Soal TKA Cina Masuk RI, Faisal Basri: Bukan Hanya Tenaga Ahli, Japi Juga Buruh

NIKEL CO.ID – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ribuan tenaga kerja asing atau TKA China masuk ke Indonesia untuk proyek nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Jumlah tenaga asing itu lebih besar ketimbang yang dilaporkan oleh pemerintah sebesar 3.500 orang.

Faisal Basri menyebut, para tenaga asing dari China bukan hanya berlatar belakang sebagai tenaga ahli. Mereka juga termasuk buruh untuk pekerjaan lapangan.

“Orang datang bukan hanya tenaga ahli, tapi juga  sopir, tukang kebun, satpam,” kata Faisal dalam tayangan YouTube milik pengamat politik, Refly Harun, yang diunggah pada Selasa, 27 Juli 201.

Bahkan menurut Faisal, berdasarkan data yang ia kantongi, jumlah pekerja China masuk ke Indonesia sekitar seribu orang per bulan.  Sebagian pekerja, tutur dia, tidak menggunakan visa pekerja, tapi visa kunjungan.

Dengan demikian, pemberi kerja tidak membayarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA) sebesar US$ 100 dolar sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau penerimaan daerah.

Menurut Faisal, data masuknya pekerja China yang ia dapat dari sumber tepercaya sudah ia sampaikan kepada staf khusus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Data itu dihimpun hingga Mei 2021.

“Datanya ada semua. Sumber saya banyak dari data sendiri,  ada yang dari China,” kata Faisal.

Faisal melanjutkan, para pekerja dari Cina datang sebelum adanya larangan dari pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengatur TKA, termasuk untuk proyek strategis nasional, dilarang memasuki wilayah Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4.

Pada Mei lalu, Luhut mengatakan pemerintah akan berupaya mengurangi TKA asal China di Indonesia. Luhut mengklaim jumlah tenaga kerja China di kawasan industri Morowali saat ini jauh lebih sedikit ketimbang tenaga kerja Indonesia. Dari total 50 ribu pekerja, 3.500 di antaranya berkewarganegaraan China. Sedangkan sisanya adalah pekerja lokal.

Menurut Luhut, tenaga kerja China masih dibutuhkan lantaran negara tersebut menanamkan modal di berbagai kawasan industri di Indonesia. Dengan begitu, tenaga kerja asing akan bertugas melakukan transfer teknologi dan mengawasi jalannya investasi.

“Kalau teman-teman tanya kenapa yang kita pakai itu tenaga Tiongkok (China), saya bukan orang bodoh memberikan itu (tenaga kerja) banyak kepada mereka. Saya pasti atur bagaimana supaya mereka dikurangi sebanyak mungkin,” ujar Luhut.

Sumber: tempo.co

Read More

Kelanjutan Investasi Smelter Tsingshan Belum Pasti

NIKEL.CO.ID – Nasib rencana investasi smelter perusahaan asal China, Tsingshan kini belum menemui kepastian pasca tak jadi menggandeng PT Freeport Indonesia (PTFI).

Freeport Indonesia memastikan tidak akan melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan usai tak mencapai kata sepakat.

Menanggapi kondisi ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun belum bisa memastikan kelanjutan investasi smelter Tsingshan yang sedianya bakal dibangun di Weda Bay, Halmahera tengah.

“Belum ada informasi ke (Ditjen) Minerba,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Ridwan Djamaluddin, Jumat (23/7/2021).

Seperti diketahui, PTFI memastikan bakal melanjutkan proyek smelter di Manyar, Gresik. PTFI  telah meneken kontrak kerja sama untuk kegiatan engineering, procurement, dan construction (EPC) proyek smelter Manyar dengan PT Chiyoda International Indonesia pada Kamis (15/7/2021) lalu. Nilai investasi diperkirakan mencapai US$ 2,7 miliar.

Dalam catatan Kontan, Freeport tertarik untuk kerjasama dengan Tsingshan lantaran perusahaan asal China itu akan membiayai sebagian investasi (capex) yang diperlukan untuk membangun smelter.

Tsingshan pun disebut memiliki teknologi yang bisa menekan capex sehingga lebih efisien. Hal ini dapat mengatasi keluhan Freeport yang selama ini digembar-gemborkan proyek smelter yang merugikan secara keekonomian.

