NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (HTE) merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membidik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp165 triliun pada 2026, melampaui target APBN sebesar Rp136,18 triliun.
Hilirisasi nikel menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, seiring kenaikan nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia yang mencapai US$ 24,55 miliar hingga Agustus 2026.
Bahlil menyampaikan target tersebut dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Jakarta, Jumat (23/10). Hingga September 2026, realisasi PNBP sektor ESDM telah mencapai Rp127,71 triliun atau 93,78 persen dari target APBN, dengan tiga bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir.
“Saya menargetkan PNBP kita, dari target Rp137 triliun, harus bisa mencapai Rp165 triliun,” tegas Bahlil.
Pada 2025, PNBP Kementerian ESDM tercatat Rp138,4 triliun atau 108,56 persen dari target Rp127,49 triliun. Pemerintah berupaya mempertahankan kinerja penerimaan tersebut melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral.
Dalam konteks hilirisasi nikel, nilai ekspor Indonesia hingga Agustus 2026 mencapai US$ 24,55 miliar, meningkat dibandingkan periode Januari–Agustus 2025 sebesar US$ 21,22 miliar. Angka tersebut disampaikan Bahlil kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
“Kami laporkan juga terkait dengan ekspor nikel. Sampai dengan Agustus, itu kita sudah melakukan ekspor kurang lebih sekitar US$ 24,55 miliar. Kalau Januari–Agustus 2025 itu US$ 21,22 miliar,” kata Bahlil.
Berdasarkan data tersebut, nilai ekspor nikel meningkat sekitar US$ 3,33 miliar atau 15,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan berasal dari sejumlah produk olahan, antara lain feronikel, baja nirkarat (stainless steel), nikel matte, dan nikel sulfat.
Ekspor feronikel dengan kandungan nikel di atas 8 persen mencapai US$ 10,97 miliar, meningkat 0,92 persen dibandingkan Januari–Agustus 2025 sebesar US$ 10,87 miliar. Ekspor baja nirkarat naik 12,99 persen, dari US$ 5,08 miliar menjadi US$ 5,74 miliar.
Sementara itu, ekspor nikel matte meningkat 51,02 persen, dari US$ 4,9 miliar menjadi USD 7,4 miliar. Ekspor nikel sulfat juga tumbuh 18,92 persen, dari US$ 370 juta menjadi US$ 440 juta.
Pemerintah terus mendorong pengembangan fasilitas pengolahan untuk memperbesar nilai tambah nikel di dalam negeri. Dari 14 smelter terintegrasi yang direncanakan, lima di antaranya telah selesai dengan nilai investasi mencapai US$ 7,8 miliar.
Tahap pengembangan berikutnya diarahkan pada industri prekursor, katoda, hingga baterai. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat rantai industri nikel nasional, termasuk mendukung kebutuhan industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.
Bahlil menginginkan nikel Indonesia menjadi bagian penting dalam industri hijau dunia, dengan pengolahan dan industri lanjutan dibangun di dalam negeri. Ia juga menegaskan bahwa aktivitas pertambangan harus mematuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik, reklamasi lahan, dan keselamatan kerja.
Meski nilai ekspor nikel menunjukkan peningkatan, kontribusi khusus hilirisasi nikel terhadap PNBP sektor ESDM belum dirinci dalam data yang disampaikan. Karena itu, nilai ekspor dan realisasi PNBP perlu dibedakan sebagai dua indikator berbeda dalam mengukur kinerja sektor mineral.
Dia menegaskan capaian sektor ESDM harus menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja berikutnya. “Capaian ini adalah fondasi, bukan garis akhir,” pungkasnya. (Shiddiq)
