – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) siap memasok kebutuhan listrik bagi industri smelter nikel melalui sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tenggara dengan daya sebesar 664 megawatt (MW).

“PLN melayani kebutuhan investasi melalui infrastruktur ketenagalistrikan di empat provinsi tersebut, terkhusus bagi industri smelter untuk mendukung pertumbuhan industri baterai di Tanah Air,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Smelter merupakan salah satu industri yang sedang berkembang pesat mengingat kandungan nikel berlimpah di Sulawesi untuk keperluan pembuatan baterai kendaraan listrik.

Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, PLN baru saja meningkatkan kapasitas daya pada jaringan transmisi yang memasok PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNI) yang berfokus pada industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel.

Sebelumnya, PT HNI ini telah dipasok daya eksisting sebesar 40 megavolt ampere (MVA).

PLN akan memenuhi kebutuhan tambahan PT HNI kurang lebih 170 MVA dengan daya sebesar 80 MVA segera disalurkan pada bulan Mei 2021 dan 90 MVA pada Juli 2021.

Sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan juga banyak dipasok oleh pembangkit energi terbarukan, yakni PLTA Poso 315 MW, PLTA Bakaru 126 MW, PLTB Sidrap 60 MW, PLTB Tolo 70 MW.

Bauran energi terbarukan di sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan sebesar 29,8 persen dengan total kapasitas sebesar 861,42 MW.

Dalam waktu dekat, PLTA Malea ditargetkan beroperasi sehingga menambah bauran energi terbarukan pada sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.

Tak hanya memastikan kecukupan dayanya, PLN juga berkomitmen untuk memberikan keandalan pasokan listrik.

PLN melakukan peningkatan kapasitas jaringan transmisi yang terbentang dari Punagaya di Jeneponto sampai dengan wilayah Bantaeng smelter sepanjang 68 kilometer sirkuit (kms).

Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan kualitas pasokan listrik kepada pelanggan.

Sementara itu di Kolaka, Sulawesi Tenggara, PLN berhasil mengoperasikan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) bertegangan 150 kilovolt (kV) Incomer Kolaka Smelter dan Gardu Induk (GI) 150 kV Kolaka Smelter.

“Kami dapat menyelesaikan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Pemberian tegangan perdana atau energize telah dilaksanakan pada awal April lalu,” kata Zulkifli.

Saat ini PLN sedang membangun jaringan transmisi 150 kV sepanjang 167 kilometer sirkuit yang terbentang di antara Kendari – Andolo – Tinanggea dan GI Tinanggea Switching.

Selain untuk mendukung pemenuhan listrik untuk pelanggan umum, infrastruktur ini juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan listrik smelter PT BSI sebesar 100 MVA pada tahap pertama yang diperkirakan sudah dapat energize pada Oktober 2021.

Sumber: ANTARA

Berita Nasional / Korporasi / Nikel / Politik

Pabrik Baterai Mobil Listrik RI Bakal Mulai Produksi Tahun 2023

Kamis, 25 Februari 2021

NIKEL.CO.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap perusahaan baterai kendaraan listrik nasional akan mulai produksi pada 2023. Perusahaan baterai kendaraan listrik ini akan melibatkan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

“Kami buat konsorsium besar, PLN, Pertamina, Inalum untuk buat perusahaan baterai (kendaraan listrik) nasional di mana kami berpartner dengan CATL (Contemporary Amperex Technology) dan LG. Kami mulai produksi baterai untuk kalangan dalam dan luar negeri 2023,” katanya dalam acara CNBC Economic Outlook 2021, Kamis (25/2/2021).

Erick mengatakan upaya ini merupakan realisasi dari salah satu arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar komoditas milik Indonesia yang saat ini sedang tinggi tidak diekspor secara mentah. Ia mengatakan Jokowi ingin Indonesia dapat keuntungan lebih.

Untuk itu, menurut Erick, pemerintah berusaha memaksimalkan hilirisasi komoditas dalam negeri sembari terus mendorong ekspor. Erick mengatakan negara tak ingin terus mengekspor nikel mentah-mentah seperti yang selama ini dilakukan.

“Balance ekspor dan hilirisasi dalam negeri. Agar ketika komoditas suatu saat tidak berpihak ke kita, kita bisa rasakan value added yang berdampak di Indonesia,” lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan optimis harga komoditas akan terus melejit dengan strategi seperti ini. Bukan hanya nikel, menurutnya pemerintah juga berencana menghentikan ekspor mentah bauksit.

