RI Punya ‘Harta Karun’ Nikel Miliaran Ton, Segini Produksinya

NIKEL.CO.ID – Indonesia dikarunia ‘harta karun’ nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton. Melalui Holding BUMN Industri Baterai atau Indonesia Battery Corporation (IBC), Indonesia juga bercita-cita menjadi raja baterai.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mengatakan bahwa Indonesia memiliki posisi daya tawar yang kuat untuk menggaet investor.

Hal ini terutama karena Indonesia dianugerahi sumber daya nikel hingga miliaran ton dan produksi bijih nikel hingga 21 juta ton per tahun, serta menjadi salah satu produsen nikel terbesar di dunia dalam bentuk Nickel Pig Iron (NPI).

“Dengan potensi (nikel) yang besar, kita lihat bahwa Indonesia punya bargaining position yang kuat,” ungkap Luhut dalam acara ‘Pembekalan Kunjungan Lapangan Isu Strategis Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ke-61’ kemarin, seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian, Jumat (18/6/2021).

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia memiliki hak untuk berkembang dan bekerja sama yang saling menguntungkan.

“Kita juga nggak boleh baik-baik amat. Kita harus mainkan peran kita,” sambungnya.

Lantas, dengan besaran cadangan miliaran ton, berapa besar produksi logam nikel RI?

Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dikutip CNBC Indonesia, Jumat (18/06/2021), produksi Nickel Pig Iron (NPI) pada tahun ini ditargetkan mencapai 901.080 ton, naik tipis dari realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 860.484,35 ton.

Hingga Mei 2021, tercatat produksi Nickel Pig Iron mencapai 327.387,86 ton. Artinya, baru sekitar 36% dari target produksi pada tahun ini.

Adapun rinciannya, yakni bulan Januari sebesar 68.928,02 ton, lalu naik di bulan Februari menjadi sebesar 74.801,70 ton, Maret kembali naik menjadi sebesar 77.923,55 ton, kemudian di bulan April turun menjadi 73.371,16 ton, dan kembali turun menjadi pada bulan Mei menjadi 32.363,43 ton.

Sedangkan untuk produksi feronikel pada 2021 ini ditargetkan mencapai 2,11 juta ton, melonjak 42% dari realisasi produksi pada 2020 yang sebesar 1,48 juta ton.

Sampai Mei 2021, produksi feronikel mencapai 645.251,36 ton atau sekitar 31% dari target tahun ini. Adapun rincian produksinya yaitu pada bulan Januari sebesar 138.167,76 ton, turun pada bulan Februari menjadi 124.247,79 ton. Kemudian naik pada bulan Maret menjadi 141.260,31 ton, kembali turun pada bulan April menjadi sebesar 133.470,11 ton, dan kembali turun pada bulan Mei menjadi 108.105,39 ton.

Untuk produksi nickel matte, pada tahun ini ditargetkan mencapai 78 ribu ton, turun dibandingkan realisasi produksi pada 2020 yang mencapai 91,70 ribu ton.

Sampai Mei 2021 tercatat produksi nickel matte sebesar 33.580,92 ton atau sekitar 43% dari target tahun ini. Rinciannya, pada Januari produksi sebesar 6.088,82 ton, lalu turun pada Februari menjadi sebesar 5.304,95 ton. Lalu Maret naik signifikan menjadi 7.703,24 ton, dan kembali turun pada April menjadi 6.826,61 ton, dan kembali naik pada bulan Mei menjadi 7.657,30 ton.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total sumber daya logam nikel pada 2020 mencapai 214 juta ton logam nikel, meningkat dari 2019 yang tercatat sebesar 170 juta ton logam nikel.

Sementara jumlah cadangan logam nikel pada 2020 mencapai 41 juta ton logam nikel, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 72 juta ton logam nikel.

Untuk bijih nikel, berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2020, total sumber daya bijih nikel mencapai 8,26 miliar ton dengan kadar 1%-2,5%, di mana kadar kurang dari 1,7% sebesar 4,33 miliar ton, dan kadar lebih dari 1,7% sebesar 3,93 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Untuk rinciannya, cadangan bijih nikel kadar di atas 1,7% tereka sebesar 1,72 miliar ton, tertunjuk sebesar 1,26 miliar ton, terukur sebesar 954 juta ton, terkira sebesar 990 juta ton dan terbukti sebesar 772 juta ton.

Sementara untuk cadangan bijih nikel dengan kurang dari 1,7% tereka sebesar 2 miliar ton, tertunjuk 1,52 miliar ton, terukur sebesar 805 juta ton, terkira sebesar 1,30 miliar ton dan terbukti sebesar 589 juta ton.

Adapun nikel yang diperlukan untuk bahan baku baterai biasanya dengan kadar rendah di bawah 1,7%.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Menuju Produsen Baterai Kendaraan Listrik Terkuat di Dunia

  1. Oleh: Budiawan Sidik A

Indonesia berpotensi besar menjadi produsen baterai kendaraan listrik terkuat di dunia.  Sejumlah bahan baku utama untuk memproduksi baterai mobil terdapat di negeri ini.

Sebut saja nikel, kobalt, alumunium, mangan, tembaga, dan sejumlah unsur mineral penting lain untuk memproduksi baterai berlimpah di perut bumi Indonesia. Terbuka peluang sangat besar bagi Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban moderen masa depan dunia.

Menurut “The International Renewable Energy Agency” (IRENA), dunia di masa mendatang akan mengalami banyak perubahan menuju energi terbarukan. IRENA memiliki skenario perencanaan pada tahun 2030 nanti sumber pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 38 persen.

Besaran sumber pembangkitan listrik EBT ini diperkirakan kian meningkat lagi pada tahun 2050 menjadi sekitar 55 persen. Hal ini merupakan lonjakan yang sangat signifikan karena pada tahun 2018 jumlah pembangkit listrik EBT secara global masih berkisar 26 persen.

Meningkatnya jumlah pembangkit listrik EBT tersebut direncanakan akan disertai dengan bertambahnya konsumsi energi final yang berwujud listrik. Konsumsi energi yang berasal dari sumber daya fosil seperti minyak bumi, gas, dan batubara akan kian mengecil. Konsumsi energi final berupa listrik pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 24 persen dan pada tahun 2050 bertambah menjadi 30 persen.

Bertambahnya konsumsi listrik di masa depan, salah satunya karena adanya pergeseran sejumlah teknologi secara masif. Salah satu yang paling revolusioner adalah penggunaan mobil bertenaga listrik yang perlahan-lahan menggeser penggunaan mobil berbahan bakar energi fosil.

Pada tahun 2030 nanti direncanakan akan ada sekitar 269 juta unit kendaraan berbasis tenaga listrik di seluruh dunia. Jumlahnya akan terus berlipat-lipat pada dasawarsa berikutnya. Pada tahun 2050, diperkirakan jumlah mobil listrik akan mencapai lebih dari 600 juta unit kendaraan.

Proyeksi jumlah kendaraan bebas emisi karbon di masa depan tersebut sangatlah fantastis karena hingga 2019 lalu, jumlah mobil listrik diperkirakan tidak lebih dari 8 juta unit kendaraan.

Terkait dengan mobil listrik tersebut, Indonesia berpeluang sangat besar untuk turut serta menciptakan komponen terpentingnya, yakni baterai sebagai sumber penampungan energi. Berlimpahnya bahan tambang mineral nikel di Indonesia menyebabkan negeri ini berpeluang untuk menjadi produsen baterai kendaraan listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik terkuat di dunia.

