Tag: #Potensi Industri Nikel
Berita Nasional / Nikel / Tambang

RI Punya ‘Harta Karun’ Nikel Miliaran Ton, Segini Produksinya

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikarunia ‘harta karun’ nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton. Melalui Holding BUMN Industri Baterai atau Indonesia Battery Corporation (IBC), Indonesia juga bercita-cita menjadi raja baterai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi daya tawar yang kuat untuk menggaet investor.

Hal ini terutama karena Indonesia dianugerahi sumber daya nikel hingga miliaran ton dan produksi bijih nikel hingga 21 juta ton per tahun, serta menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI).

“Dengan potensi (nikel) yang besar, kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat,” ungkap Luhut dalam acara ‘Pembekalan Kunjungan Lapangan Isu Strategis Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ke-61’ kemarin, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Jumat (18/6/2021).

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita juga nggak boleh baik-baik amat. Kita harus mainkan peran kita,” sambungnya.

Lantas, dengan besaran cadangan miliaran ton, berapa besar produksi logam nikel RI?

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (18/06/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) pada tahun ini ditargetkan mencapai 901.080 ton, naik tipis dari realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 860.484,35 ton.

Hingga Mei 2021, tercatat produksi Nickel Pig Iron mencapai 327.387,86 ton. Artinya, baru sekitar 36% dari target produksi pada tahun ini.

Adapun rinciannya, yakni bulan Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi sebesar 74.801,70 ton, Maret kembali naik menjadi sebesar 77.923,55 ton, kemudian di bulan April turun menjadi 73.371,16 ton, dan kembali turun menjadi pada bulan Mei menjadi 32.363,43 ton.

Sedangkan untuk produksi feronikel pada 2021 ini ditargetkan mencapai 2,11 juta ton, melonjak 42% dari realisasi produksi pada 2020 yang sebesar 1,48 juta ton.

Sampai Mei 2021, produksi feronikel mencapai 645.251,36 ton atau sekitar 31% dari target tahun ini. Adapun rincian produksinya yaitu pada bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, turun pada bulan Februari menjadi 124.247,79 ton. Kemudian naik pada bulan Maret menjadi 141.260,31 ton, kembali turun pada bulan April menjadi sebesar 133.470,11 ton, dan kembali turun pada bulan Mei menjadi 108.105,39 ton.

Untuk produksi nickel matte, pada tahun ini ditargetkan mencapai 78 ribu ton, turun dibandingkan realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 91,70 ribu ton.

Sampai Mei 2021 tercatat produksi nickel matte sebesar 33.580,92 ton atau sekitar 43% dari target tahun ini. Rinciannya, pada Januari produksi sebesar 6.088,82 ton, lalu turun pada Februari menjadi sebesar 5.304,95 ton. Lalu Maret naik signifikan menjadi 7.703,24 ton, dan kembali turun pada April menjadi 6.826,61 ton, dan kembali naik pada bulan Mei menjadi 7.657,30 ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total sumber daya logam nikel pada 2020 mencapai 214 juta ton logam nikel, meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 170 juta ton logam nikel.

Sementara jumlah cadangan logam nikel pada 2020 mencapai 41 juta ton logam nikel, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 72 juta ton logam nikel.

Untuk bijih nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya bijih nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Untuk rinciannya, cadangan bijih nikel kadar di atas 1,7% tereka sebesar 1,72 miliar ton, tertunjuk sebesar 1,26 miliar ton, terukur sebesar 954 juta ton, terkira sebesar 990 juta ton dan terbukti sebesar 772 juta ton.

Sementara untuk cadangan bijih nikel dengan kurang dari 1,7% tereka sebesar 2 miliar ton, tertunjuk 1,52 miliar ton, terukur sebesar 805 juta ton, terkira sebesar 1,30 miliar ton dan terbukti sebesar 589 juta ton.

Adapun nikel yang diperlukan untuk bahan baku baterai biasanya dengan kadar rendah di bawah 1,7%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel

Menuju Produsen Baterai Kendaraan Listrik Terkuat di Dunia

  1. Oleh: Budiawan Sidik A

Indonesia berpotensi besar menjadi produsen baterai kendaraan listrik terkuat di dunia.  Sejumlah bahan baku utama untuk memproduksi baterai mobil terdapat di negeri ini.

Sebut saja nikel, kobalt, alumunium, mangan, tembaga, dan sejumlah unsur mineral penting lain untuk memproduksi baterai berlimpah di perut bumi Indonesia. Terbuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban moderen masa depan dunia.

Menurut “The International Renewable Energy Agency” (IRENA), dunia di masa mendatang akan mengalami banyak perubahan menuju energi terbarukan. IRENA memiliki skenario perencanaan pada tahun 2030 nanti sumber pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 38 persen.

Besaran sumber pembangkitan listrik EBT ini diperkirakan kian meningkat lagi pada tahun 2050 menjadi sekitar 55 persen. Hal ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan karena pada tahun 2018 jumlah pembangkit listrik EBT secara global masih berkisar 26 persen.

Meningkatnya jumlah pembangkit listrik EBT tersebut direncanakan akan disertai dengan bertambahnya konsumsi energi final yang berwujud listrik. Konsumsi energi yang berasal dari sumber daya fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara akan kian mengecil. Konsumsi energi final berupa listrik pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 24 persen dan pada tahun 2050 bertambah menjadi 30 persen.

Bertambahnya konsumsi listrik di masa depan, salah satunya karena adanya pergeseran sejumlah teknologi secara masif. Salah satu yang paling revolusioner adalah penggunaan mobil bertenaga listrik yang perlahan-lahan menggeser penggunaan mobil berbahan bakar energi fosil.

Pada tahun 2030 nanti direncanakan akan ada sekitar 269 juta unit kendaraan berbasis tenaga listrik di seluruh dunia. Jumlahnya akan terus berlipat-lipat pada dasawarsa berikutnya. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah mobil listrik akan mencapai lebih dari 600 juta unit kendaraan.

Proyeksi jumlah kendaraan bebas emisi karbon di masa depan tersebut sangatlah fantastis karena hingga 2019 lalu, jumlah mobil listrik diperkirakan tidak lebih dari 8 juta unit kendaraan.

Terkait dengan mobil listrik tersebut, Indonesia berpeluang sangat besar untuk turut serta menciptakan komponen terpentingnya, yakni baterai sebagai sumber penampungan energi. Berlimpahnya bahan tambang mineral nikel di Indonesia menyebabkan negeri ini berpeluang untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik terkuat di dunia.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia mencapai kisaran 800 ribu ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400 ribu ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Bila dibandingkan oleh produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya karena negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270 ribu ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit sekitar 72 juta ton. Menurut data USGS dan Badan Geologi, Kementerian ESDM, cadangan ini menempati posisi pertama di dunia dengan porsi hingga 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang berkisar 139 juta ton.

Posisi selanjutnya, ditempati Australia dengan besaran 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari seluruh cadangan dunia. Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki ijin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter.

Selain deposit cadangan tersebut, diperkirakan Indonesia masih memiliki potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya mencapai kisaran 4,5 miliar ton.

Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini. Dengan jumlah cadangan sebesar itu maka produksi nikel di Indonesia baru akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Dengan kata lain Indonesia memiliki komoditas yang sangat penting dan dibutuhkan oleh banyak negara.

Sebagai produsen terbesar dan sekaligus pemilik cadangan nikel terbanyak di dunia membuat Indonesia sangat menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di industri baterai kendaraan listrik.

