Beranda Berita International Meningkatnya Kemampuan Daur Ulang, India Larang Ekspor Limbah Baterai

Meningkatnya Kemampuan Daur Ulang, India Larang Ekspor Limbah Baterai

Ilustrasi baterai Mobil Listrik (Dok. Large-battery )
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, NEW DELHI – Larangan ekspor material hasil daur ulang baterai (black mass) litium-ion yang diberlakukan India dapat mempercepat pemurnian mineral kritis di dalam negeri. Namun, terbatasnya kemampuan untuk menghasilkan material dengan standar kualitas baterai serta kekhawatiran mengenai rendahnya harga limbah baterai (scrap) tetap menjadi tantangan utama.

Meskipun India memiliki kapasitas pemurnian yang memadai untuk menyerap material tersebut, para eksekutif industri dan analis menyatakan bahwa tantangan terdekatnya adalah apakah pelaku pemrosesan di dalam negeri mampu memulihkan litium, kobalt, dan nikel dengan tingkat kemurnian tinggi, tanpa mengganggu aspek keekonomisan dalam pengumpulan baterai bekas.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Dilansir dari financialexpress, menurut data pemerintah dan NITI Aayog (National Institution for Transforming India) – lembaga pemikir (think tank) kebijakan publik tertinggi milik Pemerintah India, yang dikutip oleh Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), India memiliki kapasitas pemurnian black mass tahunan sekitar 75.500 ton—kira-kira dua kali lipat dari jumlah baterai litium-ion yang mencapai akhir masa pakainya pada tahun 2025, yakni sebesar 36.000 ton.

Namun, hanya sekitar 10% garam (salt) yang diperoleh dari black mass daur ulang pada tahun 2025 yang memiliki tingkat kemurnian cukup untuk pembuatan baterai. Sebagian besar material sisanya diekspor sebagai garam industri dengan kualitas lebih rendah.

“Dari segi volume, ya. Dari segi kualitas, belum,” kata Dhruv Garg, analis keuangan energi di IEEFA, mengenai kemampuan India untuk memproses material tersebut di dalam negeri.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, melalui pemberitahuan tanggal 10 November, mengubah klasifikasi ekspor baterai lithium-ion massa hitam dari “bebas” menjadi “dilarang” dengan segera, hingga ada perintah lebih lanjut. Bahan berbentuk tepung, yang diperoleh dengan membongkar baterai bekas, mengandung litium, kobalt, nikel, dan mangan yang dapat diperoleh kembali.

“Bahan tersebut tidak keluar dari India karena kurangnya kapasitas pemrosesan,” kata Rahul Gogi, vice-president, growth and strategy di Recyclekaro, sebagaimana dikutip, Senin (16/11/2026).

Menurut Gogi, kilang penyulingan di China dan Korea beroperasi pada skala yang memungkinkan mereka mengalahkan tawaran pengolah India, sehingga mengalihkan bahan baku dari fasilitas dalam negeri.

Iklan
ASEAN Solar Storage Summit
11 12 Nov EV Charge Live ICE BSD
OK IKLAN 12 Nov 26 2026 SMM Annual Nickel Conf Shanghai China
Asia Intl Recycled Conference

Recyclekaro mengoperasikan 10.000 ton kapasitas hidrometalurgi tahunan untuk memulihkan mineral penting. Gogi mengatakan volume baterai yang habis masa pakainya diperkirakan akan meningkat dari sekitar 19,000 ton pada tahun 2023 menjadi lebih dari 230.000 ton pada tahun 2035.

“Pangkalan penyulingan India sedang berkembang, dan keputusan ini memberikan bahan baku untuk tumbuh lebih cepat,” kata Chetan Jain, wakil presiden senior di LOHUM.

LOHUM mengoperasikan kapasitas pemrosesan baterai tahunan sebesar 25.000 ton dengan tingkat pemanfaatan sekitar 70-75% dan meningkatkan asupan material yang sebelumnya diekspor.

“Teknologi bukanlah kendalanya. Modal, serta penelitian dan pengembangan, diperlukan untuk menghasilkan kualitas dan hasil dalam skala besar,” kata Jain.

Sementara itu, Attero memiliki kapasitas penyulingan massal hitam tahunan sebesar 16.500 ton, yang rencananya akan ditingkatkan menjadi sekitar 60.000 ton dalam empat tahun.