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia mencapai kisaran 800 ribu ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400 ribu ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Bila dibandingkan oleh produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya karena negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270 ribu ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit sekitar 72 juta ton. Menurut data USGS dan Badan Geologi, Kementerian ESDM, cadangan ini menempati posisi pertama di dunia dengan porsi hingga 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang berkisar 139 juta ton.

Posisi selanjutnya, ditempati Australia dengan besaran 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari seluruh cadangan dunia. Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki ijin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter.

Selain deposit cadangan tersebut, diperkirakan Indonesia masih memiliki potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya mencapai kisaran 4,5 miliar ton.

Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini. Dengan jumlah cadangan sebesar itu maka produksi nikel di Indonesia baru akan habis dalam beberapa dekade mendatang. Dengan kata lain Indonesia memiliki komoditas yang sangat penting dan dibutuhkan oleh banyak negara.

Sebagai produsen terbesar dan sekaligus pemilik cadangan nikel terbanyak di dunia membuat Indonesia sangat menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di industri baterai kendaraan listrik.

Nikel yang dahulu kala hanya diekspor sebagai komoditas bahan mentah, kini berubah menjadi komponen penting dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik kelas dunia. Hampir dapat dipastikan semua investor terkait energi baterai skala gobal akan mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Untuk terus pengembangkan sumber daya nikel menjadi bernilai ekonomi tinggi guna memperkuat perekonomian bangsa maka sejak tahun 2018, pemerintah mulai membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia.

Ada sejumlah agenda kegiatan yang menunjukkan Indonesia bersiap menuju transisi transportasi berbasis listrik. Dimulai dengan meresmikan electric vehicle charging station (EVCS) oleh BPPT; menghadirkan e-taksi jenis mobil listrik dengan bekerja sama dengan Blue Bird; pameran Indonesia Electrik Motor Show (IEMS 2019); serta peresmian stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) oleh PLN di sejumlah lokasi.

Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 100-an SPKLU yang tersebar di sejumlah lokasi di Indonesia. Di antaranya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makasar, dan Sumba, NTT.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia.

Berpijak pada aturan tersebut, pemerintah selanjutnya membuat roadmap terkait pengembangan industri KBLBB berikut manufakturing baterai listriknya. Dalam pengembangan  KBLBB pemerintah melibatkan segenap stakeholder agar program ini dapat terealisasi secara akseleratif.

Mulai dari institusi yang merancang rekayasa teknologi seperti BPPT; LIPI; perguruan tinggi; kemenristekdikti; PLN; hingga institusi lainnya yang bersifat mendukung. Terdiri dari Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, KLHK, Kemenhub, Polri, Kementerian ESDM, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Demikian juga dalam pengembangan industri baterai listrik, pemerintah juga melibatkan sejumlah stakeholder penting. Mulai dari Batan; BPPT; LIPI; Pertamina; Antam; PLN; hingga industri otomotif seperti Toyota.

Dalam penguatan struktur industri KBLBB itu pemerintah merancangnya dalam beberapa tahapan. Pada tahun 2020, investor KBLBB diperkenankan melaksanakan impor unit kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) dengan jumlah unit dan tempo tertentu.

Pada tahun 2021, investor melakukan perakitan KLB BB secara completely knokn down (CKD) di Indonesia. Investor yang terlibat program KBLBB ini diwajibkan mengikuti komitmen realisasi investasi dengan melakukan perakitan mobil listrik yang di dalam negeri.

Selanjutnya, pada tahun 2022, para investor diperkenankan mendatang investasi baru dengan menggandeng partner lokal perakitan kendaraan listrik. Beberapa komponen KBLBB wajib menggunakan kandungan lokal dalam negeri.

Pada kurun 2023-2025, investor wajib melakukan penguatan dan pendalaman struktur industri komponen kendaraan listrik. Pada fase ini merupakan tahapan penting untuk pembuatan komponen utama dan pendukung untuk memperkuat struktur industri KBLBB dalam negeri.

Industri komponen utama itu terdiri dari baterai listrik (sel, modul, dan pack); serta power train berupa traksi motor dan transmisi. Untuk industri pendukungnya berupa perusahaan platform seperti chasis kendaraan, struktur body eksterior dan interior kendaraan. Selain itu, juga didukung oleh industri produk controller kendaraan.

Terkait baterai kendaraan listrik, pemerintah Indonesia sudah melakukan perancanaan yang relatif baik agar komoditas tersebut dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi negara.

Apalagi, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat produksi dan juga sumber cadangan nikel terbesar di dunia. Jadi, keunggulan absolut ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat mendorong Indonesia tampil sebagai negara penting bagi kemajuan teknologi kendaraan listrik secara global di masa mendatang.

Menurut Kementerian BUMN, roadmap industri baterai diproyeksikan akan berkembang secara bertahap mulai tahun 2020 hingga 2027. Pada tahun 2020, pemerintah akan memilih partner bisnis dalam konsorsium baterai nasional.

Tahun 2021, membangun energy storage system (ESS) atau penyimpanan energi berskala besar di sejumlah daerah yang diprioritaskan. Tahun 2022, produsen peralatan asli (OEM) diharapkan sudah memulai produksi kendaraan listrik di dalam negeri.

Tahun 2023, pilot project memproduksi cell baterai 200 MWh dalam bentuk pack. Selanjutnya, tahun 2024, pemurnian high pressure acid leaching (HPAL) untuk prekursor dan katoda mulai beroperasi.

Tahun 2025, direncanakan akan menjadi fase pertama produksi cell baterai 8-10 GWh dalam bentuk pack. Tahun berikutnya, 2026, ibu kota negara yang baru ditargetkan menggunakan 100 persen transportasi kendaraan listrik. Terakhir pada tahun 2027, industri daur ulang baterai listrik sudah dioperasikan.

Realisasi Roadmap

Pada tahun 2021 ini, roadmap pengembangan industri KBLBB dan manufakturing baterai listrik tersebut tampaknya menunjukkan realisasi perkembangan yang positif. Terutama yang terkait dengan industrialisasi baterai kendaraan berbasis listrik.

Pada April lalu, Indonesia membentuk perusahaan holding baterai bernama Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC ini merupakan perusahaan kerjasama antar-BUMN energi seperti MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Masing-masing institusi ini memiliki besaran saham yang sama, yakni 25 persen.

Keempat BUMN ini memiliki tugas yang beragam. PT Antam bertugas membangun smelter HPAL; PT Pertamina dan MIND ID memproduksi prekursor dan katoda mulai tahun 2024; dan pabrik cell to pack oleh PT Pertamina dan PT PLN yang mulai beroperasi pada tahun 2025.

Keempat BUMN yang tergabung dalam IBC tersebut akan menjadi mitra kerjasama dengan sejumlah perusahan yang berinvestasi di bidang baterai kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada dua investor yang berkomitmen membangun industri baterai di Indonesia mulai dari hulu hingga hilir.

Perusahaan itu adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai kisaran lebih dari Rp 200 triliun. Terdiri dari Rp 142 triliun yang berasal dari LG Energy Solution dan kisaran Rp 65 triliun dari CATL.

LG Energi Solution merupakan salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. Investor Korea ini menggandeng investor lainnya seperti LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding membentuk konsorsium untuk berinvestasi di Indonesia terkait industrailisasi baterai kendaraan listrik.

Ada kemungkinan jumlah investor yang tertarik bekerjasama di bidang baterai listrik akan bertambah lagi. Pada Maret lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perusahaan asal Jerman, “Badische Anilin-und Soda-Fabrik” (BASF) juga dilaporkan sudah siap menanamkan modalnya di Indonesia.