Nikel yang dahulu kala hanya diekspor sebagai komoditas bahan mentah, kini berubah menjadi komponen penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik kelas dunia. Hampir dapat dipastikan semua investor terkait energi baterai skala gobal akan mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk terus pengembangkan sumber daya nikel menjadi bernilai ekonomi tinggi guna memperkuat perekonomian bangsa maka sejak tahun 2018, pemerintah mulai membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Ada sejumlah agenda kegiatan yang menunjukkan Indonesia bersiap menuju transisi transportasi berbasis listrik. Dimulai dengan meresmikan electric vehicle charging station (EVCS) oleh BPPT; menghadirkan e-taksi jenis mobil listrik dengan bekerja sama dengan Blue Bird; pameran Indonesia Electrik Motor Show (IEMS 2019); serta peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) oleh PLN di sejumlah lokasi.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 100-an SPKLU yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Di antaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, dan Sumba, NTT.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia.

Berpijak pada aturan tersebut, pemerintah selanjutnya membuat roadmap terkait pengembangan industri KBLBB berikut manufakturing baterai listriknya. Dalam pengembangan  KBLBB pemerintah melibatkan segenap stakeholder agar program ini dapat terealisasi secara akseleratif.

Mulai dari institusi yang merancang rekayasa teknologi seperti BPPT; LIPI; perguruan tinggi; kemenristekdikti; PLN; hingga institusi lainnya yang bersifat mendukung. Terdiri dari Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, Polri, Kementerian ESDM, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Demikian juga dalam pengembangan industri baterai listrik, pemerintah juga melibatkan sejumlah stakeholder penting. Mulai dari Batan; BPPT; LIPI; Pertamina; Antam; PLN; hingga industri otomotif seperti Toyota.

Dalam penguatan struktur industri KBLBB itu pemerintah merancangnya dalam beberapa tahapan. Pada tahun 2020, investor KBLBB diperkenankan melaksanakan impor unit kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) dengan jumlah unit dan tempo tertentu.

Pada tahun 2021, investor melakukan perakitan KLB BB secara completely knokn down (CKD) di Indonesia. Investor yang terlibat program KBLBB ini diwajibkan mengikuti komitmen realisasi investasi dengan melakukan perakitan mobil listrik yang di dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahun 2022, para investor diperkenankan mendatang investasi baru dengan menggandeng partner lokal perakitan kendaraan listrik. Beberapa komponen KBLBB wajib menggunakan kandungan lokal dalam negeri.

Pada kurun 2023-2025, investor wajib melakukan penguatan dan pendalaman struktur industri komponen kendaraan listrik. Pada fase ini merupakan tahapan penting untuk pembuatan komponen utama dan pendukung untuk memperkuat struktur industri KBLBB dalam negeri.

Industri komponen utama itu terdiri dari baterai listrik (sel, modul, dan pack); serta power train berupa traksi motor dan transmisi. Untuk industri pendukungnya berupa perusahaan platform seperti chasis kendaraan, struktur body eksterior dan interior kendaraan. Selain itu, juga didukung oleh industri produk controller kendaraan.

Terkait baterai kendaraan listrik, pemerintah Indonesia sudah melakukan perancanaan yang relatif baik agar komoditas tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi negara.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat produksi dan juga sumber cadangan nikel terbesar di dunia. Jadi, keunggulan absolut ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat mendorong Indonesia tampil sebagai negara penting bagi kemajuan teknologi kendaraan listrik secara global di masa mendatang.

Menurut Kementerian BUMN, roadmap industri baterai diproyeksikan akan berkembang secara bertahap mulai tahun 2020 hingga 2027. Pada tahun 2020, pemerintah akan memilih partner bisnis dalam konsorsium baterai nasional.

Tahun 2021, membangun energy storage system (ESS) atau penyimpanan energi berskala besar di sejumlah daerah yang diprioritaskan. Tahun 2022, produsen peralatan asli (OEM) diharapkan sudah memulai produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Tahun 2023, pilot project memproduksi cell baterai 200 MWh dalam bentuk pack. Selanjutnya, tahun 2024, pemurnian high pressure acid leaching (HPAL) untuk prekursor dan katoda mulai beroperasi.

Tahun 2025, direncanakan akan menjadi fase pertama produksi cell baterai 8-10 GWh dalam bentuk pack. Tahun berikutnya, 2026, ibu kota negara yang baru ditargetkan menggunakan 100 persen transportasi kendaraan listrik. Terakhir pada tahun 2027, industri daur ulang baterai listrik sudah dioperasikan.

Realisasi Roadmap

Pada tahun 2021 ini, roadmap pengembangan industri KBLBB dan manufakturing baterai listrik tersebut tampaknya menunjukkan realisasi perkembangan yang positif. Terutama yang terkait dengan industrialisasi baterai kendaraan berbasis listrik.

Pada April lalu, Indonesia membentuk perusahaan holding baterai bernama Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC ini merupakan perusahaan kerjasama antar-BUMN energi seperti MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Masing-masing institusi ini memiliki besaran saham yang sama, yakni 25 persen.

Keempat BUMN ini memiliki tugas yang beragam. PT Antam bertugas membangun smelter HPAL; PT Pertamina dan MIND ID memproduksi prekursor dan katoda mulai tahun 2024; dan pabrik cell to pack oleh PT Pertamina dan PT PLN yang mulai beroperasi pada tahun 2025.

Keempat BUMN yang tergabung dalam IBC tersebut akan menjadi mitra kerjasama dengan sejumlah perusahan yang berinvestasi di bidang baterai kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada dua investor yang berkomitmen membangun industri baterai di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir.

Perusahaan itu adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai kisaran lebih dari Rp 200 triliun. Terdiri dari Rp 142 triliun yang berasal dari LG Energy Solution dan kisaran Rp 65 triliun dari CATL.

LG Energi Solution merupakan salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Investor Korea ini menggandeng investor lainnya seperti LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding membentuk konsorsium untuk berinvestasi di Indonesia terkait industrailisasi baterai kendaraan listrik.

Ada kemungkinan jumlah investor yang tertarik bekerjasama di bidang baterai listrik akan bertambah lagi. Pada Maret lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perusahaan asal Jerman, “Badische Anilin-und Soda-Fabrik” (BASF) juga dilaporkan sudah siap menanamkan modalnya di Indonesia.

Pun demikian dengan produsen mobil listrik dari Amerika, Tesla, kemungkinan besar akan tetap melangsungkan investasinya di Indonesia pada sektor ESS untuk mendukung penyimpanan energi skala besar.

Para investor tersebut secara tidak langsung akan membuat jalinan utuh yang menghubungkan proses dari hulu hingga hilir industri baterai berbasis listrik. Akan terjalin integrasi seluruh rantai pasok baterai mulai dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, mobil, hingga fasilitas daur ulang yang semuanya dibangun di Indonesia.

Tentu saja, konsorsium LG merupakan investor yang paling lengkap sistem supply chain-nya mulai dari hulu hingga hilir karena investasi yang digelontorkan relatif sangat besar yakni sekitar 9,8 miliar dollar AS atau kisaran Rp 142 triliun. Kabarnya investasi ini merupakan yang terbesar di Indonesia pasca era reformasi.