Dari sisi pembiayaan, Tsingshan disebut siap untuk menanggung 92,5% biaya proyek, sedangkan 7,5% sisanya akan ditanggung oleh Freeport.  Adapun, kapasitas yang akan dibangun sebanyak 2,4 juta ton dengan biaya sekitar US$ 2,5 miliar.

Sumber: KONTAN

Read More

Mengintip Peluang Bisnis Nikel di 2022

NIKEL.CO.ID – Peluang bisnis nikel ke depan di 2022 dinilai cukup menjanjikan, disebabkan oleh tingginya permintaan bijih nikel di pasar domestik.

Di mana hal ini juga didukung oleh pemerintah yang akan mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik melalui holding BUMN baterai Indonesia, hasil kerja sama dengan produsen mobil listrik yaitu LG Chem dan CATL.

Karena itu, Direktur Utama PT PAM Mineral Tbk (NICL) Ruddy Tjanaka memperkirakan pada 2022, permintaan nikel akan melebihi pasokan atau supply yang ada.

“Potensi besar untuk bertumbuh. Mengingat, saat ini baru sebagian kecil dari area yang sudah dieksploitasi,” ujarnya, Kamis (15/7/2021).

Seperti diketahui, pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG serta CATL untuk mobil listrik akan mulai melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking akhir Juli 2021.

Selanjutnya, pabrik baterai tersebut diharapkan akan mulai beroperasi pada 2023, di mana nikel dengan kadar rendah banyak dibutuhkan untuk kebutuhan campuran dengan jenis logam cobalt sebagai bahan baku untuk baterai.

Lebih lanjut, Ruddy menjelaskan, jumlah pasokan nikel terbatas saat ini dengan permintaan bijih nikel semakin meningkat, terutama dari industri kendaraan listrik.

Sementara, market share untuk kendaran listrik diproyeksikan meningkat dari 2,5 persen pada 2019 menjadi 10 persen pada 2025.

Kemudian, market share untuk industry kendaraan listrik diprediksikan akan kembali meningkat menjadi 28 persen di 2030 dan 58 persen di 2040.

Dia menambahkan, pada 2019, total konsumsi nikel untuk bahan baku baterai baru mencapai 7 persen dari total keseluruhan global.

Dari data itu, perusahaan melihat satu peluang menjanjikan pada pertambangan nikel berkadar rendah, sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan baterai untuk bahan bakar kendaraan listrik.

Di sisi lain, permintaan bijih nikel berkadar tinggi juga terus mengalami peningkatan, terutama karena adanya industri pengolahan atau smelter yang ada.

“Adanya industri baterai nasional seiring tumbuhnya smelter dengan teknologi hydrometalurgi akan meningkatkan kinerja dengan diserapnya nikel kadar rendah perusahaan. Ini yang kita harapkan bersama,” pungkas Ruddy.

Sumber: Warta Kota

Read More

Ini Alasan Freeport Batal Kerja Sama dengan Tsingshan

Pasokan listrik dan penanganan limbah juga menjadi pertimbangan Freeport dalam memutuskan untuk membangun smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik.

NIKEL.CO.ID – PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, dan batal melakukan kerja sama dengan investor asal China, Tsingshan Steel.

Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan bahwa rencana kerja sama dengan Tsingshan untuk membangun smelter di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, tidak berlanjut karena tidak tercapai kesepakatan.

“Ada term dengan Tsingshan yang tidak ketemu deal-nya. Lebih baik bangun sendiri di Gresik,” kata Riza kepada Bisnis, Kamis (15/7/2021).

Selain itu, kata Riza, pasokan listrik dan penanganan limbah juga menjadi pertimbangan Freeport dalam memutuskan untuk membangun smelter di kawasan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik.

“Lebih baik bangun di JIIPE, karena kami sudah punya lokasi. Smelter pertama kami kan di Gresik juga. Fasilitasnya lebih baik, dari listriknya dan untuk penanganan waste-nya juga lebih baik,” ujarnya.

Sebelumnya, pembangunan smelter Freeport yang ditargetkan harus selesai pada 2023, sempat terhambat akibat pandemi Covid-19. Karena alasan ini, Freeport pun mengajukan penundaan pembangunan selama 12 bulan kepada Kementerian ESDM pada April 2020.