Pun demikian dengan produsen mobil listrik dari Amerika, Tesla, kemungkinan besar akan tetap melangsungkan investasinya di Indonesia pada sektor ESS untuk mendukung penyimpanan energi skala besar.

Para investor tersebut secara tidak langsung akan membuat jalinan utuh yang menghubungkan proses dari hulu hingga hilir industri baterai berbasis listrik. Akan terjalin integrasi seluruh rantai pasok baterai mulai dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, mobil, hingga fasilitas daur ulang yang semuanya dibangun di Indonesia.

Tentu saja, konsorsium LG merupakan investor yang paling lengkap sistem supply chain-nya mulai dari hulu hingga hilir karena investasi yang digelontorkan relatif sangat besar yakni sekitar 9,8 miliar dollar AS atau kisaran Rp 142 triliun. Kabarnya investasi ini merupakan yang terbesar di Indonesia pasca era reformasi.

Tentu saja langkah bisnis kerja sama tersebut juga disertai dengan MoU yang juga mengedepankan kepentingan nasional Indonesia. Di antaranya, investor tersebut diwajibkan untuk mengolah setidaknya 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik harus diproses di Indonesia. Pemerintah tidak ingin para investor itu membawa nikel keluar wilayah Indonesia dan mengolahnya di luar negeri.

Apabila rencana tersebut terwujud maka Indonesia akan menjadi negara pertama di dunia yang mengintegrasikan industri baterai listrik mulai dari pertambangan hingga memproduksi baterai kendaraan listrik. Bahkan, berlanjut hingga perakitan unit kendaraan listrik berikut proses daur ulang baterainya sehingga tidak mencemari lingkungan.

Proses Industrialisasi

Terbentuknya BUMN holding baterai, IBC dan sudah hadirnya investor dari luar negeri membuat rencana program industrialisasi komponen baterai listrik segera terealisasi dalam waktu dekat.

PT Industri Baterai Indonesia (IBC) dan konsorsium LG akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Bekasi, Jawa Barat. Pabrik tersebut direncanakan akan menempati lahan seluas 33 hektar dan menyerap sekitar seribu tenaga kerja Indonesia.

Pada pembangunan tahap pertama nanti diperkirakan memiliki kapasitas produksi baterai hingga 10 gigawatt hour (GWH) untuk memenuhi suplai kendaraan listrik Hyundai.

Dengan terbangunnya industri kendaraan listrik tersebut tentu saja akan memberikan konstribusi yang relatif signifikan bagi perekonomian nasional. Bila dibandingkan saat menjual nikel dalam bentuk mentah dengan sudah menjadi battery pack nilainya sangat jauh berbeda.

Berdasarkan laporan kementerian BUMN menunjukkan terjadi pertambahan nilai hingga kisaran 90-160 kali dari harga bahan mentah. Ketika suadah menjadi battery pack diperkirakan harganya berkisar antara 130 ribu-220 ribu dolar AS per ton.

Sangat timpang dengan harga nikel mentah yang hanya berkisar 1.100-1.700 dollar AS per ton. Nilai akan jauh lebih timpang lagi ketika berubah menjadi kendaraan listrik. Diperkirakan nilai tambahnya melonjak menjadi kisaran 470-780 kalinya dari harga nikel mentah.

Dari ilustrasi tersebut dapat dibayangkan betapa besarnya nilai tambah produksi dari perakitan battery pack yang tengah dilakukan IBC dan partner kerjasamanya.

Diperkirakan sekitar 30-40 persen biaya pembuatan mobil listrik diperuntukkan hanya untuk penyediaan baterainya saja. Jadi, dapat dibayangkan betapa besarnya nilai manfaat ekonomi yang diterima holding BUMN baterai dan juga para investornya.

Bila diasumsikan harga keseluruhan mobil listrik senilai Rp 300 juta, maka harga baterainya saja berkisar Rp 100-an juta. Nilai perkiraan ini tentu saja akan berdampak sangat signifikan bagi perekonomian nasional.  Tentu saja, nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan semakin meroket.

Bila diasumsikan Indonesia pada tahun 2030 mampu menyuplai sekitar 10 persen kebutuhan baterai kendaraan listrik secara global maka kontribusi bagi perekonomian nasional sangatlah besar.

Mengacu pada proyeksi IRENA yang memperkirakan jumlah kendaraan listrik pada tahun 2030 berkisar 260 juta unit maka ada kemungkinan Indonesia mampu menyuplai sekitar 10 persen atau  26 juta unit baterai kendaraan. Jumlah ini akan menghasilkan kontribusi bagi PDB Indonesia kisaran Rp 2.600 triliun. Nilai ini hampir setara dengan nilai APBN tahun ini yang berkisaran Rp 2.700-an triliun. Luar biasa.

Oleh sebab itu, roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah semaksimal mungkin diupayakan untuk dapat terealisasi. Apabila berhasil melewati sejumlah tahapan rencana itu maka harapannya akan tercipta alih teknologi dari sejumlah investor yang menguasai teknologi kepada SDM dalam negeri. Selain itu, ada peluang terciptanya inovasi teknologi karya anak bangsa dalam proses transisi alih teknologi tersebut.

Riset yang mengarah pada hilirisasi industri baterai kendaraan listrik harus terus diperkuat guna menunjang akselerasi penguasaan teknologi baterai kendaraan listrik itu. Akan lebih maksimal lagi hasilnya apabila juga mengembahkan teknologi penyimpanan energi untuk keperluan energi baru terbarukan (EBT) sehingga manfaatnya lebih luas lagi di masyarakat.

Jadi, riset dan pengembangan dari dalam negeri sangat penting peranannya dalam masa awal kolaborasi industrialisasi baterai kendaraan listrik ini. Semakin cepat menguasai alih teknologi maka akan semakin cepat pula tercipta inovasi karya anak bangsa. Semakin besar inovasi yang dihasilkan maka nilai tambah yang dihasilkan bagi perekonomian nasional akan semakin lebih besar.

Bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang akan tercipta baterai kendaraan listrik yang 100 persen adalah buatan Indonesia. Demikian juga dengan unit kendaraan listriknya, Indonesia berpeluang besar memiliki mobil atau kendaraan nasional bertenaga listrik yang membanggakan.

Sangat besar peluangnya, suatu saat nanti mobil bermerek nama-nama khas Indonesia akan berseliweran di seluruh dunia. Jadi, roadmap yang sudah dibuat sebisa mungkin harus terealisasi dan sekaligus menerapkan dengan tegas ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Jangan sampai, potensi sumber daya nikel yang besar ini justru hanya menguntungkan bagi para investor besar yang menguasai teknologi. Sudah saatnya, Indonesia harus bertransisi dan menguasai teknologi peradaban moderen ini. Mimpi menjadi negara besar yang menguasai teknologi bukan angan-angan belaka, tetapi kenyataan yang bakal terwujud beberapa saat lagi. Semoga. (LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas.id

Read More

Ironi Industri Nikel Nasional; Menggugat Hilirisasi Omong Kosong

Oleh: Marwan Batubara *)

Tulisan KAMI sebelumnya tentang penjajahan TKA China, bukan saja menyangkut pelanggaran terkait ketenagakerjaan, keimigrasian, perampokan hak kerja warga pribumi, ketimpangan gaji yang mencolok. Tetapi juga menyangkut manipulasi pajak, royalti dan hilangnya PNBP. Sehingga, bukannya mendatangkan manfaat, kebijakan hilirisasi sektor mineral justru banyak merugikan negara dan rakyat. Manfaat nilai tambah hilirisasi jauh lebih banyak dinikmati asing China, konglomerat dan oligarki, seperti diuraikan berikut ini.