Tentu saja langkah bisnis kerja sama tersebut juga disertai dengan MoU yang juga mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Di antaranya, investor tersebut diwajibkan untuk mengolah setidaknya 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik harus diproses di Indonesia. Pemerintah tidak ingin para investor itu membawa nikel keluar wilayah Indonesia dan mengolahnya di luar negeri.

Apabila rencana tersebut terwujud maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri baterai listrik mulai dari pertambangan hingga memproduksi baterai kendaraan listrik. Bahkan, berlanjut hingga perakitan unit kendaraan listrik berikut proses daur ulang baterainya sehingga tidak mencemari lingkungan.

Proses Industrialisasi

Terbentuknya BUMN holding baterai, IBC dan sudah hadirnya investor dari luar negeri membuat rencana program industrialisasi komponen baterai listrik segera terealisasi dalam waktu dekat.

PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan konsorsium LG akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut direncanakan akan menempati lahan seluas 33 hektar dan menyerap sekitar seribu tenaga kerja Indonesia.

Pada pembangunan tahap pertama nanti diperkirakan memiliki kapasitas produksi baterai hingga 10 gigawatt hour (GWH) untuk memenuhi suplai kendaraan listrik Hyundai.

Dengan terbangunnya industri kendaraan listrik tersebut tentu saja akan memberikan konstribusi yang relatif signifikan bagi perekonomian nasional. Bila dibandingkan saat menjual nikel dalam bentuk mentah dengan sudah menjadi battery pack nilainya sangat jauh berbeda.

Berdasarkan laporan kementerian BUMN menunjukkan terjadi pertambahan nilai hingga kisaran 90-160 kali dari harga bahan mentah. Ketika suadah menjadi battery pack diperkirakan harganya berkisar antara 130 ribu-220 ribu dolar AS per ton.

Sangat timpang dengan harga nikel mentah yang hanya berkisar 1.100-1.700 dollar AS per ton. Nilai akan jauh lebih timpang lagi ketika berubah menjadi kendaraan listrik. Diperkirakan nilai tambahnya melonjak menjadi kisaran 470-780 kalinya dari harga nikel mentah.

Dari ilustrasi tersebut dapat dibayangkan betapa besarnya nilai tambah produksi dari perakitan battery pack yang tengah dilakukan IBC dan partner kerjasamanya.

Diperkirakan sekitar 30-40 persen biaya pembuatan mobil listrik diperuntukkan hanya untuk penyediaan baterainya saja. Jadi, dapat dibayangkan betapa besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima holding BUMN baterai dan juga para investornya.

Bila diasumsikan harga keseluruhan mobil listrik senilai Rp 300 juta, maka harga baterainya saja berkisar Rp 100-an juta. Nilai perkiraan ini tentu saja akan berdampak sangat signifikan bagi perekonomian nasional.  Tentu saja, nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan semakin meroket.

Bila diasumsikan Indonesia pada tahun 2030 mampu menyuplai sekitar 10 persen kebutuhan baterai kendaraan listrik secara global maka kontribusi bagi perekonomian nasional sangatlah besar.

Mengacu pada proyeksi IRENA yang memperkirakan jumlah kendaraan listrik pada tahun 2030 berkisar 260 juta unit maka ada kemungkinan Indonesia mampu menyuplai sekitar 10 persen atau  26 juta unit baterai kendaraan. Jumlah ini akan menghasilkan kontribusi bagi PDB Indonesia kisaran Rp 2.600 triliun. Nilai ini hampir setara dengan nilai APBN tahun ini yang berkisaran Rp 2.700-an triliun. Luar biasa.

Oleh sebab itu, roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah semaksimal mungkin diupayakan untuk dapat terealisasi. Apabila berhasil melewati sejumlah tahapan rencana itu maka harapannya akan tercipta alih teknologi dari sejumlah investor yang menguasai teknologi kepada SDM dalam negeri. Selain itu, ada peluang terciptanya inovasi teknologi karya anak bangsa dalam proses transisi alih teknologi tersebut.

Riset yang mengarah pada hilirisasi industri baterai kendaraan listrik harus terus diperkuat guna menunjang akselerasi penguasaan teknologi baterai kendaraan listrik itu. Akan lebih maksimal lagi hasilnya apabila juga mengembahkan teknologi penyimpanan energi untuk keperluan energi baru terbarukan (EBT) sehingga manfaatnya lebih luas lagi di masyarakat.

Jadi, riset dan pengembangan dari dalam negeri sangat penting peranannya dalam masa awal kolaborasi industrialisasi baterai kendaraan listrik ini. Semakin cepat menguasai alih teknologi maka akan semakin cepat pula tercipta inovasi karya anak bangsa. Semakin besar inovasi yang dihasilkan maka nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian nasional akan semakin lebih besar.

Bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang akan tercipta baterai kendaraan listrik yang 100 persen adalah buatan Indonesia. Demikian juga dengan unit kendaraan listriknya, Indonesia berpeluang besar memiliki mobil atau kendaraan nasional bertenaga listrik yang membanggakan.

Sangat besar peluangnya, suatu saat nanti mobil bermerek nama-nama khas Indonesia akan berseliweran di seluruh dunia. Jadi, roadmap yang sudah dibuat sebisa mungkin harus terealisasi dan sekaligus menerapkan dengan tegas ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Jangan sampai, potensi sumber daya nikel yang besar ini justru hanya menguntungkan bagi para investor besar yang menguasai teknologi. Sudah saatnya, Indonesia harus bertransisi dan menguasai teknologi peradaban moderen ini. Mimpi menjadi negara besar yang menguasai teknologi bukan angan-angan belaka, tetapi kenyataan yang bakal terwujud beberapa saat lagi. Semoga. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas.id

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel / Politik / Tambang

Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Hilirisasi Omong Kosong

Oleh: Marwan Batubara *)

Tulisan KAMI sebelumnya tentang penjajahan TKA China, bukan saja menyangkut pelanggaran terkait ketenagakerjaan, keimigrasian, perampokan hak kerja warga pribumi, ketimpangan gaji yang mencolok. Tetapi juga menyangkut manipulasi pajak, royalti dan hilangnya PNBP. Sehingga, bukannya mendatangkan manfaat, kebijakan hilirisasi sektor mineral justru banyak merugikan negara dan rakyat. Manfaat nilai tambah hilirisasi jauh lebih banyak dinikmati asing China, konglomerat dan oligarki, seperti diuraikan berikut ini.

Program hilirisasi produk tambang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009 dan peraturan turunan UU Minerba, yakni PP No.10/2010, PP No.1/2014 dan PP No.1/2017. Esensi pengaturan nilai tambah antara lain adalah kewajiban seluruh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) melakukan pengolahan dan pemurnian domestik produk tambang paling lambat 5 tahun sejak 2009. Namun program tersebut gagal terlaksana karena 2 kali direlaksasi sesuai PP No.1/2014 dan PP No.1/2017.

Selanjutnya terbit UU Minerba No.3/2020 yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 102 dan 103). Pengolahan dan/atau pemurnian mineral dapat dilakukan: a) secara sendiri, dengan mengtegrasikan usaha tambang pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; atau b) bekerja sama dengan pemegang IUI (Izin Usaha Industri) yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan kegiatan penambangan (Pasal 104).

Promosi hilirisasi intensif dilakukan sejak 2015, terutama oleh Kementrian ESDM, Perindustrian dan Perdagangan. Dipromosikan, hilirisasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat, baik tangible seperti deviden, pajak dan PNBP, maupun intangible seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan product domestic regional bruto (PDRB), perputaran ekonomi masyarakat, dll. “Demi hilirisasi”, larangan ekspor mineral mentah yang semula baru akan berlaku 2022, dipercepat ke 2020 melalui Permen ESDM No.11/2019.