Di tengah usulan penundaan tersebut, sempat muncul opsi alternatif bahwa pembangunan smelter akan dilakukan di Weda Bay melalui kerja sama dengan Tsingshan. Dalam opsi kerja sama ini, sebagian besar biaya investasi pembangunan smelter rencananya akan ditanggung oleh Tsingshan.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, pembiayaan pembangunan smelter di Gresik sepenuhnya akan dilakukan oleh Freeport melalui pinjaman. Nilai investasi pembangunan smelter di Gresik diperkirakan mencapai US$3 miliar.

Sumber: bisnis.com

Read More

Pembatasan Smelter dan Tanda Tanya Nasib Cadangan Nikel RI

Kementerian ESDM tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir. Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu.

  • Pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter nikel guna memastikan ketersediaan pasokan bahan bakunya.
  • Cadangan nikel saat ini belum cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian.
  • Ketersediaan nikel yang melimpah di Indonesia tak lantas membuat proyek baterai berjalan lancar.

NIKEL.CO.ID – Wacana pembatasan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter untuk nikel setelah 2024 membuka kembali isu lama. Cadangan nikel Indonesia menjadi tanda tanya.

Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menunjukkan, kebutuhan bahan baku bijih tambang itu mencapai 255 juta ton per tahun. Dengan cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 miliar ton, maka industri hilir nikel hanya dapat bertahan maksimal 18 tahun.

Asumsinya, terdapat 98 perusahaan smelter terbangun dan kadar bijih nikelnya tinggi, di atas 1,6%, hanya terdapat 1,7 miliar ton. Kalau industri pirometalurgi hanya memakai bijih nikel kadar tinggi, maka pabriknya hanya bertahan tujuh tahun.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 25 smelter nikel sudah berproduksi, 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi, dan 32 perusahaan masih mengajukan perizinan. Lalu, pirometalurgi adalah proses ekstrasi atau pemisahan logam dari bijinya pada suhu tinggi.

“Maka, kami mendukung pemerintah melakukan pembatasan smelter kelas dua,” tulis APNI dalam keterangannya pada Senin (28/6/2021).

Pemerintah mengatakan akan membatasi pembangunan smelter nikel, khususnya yang kelas dua. Pabrik ini biasanya memproduksi feronikel (FeNi) dan nickel pig iron (NPI).

Direktur Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sugeng Mujiyanto mengatakan tengah menyusun perhitungan sumber daya dalam industri nikel dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pasokan dan cadangan yang ada di sisi hulu. “Agar berkelanjutan. Pengolahan di dalam negeri dimaksimalkan agar impor seminimal mungkin,” kata Sugeng kepada Katadata.co.id, Selasa (29/6/2021).

Kementerian menargetkan akan ada 53 fasilitas smelter beroperasi pada 2024. Sebanyak 30 smelter akan mengolah nikel. Sampai dengan tahun lalu sudah ada 13 smelter nikel yang berproduksi, seperti terlihat pada Databoks berikut ini.

Berapa Cadangan Nikel RI?

Direktur Kajian Strategi Sumber Daya Alam (Cirrus) Budi Santoso berpendapat, pemerintah memang seharusnya membatasi pembangunan smelter nikel. Kalau tak dibatasi, dampaknya akan menghancurkan industri tersebut.

Apalagi cadangan nikel pun belum tentu cukup untuk memasok ke pabrik pemurnian. “Berapa sebeanarnya cadangan yang ada, terkonfirmasi, dan terklaim,” katanya kepada Katadata.co.id kemarin.

Cadangan nikel yang terkonfirmasi artinya jumlah yang telah dihitung dan diestimasi, sesuai dengan Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI) dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat, sumber daya nikel saat ini mencapai 11,55 miliar ton, cadangan terbukti 1,08 miliar ton, dan cadangan terkira 3,5 miliar ton.

Namun, pada Maret lalu, data tersebut sempat menjadi polemik karena angkanya disebut tidak sebesar pemaparan pemerintah. Kepala Bidang Mineral Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi Badan Geologi, KementerianESDM Moehamad Awaludin mengatakan, data tersebut setiap tahun selalu dipublikasikan.