Program hilirisasi produk tambang merupakan perintah UU Minerba No.4/2009 dan peraturan turunan UU Minerba, yakni PP No.10/2010, PP No.1/2014 dan PP No.1/2017. Esensi pengaturan nilai tambah antara lain adalah kewajiban seluruh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) melakukan pengolahan dan pemurnian domestik produk tambang paling lambat 5 tahun sejak 2009. Namun program tersebut gagal terlaksana karena 2 kali direlaksasi sesuai PP No.1/2014 dan PP No.1/2017.

Selanjutnya terbit UU Minerba No.3/2020 yang mengatur kewajiban peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (Pasal 102 dan 103). Pengolahan dan/atau pemurnian mineral dapat dilakukan: a) secara sendiri, dengan mengtegrasikan usaha tambang pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian; atau b) bekerja sama dengan pemegang IUI (Izin Usaha Industri) yang melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian dengan kegiatan penambangan (Pasal 104).

Promosi hilirisasi intensif dilakukan sejak 2015, terutama oleh Kementrian ESDM, Perindustrian dan Perdagangan. Dipromosikan, hilirisasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat, baik tangible seperti deviden, pajak dan PNBP, maupun intangible seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan product domestic regional bruto (PDRB), perputaran ekonomi masyarakat, dll. “Demi hilirisasi”, larangan ekspor mineral mentah yang semula baru akan berlaku 2022, dipercepat ke 2020 melalui Permen ESDM No.11/2019.

Prinsip hirilisasi: setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan berupa konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor, akan meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda output (output multiplier).

Selanjutanya, peningkatan permintaan akhir ini mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja (employment multiplier) dan pada gilirannya akan mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga (income multiplier). Intinya terjadi output, employment dan income multipliers.

Selain keuntungan tangible dan intangible, pemerintah juga menyatakan program hilirisasi akan bermanfaat menarik investasi luar negeri (FDI), menghemat devisa, mengendalikan pasokan dan harga mineral global, mengkonsolidasi produksi yang tersebar, mencegah penyeludupan, mengeliminas transfer pricing dan under reporting, meningkatkan ketahanan mineral dan memperkuat struktur industri nasional melalui penguasaan rantai produksi, serta memberi peluang menjadi negara industri dan meningkatkan GDP. Semua ini belum terwujud.

Hilirisasi berupa proses produksi dari bahan tambang hingga menghasilkan produk jadi siap pakai, secara terencana, sistemik, konsisten dan terintegrasi akan memberi nilai tambah berlipat-lipat. Menurut pemerintah saat memulai kampanye hilirisasi, proses pengolahan, pemurnian dan fabrikasi bijih mineral, hingga menjadi produk akhir konon dapat memberi nilai tambah sbb: Nikel: 19 kali, Besi: 4 kali, Bauksit: 30 kali, Timah: 12, dan Tembaga: 11 kali. Nilai tambah berlipat ini akan diperoleh jika seluruh proses berlangsung di dalam negeri.

Aspek Teoritis & Praktis

Hilirisasi secara garis besar meliputi proses eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian dan fabrikasi. Dari sisi produk, proses meliputi produksi ore (bijih mineral), bahan baku (smelting/refining), bahan setengah jadi (forming) dan produk jadi (fabricating). Proses forming dan fabricating memberi nilai tambah lebih besar dibanding proses smelting/refining. Jika dikaitkan dengan manfaat efek berganda, maka seluruh proses inilah yang dapat memberi keuntungan nilai tambah hingga 19 kali lipat mineral nikel jika dilakukan di dalam negeri.

Produk yang dihasilkan dari proses smelting/refining tambang nikel terutama adalah Nickel Pig Iron (NPI), Nickel Matte, Ferro Nickel dan Nickel Hidroxite. Proses forming terutama menghasilkan produk-produk stainless steel berupa slab, billet, HRC dan CRC. Sedangkan proses fabricating menghasilkan produk-produk jadi atau siap untuk aplikasi, misalnya alloy steel, non-ferrous alloy, platting, foundry, batteries, cathodes, pellets, dll.

Manfaat nilai pengganda/tambah program hilirisasi umumnya terdistribusi kepada negara, daerah, pengusaha tambang, investor smelter, investor pabrik/produk jadi, pekerja, bank/lembaga keuangan dan rakyat. Dalam hal ini, perolehan negara berupa pajak, royalty, landrent, dll; daerah, berupa PDRB, PAD dan ekonomi yang tumbuh; rakyat berupa upah dan kegiatan perekonomian; bank pemberi pinjaman, berupa bunga; pengusaha tambang, investor smelter, dan investor produk jadi, berupa keuntungan.

Manfaat nilai tambah akan terdistribusi dan dinikmati semua pihak yang terlibat secara wajar dan berkeadilan, jika kebijakan, UU, peraturan, serta praktek bisnis dijalankan secara konsisten, bebas KKN dan bebas prilaku moral hazard. Dalam hal ini, negara sebagai pemilik SDA mineral otomatis akan memperoleh manfaat dan keuntungan terbesar, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

Dunia Nyata Hilirisasi NKRI

Ternyata proses yang terjadi di Indonesia mayoritas hanyalah proses penambangan yang mengahasilkan ore, smelting/refining dan sedikit proses forming yang menghasilkan produk-produk stainless steel. Sekitar 80 % produk yang di hasilkan smelter-smelter China di Sulawesi adalah NPI dan 20 % stainless steel. Proses fabricating, yang memberikan nilai pengganda jauh lebih besar, justru terjadi di luar negeri, terutama China Daratan. Maka nilai tambah yang diperoleh NKRI otomatis jauh lebih rendah dari 19 kali lipat. Seorang mantan Dirjen Minerba dan sejumlah pakar menyebut, nilai tambah yang diperoleh NKRI hanya sekitar 2-3 kali lipat.

Jika ditilik hanya pada proses penambangan dan smelting saja, program hilirisasi NKRI memang tidak memberikan nilai besar berlipat-lipat. LPEM-UI (2019) menghitung, proses tambang hanya memberi pengganda output 1,44 kali, pengganda pendapatan 1,9 kali dan pengganda tenaga kerja 2,17 kali. Sedangkan proses smelting bernilai pengganda output 3,07 kali, pengganda pendapatan 3,52 kali dan pengganda tenaga kerja 4,15 kali.

Dalam praktek dunia nyata saat ini, kondisi program hilirisasi kita masih jauh dari nilai ideal yang dipromosikan dan diimpikan. Pemerintah boleh kampanye nilai tambah 19 kali untuk mineral nikel. Namun secara teori menurut LPEM-UNI, yang mampu diraih hanya sekitar 3- 4 kali.

Sayangnya, ternyata nilai 3-4 kali yang sudah rendah ini pun tidak dinikmati negara dan rakyat Indonesia secara proporsional. Manfaat dan untung besar justru lebih banyak dinikmati China, investor China, konglomerat, oligarki dan TKA China. Mengapa demikian?

Pertama, untuk nilai tambah intangible, khusus kesempatan kerja, rakyat NKRI yang berhak memperoleh kehidupan layak sesuai konstitusi terpinggirkan. Investor China, konglomerat dan oknum-oknum pejabat pemerintah justru lebih memilih ribuan rakyat China lulusan SD, SMP dan SMA menjadi buruh kasar dibanding pribumi. Sebagai contoh, silakan pemerintah dan DPR buktikan penyelewengan ini minimal pada smelter VDNI dan OSS.