Prinsip hirilisasi: setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, akan meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda output (output multiplier).

Selanjutanya, peningkatan permintaan akhir ini mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja (employment multiplier) dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga (income multiplier). Intinya terjadi output, employment dan income multipliers.

Selain keuntungan tangible dan intangible, pemerintah juga menyatakan program hilirisasi akan bermanfaat menarik investasi luar negeri (FDI), menghemat devisa, mengendalikan pasokan dan harga mineral global, mengkonsolidasi produksi yang tersebar, mencegah penyeludupan, mengeliminas transfer pricing dan under reporting, meningkatkan ketahanan mineral dan memperkuat struktur industri nasional melalui penguasaan rantai produksi, serta memberi peluang menjadi negara industri dan meningkatkan GDP. Semua ini belum terwujud.

Hilirisasi berupa proses produksi dari bahan tambang hingga menghasilkan produk jadi siap pakai, secara terencana, sistemik, konsisten dan terintegrasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat. Menurut pemerintah saat memulai kampanye hilirisasi, proses pengolahan, pemurnian dan fabrikasi bijih mineral, hingga menjadi produk akhir konon dapat memberi nilai tambah sbb: Nikel: 19 kali, Besi: 4 kali, Bauksit: 30 kali, Timah: 12, dan Tembaga: 11 kali. Nilai tambah berlipat ini akan diperoleh jika seluruh proses berlangsung di dalam negeri.

Aspek Teoritis & Praktis

Hilirisasi secara garis besar meliputi proses eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan fabrikasi. Dari sisi produk, proses meliputi produksi ore (bijih mineral), bahan baku (smelting/refining), bahan setengah jadi (forming) dan produk jadi (fabricating). Proses forming dan fabricating memberi nilai tambah lebih besar dibanding proses smelting/refining. Jika dikaitkan dengan manfaat efek berganda, maka seluruh proses inilah yang dapat memberi keuntungan nilai tambah hingga 19 kali lipat mineral nikel jika dilakukan di dalam negeri.

Produk yang dihasilkan dari proses smelting/refining tambang nikel terutama adalah Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite. Proses forming terutama menghasilkan produk-produk stainless steel berupa slab, billet, HRC dan CRC. Sedangkan proses fabricating menghasilkan produk-produk jadi atau siap untuk aplikasi, misalnya alloy steel, non-ferrous alloy, platting, foundry, batteries, cathodes, pellets, dll.

Manfaat nilai pengganda/tambah program hilirisasi umumnya terdistribusi kepada negara, daerah, pengusaha tambang, investor smelter, investor pabrik/produk jadi, pekerja, bank/lembaga keuangan dan rakyat. Dalam hal ini, perolehan negara berupa pajak, royalty, landrent, dll; daerah, berupa PDRB, PAD dan ekonomi yang tumbuh; rakyat berupa upah dan kegiatan perekonomian; bank pemberi pinjaman, berupa bunga; pengusaha tambang, investor smelter, dan investor produk jadi, berupa keuntungan.

Manfaat nilai tambah akan terdistribusi dan dinikmati semua pihak yang terlibat secara wajar dan berkeadilan, jika kebijakan, UU, peraturan, serta praktek bisnis dijalankan secara konsisten, bebas KKN dan bebas prilaku moral hazard. Dalam hal ini, negara sebagai pemilik SDA mineral otomatis akan memperoleh manfaat dan keuntungan terbesar, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Dunia Nyata Hilirisasi NKRI

Ternyata proses yang terjadi di Indonesia mayoritas hanyalah proses penambangan yang mengahasilkan ore, smelting/refining dan sedikit proses forming yang menghasilkan produk-produk stainless steel. Sekitar 80 % produk yang di hasilkan smelter-smelter China di Sulawesi adalah NPI dan 20 % stainless steel. Proses fabricating, yang memberikan nilai pengganda jauh lebih besar, justru terjadi di luar negeri, terutama China Daratan. Maka nilai tambah yang diperoleh NKRI otomatis jauh lebih rendah dari 19 kali lipat. Seorang mantan Dirjen Minerba dan sejumlah pakar menyebut, nilai tambah yang diperoleh NKRI hanya sekitar 2-3 kali lipat.

Jika ditilik hanya pada proses penambangan dan smelting saja, program hilirisasi NKRI memang tidak memberikan nilai besar berlipat-lipat. LPEM-UI (2019) menghitung, proses tambang hanya memberi pengganda output 1,44 kali, pengganda pendapatan 1,9 kali dan pengganda tenaga kerja 2,17 kali. Sedangkan proses smelting bernilai pengganda output 3,07 kali, pengganda pendapatan 3,52 kali dan pengganda tenaga kerja 4,15 kali.

Dalam praktek dunia nyata saat ini, kondisi program hilirisasi kita masih jauh dari nilai ideal yang dipromosikan dan diimpikan. Pemerintah boleh kampanye nilai tambah 19 kali untuk mineral nikel. Namun secara teori menurut LPEM-UNI, yang mampu diraih hanya sekitar 3- 4 kali.

Sayangnya, ternyata nilai 3-4 kali yang sudah rendah ini pun tidak dinikmati negara dan rakyat Indonesia secara proporsional. Manfaat dan untung besar justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, oligarki dan TKA China. Mengapa demikian?

Pertama, untuk nilai tambah intangible, khusus kesempatan kerja, rakyat NKRI yang berhak memperoleh kehidupan layak sesuai konstitusi terpinggirkan. Investor China, konglomerat dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru lebih memilih ribuan rakyat China lulusan SD, SMP dan SMA menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Sebagai contoh, silakan pemerintah dan DPR buktikan penyelewengan ini minimal pada smelter VDNI dan OSS.

Kedua, nilai tambah intangible dan tangible juga minimalis karena sebagian perusahaan smelter nikel menggunakan barang modal dari China dan membayar gaji karyawan TKA China di China Daratan. Kegiatan ekonomi hilirisasi seperti ini, tidak memberikan kontribusi pada perekonomian. Setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan dalam bentuk konsumsi, investasi, pengeluaran dan ekspor, tidak meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda (multiplier.

Ketiga, nilai tambah tangible yang menjadi penerimaan negara, pusat dan daerah (Pajak, PNBP, dll), bernilai puluhan triliun, juga hilang! Mengapa? Karena para investor China dan konglomerat mendapat fasilitas-fasilitas: 1) bebas bayar Bea Masuk (BM); 2) bebas bayar royalti (sebagai pemegang IUI); 3) tax holiday; 4) bebas PPN; 5) bebas pajak ekspor; 6) bebas bayar PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311.

Dalam hal 1) Bea Masuk, para investor smelter membuat Master List dimana Import Duty Tax tersebut adalah Nol. Apabila Import Duty Tax telah dibayar, maka belakangan investor smelter akan melakukan Restitusi Pajak. Untuk 2), investor smelter sebagai pemegang IUI bebas kewajiban bayar royalti. Justru investor tambang, mayoritas pengusaha lokal lah yang wajib bayar royalti. Untuk 3), pemerintah memang telah nyata memberi fasilitas tax holiday 25 tahun kepada para investor sesuai syarat minimal investasi. Untuk butir 4) dan 5), Export Duty Tax dan Value Added Tax/PPN atas proses “Seperempat Hilirisasi” ini adalah Nol.