Badan Geologi menyusunnya bersumber dari laporan kegiatan perusahaan. “Kami ada verifikasi data. Kalau angkanya tidak masuk akal, kami tidak ambil,” ucap Awaludin ketika itu.

Terdapat 301 hingga 302 pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan kontrak karya (KK) nikel. Dari angka itu, hanya 199 perusahaan yang melaporkan datanya.

Dari jumlah itu, tidak semua memakai competent person. Padahal, perannya cukup strategis dalam memvalidasi neraca cadangan pada suatu wilayah izin usaha pertambangan. “Baru 60% yang menggunakan competent person,” kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasli mengatakan, nikel Indonesia berjenis laterit yang sebagian besar terdapat di Pulau Sulawesi dan Maluku Utara.

Nikel laterit terdapat dua jenis, yakni kadar rendah yang disebut limonit, dan kadar tinggi yang disebut saprolit. Merujuk data di Kementerian ESDM, nikel saprolit yang didefinisikan sebagai bijih nikel berkadar di atas 1.7% Ni, jumlah cadangan terbuktinya sebesar 772 juta ton.

Bijih nikel tipe saprolit ini umumnya diolah dengan teknologi pirometalurgi atau peleburan. Sebagian besar produk akhirnya berupa Ferronickel (Feni) dan Nickel Pig Iron (NPI) yang merupakan nikel kelas dua. Saat ini telah beroperasi lebih dari 21 pabrik pengolahan nikel dengan teknologi ini.

Pabrik pengolahan tersebut membutuhkan input bijih nikel saprolit 95,5 juta ton per tahun. Artinya, jika jumlah cadangan nikel saprolit tidak bertambah, maka pabrik pengolahan tersebut akan berhenti beroperasi dalam delapan tahun karena kehabisan bahan baku.

Untuk nikel tipe limonit dengan kadar rendah di bawah 1,7% Ni, potensinya belum digarap dan dimanfaatkan secara optimal. Nikel tipe ini umumnya diolah dengan teknologi hidrometalurgi, salah satunya high pressure acid leaching (HPAL).

Hasil pengolahan nikel limonit, dapat menghasilkan produk turunan berupa nikel sulfat dan kobalt sulfat, yang merupakan nikel kelas satu. Teknologi smelter saat ini juga sudah berkembang, sehingga dapat mengolah bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah.

Jumlah cadangan nikel saprolit yang tersisa untuk delapan hingga sepuluh tahun ke depan seharusnya memacu pemerintah untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan baru.

Pengolahan bijih limonit yang menghasilkan nikel kelas satu juga sangat dibutuhkan. Terutama untuk pengembangan industri hilir berskala vital dan strategis, salah satunya industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Dari sisi suplai, Wakil Ketua Umum Asosisiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3EI) Jonathan Handojo mengatakan, pasokan nikel saat ini tidak mengalami peningkatan. “Bagaimana (pasokan nikel) dapat meningkat kalau penambang menjualnya penuh liku-liku,” kata Jonathan.

Padahal, pemerintah gencar menggenjot pembangunan smelter nikel. Ekspor nikel pun sudah dihentikan sejak 2020 agar pasokan ke pabrik pemurnian lancar.

Masalah lainnya adalah kadar nikel yang smelter terima tidak sesuai standar, yaitu 1,8%. “Kualitas yang kami terima sering kali tidak bagus,” ucapnya.

Nasib Proyek Baterai RI

Pembatasan smelter dan isu cadangan nikel kemudian membuka pertanyaan lainnya tentang nasib proyek baterai RI. Pemerintah sebelumnya mendorong proyek tersebut karena potensi nikel dalam negeri yang besar.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Indonesia memiliki 25% cadangan nikel dunia. Negara ini juga memproduksi mangan dan kobalt. Peluang itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik.

Pemerintah telah membentuk konsorsium perusahaan pelat merah bernama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Pabrik sel baterai atau battery cell untuk kendaraan listrik tersebut akan mulai dibangun pada akhir Juli ini. Bahlil menyebut, target operasinya pada 2023.

Perusahaan asal Korea Selatan, yaitu LG, telah bergabung dalam proyek ini. “Untuk tahap pertama, produksinya 10 Gigawatt,” kata Bahlil pada Kamis lalu.