Kedua, nilai tambah intangible dan tangible juga minimalis karena sebagian perusahaan smelter nikel menggunakan barang modal dari China dan membayar gaji karyawan TKA China di China Daratan. Kegiatan ekonomi hilirisasi seperti ini, tidak memberikan kontribusi pada perekonomian. Setiap peningkatan permintaan akhir terhadap komoditas yang dihasilkan dalam bentuk konsumsi, investasi, pengeluaran dan ekspor, tidak meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan melalui mekanisme pengganda (multiplier.

Ketiga, nilai tambah tangible yang menjadi penerimaan negara, pusat dan daerah (Pajak, PNBP, dll), bernilai puluhan triliun, juga hilang! Mengapa? Karena para investor China dan konglomerat mendapat fasilitas-fasilitas: 1) bebas bayar Bea Masuk (BM); 2) bebas bayar royalti (sebagai pemegang IUI); 3) tax holiday; 4) bebas PPN; 5) bebas pajak ekspor; 6) bebas bayar PPH-21, Iuran Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) karena TKA China menggunakan visa kunjungan 211 (bukan visa kerja 311.

Dalam hal 1) Bea Masuk, para investor smelter membuat Master List dimana Import Duty Tax tersebut adalah Nol. Apabila Import Duty Tax telah dibayar, maka belakangan investor smelter akan melakukan Restitusi Pajak. Untuk 2), investor smelter sebagai pemegang IUI bebas kewajiban bayar royalti. Justru investor tambang, mayoritas pengusaha lokal lah yang wajib bayar royalti. Untuk 3), pemerintah memang telah nyata memberi fasilitas tax holiday 25 tahun kepada para investor sesuai syarat minimal investasi. Untuk butir 4) dan 5), Export Duty Tax dan Value Added Tax/PPN atas proses “Seperempat Hilirisasi” ini adalah Nol.

Khusus untuk butir 6) di atas, kejahatan sistemik yang dilakukan investor China bersama konglomerat dan didukung oknum penguasa adalah hilangnya penerimaan negara sekitar Rp 37,93 juta per orang per tahun. Berkaca pada kasus Smelter VDNI dan OSS yang diperkirakan mempekerjakan sekitar 5000 TKA, maka negara dirugikan sekitar Rp 189 miliar per tahun. Jika jumlah smelter diasumsikan 30 buah, maka hanya dari pajak dan iuran yang wajib dibayar TKA China ini, negara berpotensi kehilangan penenrimaan sekitar Rp 5,68 triliun per tahun.

Berbagai pelanggaran dan manipulasi di atas jelas merugikan NKRI puluhan triliun Rp. Meskipun terjadi penggandaan nilai output, pendapatan dan tenaga kerja, namun manfaat terbesar penggandaan tidak dinikmati NKRI dan rakyat, tetapi justru dinikmati investor China, konglomerat, oligarki kekuasaan. Ini berarti, program hilirisasi telah “dipakai” untuk merampok SDA nikel dan hak rakyat bekerja. Yang terjadi, adalah “hilirisasi omong kosong” demi keuntungan para investor China, konglomerat dan oligarki kekuasaan.

Singkatnya, skema hilirisasi model penjajahan China dan konglomerat seperti ini tidak memberikan peningkatan output hilir, kesempatan kerja dan income (output, employment dan income multipliers) sebagaimana seharusnya. Para investor China, konglomerat dan oligarki mendapat kesempatan mengeruk kekayaan SDA NKRI secara melawan hukum, sarat rekayasa dan konspiratif. Anehnya, kita beri mereka berbagai insentif fiskal/non-fiskal berlebihan, dan kita sebut mereka sedang mendukung ekonomi dan pembangunan nasional.

Kita paham niat baik, ideal dan rencana di balik program hilirisasi. Namun melihat kondisi yang terjadi sekarang, di mana berbagai rekayasa, pelanggaran dan manipulasi terjadi hampir di semua mata rantai industri nikel, maka pelaksanaan program hilirisasi model seperti ini justru berubah menjadi alat merampok SDA negara. Karena itu, pemerintah, DPR dan berbagai lembaga terkait perlu segera memoratorium program hilirisasi omong kosong tersebut. Selain itu, berbagai pelanggaran yang dilakukan para investor, termasuk konglomerat dan oknum pejabat oligarkis perlu segera diproses hukum dan dikenakan sanksi.

Jakarta, 8 Juni 2021

*) Marwan Batubara adalah Direktur Indonesia Resources Studies IRESS/Komite SDA & Lingkungan KAMI

Sumber: kronologi.id

Read More

Gandeng 2 Perusahaan Swasta, Antam Tangkap Peluang Genjot Bisnis Nikel

NIKEL.CO.IDPT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau disebut Antam menyatakan perjanjian pendahuluan dengan Alchemist Metal Industry Pte Ltd dan PT Gunbuster Nickel Industry pada 6 Mei 2021 menjadi peluang bisnis baru.

Hal itu terutama mengembangkan bisnis komoditas nikel mulai dari pengembangan proyek penambangan bijih nikel hingga proyek smelter yang menghasilkan feronikel atau nickel pig iron.

PT Aneka Tambang Tbk akan terus fokus ekspansi pengolahan mineral ke hilir, perluasan basis cadangan dan sumber daya, menjalin kemitraan untuk mengembangkan produksi mineral olahan baru dari cadangan yang ada, meningkatkan daya saing biaya, serta peningkatan kinerja bisnis inti untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.

“Kerja sama dengan mitra strategis ini akan dilakukan baik di bisnis hulu (bisnis penambangan) dan di bisnis hilir (smelter) melalui proyek pengembangan dan pengoperasian smelter terdiri dari tiga lines dengan masing-masing 45 MVA smelter nikel dan kapasitas pembangkit listrik 135 MV,” ujar SPV Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk, Yulan Kustiyan, saat dihubungi Liputan6.com, ditulis Minggu (23/5/2021).

Ia menambahkan, perseroan dan mitra sedang diskusi lebih lanjut untuk rencana kerja sama tersebut. Perseroan berharap kerja sama dapat terealisasi sehingga memperkuat portofolio komoditas yang dimiliki.

Selain itu, PT Aneka Tambang Tbk juga menyatatakan terbuka peluang yang mendukung penguatan bisnis komoditas utama perusahaan dari hulu ke hilir yang diharapkan memperkuat pertumbuhan kinerja positif perusahaan dan kontribusi kepada masyarakat.

Saat ditanya mengenai utang jatuh tempo pada sisa tahun 2021, Yulan menuturkan, obligasi seri B Rp 2,1 triliun yang memiliki tenor 10 tahun akan berakhir pada Desember 2021. Perseroan berencana membayar kewajiban obligasi ANTAM Seri B tersebut.

“Perseroan sedang mengkaji mendalam terhadap opsi-opsi yang tersedia yang memberikan tingkat keekonomian yang kompetitif, sejalan dengan upaya Antam untuk menurunkan tingkat beban keuangan perusahaan,” ujar dia.

Strategi 2021

Sebelumnya, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) membukukan kinerja positif sepanjang kuartal I 2021. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pendapatan dan kenaikan laba bersih selama tiga bulan pertama 2021.

Melihat hal ini, SVP Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk Yulan Kustiyan menyebut, pihaknya telah menyiapkan strategi khusus sepanjang 2021.

