Standar ESG Nasional Harus Libatkan Seluruh Stakeholders

NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengembangan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap awal penyusunan. Hal ini penting agar standar ESG yang dihasilkan tidak hanya memiliki kualitas dokumen yang baik, tetapi juga memperoleh legitimasi dan dukungan publik.

Direktur Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM), Rezki Syahrir mengatakan, penerapan ESG bukan sekadar mengikuti tren global. Tetapi, hal tersebut merupakan tuntutan berbagai pemangku kepentingan agar industri ekstraktif, termasuk pertambangan, mampu memberikan manfaat yang lebih adil bagi pemerintah dan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

Iklan

“Dunia memang menuju ke sana. Karena bukan hanya sekadar tren, tetapi memang ada tuntutan dari berbagai stakeholders agar industri ekstraktif, termasuk pertambangan, memberikan manfaat yang lebih adil, baik kepada pemerintah maupun masyarakat,” kata Rezki kepada nikel.co.id di Jakarta, Jumat (6/11/206).

Dia menilai, inisiatif Indonesia untuk membangun standar ESG sendiri merupakan langkah positif yang patut didukung. Namun, penyusunannya harus memperhatikan aspek legitimasi dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

“Inisiatif Indonesia untuk membangun ESG-nya sendiri sebenarnya merupakan inisiatif yang baik sekali dan patut didukung. Meskipun, menghasilkan dokumen ESG yang bagus itu penting, tetapi yang tidak kalah penting adalah menghasilkan dokumen ESG yang legitimate dan didukung oleh semua stakeholders,” ujarnya.

Iklan

Proses penyusunan standar ESG, menurutnya, perlu dilakukan secara partisipatif sejak awal, termasuk dengan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat sipil. Pelibatan tersebut diperlukan agar standar yang dirumuskan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan memperoleh penerimaan yang luas.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat dua faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan ESG di Indonesia. Pertama, tuntutan pasar, konsumen, dan investor yang semakin mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

“Faktor utama yang akan membuat ESG ini berhasil adalah tuntutan dari pasar dan tuntutan investor. Sehingga mau tidak mau orang akan bergerak ke sana. Semakin ada tuntutan dari pihak pasar dan konsumen, maka peluang keberhasilannya menjadi lebih besar,” tuturnya.

Iklan

Kedua, penerimaan dari seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, standar ESG tidak akan berjalan optimal apabila hanya disusun berdasarkan kepentingan tertentu tanpa mempertimbangkan aspirasi pihak-pihak yang terdampak.

Keberhasilan pengembangan ESG nasional, ia menegaskan, pada akhirnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan dan penerimaan publik terhadap standar yang disusun.

“Kuncinya untuk menjadi berhasil adalah ESG harus bisa diterima oleh publik dan berbagai pemangku kepentingan. Penerimaan itu menjadi kunci,” pungkasnya. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, pengembangan ESG nasional diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi pelaku industri pertambangan, tetapi juga mampu memperkuat tata kelola, perlindungan lingkungan, serta pemerataan manfaat kegiatan pertambangan bagi masyarakat. (Fi Yun)