Investasi untuk proyek baterai terintegrasi tersebut akan mencapai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. “Nantinya akan dibangun dari hulu ke hilir. Dari pertambangan, smelter, prekursor, katoda, sel baterai, sampai daur ulangnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufiek Bawazier mengatakan, kebutuhan baterai lithium-ion akan terus meningkat seiring transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

Di Indonesia sudah terdapat sembilan perusahaan yang mendukung industri baterai. Ada lima sebagai penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. Keempat perusahaan lainnya adalah produsen baterai.

“Dengan begitu, negara ini mampu mendukung rantai pasokan baterai mulai dari bahan baku, kilang, manufaktur sel baterai dan perakitan baterai, hingga daur ulang,” kata Taufiek pada 24 Juni lalu.

Namun, masa depan kendaraan listrik juga bergantung pada inovasi baterai yang saat ini cenderung tidak menggunakan bahan baku nikel, kobalt, dan mangan seperti lithium sulfur dan lithium ferro phosphor. Harga baterai pun menjadi lebih murah, termasuk juga inovasi baterai solid berbasis hidrogen.

Karena itu, ketersediaan nikel, mangan, dan kobalt melimpah tidak menjamin produksinya akan berhasil. “Pertimbangan biaya dan kemampuan storage dari material baru juga harus diantisipasi,” ucapnya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

APNI: Pemerintah Harus Batasi Smelter Kelas Dua

NIKEL.CO.ID – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)  mendukung pemerintah untuk melakukan pembatasan smelter kelas 2 (NPI/FeNi),tetapi tetap mengundang investor untuk berinvestasi ke end produk nikel seperti stainless steel, baterai dan electric vehicle.

APNI merekomendasikan pemerintah untuk membatasi eksport produk kelas 2 (NPI/FeNi) minimal 30-50% untuk local, sehingga pabrik dalam negeri seperti Krakatau Steel untuk bisa memproduksi olahan nikel yaitu STAINLESS STEEL atau olahan logam lainnya sehingga pabrik Indonesia bisa bersaing untuk industri logam dunia.

“Dalam mendukung industry HILIR nikel, diperlukan ekosistem yang terarah dari HULU ke HILIR, terutama dalam rantai pasok bahan baku dan tata Kelola niaga transaksi bijih nikel yang sesuai dengan aturan/regulasi yang sudah diatur dalam Permen ESDM No 11/2020, Saat ini masih banyak transaksi bijih nikel yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,”demikian isi siaran pers APNI yang diterima ruangenergi.com,Senin (28/06/2021) di Jakarta.

Pada tanggal 13 agustus 2020 di keluarkan Kepmenko 108/2020, Tentang Tim Satgas HPM, capaian kerja TIM SATGAS HPM:

1. 89% (65) perusahaan telah mematuhi HPM

2. Telah dikeluarkannya Surat Peringatan: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.102/Deputi 6/Marves/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hal Peringatan Tertulis

3. Telah dikeluarkannya Maklumat Penegakan Hukum HPM: Surat Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel No.116/Deputi 6/Marves/IX/2020 tanggal 28 September 2020 hal Maklumat Penegakan Hukum Atas Permen ESDM No.11/2020

4. Pengusulan sanksi pembekuan tax holiday dalam revisi PMK No.130/2020

Masukan dan Harapan APNI:

APNI mengusulkan untuk mendukung industri hilir nikel untuk mendorong industry stainless steel dan batterai dalan negeri:

1. Semakin bertambahnya perusahaan smelter HPAL yang beroperasi, maka untuk menjaga ketersediaan cadangan dan optimalisasi bijih nikel kadar rendah, diperlukan pembatasan kadar bijih nikel yang diizinkan untuk diperjual-belikan;

2. Dilakukan kegiatan EKSPLORASI DETAIL untuk seluruh wilayah pertambangan, sehingga di dapatkan data SUMBER DAYA & CADANGAN Nikel dan mineral pendukung lainnya yang akurat untuk menunjang kebutuhan bahan baku smelter dan HPAL yang semakin banyak berdiri di Indonesia;

