Nikel Dan Baterai Bawa Indonesia Ke Masa Depan Gemilang

Oleh: Irma Suryani Chaniago *)

RAKYAT Indonesia harus tahu kenapa Pemerintah saat ini menghentikan ekspor bijih nikel dan justru membangun smelter sendiri di dalam negeri melalui kerja sama dengan Tiongkok. Dengan menulis informasi ini, saya ingin memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia, khususnya untuk yang kurang informasi, yang antipati terhadap semua kerja sama dengan Tiongkok.

Selama ini, Indonesia hanya menjual bahan mentah biji nikel ke Uni Eropa dengan harga yang sangat murah. Mereka (Uni Eropa) tentu sangat menikmati dan senang bisa mengimpor bahan mentah biji nikel yang melimpah dari Indonesia dengan harga murah. Mereka menikmati itu. Alhamdulillah, saat ini kita memiliki Presiden Jokowi, yang cerdas, yang menjadi presiden dan mengelola negara. Bukan cuma bermodalkan jual Sumber Daya Alam.

Pertanyaannya, kepada harus dengan Tiongkok? Jawabannya simpel. Karena Tiongkok memiliki teknologi pembuatan smelter (mesin dan teknologinya). Sementara kita punya bahan bakunya. Sejak dijalin kerja sama membangun smelter di dalam negeri, Indonesia sudah mampu membuat bahan baku baterai sendiri.

Pertanyaan berikutnya, untuk apa Indonesia memproduksi bahan baku baterai? Rakyat Indonesia harus sudah mulai sadar bahwa minyak bumi dunia sudah mulai menipis. Sementara, kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor dan mesin-mesin sangat tinggi, Tiongkok menyadari betul bahaya tersebut. Maka, mereka mulai memproduksi mesin dan kendaraan bermotor dengan bahan bakar baterai. Sehingga mereka tidak lagi bergantung dengan BBM yang stoknya sudah mulai menipis dan harganya pun sangat tinggi. Tiongkok mulai berbenah, dengan teknologi yang mereka miliki. Mereka mulai mempelopori membuat kendaraan bermotor (mobil dan motor) dengan bahan bakar menggunakan baterai. Selain hemat, penggunaan baterai tentu juga mengurangi polusi udara.

Tiongkok memiliki teknologi membuat baterai dan saat ini secara masif telah memproduksi mobil listrik dan mulai mengekspornya ke seluruh dunia. Sebagai produsen mobil, tentu Uni Eropa tidak mau kalah dan ikut juga membuat mobil listrik. Tetapi, Uni Eropa kalah bersaing soal harga dengan mobil listrik buatan Tiongkok.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2019, pemerintah melakukan stop ekspor bahan mentah bijih nikel ke Eropa. Akibatnya, Uni Eropa menggugat Jokowi ke WTO. Jokowi menjawab WTO “Indonesia tidak lagi ekspor bijih nikel karena Indonesia akan membangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil listrik”.

Langkah awal pemerintah untuk mewujudkan produksi baterai sendiri adalah dengan membentuk PT Vale Indonesia, yaitu perusahaan pertama yang akan melaksanakan Kontrak Karya dengan Tiongkok pada 2014. Artinya apa? Perusahaan tambang yang dulu saham mayoritasnya dimiliki asing, oleh pemerintahan Jokowi sekarang saham mayoritasnya dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki 58 persen saham di perusahaan perusahaan yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola smelter-smelter tersebut. Artinya apa? Perusahaan nikel terbesar ini sekarang dikelola bangsa sendiri dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain yang sekarang berkonsep Kontrak Karya tersebar di Sulawesi.

Selama ini, Indonesia selalu mengekspor bijih nikel mentah ke Uni Eropa dengan sangat murah. Sekarang, mereka gigit jari. Mereka punya teknologi tapi tidak punya bahan baku. Indonesia ingin membalikkan keadaan negara. Yang butuh baterai (bahan baku), akan bergantung pada kita. Terutama Uni Eropa, akan bergantung pada Indonesia. Bukan sebaliknya.

Demikian juga nasib konglomerat yang selama ini menikmati hasil ekspor nikel ke Eropa. Mereka sekarang gigit jari dan terusik dari zona nyaman, karena ekspor bahan mentah bijih nikel dilarang Jokowi.

Pertanyaannya lagi, apakah mereka (Uni Eropa dan eksportir bijih nikel) diam? Pastinya tidak dan sudah pasti mereka akan melawan dan menggagalkan dengan berbagai cara.