Khusus untuk butir 6) di atas, kejahatan sistemik yang dilakukan investor China bersama konglomerat dan didukung oknum penguasa adalah hilangnya penerimaan negara sekitar Rp 37,93 juta per orang per tahun. Berkaca pada kasus Smelter VDNI dan OSS yang diperkirakan mempekerjakan sekitar 5000 TKA, maka negara dirugikan sekitar Rp 189 miliar per tahun. Jika jumlah smelter diasumsikan 30 buah, maka hanya dari pajak dan iuran yang wajib dibayar TKA China ini, negara berpotensi kehilangan penenrimaan sekitar Rp 5,68 triliun per tahun.

Berbagai pelanggaran dan manipulasi di atas jelas merugikan NKRI puluhan triliun Rp. Meskipun terjadi penggandaan nilai output, pendapatan dan tenaga kerja, namun manfaat terbesar penggandaan tidak dinikmati NKRI dan rakyat, tetapi justru dinikmati investor China, konglomerat, oligarki kekuasaan. Ini berarti, program hilirisasi telah “dipakai” untuk merampok SDA nikel dan hak rakyat bekerja. Yang terjadi, adalah “hilirisasi omong kosong” demi keuntungan para investor China, konglomerat dan oligarki kekuasaan.

Singkatnya, skema hilirisasi model penjajahan China dan konglomerat seperti ini tidak memberikan peningkatan output hilir, kesempatan kerja dan income (output, employment dan income multipliers) sebagaimana seharusnya. Para investor China, konglomerat dan oligarki mendapat kesempatan mengeruk kekayaan SDA NKRI secara melawan hukum, sarat rekayasa dan konspiratif. Anehnya, kita beri mereka berbagai insentif fiskal/non-fiskal berlebihan, dan kita sebut mereka sedang mendukung ekonomi dan pembangunan nasional.

Kita paham niat baik, ideal dan rencana di balik program hilirisasi. Namun melihat kondisi yang terjadi sekarang, di mana berbagai rekayasa, pelanggaran dan manipulasi terjadi hampir di semua mata rantai industri nikel, maka pelaksanaan program hilirisasi model seperti ini justru berubah menjadi alat merampok SDA negara. Karena itu, pemerintah, DPR dan berbagai lembaga terkait perlu segera memoratorium program hilirisasi omong kosong tersebut. Selain itu, berbagai pelanggaran yang dilakukan para investor, termasuk konglomerat dan oknum pejabat oligarkis perlu segera diproses hukum dan dikenakan sanksi.

Jakarta, 8 Juni 2021

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies IRESS/Komite SDA & Lingkungan KAMI

Sumber: kronologi.id

Read More
Berita Nasional / Korporasi / Nikel

Gandeng 2 Perusahaan Swasta, Antam Tangkap Peluang Genjot Bisnis Nikel

NIKEL.CO.ID – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau disebut Antam menyatakan perjanjian pendahuluan dengan Alchemist Metal Industry Pte Ltd dan PT Gunbuster Nickel Industry pada 6 Mei 2021 menjadi peluang bisnis baru.

Hal itu terutama mengembangkan bisnis komoditas nikel mulai dari pengembangan proyek penambangan bijih nikel hingga proyek smelter yang menghasilkan feronikel atau nickel pig iron.

PT Aneka Tambang Tbk akan terus fokus ekspansi pengolahan mineral ke hilir, perluasan basis cadangan dan sumber daya, menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang ada, meningkatkan daya saing biaya, serta peningkatan kinerja bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

“Kerja sama dengan mitra strategis ini akan dilakukan baik di bisnis hulu (bisnis penambangan) dan di bisnis hilir (smelter) melalui proyek pengembangan dan pengoperasian smelter terdiri dari tiga lines dengan masing-masing 45 MVA smelter nikel dan kapasitas pembangkit listrik 135 MV,” ujar SPV Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk, Yulan Kustiyan, saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Minggu (23/5/2021).

Ia menambahkan, perseroan dan mitra sedang diskusi lebih lanjut untuk rencana kerja sama tersebut. Perseroan berharap kerja sama dapat terealisasi sehingga memperkuat portofolio komoditas yang dimiliki.

Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk juga menyatatakan terbuka peluang yang mendukung penguatan bisnis komoditas utama perusahaan dari hulu ke hilir yang diharapkan memperkuat pertumbuhan kinerja positif perusahaan dan kontribusi kepada masyarakat.

Saat ditanya mengenai utang jatuh tempo pada sisa tahun 2021, Yulan menuturkan, obligasi seri B Rp 2,1 triliun yang memiliki tenor 10 tahun akan berakhir pada Desember 2021. Perseroan berencana membayar kewajiban obligasi ANTAM Seri B tersebut.

“Perseroan sedang mengkaji mendalam terhadap opsi-opsi yang tersedia yang memberikan tingkat keekonomian yang kompetitif, sejalan dengan upaya Antam untuk menurunkan tingkat beban keuangan perusahaan,” ujar dia.

Strategi 2021

Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membukukan kinerja positif sepanjang kuartal I 2021. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan dan kenaikan laba bersih selama tiga bulan pertama 2021.

Melihat hal ini, SVP Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk Yulan Kustiyan menyebut, pihaknya telah menyiapkan strategi khusus sepanjang 2021.

“Pada tahun 2021, Antam berfokus dalam pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas serta pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik,” ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu, 8 Mei 2021.

Yulan menambahkan, kinerja penjualan emas Antam pada kuartal I 2021 mencapai 7.411 kg (238.269 troy oz), meningkat 45 persen dari capaian periode yang sama pada 2020. Sementara itu pada kuartal I 2021, PT Aneka Tambang Tbk mencatatkan total volume produksi emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung sebesar 289 kg (9.292 troy oz).

“Antam terus melakukan inovasi penjualan produk emas logam mulia dengan mengedepankan mekanisme transaksi penjualan dan buyback emas secara online,” ujarnya.

Tak hanya itu, perseroan juga akan memanfaatkan jaringan Butik Emas logam mulia yang tersebar di 11 kota di Indonesia dan kegiatan pameran di beberapa lokasi.

“Antam selalu menjalankan kegiatan operasi dan penjualan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tentu untuk mencegah penularan virus Covid-19,” tuturnya.

Sumber: liputan6.com

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Menteri Bahlil Bongkar Banyak Kekayaan Alam RI Hilang, Ini Penyebabnya

NIKEL.CO.ID – Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengakui bahwa banyak kekayaan alam di Indonesia yang hilang akibat tidak adanya hilirisasi. Salah satu contohnya adalah kayu.

Dia mengatakan masa keemasan Indonesia pada saat itu adalah kayu. Namun sekarang semua hutan-hutan di Indonesia ditebang baik yang ada di Pulau Kalimantan maupun Sumatera sehingga sudah habis.

“Pertanyaan berikut apakah ada perusahaan 10 besar berasal dari Indonesia yang menguasai dunia untuk hilarisasi kayu? Tidak ada. Karena kayu kita ekspor kirim barang mentah negara lain yang mendapatkan nilai tambah,” kata Menteri Bahlil dalam kuliah umum di Universitas Citra Bangsa Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/5/2021).

Kemudian masa keemasan kedua adalah emas. Saat ini tambang emas terbesar di Indonesia yakni Freeport sebentar lagi akan berakhir, namun tidak ada hilirisasi yang memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil alih untuk mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing

“Ini baru dipaksa-paksa bangun smelter di masa pemerintahan Pak Jokowi mengakuisisi 51 persen saham Freeport yang selama ini dikuasai oleh asing bayangkan,” tegasnya.

