Perusahaan Tambang Nikel Perlu Pastikan Legalitas Lahan untuk Operasional

NIKEL.CO.ID, TANGERANG – Kepastian hukum atas lahan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan perusahaan pertambangan nikel dalam menjalankan kegiatan operasional dan mengembangkan investasi.

Selain memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan juga perlu memastikan aspek penguasaan dan penggunaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Iklan

Badan Bank Tanah menegaskan kewenangannya dalam pengelolaan pertanahan hanya mencakup lahan yang telah diserahkan atau dititipkan kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, tidak seluruh tanah negara maupun lahan yang digunakan perusahaan pertambangan secara otomatis berada dalam kewenangan Badan Bank Tanah.

Expert Staff to the Head of the Agency for Resilience Strategy and Land Affairs Badan Bank Tanah, Yono Reksoprodjo, mengatakan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan pengurusan hak atas tanah masih perlu diperluas kepada kalangan industri, termasuk perusahaan pertambangan.

“Kami hanya mengurus lahan-lahan yang sudah dititipkan ke kami. Sebelum dititipkan, kita enggak mengurus,” ujar Yono dalam wawancara di sela-sela diskusi panel Indonesia’s Priority Solar Projects: From Pipeline to Delivery pada ajang Solar & Storage Live Indonesia di Tangerang, Kamis (12/11/2026).

Iklan

Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting agar pelaku usaha mengetahui prosedur pengurusan hak atas tanah yang berada dalam kewenangan Badan Bank Tanah.

Yono mencontohkan PT Timah Tbk yang mulai memahami mekanisme pengurusan hak atas tanah untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan.

“PT Timah, misalnya, dia sudah tahu. Sekarang diurus hak guna pakainya,” katanya.

Iklan

Bagi perusahaan tambang nikel, persoalan legalitas lahan memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan wilayah pertambangan, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), serta infrastruktur penunjang kegiatan usaha.

Kepastian status dan penggunaan tanah juga diperlukan untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih penguasaan lahan, konflik pemanfaatan ruang, serta hambatan dalam pengembangan proyek pertambangan.

Di sisi lain, Badan Bank Tanah memiliki mandat mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui jaminan penyediaan tanah minimal 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bagi lembaga tersebut.

Ketentuan itu diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021. Alokasi tersebut merupakan jaminan ketersediaan tanah untuk redistribusi dalam rangka reforma agraria, bukan kewajiban menyerahkan 30% dari seluruh aset atau lahan yang digunakan perusahaan tambang.

Karena itu, pemahaman terhadap kewenangan Badan Bank Tanah dan kepatuhan terhadap ketentuan pertanahan menjadi bagian penting dalam pengelolaan investasi pertambangan nikel.

Kepastian hukum lahan diharapkan dapat mendukung keberlanjutan operasional, meningkatkan kepastian investasi, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengembangan industri pertambangan dan hak masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Yono dalam rangkaian diskusi panel Indonesia’s Priority Solar Projects: From Pipeline to Delivery pada acara Solar & Storage Live Indonesia di Tangerang. (Shiddiq)