NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai hilirisasi, khususnya komoditas nikel, tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pertambangan, tetapi juga melibatkan sektor industri, perdagangan, lingkungan hidup, tata ruang, infrastruktur, energi, dan sektor lainnya.
Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, memberikan kepastian investasi, serta mempercepat pengembangan industri hilirisasi nikel Indonesia hingga menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Selain itu, koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih regulasi.
“Kehadiran Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diharapkan dapat menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian agar tidak lagi terjadi tumpang tindih regulasi,” kata Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif P Kusuma kepada nikel.co.id, Jumat (16/10/2026).
Nikel, menurutnya, komoditas strategis dalam pengembangan ekosistem energi bersih, terutama untuk mendukung industri baterai dan kendaraan listrik. Penyatuan agenda hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi dinilai dapat memperkuat keterkaitan antara pengembangan industri mineral dan pencapaian target dekarbonisasi nasional.
“Nikel merupakan komoditas utama dalam ekosistem energi bersih, khususnya baterai dan kendaraan listrik. Menyatukan fokus hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi adalah langkah tepat untuk memastikan pasokan material kritis berjalan seiring dengan target peta jalan dekarbonisasi nasional,” ujarnya.
Bagi pelaku usaha, salah satu aspek penting yang diharapkan dari kementerian tersebut adalah koordinasi terpadu untuk menyelaraskan regulasi dari hulu hingga hilir. Kepastian hukum terkait perizinan, tata ruang, dan tata kelola pasokan bahan baku dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif dan kompetitif di pasar global.
“Kepastian hukum dalam hal perizinan, tata ruang, serta tata kelola pasokan bahan baku sangat penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan kompetitif di tingkat global,” ucapnya.
Selain itu, penyediaan energi hijau bagi kawasan industri hilir juga menjadi perhatian. Dengan cakupan koordinasi yang meliputi transisi energi, kementerian tersebut diharapkan mampu menyusun peta jalan penyediaan energi bersih yang jelas, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan industri.
“Mengingat portofolio Kementerian Koordinator ini mencakup transisi energi, pelaku industri berharap ada peta jalan yang jelas dan realistis dalam penyediaan energi hijau untuk kawasan-kawasan industri hilirisasi,” jelasnya.
Ia berharap, penyediaan energi bersih di kawasan industri dapat mendukung upaya pengurangan emisi sekaligus meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di tengah tuntutan pasar global terhadap praktik industri yang lebih berkelanjutan.
Sementara itu, dia juga berharap pemerintah dapat mempercepat integrasi industri nikel agar pengembangan hilirisasi tidak berhenti pada produk setengah jadi atau intermediate products, seperti nickel pig iron (NPI), feronikel (FeNi), dan mixed hydroxide precipitate (MHP). Pengembangan industri perlu diarahkan hingga menghasilkan produk akhir berteknologi tinggi, termasuk prekursor, katoda, sel baterai, serta produk dari industri daur ulang baterai.
“Perlu didorong percepatan integrasi industri nikel dari sekadar produk setengah jadi, seperti NPI, FeNi, dan MHP, menuju produk akhir berteknologi tinggi, seperti prekursor, katoda, sel baterai, hingga industri daur ulang,” tuturnya.
Maka, ia berharap, penguatan integrasi tersebut dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperluas keterkaitan industri nikel dengan sektor manufaktur, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai dan kendaraan listrik global.
Komunikasi yang aktif dan inklusif antara pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi industri juga dinilai penting. Dialog yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kebutuhan industri sekaligus memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan.
Dengan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, kepastian regulasi, dukungan energi hijau, dan percepatan integrasi industri, hilirisasi nikel Indonesia, menurutnya, mampu berkembang menuju industri bernilai tambah tinggi yang berdaya saing global sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional. (Fi Yun)
