Utami Prasetyawati Soroti Penghematan Biaya dalam Industri Nikel melalui Fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB)

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Managing Director PT Transcom Indonesia, Utami Prasetyawati, menyoroti pentingnya penghematan biaya dalam industri nikel melalui pengelolaan logistik, persediaan barang, dan arus kas perusahaan. Pemanfaatan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai dapat membantu perusahaan mengendalikan biaya sekaligus menjaga kelancaran operasional.

Dalam paparannya pada The 5th Nickel Producers, Processors and Buyers Conference yang diselenggarakan Petromindo di Shangri-La Hotel, Jakarta, Rabu-Kamis (4-5/11/2026), Utami secara langsung mengaitkan pemanfaatan PLB dengan upaya perusahaan di industri nikel untuk melakukan efisiensi.

Iklan

“Dalam industri nikel, karena kita berbicara tentang uang, bagaimana perusahaan dapat melakukan penghematan?” ujar Utami dikutip nikle.co.id, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan perusahaan dalam menjaga margin operasional, yakni risiko penghentian kegiatan operasional yang tidak direncanakan (unplanned downtime), pengelolaan modal kerja (working capital), serta persediaan barang yang sudah tidak terpakai atau menjadi stok mati (obsolete/dead stock).

Utami menjelaskan, gangguan operasional dapat terjadi hanya karena perusahaan tidak memiliki suku cadang tertentu yang dibutuhkan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kegiatan produksi, meskipun perusahaan telah menginvestasikan dana besar untuk membangun smelter, pabrik, dan fasilitas pendukung lainnya.

Iklan

“Seluruh kegiatan operasional bisa terhenti hanya karena membutuhkan O-ring tertentu yang ternyata tidak tersedia,” katanya.

Dalam konteks tersebut, PLB dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas untuk mendukung ketersediaan suku cadang, peralatan pertambangan, komponen smelter, bahan kimia, hingga pelumas.

Fasilitas ini juga memungkinkan perusahaan menangguhkan pembayaran bea masuk dan pajak impor selama barang masih berada di dalam PLB.

Iklan

Pembayaran kewajiban impor baru dilakukan ketika barang dikeluarkan dari fasilitas tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat mengatur pengeluaran barang secara bertahap sesuai kebutuhan operasional, tanpa harus membayar seluruh kewajiban impor di awal.

Utami menilai mekanisme tersebut dapat membantu perusahaan menjaga likuiditas, terutama ketika barang yang diimpor bernilai tinggi atau baru akan digunakan dalam beberapa bulan hingga beberapa tahun mendatang.

“Daripada membayar semuanya di muka, perusahaan dapat membayar ketika barang akan digunakan,” jelasnya.

“Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menghemat banyak uang tunai,” lanjut Utami.

Dia menambahkan, penghematan tersebut dapat memberikan dampak terhadap arus kas perusahaan, khususnya untuk impor peralatan pertambangan atau barang dengan nilai yang besar.

Dalam paparannya, Utami menyebut penghematan pajak impor sebesar 13,5% dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan arus kas.

Selain penangguhan pembayaran, PLB juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan persediaan. Apabila barang yang telah dimasukkan ke fasilitas tersebut ternyata tidak digunakan, perusahaan dapat melakukan ekspor kembali ke negara asal atau menjualnya ke negara lain di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pilihan tersebut, perusahaan memiliki ruang lebih luas untuk mengelola barang yang belum terserap dalam kegiatan operasional.

Utami menekankan bahwa persediaan tidak selalu harus dipandang sebagai beban biaya. Melalui pengelolaan yang tepat, persediaan dapat menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kelancaran rantai pasok dan efisiensi operasional.

“Persediaan barang dapat dipandang sebagai biaya, tetapi juga dapat menjadi strategi,” pungkasnya. (Lili Handayani)