Nitin Gupta, salah satu pendiri dan CEO Attero, mengatakan teknologi daur ulang terintegrasinya mencapai lebih dari 98% pemulihan material sekelas baterai. Dia mengatakan ketersediaan bahan baku yang terjamin akan mendorong investasi lebih lanjut.

“Mungkin ada beberapa penyesuaian harga jangka pendek, terutama bagi pendaur ulang yang model bisnisnya terbatas pada pemrosesan baterai menjadi massa hitam dan mengekspornya,” kata Gupta.

Utang internasional telah menurun dari 85-90% sekitar tiga bulan lalu menjadi 60-65% saat ini. Jain memperkirakan dampak harga domestik akan menjadi lebih jelas dalam 10-15 hari.

“Pasar dalam negeri akan tetap kompetitif, karena ada perusahaan yang mengolah bahan ini di India dan mereka semua membutuhkan bahan baku,” terangnya.

Gogi juga menepis kekhawatiran bahwa pembatasan tersebut akan menghambat pengumpulan baterai secara signifikan.

“Barang bekas (skrap) tidak memiliki harga acuan. Harganya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga logam di bursa, dan nilainya berfluktuasi mengikuti permintaan serta penawaran,” jelas Gogi.

Namun, Garg menyoroti risiko terhadap jaringan pengumpulan formal, mengingat saluran informal diperkirakan menangani sekitar 18.000 ton skrap baterai pada tahun 2025, dibandingkan dengan sekitar 5.000 ton yang ditangani melalui saluran formal.

“Jika harga di sektor formal turun, lebih banyak baterai mungkin akan tetap berada di saluran informal atau bahkan keluar dari negara ini melalui kode tarif ekspor lainnya,” ujarnya.

Meski demikian, dampak langsung terhadap volume ekspor mungkin terbatas. Menurut Garg, pemerintah telah menunda permohonan ekspor black mass pada November 2025, dan tidak ada ekspor yang tercatat di bawah kode tarif yang dilarang tersebut pada tahun fiskal 2026 (FY26).

Sementara itu, menurut IEEFA, skema insentif pemerintah senilai ₹1.500 crore (15 miliar Rupee India-setara Rp 289,5 triliun) untuk daur ulang mineral kritis telah menyetujui 58 perusahaan, yang berkomitmen untuk menyediakan kapasitas tahunan sekitar 850.000 ton serta investasi sebesar ₹5.000 crore (Rp9,65 triliun).

Skema ini mewajibkan para penerima manfaat untuk mencapai tingkat pemanfaatan kapasitas sebesar 50% paling lambat pada tahun fiskal 2031 (FY31); jika tidak, mereka harus mengembalikan sebagian insentif yang diterima beserta bunganya.

Gogi menyatakan bahwa pada tahun 2025, India memproduksi sekitar 500 ton garam kualitas baterai (battery-grade salts) dari material hasil daur ulang.

“Jika ekstraksi tidak dilakukan di dalam negeri, kita tidak akan bisa membangun kapasitas untuk pre-cathode dan katoda. Tanpa komponen tersebut, rantai pasok sel baterai domestik tidak akan terbentuk,” ujarnya.

Program yang lebih luas, yaitu National Critical Mineral Mission senilai ₹34.300 crore, serta skema dukungan senilai ₹2.814 crore untuk pemrosesan litium dan nikel yang baru saja disetujui, ditujukan untuk memperkuat upaya pemulihan mineral di dalam negeri.

Menurut laporan Trade Watch bulan September 2026 dari NITI Aayog, sebagaimana dikutip oleh Attero, India masih sepenuhnya bergantung pada impor untuk kebutuhan litium, nikel, dan kobalt.

Garg menyatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, produsen katoda dan sel baterai di dalam negeri perlu melakukan ekspansi serta memanfaatkan mineral hasil pemulihan (recovered minerals). “Keberhasilan larangan ini akan sangat bergantung pada penegakan aturan dan pemeriksaan ketat oleh pihak bea cukai serta otoritas terkait, di samping upaya untuk mengalihkan lebih banyak kegiatan pengumpulan baterai ke sektor formal,” ujar Gogi. (Momon)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #Larangan Ekspor →

  1. Meningkatnya Kemampuan Daur Ulang, India Larang Ekspor Limbah Baterai sedang Anda baca
  2. Kemenperin Dorong Larangan Ekspor Bahan Mentah untuk Perkuat Hilirisasi Mineral
  3. Sekum APNI: Ketatnya Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Tergantung Pengawasan

Agenda industri terdekat

Semua agenda →