Selain itu kekayaan alam yang hilang adalah ikan. Indonesia memiliki perairan laut yang cukup luas, akan tetapi masih kalah saing untuk membangun industri ikan dengan Vietnam dan Thailand.

“Kenapa karena kita tidak pernah memikirkan hilirisasi. Batubara kita sudah hampir habis kita kirim terus padahal kita masih impor gas 5,4 juta dan itu pertahun dan kita tidak pernah memikirkan hilirisasi kita impor padahal itu bisa menjadi substitusi impor,” jelasnya.

Nikel

Satu-satunya yang tersisa yang ada adalah nikel. Oleh sebab itu, ketika dirinya dilantik menjadi Kepala BKPM pada 2019 lalu tidak butuh waktu lama dirinya langsung membuat gebrakan melarang ekspor barang mentah nikel. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya hilirisasi.

“Ketika saya dilantik menjadi kepala BPKP empat hari langsung menggumumkan untuk melarang ekspor nikel. Ketika itu semua orang mendemo saya, saya bilang tidak papa mau didemo tidak papa. Satu setengah bulan saya di hajar tapi kalau bukan sekarang kita menyelesaikan kapan lagi,” jelasnya.

Adanya larangan ekspor barang mentah nikel ini lantas membuat Indonesia digugat di pengadilan internasional atau WTO. Karena sejumlah negara tetap menginginkan agar Indonesia mengirimkan barang mentah tersebut untuk kemudian diolah menjadi sesuatu yang bernilai tambah.

Sumber: liputan6.com

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

Adopsi Baterai Kendaraan Listrik Beri Manfaat Ekonomi Rp 9.603 Triliun

NIKEL.CO.ID – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan adopsi baterai kendaraan listrik untuk kendaraan rendah emisi karbon bisa mendatangkan manfaat ekonomi senilai Rp9.603 triliun pada tahun 2030.

“Itu memposisikan Indonesia lepas dari ketergantungan impor kendaraan. Kalau pun tidak lepas, maka setidaknya kita bisa naik kelas menjadi produsen kendaraan bermotor,” katanya dalam diskusi daring Peluang Ekonomi Pasc-Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Dia merinci-kan bahwa angka itu berasal dari penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan sebesar Rp3.468 triliun, penghematan biaya produksi senilai Rp545 triliun, dan penghematan energi mencapai Rp5.590 triliun.

“Manfaat ekonomi yang kita rasakan sangat besar kalau serius menerapkan kebijakan ini,” ucap Safrudin.

Dia menambahkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak harus melarang kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE), tetapi hanya menetapkan standar ekonomi bahan bakar yang berlaku universal.

Berbagai teknologi boleh diproduksi dengan catatan emisi karbon tidak lebih dari 118 gram per kilometer pada 2020 dan tidak lebih dari 85 gram per kilometer pada 2025.

Sejak tahun 1970, lanjut Safrudin, Indonesia masih dijanjikan transfer of technology tetapi tidak kunjung terjadi, maka Indonesia sudah selayaknya merebut momentum kendaraan rendah emisi karbon.

Apalagi Indonesia memiliki ketersediaan nikel, kobal, dan logam tanah jarang yang bisa dijadikan raw material untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Adopsi kendaraan listrik dapat menurunkan potensi karbondioksida transportasi mencapai 59 persen pada 2030, sehingga nol karbon bersih atau net zero emission berpotensi diterapkan pada 2045 atau selambatnya 2050.

“Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang galau karena cenderung menuruti apa yang diinginkan oleh oligarki,” tukas Safrudin.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara-negara yang paling siap dengan produk rendah karbon akan mendominasi perdagangan internasional di masa depan.

Adapun negara-negara yang masih menghasilkan produk tinggi karbon, seperti Indonesia akan mendapatkan pelarangan ekspor yang bisa berdampak buruk terhadap perekonomian.

“Orang lain sudah hijrah total, sehingga nanti produk Indonesia akan di-ban. Nanti kita marah lagi, kita dijajah dunia, kita didikte tidak berdaulat…yang ada ini kedaulatan global,” ujar Faisal.

Sumber: inilahkoran.com

Read More
Berita Nasional / Nikel

Ekonom: Punya Nikel Tak Otomatis Kuasai Pasar Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Ekonom senior Faisal Basri mengatakan meskipun Indonesia memiliki tambang nikel tetapi tidak secara otomatis menguasai pasar karena yang dibutuhkan industri mobil listrik dan komponen pendukungnya adalah iklim bisnis yang memungkinkan untuk memperoleh nilai tambah lebih banyak.

“Ada kesan kalau bikin electric vehicle mesti produksi semua, seperti lokal konten. Tidak ada negara yang tiba-tiba menjadi negara industri yang unggul di otomotif, Jepang dan Jerman butuh ratusan tahun untuk menghasilkan kondisi sekarang,” katanya dalam diskusi daring Peluang Ekonomi Pasca Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Dia menyarankan agar Indonesia menjadi bagian dari global supply chain dengan memilih komponen yang dapat memberikan nilai tambah paling tinggi.

“Kalau tiba-tiba ingin menjadi negara produsen utama mobil listrik, mimpi seperti itu mendekati ngawur,” kelakar Faisal.

Dia mengungkapkan bahwa China kini sudah tobat menjadi pusat manufaktur terbesar di dunia, karena nilai tambah yang dinikmati oleh negara itu paling sedikit. Produk Apple iPod misalnya, China hanya mendapatkan 7 persen dari total nilai perangkat tersebut.

Sementara keuntungan terbesar justru dinikmati Korea Selatan yang memasok layar dan Taiwan yang menyuplai prosesor.

“Kalau kita siapkan infrastrukturnya, maka niscaya opportunity lebih banyak daripada ancaman. Tugas negara membawa transisi energi ini agar tidak menimbulkan shock dan pengangguran,” kata Faisal.

Lebih lanjut dia meminta pemerintah agar fokus terhadap komponen-komponen kendaraan listrik yang bisa dikembangkan di dalam negeri, bukan industri mobil listrik secara keseluruhan.

“Doktor ahli electric car relatif terbatas. Kita harus tentukan pilihan dan sejak sekarang kita bangun infrastrukturnya supaya memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” tutup Faisal.

Sumber: republika.co.id

Read More
Artikel / Berita Nasional / Nikel / Tambang

Menimbang Potensi Besar Nikel Indonesia

Konsekuensi apakah yang penting dicermati Indonesia sebagai negara produsen nikel bijih nikel terbesar dunia?

NIKEL.CO.ID – Sebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit 72 juta ton. Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan ini menempati posisi pertama di dunia.

Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan porporsi cadangan nikel lebih kurang 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari total cadangan nikel global.

Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter. Padahal, masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini.

Berumur panjang

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Seberapa panjangkah usia produksi nikel Indonesia?

Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi bijih nikel. Apabila bijih nikel dipisahkan dengan proses pyrometallurgy atau pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan.

Namun, jika ekstraksi bijih nikel menggunakan proses hydrometallurgy atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093.

Perbedaan proses ekstaksi bijih nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pyrometallurgy akan menghasilkan anekan produk stainless steel.

Proses hydrometallurgy akan menghasilkan sejumlah produk, seperti campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hydrometallurgy adalah yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.

