NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Gangguan pasokan sulfur global berpotensi meningkatkan biaya produksi nikel Indonesia, terutama pada fasilitas High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang menggunakan asam sulfat untuk mengolah bijih nikel laterit menjadi bahan baku baterai.
Steven Brown dari Responsible Mining and Metals, Australia, menyoroti kerentanan rantai pasok sulfur di tengah konflik Iran, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz, dan pembatasan ekspor asam sulfat oleh China.
Dalam unggahan di akun LinkedIn pribadinya, Rabu (21/10/2026), Brown menyebut sulfur sebagai salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian dalam pengolahan mineral kritis, meskipun menjadi bahan baku penting untuk memproduksi asam sulfat.
“Asam sulfat merupakan input utama untuk pengolahan mineral, termasuk teknologi dengan emisi rendah,” tulisnya.
Menurut Brown, sekitar separuh perdagangan sulfur global pada 2025 berasal dari Timur Tengah. Konsentrasi pasokan di kawasan tersebut membuat perdagangan sulfur rentan terhadap gangguan geopolitik, termasuk hambatan pengiriman melalui Selat Hormuz.
Tekanan pasokan juga meningkat setelah China membatasi ekspor asam sulfat mulai Mei 2026 untuk melindungi kebutuhan industri hilir domestiknya. Kondisi ini terjadi ketika permintaan sulfur dari sektor pengolahan mineral terus bertumbuh.
Industri nikel Indonesia menjadi salah satu sektor yang perlu mencermati perkembangan tersebut. Dia menyebut fasilitas HPAL membutuhkan sekitar 10 ton sulfur untuk menghasilkan satu ton nikel dari bijih laterit. Menurut dia, sulfur menyumbang sekitar 30–35% dari biaya operasional fasilitas HPAL.
Harga sulfur juga mengalami kenaikan tajam. Brown mencatat harganya meningkat dari sekitar US$200 per ton pada awal 2025 menjadi lebih dari US$1.000 per ton pada periode terbaru yang dirujuknya.
Kenaikan harga tersebut berpotensi menambah tekanan biaya bagi produsen nikel yang menggunakan teknologi HPAL, terutama apabila pasokan bahan baku semakin terbatas. Besarnya dampak terhadap biaya produksi setiap fasilitas akan bergantung pada kebutuhan sulfur, kontrak pengadaan, dan struktur biaya masing-masing perusahaan.
Ia juga turut menyoroti penangguhan operasi bisnis nikel BHP di Australia Barat pada Oktober 2024, yang mencakup Kalgoorlie Nickel Smelter dan fasilitas produksi asam sulfatnya.
Penangguhan tersebut berdampak pada pasokan asam sulfat untuk Lynas Rare Earths, yang sebelumnya mengontrak BHP untuk memasok kebutuhan fasilitas pengolahannya di Kalgoorlie. Sebagai langkah kontingensi, Lynas kemudian membutuhkan pasokan asam impor.
Menurut Brown, kondisi itu menunjukkan bahwa pengembangan industri mineral kritis tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan bijih dan kapasitas pengolahan. Pasokan bahan pendukung, termasuk sulfur dan asam sulfat, juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasi industri.
Dia memperingatkan bahwa penurunan kapasitas produksi asam sulfat domestik di tengah meningkatnya kebutuhan dari proyek mineral kritis dapat membuat Australia semakin bergantung pada pasar internasional yang rentan terhadap gangguan geopolitik.
Risiko tersebut juga meluas ke sektor pertanian. Asam sulfat merupakan bahan penting dalam produksi pupuk fosfat, sehingga industri pupuk harus bersaing memperoleh pasokan sulfur dengan sektor pertambangan dan industri lainnya.
Ia menilai ketersediaan bahan pendukung industri perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam kebijakan mineral kritis. Ketahanan pasokan sulfur dan asam sulfat, menurut dia, berpengaruh terhadap pengolahan mineral, produksi pupuk, hingga keberlanjutan sektor pertanian. Bagi Indonesia, kondisi ini menyoroti pentingnya memperhitungkan risiko pasokan bahan kimia industri dalam pengembangan hilirisasi nikel, khususnya melalui teknologi HPAL. Ketergantungan terhadap sulfur dan asam sulfat membuat biaya produksi berpotensi terpengaruh oleh gejolak harga dan gangguan rantai pasok global. (Shiddiq)