“Pada tahun 2021, Antam berfokus dalam pengembangan basis pelanggan logam mulia di pasar dalam negeri. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berinvestasi emas serta pertumbuhan permintaan emas di pasar domestik,” ujar dia kepada Liputan6.com, Sabtu, 8 Mei 2021.

Yulan menambahkan, kinerja penjualan emas Antam pada kuartal I 2021 mencapai 7.411 kg (238.269 troy oz), meningkat 45 persen dari capaian periode yang sama pada 2020. Sementara itu pada kuartal I 2021, PT Aneka Tambang Tbk mencatatkan total volume produksi emas dari tambang Pongkor dan Cibaliung sebesar 289 kg (9.292 troy oz).

“Antam terus melakukan inovasi penjualan produk emas logam mulia dengan mengedepankan mekanisme transaksi penjualan dan buyback emas secara online,” ujarnya.

Tak hanya itu, perseroan juga akan memanfaatkan jaringan Butik Emas logam mulia yang tersebar di 11 kota di Indonesia dan kegiatan pameran di beberapa lokasi.

“Antam selalu menjalankan kegiatan operasi dan penjualan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini tentu untuk mencegah penularan virus Covid-19,” tuturnya.

Sumber: liputan6.com

Read More

Tahun 2030, RI Butuh 750 Ton Lithium Untuk Mobil Listrik

Pemerintah menargetkan mobil listrik di dalam negeri dapat mencapai 2 juta unit pada 2030 dan sepeda motor listrik  sebanyak 13 juta unit pada  2030.

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan baterai litium ion dalam negeri untuk kendaraan listrik mencapai 758.693 ton pada 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), pemerintah menargetkan mobil listrik di dalam negeri dapat mencapai 2 juta unit pada 2030 dan sepeda motor listrik sebanyak 13 juta unit pada  2030.

Untuk setiap mobil listrik diasumsikan kebutuhan kapasitas baterainya mencapai 40 kWh dan setiap sepeda motor listrik sebesar 2 kWh. Dengan target GSEN tersebut, maka kapasitas baterai yang diperlukan diperkirakan mencapai 113, 8 juta kilowatt hour (kWh).

“Jadi dibutuhkan 113 juta kWh kapasitas baterainya, kebutuhan baterai litium ion mencapai 758.693 ton,” ujar Dadan dalam sebuah diskusi secara daring, Kamis (20/5/2021).

Selain kendaraan listrik, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam mewujudkan transisi energi. Pemanfaatan PLTS, khususnya di daerah terpencil, juga membutuhkan baterai dalam pengoperasiannya.

Dadan menyebutkan bahwa kebutuhan baterai litium ion untuk PLTS diperkirakan mencapai 26.255 ton dan kapasitasnya mencapai 3,9 juta kWh pada 2030. Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan  program konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke PLTS 2.019.375 kWh dan program PLTS untuk listrik desa PLN sebesar 1.914.368  kWh.

Dia menambahkan, Kementerian ESDM juga telah memberikan dukungan untuk bahan baku baterai dalam bentuk regulasi.  Regulasi tersebut antara lain, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang di dalamnya mengatur peningkatan nilai tambah untuk mineral logam.Kemudian, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2020 mengenai harga patokan penjualan mineral logam, Permen ESDM No. 11 tahun 2019 mengenai pengendalian ekspor nikel, dan Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 mengenai batasan minimum pengolahan dan pemurnian nikel.

“Ini untuk mendorong percepatan pembangunan pabrik baterai agar lebih kompetitif dan menarik,” kata Dadan.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “RI Butuh 750.000 Litium buat Mobil Listrik Pada 2030“.

Read More

Industri Baterai Kendaraan Listrik Bisa Sumbang PDB hingga Rp 234,5 Triliun per Tahun

NIKEL.CO.ID – Pemerintah melalui Indonesia Battery Corporation (IBC) tengah fokus mengembangkan industri baterai kendaraan listrik nasional, guna meningkatkan nilai tambah produk tambang, khususnya nikel.

Komisaris Utama Mind ID Agus Tjahajana mengatakan, saat ini kontribusi industri hulu nikel terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya mencapai 3,6 miliar dollar AS atau setara Rp 51,5 triliun per tahun.

Sementara dengan adanya ekosistem industri baterai kendaraan listrik, nilai tambah PDB nasional dari pengembangan nikel menjadi katoda saja sudah dapat mencapai dua kali lipat.

Agus menyebutkan, pengembangan nikel menjadi katoda dapat berkontribusi sekitar 5,7 miliar dollar AS atau setara Rp 81,5 triliun per tahun.

“Jadi 3,6 miliar dollar AS tambah 5,7 miliar dollar AS sampai 10 miliar dollar AS,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (20/5/2021).

Bahkan, jika nikel dapat dikembangkan hingga menjadi battery pack, nilai kontribusinya terhadap PDB bisa mencapai  16,4 miliar dollar AS atau setara Rp 234,5 triliun per tahun.

“Tentu ini multipliernya akan lebih besar dengan jumlah pekerja dan sebagainya,” ujar Agus.

Apabila industri baterai kendaraan listrik sudah mulai beroperasi di Indonesia, Agus mengharapkan adanya keterlibatan dari para pelaku tambang swasta sebagai pemasok.

Dengan demikian, nantinya kontribusi terhadap PDB dari penambangan nikel saja diharapkan dapat terus meningkat di dalam ekosistem industri baterai kendaraan listrik.

“Jadi Insya Allah kalau di swasta maupun BUMN jadi, diproduksi upstream paling tidak di hulu saja tercapai 10 miliar dollar AS,” ucap Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Industri Baterai Kendaraan Listrik Bisa Sumbang PDB hingga Rp 234,5 Triliun per Tahun“.

Read More

2030, 20% Nikel Dunia Diserap untuk Baterai Mobil Listrik

NIKEL.CO.ID – Pada 2030 mendatang sebanyak 20% dari total konsumsi nikel global diperkirakan akan digunakan untuk baterai mobil listrik maupun baterai sistem penyimpanan energi (Energy Storage System/ ESS) . Persentasenya bahkan masih akan terus berkembang sampai dengan 2040 mendatang menjadi sebesar 37%.

Adapun pada 2030 konsumsi nikel untuk baterai kendaraan listrik maupun ESS ini diperkirakan mencapai 800 ribu ton dari 2020 masih di bawah 200 ribu ton.

Hal tersebut berdasarkan laporan Wood Mackenzie, lembaga analisis energi global, yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey dalam diskusi ‘Battery Electric Vehicles Outlook’, Kamis (06/05/2021).

Meidy mengatakan, berdasarkan laporan Wood Mackenzie ini, konsumsi nikel di China pada 2020 tercatat mencapai sebesar 106 ribu ton, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan subsidi dan pandemi Covid-19.

“Tapi ini akan menjadi lebih dari dua kali lipat pada 2025,” paparnya mengutip laporan tersebut.

Dia mengatakan, ekspansi terbesar setelah tahun 2025 diperkirakan akan terjadi di China dan sisanya Asia, meski belum diketahui spesifik negaranya.

“Peran Eropa sebagai pembuat bahan aktif prekursor dan katoda akan berkembang dalam beberapa tahun ke depan,” paparnya mengutip laporan tersebut.

Transisi penggunaan kendaraan dari berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke listrik akan meningkatkan permintaan pada bahan baku baterai seperti nikel sulfat.

“Dominasi Asia dan khususnya China di segmen ini akan terus berlanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto memperkirakan dalam waktu dekat akan terjadi tren super siklus komoditas tambang.