Dengan proses hydrometallurgy, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai Lithium tipe Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) dan Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) yang mengutamakan penggunaan material nikel.

Kebijakan akseleratif

Melihat besarnya potensi sumber daya nikel tersebut mendorong pemerintah membangun kebijakan yang revolusioner. Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia. Pemerintah pun segera membentuk konsorsium BUMN untuk menangani proyek hilirisasi nikel menjadi baterai.

Konsorsium ini terdiri dari PT Aneka Tambang yang merupakan anak perusahaan MIND ID berkolaborasi dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ketiga perusahaan ini selanjutnya membentuk perusahaan holding  PT Indonesia Battery agar lebih leluasa dalam mengembangkan usaha dan juga menggandeng mitra-mitra investornya.

Untuk sementara, ada dua investor yang berkomitmen untuk membangun industri baterai di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan tersebut adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai Rp 174 triliun.

Meskipun investasi dari kedua perusahaan asing itu besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk optimalisasi produksi di dalam negeri. Pemerintah memastikan jika perusahaan tersebut diwajibkan mengolah 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik, harus diproses di Indonesia.

Daya saing

Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai Indonesia.

Program percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tersebut bisa sangat menguntungkan investor besar. Dalam perpes itu disebutkan ada lima program KBL berbasis baterai untuk transportasi.

Program itu mencakup percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. Selain itu, ada juga program pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui program tersebut ada harapan besar bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi produsen baterai listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik. Hanya saja, jika dicermati dari langkah-langkah kebijakannya, ternyata sangat besar peluangnya bagi industri luar negeri untuk dapat terlibat dalam kegiatan hulu hingga hilirnya.

Dalam program percepatan pengembangan industri KBL berbasis listrik ada sejumlah butir yang berpotensi menguntungkan investor besar. Salah satunya adalah tentang ”Industri kendaraan dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan”.

Aturan ini berpeluang sangat menguntungkan investor besar manufakturing kendaraan di Indonesia yang notabene milik prinsipal asing. Perusahaan-perusahan ini hampir bisa dipastikan dapat mengikuti progam KBL berbasis baterai ini tanpa memiliki kendala yang berarti.

Berbeda halnya dengan industri di dalam negeri yang relatif sangat jauh tertinggal dari sisi teknologi ataupun permodalan. Jadi, perlu peranan pemerintah agar industri di dalam negeri dapat terlibat dalam percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagian lain dari isi Perpres No 55/2019 yang menekankan penguatan industri domestik menjadi kunci. Dalam perpres itu disebutkan bahwa ”perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL berbasis baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL berbasis baterai dalam negeri”.

Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri kendaraan ataupun komponen kendaraan listrik berbasis baterai harus melibatkan industri domestik dalam proses rantai supply chain-nya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk bersama-sama menangkap kesempatan besar ini. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: KOMPAS.ID

Read More
Berita Nasional / Nikel / Politik

DPR: Potensi Nikel Nasional Harus Diamankan

NIKEL.CO.ID – Potensi nikel di Indonesia sangat melimpah. Wakil Ketua Komisi VI DPRI RI Mohamad Hekal mendorong kekayaan alam yang satu ini harus diamankan agar bisa dinikmati rakyat Indonesia berupa produk baterai. Saat ini, Kementerian Badan Usaha BUMN sedang membentuk holding industri baterai yang melibatkan empat BUMN, yakni Pertamina, PLN, Antam, dan Inalum.

Hekal mengemukakan hal ini usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan empat BUMN tersebut bersama Kementerian BUMN di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (20/4/2021). Saat ini, Indonesia sedang membangun investasi besar-besaran pada industri baterai untuk memproduksi kendaraan listrik (electric vehicle) masa depan yang bisa menggantikan produk kendaraan berbahan bakar fosil.

“Saat ini Tesla merupakan perusahaan mobil terbesar asal Amerika yang memiliki kecanggihan baterai yang belum terkejar oleh industri mobil lainnya. Nah, kita mau jadi pelopor di industri baterai karena kita punya bahan bakunya. Dan yang terbesar ada di Sulawesi Tenggara ini,” ungkap Hekal.

Pemerintah kini sudah mulai beralih ke investasi energi terbarukan dan ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Komisi VI mengundang empat BUMN tersebut untuk mengetahui lebih jauh perkembangan holding dan ketersediaan bahan bakunya. Holding yang mengintegrasikan perusahaan pelat merah bidang industri baterai itu adalah Indonesia Battery Coorporation. Holding ini sudah disiapkan sejak Februari 2020 lalu. Hekal berharap, dalam waktu dekat semua mitra kerja holding dan perjanjian bisnis akan diselesaikan.

“Potensi nikel di Indonesia yang dikelola dua BUMN (Inalum dan Antam) sekitar 20 persen dari sumber daya yang ada di Indonesia. Kita minta itu diamankan dan ditingkatkan supaya bisa dinikmati rakyat Indonesia. Kemajuan Indonesia dalam electric vehicle, energi baterainya bisa mendorong hilirisasi industri lainnya,” pandang politisi Partai Gerindra itu.

Dijelaskannya, butuh waktu yang panjang untuk mengalihkan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik. Persiapan sudah dimulai saat ini. Dan peralihan itu harus melalui masa transisi.

“Persiapan peralihan industri electric vehicle tidak serta merta menghapus energi fosil, karena pasti melalui transisi yang cukup panjang, tapi harus mulai diancang-ancang. Kita sudah mulai langkah konkret untuk membangun industri baterai ini. Kita pastikan benefitnya untuk rakyat Indonesia,” tutup legislator dapil Jawa Tengah IX ini.

Sumber: DPR.go.id

Read More
Artikel / Berita Nasional / Korporasi / Nikel

Jalan Indonesia Kuasai Industri Baterai Listrik Dunia

Pembentukan IBC menjadi pintu masuk Indonesia menjadi pemain utama baterai listrik

NIKEL.CO.ID – Indonesia memiliki sumber daya memadai untuk menjadi pemain utama baterai listrik pada level global. Apalagi, masa depan dan kompetisi industri otomotif dunia kini beralih pada kendaraan listrik.

Semua berbondong-bondong ingin memajukan industri kendaraan listrik. Indonesia pun tidak mau berada di gerbong paling belakang dalam persaingan ini, apalagi sampai ketinggalan gerbong.

“Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik,” kata Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Karena itu, Menteri BUMN Erick Thohir membentuk perusahaan baterai listrik bernama Indonesian Batery Company (IBC) pada Jumat (26/3).

IBC didirikan sebagai holding untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle battery/EV) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pembentukan IBC ditandai dengan penandatanganan perjanjian pemegang saham oleh holding industri pertambangan atau MIND ID, Antam, Pertamina, dan PLN dengan komposisi saham masing-masing 25 persen pada 16 Maret lalu.

Menteri Erick Thohir mengatakan pembentukan IBC merupakan strategi pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, untuk memaksimalkan potensi sumber daya mineral di Indonesia yang melimpah dan besar.

“Kita ingin menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi, terutama nikel yang menjadi bahan utama baterai EV, mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Erick Thohir.

Selain itu, investasi skala besar seperti ini akan membuka banyak lapangan kerja, khususnya generasi muda.

Sejalan dengan IBC yang akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik, perusahaan juga akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar global.

Tujuannya, untuk membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri EV battery mulai dari pengolahan nikel, material precursor dan katoda, hingga battery cell, pack, energy storage system (ESS), dan recycling.

