NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Pengembangan hilirisasi nikel di Indonesia perlu diperkuat hingga menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi. Selain membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri manufaktur, memperkuat daya saing produk domestik, serta menciptakan kepastian investasi agar rantai industri hilir dapat berkembang secara menyeluruh.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo, Hendra Sinadia mengatakan, kewajiban pengolahan mineral di dalam negeri perlu diikuti dengan pengembangan industri yang mampu menyerap hasil produksi smelter. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan antara, tetapi juga mampu menghasilkan produk akhir untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.
“Harusnya industri-industri yang bisa menyerap nikel sampai stainless steel tumbuh. Contoh paling ringan saja, sendok dan garpu. Harusnya perusahaan atau pabrik yang mengolah nikel menjadi sendok dan garpu sudah banyak di Indonesia,” kata Hendra, kepada nikel.co.id saat ditemui setelah acara Seminar Nasional “Transformasi Industri Pertambangan Indonesia Dalam Era Transisi Energi: Optimalisasi Produksi dan Implementasi Green Mining” di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Pengembangan industri turunan, menurutnya, tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada perusahaan pertambangan. Perusahaan tambang memiliki fokus utama pada kegiatan penambangan dan pengolahan mineral, sedangkan pembangunan industri manufaktur membutuhkan pelaku usaha yang memiliki kemampuan teknologi, modal, serta akses pasar.
“Kalau orang tambang melihatnya, tugasnya menambang. Sekarang sudah ditingkatkan menjadi nilai tambah, diolah lagi, bahkan diwajibkan. Namun, untuk industri yang menghasilkan produk akhir, siapa yang membangunnya? Itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang menarik agar pelaku industri bersedia membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan investor antara lain kepastian pasokan bahan baku, biaya produksi, ketersediaan energi, logistik, regulasi, dan insentif fiskal.
“Investor menghitung banyak hal. Kalau saya berinvestasi untuk membangun pabrik, apakah pasokan produknya terjamin, bagaimana biaya tenaga kerja, bagaimana regulasinya, dan apakah ada insentif fiskal. Semua itu dihitung,” ucapnya.
Selain itu, ia menilai, pengembangan fasilitas pengolahan bahan baku baterai perlu diikuti pembangunan industri lanjutan, mulai dari bahan antara hingga komponen baterai dan kendaraan listrik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat mata rantai industri yang perlu diperkuat agar hasil pengolahan nikel dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri.
“Kalau melihat industri nikel, industri turunannya memang sudah mulai berkembang. Namun, masih ada missing link untuk sampai ke produk paling ujung,” tuturnya.
Sebagai contoh, lanjutnya, hasil pengolahan bijih nikel melalui teknologi hidrometalurgi dapat digunakan untuk menghasilkan bahan baku baterai. Akan tetapi, pengembangan industri tersebut harus terhubung dengan fasilitas produksi prekursor, komponen baterai, hingga industri kendaraan listrik.
Maka, pemerintah perlu memetakan kebutuhan investasi pada setiap tahapan rantai pasok dan menarik pelaku usaha untuk mengisi mata rantai yang belum berkembang.
Dia menambahkan, kawasan industri terintegrasi dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mempertemukan industri pengolahan mineral dengan perusahaan yang menggunakan hasil produksinya sebagai bahan baku. (Fi Yun)
