Beranda Berita Nasional Kemenhut Dorong Kepastian Hukum untuk Perkuat Pasar Karbon Global

Kemenhut Dorong Kepastian Hukum untuk Perkuat Pasar Karbon Global

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye. (Foto: Humas Kemenhut).
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kepastian hukum dalam perdagangan karbon global melalui pendekatan safe harbour atau perlindungan hukum bersyarat bagi perusahaan yang menggunakan kredit karbon berkualitas tinggi dan menyampaikan klaim iklim secara bertanggung jawab. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko hukum dan reputasi pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar untuk memperluas pembiayaan aksi iklim.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran laporan Unlocking Demand in Voluntary Carbon Markets through Safe Harbour Mechanisms: A Recommendation to Governments di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Sabtu (14/11/2026).

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Laporan yang dikembangkan oleh International Emissions Trading Association (IETA) bersama Coalition to Grow Carbon Markets tersebut memuat rekomendasi kepada pemerintah untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan risiko reputasi perusahaan dalam penggunaan kredit karbon serta penyampaian klaim iklim.

Pendekatan safe harbour menjadi salah satu mekanisme yang dibahas untuk memberikan perlindungan hukum bersyarat dengan kriteria yang jelas. Laporan tersebut mengusulkan pengembangan pedoman pemerintah, sistem pelabelan atau sertifikasi yang diakui, serta kerangka hukum yang lebih kuat guna meningkatkan kepastian bagi pelaku pasar.

Laksmi mengatakan, pasar karbon memiliki potensi besar untuk memobilisasi pendanaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan kredit karbon, tetapi juga membutuhkan kepercayaan pembeli dan kepastian hukum.

“Pasar karbon memiliki potensi yang sangat besar untuk memobilisasi pembiayaan swasta bagi aksi iklim. Namun, pertumbuhannya membutuhkan lebih dari sekadar pasokan kredit karbon yang memadai. Diperlukan kepercayaan pembeli, kepastian hukum, serta keyakinan terhadap integritas lingkungan dari kredit karbon dan kredibilitas klaim iklim perusahaan,” ujar Laksmi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, perusahaan semakin menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika membeli kredit karbon maupun mengomunikasikan penggunaannya sebagai bagian dari aksi iklim. Ketidakpastian tersebut dapat menghambat investasi, termasuk pada proyek karbon berkualitas tinggi yang telah memenuhi persyaratan lingkungan.

Meski demikian, mekanisme safe harbour bukan berarti membebaskan perusahaan dari tanggung jawab hukum ataupun memberikan jaminan mutlak atas kualitas kredit karbon. Perlindungan tersebut tetap mensyaratkan standar integritas kredit karbon dan ketepatan klaim lingkungan perusahaan.

Bagi Indonesia, penguatan kerangka hukum pasar karbon perlu berjalan seiring dengan penerapan standar lingkungan dan sosial. Laksmi menekankan bahwa kelayakan kredit karbon juga harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan negara asal, termasuk hak atas lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan lingkungan dan sosial, serta mekanisme pembagian manfaat kepada masyarakat.

“Persyaratan tersebut sangat penting dalam sektor kehutanan, karena kegiatan karbon berkaitan erat dengan tata kelola hutan, masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, serta perlindungan ekosistem dalam jangka panjang,” tegas Laksmi.

Laksmi menambahkan, Indonesia juga terus memperkuat landasan hukum dan tata kelola perdagangan karbon, termasuk melalui pengembangan pendekatan safe harbour, kontrak yang lebih terstandar, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian transaksi sekaligus menjaga agar pengembangan pasar karbon tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan komitmen iklim Indonesia.

Peluncuran laporan tersebut turut melibatkan Coalition to Grow Carbon Markets, IETA, serta perwakilan pemerintah dan pelaku pasar karbon internasional. Rekomendasi dalam laporan itu ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap kredit karbon berintegritas tinggi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap risiko hukum dan reputasi melalui kebijakan yang transparan dan bertanggung jawab. “Bagi Indonesia, ambisi kami adalah mengembangkan pasar karbon hutan yang kompetitif dan tepercaya, mampu menarik investasi yang bertanggung jawab, mendukung komitmen iklim nasional, melindungi keanekaragaman hayati, serta memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat lokal,” pungkas Laksmi. (Tubagus)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Ekonomi Karbon →

  1. Kurangi Emisi Karbon, CNGR Indonesia Pamer Penggunaan Teknologi Inovatif OESBF di Fasilitas Pengolahan Nikel pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31)
  2. Kemenhut Dorong Kepastian Hukum untuk Perkuat Pasar Karbon Global sedang Anda baca
  3. KLH Dorong Industri Nikel Terapkan Ekonomi Restoratif

Agenda industri terdekat

Semua agenda →