Hingga saat ini telah dilakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan global yang bergerak di industri baterai EV, seperti dari China, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa.

Erick menegaskan IBC terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun. Hanya saja, harus memenuhi tiga kriteria, yakni mendatangkan investasi pada sepanjang rantai nilai, membawa teknologi, dan pasar regional atau global.

Tiga syarat itu penting agar seluruh rantai nilai di industri EV battery ini dapat dibangun secara terintegrasi melalui sinergi yang strategis.

Erick menilai Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik dan baterai listrik.

Di sektor hulu, ungkap Erick, Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia dengan porsi cadangan sebesar 24 persen dari total cadangan nikel dunia.

Di hilir, Indonesia berpotensi memiliki pangsa pasar produksi dan penjualan kendaraan jenis bermotor roda dua dan empat yang sangat besar dengan potensi 8,8 juta unit untuk kendaraan roda dua dan 2 juta unit untuk kendaraan roda empat pada 2025.

“Dengan keunggulan rantai pasokan yang kompetitif, setidaknya 35 persen komponen EV bisa berasal dari lokal,” kata Erick penuh optimistis.

Kemitraan IBC, CATL, dan LG Chem

Erick Thohir mengatakan kemitraan IBC dengan dua pemain baterai listrik dunia, CATL dan LG Chem, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Erick menyampaikan BUMN yang tergabung dalam IBC akan terlibat dalam seluruh proses pengembangan industri baterai listrik dari hulu hingga ke hilir sesuai dengan perjanjian dengan CATL dan LG Chem.

Indonesia ingin alih teknologi ini tidak hanya pada baterai listrik untuk mobil tapi juga untuk motor.

Erick menilai potensi baterai listrik untuk motor sangat potensial bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pasar kendaraan roda terbesar di dunia.

Selain baterai listrik untuk mobil dan motor, lanjut Erick, perjanjian kerja sama juga mengatur tentang pengembangan baterai stabilisator yang penting dalam energi baru terbarukan atau kebutuhan power listrik ke depan.

Indonesia, kata Erick, dalam posisi cenderung mengalah dalam baterai listrik untuk mobil mengingat (kualitas) kemampuan pemain global. Kendati begitu, Erick menyebut IBC tetap mengunci sektor hilirisasi agar Indonesia tak sekadar menjadi pasar.

Erick menilai Indonesia tidak perlu merasa malu harus bermitra lantaran mitra yang digandeng merupakan pemain listrik nomor satu dan dua di dunia.

Oleh karenanya, Erick sejak awal mendorong Pertamina dan PLN yang merupakan raksasa terbesar energi dalam negeri untuk bergaung dengan IBC dan bergabung dengan raksasa pertambangan MIND ID.

“Kita ingin jadi global player juga dengan alih teknologi dan penguasaan pasar ke depan sehingga tidak jadi market saja,” ungkap Erick.

Masa Depan Kendaraan Listrik

Proyek pengembangan baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai 9,8 miliar dolar AS atau setara Rp 142 triliun di Indonesia segera dimulai. Hal itu setelah ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) antara konsorsium BUMN dengan LG Energy Solution Ltd yang merupakan anak perusahaan konglomerasi LG Group.

Sebelumnya, pabrikan baterai litium terbesar dunia asal China, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), sudah menanamkam modalnya terlebih dahulu untuk membangun pabrik baterai yang terintegrasi. CATL menyiapkan modal 5,1 miliar dolar AS atau Rp 72 triliun untuk pembangunan pabrik itu.

Indonesia menjadi pusat pengembangan dan produksi baterai litium ketiga CATL setelah di Tiongkok dan Jerman. Di Indonesia, CATL berencana mengembangkan pertambangan nikel, pabrik pengolahan nikel, pabrik material baterai litium, sampai dengan pabrik mobil listrik.

Ambisi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik bukan tanpa dasar. Salah satu modal yang penting, kata Menteri BUMN Erick Thohir, sumber daya alam Indonesia sangat mendukung.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya nikel yang terbesar di dunia. Nikel merupakan bahan dasar untuk pembuatan baterai mobil listrik, lithium-ion.

Erick mengatakan baterai merupakan komponen utama dalam produksi kendaraan listrik. Sampai 85 persen dari material baterai litium itu bisa didapatkan di Indonesia.

Produksi baterai litium ini bisa diwujudkan pada akhir 2023 atau 2024. Hilirisasi sektor mineral pun menjadi pentig sehingga nikel tidak diekspor mentah.

Indonesia memang dikenal raja nikel dunia. Predikat itu tersandang sejak 2018, setelah merebutnya dari tangan Filipina.

Pada 2019 ekspor nikel Indonesia mencapai 1,7 miliar dolar AS atau 37,2 persen dari nilai ekspor dunia. Filipina terperosok ke posisi ketiga dengan pangsa pasar 13 persen, disalip Zimbabwe dengan penguasaan pasar 16 persen.

Namun, sampai saat ini, Indonesia belum memanfaatkan nikel ore itu untuk produksi baterai lithium-ion. Lima pemain besar produsen baterai litium ini adalah Australia sebesar 52,9 persen dari produksi global, Cile (21,5 persen), China (9,7 persen), Argentina (8,3 persen), dan Zimbabwe (2,1 persen).

Potensi Hilirisasi Nikel Capai 34 Miliar Dolar AS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan potensi hilirisasi nikel sampai dengan 2024 dapat mencapai 34 miliar dolar AS. Potensi tersebut dapat dicapai melalui pengolahan nikel di dalam negeri menjadi baterai lithium dan daur ulang lithium.

Saat ini, Luhut menyebutkan, Indonesia baru mengekspor berupa bahan baku mentah ke Cina. Sektiar 98 persen dari total produksi nikel dalam negeri itu langsung dikirim ke luar negeri tanpa diolah terlebih dahulu.

Padahal, apabila diolah sendiri, ekspor tersebut akan mendorong  penerimaan negara yang lebih besar. Sebab, akan ada nilai tambah yang bisa didapatkan ke industri manufaktur dan tenaga kerja Indonesia.

Luhut mencatat besaran nilai ekspor nikel saat ini sudah di angka 10 miliar dolar AS. Artinya, masih ada 24 miliar dolar AS yang dapat dioptimalkan. Tidak menutup kemungkinan nilai tersebut dapat meningkat apabila bahan baku nikel diolah di dalam negeri.

Luhut menambahkan upaya hilirisasi nikel dapat menjadi daya tarik tambahan bagi para investor yang berminat ke Indonesia. Khususnya untuk melakukan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Dengan begitu, isu defisit neraca dagang yang selalu jadi permasalahan di Indonesia dapat membaik.

Tidak hanya nikel, pemerintah juga berupaya melakukan hilirisasi timah dan bauksit setelah 2024. Upaya ini sejalan dengan program prioritas pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur mobil listrik.

Ia mengakui melakukan hilirisasi memang tidaklah mudah. Indonesia harus keluar dari zona nyaman yang selama ini terlena mengekspor bahan mentah saja. Dampaknya, nilai tambah yang didapatkan di Indonesia cenderung minim.

Untuk memaksimalkan hilirisasi, pemerintah berupaya mencari FDI. Sampai saat ini, pemerintah sudah melakukan pendekatan terhadap sejumlah investor untuk memaksimalkan hilirisasi bauksit di dalam negeri. Di antaranya dengan Cina dan Jepang.

Sumber: Republika.co.id

Read More