3. Harga Bijih Nikel yang diterapkan sesuai dengan HPM yang tertuang dalam Permen 11/2020, melalui KePmen yang diterbitkan setiap bulan oleh Menteri ESDM dan Dioptimalkan kerja-kerja Satgas HPM dalam pengawasan transaksi bijih nikel di lapangan;

4. Untuk menghindari monopoli, disarankan kepada smelter untuk menggunakan surveyor independent terdaftar SECARA MERATA kepada seluruh surveyor terdaftar, agar hasil analisa lebih cepat dapat diperoleh.;

5. Kebutuhan akan bijih nikel untuk HPAL dengan syarat spesifikasi yang ditentukan oleh pabrik, di khawatirkan tidak akan terakomodir maksimal oleh penambang, dikarenakan syarat MGO. Kondisi yang sama saat ini untuk kebutuhan PIROMETALURGI kebutuhan akan saprolite bijih nikel kadar yang tinggi yaitu diatas 1.8% dengan syarat SiO/MgO maksimum 2,5;

6. Optimalisasi pabrik hilir nikel dengan pembatasan investasi baru, dan mendukung Investasi yang sudah berjalan di Indonesia;

7.  Mengangkat Indonesia dalam kancah industry logam dunia, dengan memacu pabrik dalam negeri untuk industry end produk.

Berdasarkan data APNI industry hilir khusus nikel yang akan dibangun baik smelter pirometalurgy dan hydrometallurgy sebanyak 98 perusahaan, terdiri dari 25 pabrik yang sudah produksi, 41 perusahaan yang sedang melakukan konstruksi dan 32 perusahaan yang sedang berproses perijinan.

Dari data industri hilir nikel ini kebutuhan bahan baku bijih nikel akan terkonsumsi sebesar 255 juta ton per tahun, jika data cadangan terukur bijih nikel hanya 4,6 milyar ton, maka industry hilir nikel hanya bisa bertahan maksimal 18 tahun, itupun dengan kondisi bijih nikel kadar tinggi (diatas 1.6%) hanya 1.7 milyar ton, jika industry pirometalurgy hanya menggunakan bijih nikel kadar tinggi maka umur pabrik ini hanya bertahan 7 tahun.

Sumber: ruangenergi.com

Read More

Ternyata Ini Alasan RI Tak Asal-Asalan Bangun Smelter

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pembatasan pembangunan smelter atau pabrik pemurnian nikel kelas 2 yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI). Salah satu alasannya adalah nilai tambah yang lebih baik di Indonesia.

Praktisi Tambang & Nikel Ikatan Metalurgi ITB Arif S Tiammar mengaku setuju dengan usulan dari pemerintah ini, jika produksi hanya NPI dan FeNi saja.

“Saya pada posisi setuju dengan pemerintah batasi pembangunan jika hanya produksi FeNi, NPI,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/06/2021).

Namun jika produksinya sampai dengan stainless steel atau nikel sulfat jangan dibatasi. Alasannya karena nilai tambah yang dihasilkan akan semakin tinggi di hilir.

Ia menjabarkan pandangannya mengenai konsep nilai tambah. Menurutnya konsep nilai tambah yang selama ini ada di masyarakat rasio antara harga produk dan bahan baku.

“Itu tidak benar, yang benar harga produk dibagi total biaya produksi,” ucapnya.

Dia menyebut dari segi return on investment (ROI) menambang dan menjual produknya itu akan lebih cepat dan lebih tinggi ROI nya. Namun tidak ada kebanggaan tidak ada nilai tambah.

“Pembangunan dari NPI jadi baterai material plant lebih cocok internal rate of return (IRR) di mana ada biaya investasi, produksi. Yang penting tentukan ROI adalah biaya investasi, harga produk, dan biaya produksi,” tuturnya.

Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.

Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta.

Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.

Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$) bila menjual nikel sulfat.

Sehingga, pemerintah berencana membatasi pembangunan smelter dan ekspor feronikel dan NPI. Di sisi lain, akan mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel.

Kementerian ESDM menargetkan sampai dengan tahun 2024 mendatang akan ada 53 fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) beroperasi, di mana 30 di antaranya merupakan smelter nikel.

