NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Aktivis hak asasi manusia (HAM), Haris Azhar, mengatakan, penerapan environmental, social, and governance (ESG) tidak boleh hanya dipahami sebagai pemenuhan kewajiban administratif dan legal semata. Perusahaan tambang harus membangun legitimasi sosial melalui tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasinya.
“Kalau saya ada dua hal, ketertiban atau legitimasi dan compliance itu tidak hanya dari sekedar administratif, dari laporan-laporan dan dari sisi legal administrasi. Tetapi, juga sosial legitimasi,” ujar Haris kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) di sela-sela acara ESG Forum 2026, yang diselenggarakan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Hotel Sultan, di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Semakin besar sebuah perusahaan, katanya melanjutkan, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan hidup, termasuk menjaga keanekaragaman hayati di sekitar area operasional. Pendekatan ESG tidak dapat dijalankan hanya melalui pengawasan atau sanksi dari pemerintah, tetapi juga harus mendorong perusahaan untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial yang lebih kuat.
“Jadi, kita harus mendorong mereka bertanggung jawab, bukan dengan cara pemerintah datang menghakimi atau menghukum. Karena, itu bisa saja menimbulkan praktik yang tidak sehat. Langkah yang dibutuhkan sekarang adalah mengajak mereka bertanggung jawab. Masyarakat juga jangan hanya dijadikan sasaran sedekah,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya hubungan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat. Ia menilai konflik sosial maupun kerusakan lingkungan dapat menimbulkan biaya besar bagi perusahaan. Karena itu, pelaku usaha perlu mengelola kegiatan bisnis secara bertanggung jawab, membuka ruang partisipasi, serta melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah munculnya persoalan di lapangan.
“Kita gak bisa lagi hanya menciptakan mekanisme penanggulangan bencana atau konflik. Kita harus dorong bahwa perusahaan-perusahaan itu harus taat. Harus taat bagaimana mereka mengelola bisnis, jangan buru-buru. Nah ini mereka harus memitigasi atau mencegah lebih dini. Lalu harus membuat ruang partisipasi,” tutupnya. (Tubagus)
