NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menargetkan nilai ekspor nikel Indonesia mencapai sedikitnya US$45 miliar pada 2026. Target tersebut sejalan dengan strategi pemerintah memperkuat hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Dalam paparannya pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 tahun 2026, Bahlil menjelaskan bahwa pengembangan industri pengolahan nikel telah memberikan perubahan signifikan terhadap nilai ekspor komoditas tersebut.
“Ketika kita pertama membangun hilirisasi di sektor mineral, di komoditas nikel, pada tahun 2017–2018, ekspor nikel kita itu hanya mencapai US$3,3 miliar,” ujar Bahlil saat pembukaan, di Tangerang, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor bahan mentah yang diikuti pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian telah mendorong pertumbuhan industri nikel nasional. Pemerintah juga mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik dari sektor hulu hingga hilir.
Bahlil menyebut nilai ekspor sektor nikel meningkat menjadi US$34 miliar pada 2023, kemudian melampaui US$40 miliar pada 2025. Untuk 2026, pemerintah memasang target minimal US$45 miliar.
“Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita membangun industrialisasi, kita membangun hilirisasi, kita membangun ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir sampai dengan baterai pack,” katanya.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi gambaran potensi peningkatan nilai ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia melalui pengolahan sumber daya mineral di dalam negeri.
Target Hilirisasi US$618 Miliar pada 2040
Selain nikel, pemerintah menyiapkan peta jalan hilirisasi yang mencakup berbagai sektor sumber daya alam. Program tersebut meliputi mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, kehutanan, perikanan, hingga pertanian.
Bahlil menyampaikan, pemerintah menargetkan nilai hilirisasi Indonesia mencapai US$618 miliar pada 2040.
“Master plan ke depan hilirisasi Indonesia pada tahun 2040 target kita mencapai US$618 miliar,” ujarnya.
Hilirisasi, kata Bahlil, tidak semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi dan posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Menurutnya Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperbesar porsi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Indonesia ke depan tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan baku,” tegasnya.
Ia juga mengajak investor untuk mengembangkan industri di Indonesia dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, dukungan kebijakan pemerintah, dan peluang pengembangan energi baru terbarukan.
Transisi Energi Jadi Penopang Daya Saing Industri
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil turut menyoroti pentingnya energi bersih dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
Menurutnya, kecenderungan pasar global yang semakin memperhatikan aspek lingkungan mendorong industri untuk menghasilkan produk dengan dukungan energi yang lebih bersih.
“Produk global sekarang itu akan lebih cenderung untuk mencari produk yang green energy dan green industry. Itu nilainya pasti jauh lebih tinggi ketimbang produk-produk yang dihasilkan daripada energi fosil,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi industrialisasi nasional. Upaya tersebut diharapkan mendukung peningkatan daya saing produk manufaktur dan hasil hilirisasi Indonesia.
Bahlil juga menyinggung pengembangan bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel B50 yang memanfaatkan campuran bahan bakar berbasis minyak sawit. Pemerintah, lanjutnya, turut mendorong pengembangan bahan bakar alternatif untuk sektor bensin.
Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi Nasional
Bahlil menegaskan bahwa peningkatan nilai tambah sumber daya alam perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi dan politik nasional.
Ia mengaitkan arah kebijakan tersebut dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pertarungan penciptaan nilai tambah tidak hanya dimaknai sebagai bagian daripada pertumbuhan ekonomi nasional, tapi harus dimaknai sebagai bagian kemandirian politik ekonomi nasional,” ungkapnya.
Menurut Bahlil, pengembangan industri pengolahan di dalam negeri membuka peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi, memperkuat basis industri nasional, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Ia berharap strategi hilirisasi yang dijalankan di berbagai sektor dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.
Paparan tersebut disampaikan Bahlil setelah membacakan sambutan Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan TEI ke-41 tahun 2026. Dalam sambutan Presiden yang dibacakannya, pemerintah juga menekankan pentingnya perluasan akses pasar, penyederhanaan prosedur ekspor, serta peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional untuk mendorong kinerja ekspor nasional. (Lily)