Namun, pemerintah kini berencana untuk membatasi pembangunan smelter nikel baru. Kementerian ESDM tengah mewacanakan pembatasan pembangunan smelter nikel kelas dua yakni untuk feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Hingga 2020, terdapat 19 smelter telah beroperasi di mana 13 di antaranya merupakan smelter nikel.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Kementerian ESDM Akan Batasi Pembangunan Smelter Nikel Kelas Dua

NIKEL.CO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan agar pembangunan smelter nikel kelas dua berupa smelter feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi. Salah satu alasannya adalah permasalahan nilai tambah.

Estimasi harga ekspor untuk FeNi diperkirakan akan berada di kisaran US$ 15.500 per ton pada 2025 mendatang, lalu nikel matte kisaran US$ 14.000 per ton, cukup jauh jika dibandingkan dengan nikel sulfat yang harganya diperkirakan bisa mencapai US$ 20.500 per ton.

Dengan asumsi penjualan feronikel pada 2025 mencapai 100 ribu ton dan estimasi harga di atas, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 1,55 miliar dan penerimaan negara sekitar US$ 135,63 juta. Sementara untuk nikel sulfat, dengan perkiraan penjualan sebanyak 100 ribu ton, maka penjualan diperkirakan mencapai US$ 2,05 miliar dan penerimaan negara sebesar US$ 153,75 juta.

Dengan demikian, ada perkiraan tambahan penerimaan negara sebesar US$ 18,12 juta atau sekitar Rp 263 miliar (asumsi kurs Rp 14.500 per US$).

Berdasarkan perkiraan tersebut, maka hilirisasi nikel akan didorong ke pembangunan smelter nikel sulfat yang lebih memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Untuk diketahui, nikel sulfat bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Indonesia pun berencana membangun dan mengembangkan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Selain masalah nilai tambah, pembatasan smelter nikel kelas dua untuk FeNi dan NPI juga karena untuk menjaga ketahanan cadangan bijih saprolit yang rendah.

Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan cadangan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Adapun cadangan bijih nikel mencapai 3,65 miliar ton untuk kadar 1%-2,5%, di mana cadangan bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% sebanyak 1,89 miliar ton dan bijih nikel dengan kadar di atas 1,7% sebesar 1,76 miliar ton.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto angkat bicara mengenai usulan pembatasan smelter feronikel dan NPI ini. Dia pun mengaku sepakat dengan usulan ini agar Indonesia semakin bergerak ke industri yang semakin hilir, terlebih bila pembangunan smelter nikel sulfat hingga baterai terus didorong.

“Saya setuju program ini, kita benar-benar bergerak semakin ke hilir,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).

Demi terus mendorong hilirisasi nikel ini, menurutnya peran aktif dari Kementerian Perindustrian harus terus didorong.

“Untuk itu, peran aktif kementerian perindustrian harus didorong. Kita bersyukur karena hari ini diputuskan dalam paripurna DPR, bahwa Kementerian Perindustrian menjadi mitra komisi VII,” ujarnya.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Proyek Smelter Nikel RI Bakal Dibatasi

NIKEL.CO.ID – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan mengusulkan agar pembangunan proyek pengolahan dan pemurnian (smelter) feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI) dibatasi ke depannya.

Apa alasan pemerintah membatasi pembangunan smelter nikel tersebut?

Berdasarkan informasi yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021), usulan pembatasan pembangunan pabrik nikel kelas dua berupa feronikel dan NPI dipicu oleh masih rendahnya nilai tambah dari produk feronikel dan NPI.

Terlebih, bila produk feronikel dan NPI ini tidak diolah lebih lanjut menjadi stainless steel yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Oleh karena itu, pembatasan ini juga untuk mengantisipasi pengusaha hanya mengekspor FeNi atau NPI tanpa mengolahnya lebih lanjut menjadi stainless steel.

Selain itu, ini juga untuk mendorong pembangunan smelter nikel sulfat lebih banyak. Nikel sulfat merupakan produk nikel yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk memproduksi katoda sel baterai. Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik baterai guna mendukung program kendaraan listrik di masa depan.

Dari sisi nilai tambah, nikel sulfat memiliki nilai tambah lebih besar bila dibandingkan dengan NPI atau feronikel. Jika dibandingkan, estimasi harga ekspor untuk FeNi sebesar US$ 15.500 per ton, sementara nikel sulfat US$ 20.500 per ton. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih mendorong pembangunan smelter kelas satu seperti nikel sulfat atau pabrik stainless steel ketimbang smelter feronikel dan NPI.

