Beranda Berita Nasional Di COP31, Kemenhut Dorong Sains untuk Mendukung Kebijakan Kehutanan dan Investasi Iklim

Di COP31, Kemenhut Dorong Sains untuk Mendukung Kebijakan Kehutanan dan Investasi Iklim

Diskusi panel bertajuk “Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society” di Finland Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki. (Foto: Dok. Humas Kemenhut)
Oleh Momon Tarmono

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong pemanfaatan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan dan penggunaan lahan. Ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mendukung pemantauan ekosistem, perubahan karbon, serta pengembangan investasi iklim yang kredibel.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi panel bertajuk Scientific Knowledge of the Land-Use Sector as a Basis for Decision-Making in Business and Society di Finland Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31), Antalya, Turki, Sabtu (14/11/2026).

Iklan
Asia Intl Recycled Conference

Dalam forum tersebut, Haruni menekankan bahwa informasi ilmiah mengenai sektor penggunaan lahan perlu mencakup berbagai aspek ekosistem, tidak hanya perubahan karbon. Data tersebut juga harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menentukan kebijakan serta arah investasi.

“Bagi Indonesia, informasi ilmiah yang terintegrasi sangat penting karena pengelolaan hutan tidak hanya menyangkut karbon. Kita juga harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, tata air, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Haruni dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (17/11/2026).

Haruni menjelaskan, Indonesia telah mengembangkan Sistem Monitoring Hutan Nasional, termasuk SIMONTANA, yang menggabungkan pengamatan satelit, pengukuran lapangan, dan data Inventarisasi Hutan Nasional. Informasi tersebut digunakan untuk memantau perubahan tutupan hutan, memperkirakan emisi dan serapan karbon, serta mendukung pelaksanaan REDD+ dan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

Meski demikian, pemanfaatan data ilmiah masih menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan informasi dapat digunakan secara konsisten dari tingkat nasional hingga pemerintah daerah, pengelola hutan, pelaku usaha, dan masyarakat di tingkat tapak. Perbedaan definisi, periode pengamatan, data aktivitas, serta faktor emisi juga dapat menghasilkan estimasi yang berbeda dalam inventarisasi gas rumah kaca dan pelaporan REDD+.

Menurutnya, kesenjangan data, konsistensi metodologi, dan ketidakpastian ilmiah perlu dikelola serta didokumentasikan secara transparan. Hal tersebut menjadi penting ketika hasil pemantauan digunakan sebagai dasar pelaporan iklim maupun pendanaan berbasis hasil.

Bagi dunia usaha, informasi ilmiah yang kredibel dapat membantu mengidentifikasi risiko lingkungan, menentukan prioritas investasi, dan mengukur hasil pelaksanaan aksi iklim. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, serta kegiatan karbon kehutanan yang memerlukan sistem pemantauan andal dan penerapan safeguards atau perlindungan sosial dan lingkungan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa informasi ilmiah yang akurat diperlukan untuk memastikan kegiatan pengelolaan hutan dan investasi iklim memiliki dasar pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pemantauan kondisi ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, serta dampak kegiatan terhadap masyarakat yang bergantung pada hutan. “Tujuan kita bukan sekadar menghasilkan data ilmiah yang lebih baik, tetapi memastikan pengetahuan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat bagi iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat”, pungkasnya. (Tubagus)

Artikel ini berguna?

Perkembangan cerita ini

Topik #COP31 →

  1. Di COP31, Kemenhut Dorong Sains untuk Mendukung Kebijakan Kehutanan dan Investasi Iklim sedang Anda baca
  2. Kurangi Emisi Karbon, CNGR Indonesia Pamer Penggunaan Teknologi Inovatif OESBF di Fasilitas Pengolahan Nikel pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31)
  3. Kemenhut Dorong Kepastian Hukum untuk Perkuat Pasar Karbon Global

Agenda industri terdekat

Semua agenda →