Kementerian Investasi Resmi Mengoperasikan OSS Berbasis Risiko

NIKEL.CO.ID – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko. pada Senin (2/8). OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa sistem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha. Sehingga, diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan.

“Ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk berikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan bagi pengusaha, efisiensi, transparansi,” kata Bahlil pekan lalu.

OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

Berdasarkan PP 5/2021 terdapat sejumlah 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha (KBLI) yang siap menggunakan OSS Berbasis Risiko. Namun untuk 353 KBLI lainnya, belum bisa menikmati layanan OSS teranyar, tapi ditargetkan dapat digunakan paling lambat akhir Agustus 2021.

Di sisi lain, sejalan dengan penerapan OSS Berbasis Risiko, pemerintah juga mengatur adanya Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berada dalam sistem tersebut. NSPK dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengatur izin teknis.

Dengan demikian, investor hanya perlu mengajukan perizinan K/L dan pemda melalui OSS Berbasis Risiko. Menurut Bahlil, cara ini dinilai efektif dan efisien bagi para investor, sebab selama ini beberapa izin K/L dan pemda tidak berada di dalam satu sistem.

Deputi Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot menambahkan OSS Berbasis Risiko telah melalui proses uju coba kelayakan sejak 2 Juni 2021 lalu. Hasilnya investor yang mencoba OSS Berbasis Risiko merasa lebih efektif dan efisien dalam mengajukan perizinan.

Yuliot bilang, OSS Berbasis Risiko membagi klasifikasi jenis usaha berdasarkan risiko mulai dari usaha kecil, menengah, besar. Semakin risikonmya rendah maka perizinan lebih ringkas.

“Tapi untuk yang menengah-tinggi masih ada persyaratan seperti izin lokasi ke DPMPTSP kantor pertanahan. Dalam waktu maksimal 20 hari sudah harus selesai semua perizinannya. Sehingga ini memberikan kepastian pada investor secara hukum yang membuat investasi lebih efektif dan efisien,” kata Yuliot kepada Kontan.co.id, Senin (2/8/2021).

Sumber: KONTAN

Read More

Pemerintah Transparansi Perizinan Sektor Pertambangan

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus melakukan proses transparansi di dalam kegiatan industri pertambangan di Indonesia.

Dalam Sosialisasi Minerba yang digelar secara virtual, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian ESDM,Ridwan Djamaluddin, mengatakan tujuan hakikinya adalah pemerintah ingin memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin pihak dan kepada negara, jangan sampai negara dirugikan, dalam artian penerimaan negara berkurang.

Sementara bagi daerah, terang Ridwan, agar daerah menerima manfaat sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, lalu bagi masyarakat luas agar publik mendapat lapangan pekerjaan.

Untuk badan usaha, kami ingin badan usaha di sektor Minerba ini sehat dan maju. Jika badan usaha bisnisnya bagus negara juga akan senang, negara akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ini yang harus kita cermati bersama agar tidak ada lagi hambatan diantara para pihak terkait,” jelas Ridwan.

Selain itu, Ridwan mengungkapkan, pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Ini erat kaitannya dengan praktik di industri pertambangan yang memiliki risiko tinggi, padat teknologi, padat modal, jangan sampai faktor keselamatan terhadap masyarakat terancam karena praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan yang sangat merugikan lingkungan.

“Jangan sampai investasi yang telah ditanamkan di sektor pertambangan ini tidak membawa manfaat. Ini salah satu hal ingin kami amankan juga,” imbuhnya.

Kemudian terkait dengan aspek lingkungan, lanjutnya, amanah Undang-Undang sudah jelas bahwa lingkungan adalah bagian penting dari industri pertambangan.

“Artinya kita tidak boleh merusak secara massif lingkungan disekitar wilayah pertambangan dan harus menjaga citra industri pertambangan ini jangan sampai tidak ramah lingkungan. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” bebernya.

Untuk itu, Ridwan menegaskan, kewajiban-kewajiban terhadap lingkungan tidak boleh diabaikan. Sementara, di sisi lain, adanya praktik pertambangan ilegal yang banyak terjadi, itulah yang menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar.

“Aspek lain yang ini yang ingin saya tekankan adalah kita semua harus patuh terhadap ketentuan yang ada. Dalam beberapa hal ketentuan yang ada saat ini memang dirasa tidak sepenuhnya dapat melayani kebutuhan kita, akan tetapi dalam hal-hal tertentu jika ada kendala saya selalu mengatakan silahkan dikomunikasikan dan coba cari jalan keluarnya bersama-sama,” paparnya.

Ia kembali menerangkan, secara spesifik salah satu yang memicu Pemerintah (Ditjen Minerba) melakukan sosialisasi ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan kondisi yang nyata di lapangan dengan memperbarui dan merubah ketentuan yang ada.

“Kami masih banyak mendapat laporan bahwa asul-usul barang sering tidak jelas. Melihat hal tersebut, salah satu yang ingin kita ubah bahwa surat keterangan asal barang tidak lagi dibuat secara sepihak oleh badan usaha, melainkan harus dibuat oleh surveyor dan diketahui oleh pemerintah,” urainya.

“Ini sangat penting, bagi para pelaku usaha ini akan menghindari bapak-bapak dari tuduhan-tuduhan dan segala dosa dari ketidakjujuran itu. Kita juga akan menerapkan pengamatan dengan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi Beben kerja kita dan juga efektivitas dan efisiensi,” sambung Ridwan.

Menurutnya, penggunaan citra satelit, foto, drone dan lain-lain, diupayakan oleh pemerintah untuk membuka transparansi, bahwa yang dilakukan oleh badan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam melakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya.

Ridwan menjelaskan, sangat penting yang harus dilakukan oleh badan usaha yakni menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) sektor pertambangan.

Ia mengaku, dari 2345 perizinan yang bermasalah yang ditemukan oleh Ditjen Minerba, sebagain besar tidak mengajukan RKAB. Mungkin ini ada hubungannya dengan kebiasaan masa lalu yang sekarang sudah berubah.

“Kami tidak ingin mempersulit, tapi kami ingin meletakkan tata kelola yang baik, agar industri pertambangan kita makin kedepan makin baik. Itu esesiensinya, jadi kalau ada perubahan-perubahan tolong disikapi secara positif dan di komunikasikan. Ke depan kami akan membuat pola komunikasi secara digital dan online,” terangnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwasanya, masa transisi ini bukanlah masa yang mudah, tapi ini adalah pola baru untuk melakukan tata kelola di industri pertambangan ini agar lebih baik.

Terakhir, ia berpesan, jangan pernah memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada pejabat-pejabat yang ada di Ditjen Minerba dalam melakukan kegiatan pelayanannya. Hal itu sangat tidak baik dan akan merusak bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

“Mari kita lakukan sesuai ketentuan, jangan pernah melakukan praktik-praktik yang membawa kita kepada masalah-masalah legalitas negara,” tandasnya.

Sumber : ruangenergi.com

Read More