“Untuk generasi ke depan, ini langkah strategis dan Presiden konsisten terhadap ini. Jadi jangan ekspor raw material. Bauksit juga kami tunggu momen yang pas untuk berhenti. Kami undang investor masuk,” tuturnya.

Luhut mengatakan langkah ini tidak dikerjakan selama puluhan tahun ke belakang karena tidak ada integrasi antar kementerian dan lembaga. Dia menilai upaya ini tak akan tuntas jika tidak digarap secara bersama-sama.

Sementara itu, Luhut juga sempat menyinggung rencana investasi Indonesia bersama perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat (AS) Tesla. Ia mengatakan salah satu industri yang sudah dibahas dalam rencana investasi adalah produksi baterai lithium.

“Kita selama ini segmented. Sekarang terintegrasi. Jadi nikel ada smelternya, turunannya. Copper ada smelter, turunannya. Salah satu turunan asam sulfat ini dibutuhkan lithium battery. Jadi nanti akan diproduksi asam sulfat 2023 dan lithium battery 2023,” kata Luhut.

Sumber: CNN Indonesia

Berita Nasional / Politik

Menteri BUMN Minta Kepala BKPM Dorong Pengusaha Gunakan Listrik PLN Yang Oversupply

Jumat, 2 Oktober 2020

NIKEL.CO.ID – Menteri BUMN Erick Thohir diketahui tak hanya mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif yang berisi permintaan dukungan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Surat yang juga tertanggal 18 September 2020 dengan isi serupa juga dikirimkan ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Surat berkop Menteri BUMN RI bernomor S-757/MBU/09/2020 itu ditembuskan kepada Menteri ESDM, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dewan Komisaris PLN dan Direksi PLN.

“Memperhatikan kondisi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PT PLN baik kinerja operasional maupun keuangan yang terdampak pandemi Covid-19, kami harapkan dukungan Saudara untuk membantu kinerja PT PLN,” kata Erick Thohir ke Bahlil Lahadalia seperti yang dikutip dari suratnya, Kamis, 1 Oktober 2020.

Permintaan dukungan ke PLN ini didasari pada kondisi saat ini terjadi kelebihan pasokan pembangkit listrik terutama di sistem Jawa-Bali.

Agar bisa meningkatkan permintaan, Erick Thohir meminta Kepala BKPM untuk mendorong para pelaku usaha menggunakan listrik yang disediakan PLN. “Antara lain dengan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captiva power,” ujar Erick dalam suratnya tersebut.

PLN, kata Erick, berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik yang handal dengan tarif kompetitif bagi pelaku usaha.

Sebelumnya, surat senada dari Erick ditujukan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Itu memang benar surat pak menteri,” kata staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kepada awak media ketika dikonfirmasi, Kamis malam, 1 Oktober 2020.

Menurut Arya, surat tersebut intinya bukan menyoroti kondisi keuangan PLN. “Yang dilihat pak menteri adalah karena PLN sudah over supply. Ngapain kalau tidak dimanfaatkan?” ucapnya.

Ketimbang membangun pembangkit baru, menurut Erick Thohir, lebih baik memanfaatkan yang sudah ada. “Jadi tidak ada pemborosan energi. Kan sayang nih kalau misalnya kita bikin pembangkit yang baru, ada lagi nanti industri bikin pembangkit yang baru. Sementara PLN sendiri mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ucap Arya.

Adapun kondisi oversupply ini sudah muncul sejak awal September 2020. Saat itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta PLN proaktif mencari pelanggan. Agar, kelebihan pasokan saat ini dapat terserap oleh pelanggan. “PLN harus proaktif untuk memaksimalkan penyerapan listrik oleh industri karena ini business to business,” kata Arifin dalam keterangan resmi, dikutip dari Antara saat itu.

Arifin mengatakan bahwa dahulu, pemerintah membangun pembangkit dengan asumsi pertumbuhan listrik 6,5 persen per tahun. Tapi kenyataannya, hanya tumbuh 4 persen saja. “Karena itu pasokan listrik yang berlebih harus disalurkan agar tidak ada pembangkit yang idle,” kata Arifin.

Sumber: TEMPO