Beberapa jenis komoditas tambang diperkirakan bakal menjadi primadona di masa depan, terutama seiring dengan tren dunia berganti menuju energi bersih dari energi fosil.

Khusus di sektor transportasi, masyarakat ke depan diperkirakan bakal beralih dari mobil berbasis bahan bakar fosil ke mobil listrik. Mobil listrik membutuhkan baterai di mana bahan bakunya merupakan produk tambang.

Dia menjelaskan super siklus komoditas tambang ini adalah suatu periode yang cukup panjang dimana permintaan pada satu komoditas atas beberapa komoditas lainnya jauh lebih tinggi dari rata-rata permintaan tahunan secara historis. Dengan demikian, suplai tidak bisa memenuhi semua permintaan.

“Akibatnya, harga komoditas tersebut akan naik signifikan,” ujarnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Rabu (03/03/2021).

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Adopsi Baterai Kendaraan Listrik Beri Manfaat Ekonomi Rp 9.603 Triliun

NIKEL.CO.ID – Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan adopsi baterai kendaraan listrik untuk kendaraan rendah emisi karbon bisa mendatangkan manfaat ekonomi senilai Rp9.603 triliun pada tahun 2030.

“Itu memposisikan Indonesia lepas dari ketergantungan impor kendaraan. Kalau pun tidak lepas, maka setidaknya kita bisa naik kelas menjadi produsen kendaraan bermotor,” katanya dalam diskusi daring Peluang Ekonomi Pasc-Leaders Summit on Climate yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Dia merinci-kan bahwa angka itu berasal dari penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan sebesar Rp3.468 triliun, penghematan biaya produksi senilai Rp545 triliun, dan penghematan energi mencapai Rp5.590 triliun.

“Manfaat ekonomi yang kita rasakan sangat besar kalau serius menerapkan kebijakan ini,” ucap Safrudin.

Dia menambahkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak harus melarang kendaraan bermesin pembakaran dalam (ICE), tetapi hanya menetapkan standar ekonomi bahan bakar yang berlaku universal.

Berbagai teknologi boleh diproduksi dengan catatan emisi karbon tidak lebih dari 118 gram per kilometer pada 2020 dan tidak lebih dari 85 gram per kilometer pada 2025.

Sejak tahun 1970, lanjut Safrudin, Indonesia masih dijanjikan transfer of technology tetapi tidak kunjung terjadi, maka Indonesia sudah selayaknya merebut momentum kendaraan rendah emisi karbon.

Apalagi Indonesia memiliki ketersediaan nikel, kobal, dan logam tanah jarang yang bisa dijadikan raw material untuk membuat baterai kendaraan listrik.

Adopsi kendaraan listrik dapat menurunkan potensi karbondioksida transportasi mencapai 59 persen pada 2030, sehingga nol karbon bersih atau net zero emission berpotensi diterapkan pada 2045 atau selambatnya 2050.

“Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang galau karena cenderung menuruti apa yang diinginkan oleh oligarki,” tukas Safrudin.

Ekonom senior Faisal Basri mengatakan negara-negara yang paling siap dengan produk rendah karbon akan mendominasi perdagangan internasional di masa depan.

Adapun negara-negara yang masih menghasilkan produk tinggi karbon, seperti Indonesia akan mendapatkan pelarangan ekspor yang bisa berdampak buruk terhadap perekonomian.

“Orang lain sudah hijrah total, sehingga nanti produk Indonesia akan di-ban. Nanti kita marah lagi, kita dijajah dunia, kita didikte tidak berdaulat…yang ada ini kedaulatan global,” ujar Faisal.

Sumber: inilahkoran.com

Read More

Indonesia Andalkan Nikel Untuk Kejar Vietnam Gaet Investor

NIKEL.CO.ID – Vietnam menjadi salah satu negara di Asia yang industri dan ekonominya tumbuh pesat. Banyak investor asing mau menanamkan modal dan membangun pabrik di sana.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Vietnam salah satunya bisa melesat karena bergabung dalam perjanjian Trans Trans Pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik.

TPP merupakan sebuah blok perdagangan bebas beranggotakan 12 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Chile, Peru, dan empat negara Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

Sementara Indonesia hingga kini belum bergabung ke dalam TPP. Berdasarkan catatan kumparan, Kementerian Perindustrian pernah menilai Indonesia belum siap bergabung. Banyak yang harus dibahas dan negosiasikan sehingga baru bisa bergabung dalam TPP pada 2022 mendatang.

Apalagi, Indonesia merupakan negara demokratis yang perlu persetujuan DPR untuk bisa bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas.

Sementara Vietnam kebalikannya, bukan negara demokratis yang memerlukan persetujuan parlemen untuk perjanjian seperti itu. Vietnam sangat diuntungkan dengan masuknya para investor ke negara tersebut.

“Tiba-tiba ada banyak investasi terutama untuk elektronik datang ke Vietnam. Saya menghitung, setidaknya USD 8 miliar dalam dua tahun saat itu,” katanya dalam dalam diskusi Inaugural Indonesia Policy Dialogue ‘The Future of Indonesia’s Foreign Trade‘ secara daring, Kamis (22/4/2021).

Kejar Ketertinggalan, Indonesia Andalkan Nikel

Lufti mengatakan, sebenarnya tidak ada alasan bagi Indonesia kalah dari Vietnam, sebab negara ini memiliki banyak sumber daya yang bisa menjadi nilai ekonomi dan tempat bagi banyak investor.

Indonesia memiliki tambang nikel dan kobalt terbesar di dunia. Komoditas ini merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik (EV Battery) yang tengah dikembangkan dari sektor hulu hingga hilirnya. Indonesia akan menjadi produsen EV Battery untuk memenuhi rantai pasokan global (global chain supply).

“Jadi sekarang yang membedakan Vietnam dan Indonesia adalah (investasi) Indonesia yang tumbuh dari hulu. Sementara Vietnam ada tengah-tengahnya,” ujarnya.

Lufti mengatakan, dalam waktu dekat di Indonesia juga akan unggul di bidang manufaktur baja tahan karat dan akan menjualnya ke China. Hal ini juga akan diikuti oleh produk stainless steel untuk otomotif dari produk turunan nikel.

“Jadi kami mengambil studi, agar dapat menarik investasi, kami harus membuka pasar kami. Orang-orang datang dan berinvestasi,” ucap Lufti.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia membangun perusahaan patungan bernama Industri Baterai Indonesia (IBI) untuk mengolah baterai kendaraan listrik dari hulu hingga hilirnya.

IBI terdiri dari PT Antam Tbk (Persero), MIND ID yang merupakan induk Holding BUMN Tambang, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan dua perusahaan asing yaitu CATL dan LG Chem. Keduanya berasal dari China dan Korea Selatan.

Sumber: KUMPARAN

Read More

Optimisme Antam & Vale di Tengah Pelemahan Harga Nikel

NIKEL.CO.ID – Harga komoditas nikel dibayangi sejumlah sentimen negatif yang terus memacu koreksi yang signifikan.  Harga nikel, terekam mengalami koreksi tajam yang dimulai pada akhir bulan Maret. Sejumlah pengamat memperkirakan, kondisi tersebut dipicu oleh sentimen dari China.

Seperti diketahui, Perdana Menteri China Li Keqiang sempat menekankan pentingnya perbaikan regulasi di pasar bahan mentah, termasuk nikel.

Adapun, saat ini, harga nikel telah berada di level terendahnya lebih dari dua pekan menyusul sikap investor yang mempertimbangkan potensi penambahan pasokan dari Filipina.