Saat ini, Jokowi sedang membangun perusahaan Baterai Electric Vehicle (EV) yang notabene banyak diprakarsai perusahaan-perusahaan Tiongkok namun tetap prinsipnya adalah Kontrak Karya. Pertanyaannya lagi? Kenapa harus dengan Tiongkok lagi? Jawabannya, karena negara ini mau memberikan technical know how atau technical assistants pada tenaga kerja Indonesia melalui Kontrak Karya. Selain itu, Tiongkok adalah negara Asia pertama yang gencar memproduksi mobil dan motor listrik selain Uni Eropa. Bahkan, prestasi ekspor mereka melewati Amerika.

Uni Eropa selama ini hanya ingin membeli bahan baku nikel dari Indonesia dan enggan melakukan kerja sama. Sementara, Tiongkok menyadari bahwa mereka memiliki teknologi dan SDM ahli tetapi tidak memiliki bahan baku baterai. Sedangkan Indonesia memiliki bahan baku tapi tidak memiliki teknologi. Kerja sama simbiosis mutualisme ini melahirkan investasi yang saling menguntungkan kedua negara.

Program swasembada bahan baku baterai inilah asal muasal terjadinya heboh masuknya TKA China. Saya mafhum kenapa masyarakat, dan buruh khususnya, terprovokasi menolak. Karena masyarakat belum terinformasi tujuan dan latar belakangnya. Yang mereka tahu hanya pekerja China akan merampas kesempatan pekerja mereka. Padahal, dalam kontrak karya, perjanjiannya, China hanya akan mendatangkan tenaga kerja terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi. Jika ada sedikit masalah tentang posisi TKA, tentu itu pelanggaran di lapangan oleh oknum. Dan itu menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan dan pemda untuk menyelesaikannya. Jangan karena ada tikus di gudang, lalu gudangnya yang dibakar. Harusnya tikusnya saja yang diusir.

Dalam situasi semakin menipisnya sumber daya alam minyak bumi dunia, bagaimana wajah masa depan Indonesia di masa depan? Minyak bumi akan segera habis. Baca dan lihat gerak gerik Arab Saudi yang sudah kebingungan dengan mulai menanam investasi ke mana-mana. Mereka sadar bahwa minyak bumi akan segera habis. Produsen mobil mulai banting setir dari otomotif emisi menuju otomotif listrik. Tetapi, mereka juga bingung karena hanya punya teknologi tapi tidak punya bahan baku baterainya. Sedangkan Indonesia punya bahan baku, lahan, SDM, tapi tidak punya teknologi.

Apa yang harus dilakukan Indonesia dengan peluang besar ini? Pertama, kita harus sadar inilah peluang masa depan gemilang kita. Kedua, untuk mencapai masa depan yang gemilang itu, Indonesia harus siap dengan infrastruktur yang mampu menyambungkan satu pulau dengan pulau lainya, mengingat bumi Indonesia berbentuk archipelago. Ketiga, dukungan regulasi yang mempermudah dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya, investor masuk dan sudah pasti lapangan kerja terbuka. Keempat, menurut saya, Omnibus Law adalah jawaban dari jalan menuju indonesia gemilang. Kelima, Indonesia harus mampu memaksimalkan sumber daya alam nikel yang melimpah.

Kita harus melakukan kerja sama dengan negara yang memiliki teknologi yang mampu mengubah nikel menjadi bahan bakar emisi atau baterai. Jadi, kita tidak boleh lagi hanya menjual bahan mentah nikel ke Eropa dan Jepang. Pasar dan ekspor yang kita buat sudah harus berbentuk baterai. Dengan begitu, posisi tawar pasar sekarang kita balik. Kita yang akan tentukan harga, bukan mereka. Mereka yang butuh kita, bukan kita lagi yang butuh pasar mereka.

Pertanyaan berikutnya, apakah kita tidak takut jika perusahaan asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia? Jawabannya “tidak”. Kenapa? Karena selain Omnibus Law, kira juga sudah memiliki UU Kontrak Karya. Apa pun bentuk usaha asing yang masuk ke Indonesia, minimal 51 persen sahamnya harus dimiliki Pemerintah. Dengan menguasai 51 persen saham, maka pemerintah adalah pengelola aktif. Sedangkan investor asing hanya merupakan pemilik saham penyerta saja. Bisa disebut sebagai penyandang dana dan teknologi saja.

Lihat kontrak karya Freeport. Sebelumnya, kita hanya kebagian 9 persen dari keuntungan. Sekarang, kita punya 51 persen saham di sana. Dari uraian di atas, sebuah keniscayaan di masa yang akan datang kita bisa semakmur Brunei Darussalam dan Arab Saudi. Karena nikel dan produk turunannya, yaitu baterai akan jadi masa depan Indonesia gemilang. Untuk itu, ayo kita kerja, kerja, kerja. Tinggalkan syak wasangka. Buang pikiran negatif dengan isu-isu hoaks apalagi minta minta jabatan komisaris!***

*) Irma Suryani Chaniago adalah politisi Partai Nasdem
Sumber: rmco.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Chinese (Simplified)EnglishIndonesian