APNI Dorong Pemerintah Beri Harga Premium dan Penghargaan Pada Industri Nikel Yang Telah Penuhi Standar ESG

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mendorong adanya mekanisme pemberian harga premium bagi produk nikel yang telah memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola environmental, social, and governance (ESG). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan penghargaan terhadap pelaku usaha yang telah mengeluarkan biaya tambahan dalam memenuhi persyaratan keberlanjutan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan, produk nikel yang telah memenuhi standar ESG semestinya memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan produk yang belum menerapkan standar tersebut. Pasalnya, penerapan ESG membutuhkan investasi dan biaya tambahan, mulai dari pemenuhan standar operasional hingga sertifikasi dan peningkatan tata kelola perusahaan.

Iklan

“Bagaimana kita membedakan produk yang sudah ESG dengan yang non-ESG? Harusnya ada harga premium. Jangan sampai biaya yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan standar ESG justru membuat produk dihargai dengan harga diskon, bukan harga premium,” katanya saat pemaparan dalam acara Forum Mineral Kritis Multipihak Indonesia 2026, di Jakarta, dikutip Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan secara bersama-sama dengan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, perbankan, dan pasar. Pemerintah juga diharapkan dapat mengkaji berbagai bentuk insentif untuk mendukung perusahaan dalam memenuhi standar ESG.

“Ini yang harus kita kaji bersama. Bagaimana pemerintah mencoba mengkalkulasikan, apakah ada insentif BPP, insentif pembiayaan, atau mungkin insentif pajak. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, semuanya harus duduk bersama,” ujarnya.

Iklan

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan pemenuhan standar ESG internasional, termasuk regulasi Uni Eropa. Menurutnya, tuntutan pasar global perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi industri di Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda, baik dari sisi lokasi maupun kesiapan perusahaan.

“Permintaan ESG terkadang terlalu tinggi, sementara kita belum semuanya mampu memenuhinya. Setiap lokasi dan kondisi perusahaan berbeda. Mereka juga perlu memahami bahwa kemampuan industri kita masih memiliki tahapan untuk mencapai standar tersebut,” jelasnya.

Kemudian, Meidy juga menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Hilirisasi membutuhkan fondasi industri yang kuat, terutama kepastian pasokan bahan baku melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang stabil serta dukungan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.

Iklan

“Kalau kita bicara keberhasilan hilirisasi, itu tidak akan berhasil tanpa fondasi yang kuat. Sepuluh smelter pun tidak akan berdiri tanpa RKAB yang stabil. RKAB yang stabil juga tidak akan berjalan tanpa dukungan masyarakat dan kemampuan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” tegasnya. Guna membangun fondasi tersebut, ia mendorong adanya koordinasi menyeluruh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kesepahaman di tingkat domestik diperlukan sebelum industri dan pemerintah menyampaikan kondisi serta kesiapan Indonesia kepada pasar internasional. (Fi Yun)