Selain itu, pembatasan proyek smelter baru ini juga ditujukan untuk menjaga ketahanan cadangan bijih nikel saprolit. Pasalnya, cadangan bijih saprolit lebih sedikit dibandingkan nikel kadar rendah atau limonit. Nikel saprolit ini memiliki kandungan nikel tinggi yakni 1,5%-2,5%. Biasanya, produksi feronikel dan NPI ini menggunakan bijih nikel kadar tinggi ini.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sumber daya nikel dengan kadar nikel lebih dari 1,7% atau nikel saprolit mencapai 3,93 miliar ton, lebih rendah dibandingkan sumber daya bijih nikel kadar rendah kurang dari 1,7% mencapai 4,33 miliar ton.

Pembatasan pembangunan smelter ini disebutkan menjadi salah satu sub program dari salah satu usulan program utama roadmap nikel berupa peningkatan, optimalisasi dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.

Dalam mendorong program ini, maka akan dilakukan beberapa upaya. Selain membatasi proyek smelter feronikel dan NPI, pemerintah juga menargetkan percepatan operasi pabrik hidrometalurgi untuk mengolah nikel limonit, lalu pengembangan industri nikel sulfat (NiSO4).

Selain itu, juga didorong pemanfaatan sisa hasil pengolahan pabrik peleburan dan High Pressure Acid Leaching (HPAL), serta implementasi dan penguasaan teknologi yang telah terbukti, dapat diandalkan dan kompetitif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada 2021 ditargetkan ada tambahan empat smelter baru akan beroperasi, sehingga total smelter yang beroperasi tahun ini akan mencapai 23 smelter. Dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Sementara kebutuhan investasi untuk membangun 53 smelter sampai dengan 2024 tersebut yakni mencapai US$ 21,59 miliar. Dengan rincian investasi untuk smelter nikel sebesar US$ 8 miliar, bauksit sebesar US$ 8,64 miliar, besi sebesar US$ 193,9 juta, tembaga US$ 4,69 miliar, mangan sebesar US$ 23,9 juta, serta timbal dan seng sebesar US$ 28,8 juta.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Komisi VII Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan support ini karena bisa menjadi role model teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang Wuryanto usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi Atmospheric Leaching sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan data dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada Tahun 2021 terdapat beberapa smelter nikel akan selesai pembangunannya, salah satunya adalah smelter dari PT Smelter Nikel Indonesia (PT SNI) yang hingga saat ini progresnya telah mencapai 80,13 persen.

Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap target penyelesaian beberapa proyek pembangunan smelter di dalam negeri dikarenakan adanya investor yang melakukan penundaan investasi.

Smelter PT SNI direncanakan akan menggunakan teknologi hydro metalurgi atau smelter high pressure acid leaching (HPAL) dengan kapasitas input sebesar 2,4 juta ton pertahun dan kapasitas output sebesar 76.500 ton per tahun dalam bentuk mix hydroxide precipitate (MHP) sebagai produk akhir, yang mana komponen kandungan nikel kontennya sebesar rata-rata 35 persen yang merupakan bahan baku utama baterai listrik, baja khusus dan stainles steel.

“Kita tahu nikel kadar rendah jumlahnya banyak di dalam negeri dan merupakan bahan baku terbaik untuk memproduksi baterai lithium ion atau biasa disebut limonite. Diharapkan PT SNI mampu menyediakan bahan baku baterai guna mendorong percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri kedepannya,” ujarnya.

Selain nikel kadar rendah, produk hasil ekstraksi teknologi Atmospheric Leaching PT SNI lainnya berupa Ferro Carbonate (FeCo3) atau produk yang digunakan dalam nutrisi/suplemen hewan guna meningkatkan kualitas pakan ternak, Kieserit adalah pupuk tanaman khususnya pada perkebunan besar baik kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Selanjutnya, Gypsum yang dibutuhkan dalam industri semen, keramik, industri cat dan industri farmasi. Sementara, silica (SiO2) hasil pengelolahan dapat dimanfaatkan sebagai bata atau bahan komponen bangunan, lumpur pengeboran/mud drilling.

Sumber: RELEASE DPR RI

Read More