Filipina merupakan salah satu negara eksportir bijih nikel utama untuk China. Hal ini terjadi di tengah terbatasnya pasokan akibat terhentinya kegiatan pada sejumlah tambang nikel karena pembatasan terkait dampak lingkungan.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (20/4/2021) harga nikel di bursa Shanghai, China sempat terkoreksi hingga 2,2 persen ke US$16.010 per metrik ton.

Capaian tersebut merupakan posisi terendah nikel sejak 1 April lalu. Sementara itu, harga nikel pada London Metal Exchange (LME) terpantau turun tipis 0,01 persen ke level US$16.363 per metrik ton. Secara year to date (ytd), harga komoditas ini telah terkoreksi sebesar 1,50 persen.

Sebagai buntutnya, emiten-emiten Tanah Air yang berkaitan dengan bisnis nikel tidak menutup kemungkinan terdampak. Sebut sajai PT Vale Indonesia Tbk. (INCO), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Harum Energy Tbk. (HRUM), dan PT Trinitan Metals and Minings Tbk. (PURE).

Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan level harga nikel pada US$16.000 masih di atas proyeksi perseroan tahun lalu.

“Jadi semua aktivitas dan kegiatan operasional kami sudah mengantipasi harga nikel yang lebih rendah dari harga aktual saat ini,” kata Bernardus kepada Bisnis, Selasa (20/4/2021).

Justru, menurutnya yang lebih berpengaruh adalah naiknya harga komoditas utama seperti minyak dan batu bara. Dia mengatakan, kenaikan tersebut dapat memberikan beban tambahan ke biaya operasional perseroan.

“Jadi kami harus memastikan konsumsi komoditas energi per unit efektif dari waktu ke waktu,” katanya.

Selain itu, lanjut Bernardus, INCO juga mengupayakan peningkatan produktivitas & efisiensi, serta perbaikan berkelanjutan, agar kualitas tetap terjaga.

Dalam keterangan resminya, emiten pertambangan tersebut telah mengumumkan penurunan produksi nikel dalam matte pada kuartal I/2021 sejumlah 15.198 ton.

CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia Nico Kanter menyampaikan perseroan memproduksi nikel dalam matte sejumlah 15.198 ton pada kuartal I/2021. INCO mampu memertahankan kinerja operasionalnya.

“Pada kuartal I/2021, Vale Indonesia berhasil memertahankan keandalan operasionalnya, setelah upaya menangani pandemi Covid-19 yang semakin terarah,” paparnya.

Produksi nikel dalam matte pada 3 bulan pertama 2021 itu turun 8 persen dan 14 persen dibandingkan kuartal IV/2020 dan kuartal I/2020. Pada kuartal IV/2020, INCO memproduksi 16.445 ton, sedangkan kuartal I/2020 sejumlah 17,614 ton.

Nico menjelaskan penurunan produksi pada awal 2021 disebabkan karena adanya aktivitas pemeliharaan. Target produksi INCO pada 2021 sejumlah 64.000 ton, di mana perseroan merencanakan membangun kembali salah satu tanur listrik.

Optimisme Antam

Sementara itu, SVP Corporate Secretary PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Kunto Hendrapawoko mengatakan saat ini bisnis nikel perusahaan masih on track. Perusahaan memiliki komitmen menjaga biaya produksi tetap rendah sehingga daya saing usaha produk tetap terjaga positif ditengah volatilitas harga komoditas internasional.

Dia optimistis kinerja komoditas bisnis nikel Antam akan tetap optimal pada tahun ini. Hal itu diperoleh melalui strategi yang selektif dan cermat dengan mengedepankan skala prioritas dalam penyusunan rencana belanja modal.

“Guna memacu kinerja komoditas nikel, Antam akan senantiasa melakukan evaluasi dan juga melihat perkembangan bisnis, dalam hal ini bisnis nikel global,” tambahnya.

Seperti diketahui, ANTM memiliki kontribusi pendapatan dari penjualan bijih nikel pada 2020 tercatat sebesar Rp1,87 triliun atau 7 persen dari total penjualan bersih perusahaan. Penerimaan pasar domestik atas produk nikel Antam tercatat positif pada 2020.

Adapun, nilai penjualan produk segmen nikel Antam di pasar dalam negeri tahun lalu mencapai Rp1,87 triliun, tumbuh 93 persen dibandingkan penjualan domestik segmen nikel tahun 2019 sebesar Rp968,16 miliar.

Performa positif kinerja segmen nikel Antam pada 2020 tecermin dari perolehan laba usaha segmen sebesar Rp2,22 triliun dan laba tahun berjalan segmen nikel sebesar Rp1,92 triliun.

Head Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetyo mengatakan, harga nikel masih memiliki ruang untuk bergerak naik sepanjang tahun ini.

Untuk dalam negeri, pemerintah terus berupaya dalam pengembangan dan mendukung penerapan teknologi mobil bertenaga listrik. Salah satunya dalam pembentukan holding perusahaan pabrik listrik milik BUMN.

“Juga kualitas nikel Indonesia dirasa jauh lebih baik dan terintergrasi. Walaupun ada juga kekhatiran jika harga nikel bakal terkoreksi lagi akibat kemungkinan bertambahnya pasokan nikel dari Filipina. Namun produsen nikel Indonsia jauh hari telah bersiap untuk menyonsong era mobil listrik,” jelasnya.

Dia mengatakan untuk emiten penghasilan nikel Indonesia seperti INCO dan ANTM, perlemahan harga nikel memang mungkin bakal menggerus kinerja pada laporan kuartal mendatang.

Frankie menilai, dengan terintegrasinya rantai industri nikel dan juga dorongan pemerintah untuk melakukan penambahan nilai tambah pada nikel mentah, maka pendapatan emiten nikel nantinya dapat terjaga. Kondisi itu menurutnya akan tetap terjadi walaupun harga komoditas nikel sedang turun.

Dari sisi saham, harga saham INCO dan ANTM masih cukup menarik meskipun saat ini keduanya telah mengalami koreksi akibat penurunan harga nikel global. Selain itu, sentimen nikel juga sudah mulai meredup setelah memuncak akibat wacana Tesla yang dulu sempat digadang-gadang akan masuk Indonesia.

Namun, menurutnya keseriusan pemerintah dalam mendukung dan mengembangkan baterai untuk mobil listrik, bakal menopang harga saham emiten-emiten tersebut untuk ke dapannya. Apalagi China saat ini telah mulai memproduksi mobil listriknya sendiri. Kondisi itu diperkirakannya membuat kebutuhan nikel bakal naik ke depannya. 

“Harga saham INCO secara teknikal memiliki support di level Rp4.000 dengan target harga di kisaran Rp6.000. Sedangkan untuk ANTM memiliki support kuat di level Rp2.100 dengan target Rp2.500-Rp3.000,” jelasnya.

Analis Samuel Sekuritas Dessy Lapagu menambahkan pelemahan harga komoditas nikel diperkirakan merupakan efek dari kenaikan suplai nikel di China yang menekan harga.

“Meski demikian, secara jangka panjang kami menilai komoditas nikel masih cukup prospektif seiring demand yang masih kuat serta penggunaannya untuk berbagai industri seperti baja dan mobil listrik,” jelasnya.

Untuk itu, Dessy masih merekomendasikan buy saham ANTM menjadi top picks di sektor pertambangan dengan target harga Rp3.230.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Optimisme Antam (ANTM) & Vale (INCO) di Tengah Pelemahan Harga“.

Read More