Komisi VII Dorong Percepatan Hilirisasi Nikel

NIKEL.CO.ID – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto mendorong percepatan hilirisasi nikel dalam negeri. Ia menilai PT Smelter Nikel Indonesia bisa menjadi role model bagi perusahaan sektor hilirisasi nikel kadar rendah, guna mendukung percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri.

“Teknologinya diproduksi oleh anak bangsa sendiri, kita akan support ini karena bisa menjadi role model teknologi yang sangat sederhana dan murah,” kata Bambang Wuryanto usai memimpin peninjauan lapangan Tim Kunspek Panja Minerba Komisi VII DPR RI ke pabrik pengelolaan nikel milik PT Smelter Nikel Indonesia di Balaraja, Tangerang, Banten, Kamis (17/6/2021).

Ia mengatakan teknologi yang digunakan merupakan karya anak bangsa. Secara bisnis, teknologi Atmospheric Leaching sangat ekonomis, sehingga layak untuk dikembangkan dalam skala produksi yang lebih besar.

Dalam kunjungan tersebut, Anggota Panja Minerba juga mendalami permasalahan yang berkembang di sektor hilirisasi mineral, khususnya nikel. Termasuk kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh PT Smelter Indonesia dalam membangun infrastruktur pengelolaan dan pemurnian saat ini.

Politisi PDI-Perjuangan ini menuturkan, kewajiban hilirisasi mineral nikel di dalam negeri mutlak dilakukan, agar mampu memberikan nilai tambah lebih dari produk bahan mentah, memperkuat struktur industri nasional, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang bagi tumbuhnya industri dalam negeri. Kewajiban hilirisasi juga sejalan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Berdasarkan data dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, pada Tahun 2021 terdapat beberapa smelter nikel akan selesai pembangunannya, salah satunya adalah smelter dari PT Smelter Nikel Indonesia (PT SNI) yang hingga saat ini progresnya telah mencapai 80,13 persen.

Namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal Maret 2020, sedikit banyak memberi pengaruh terhadap target penyelesaian beberapa proyek pembangunan smelter di dalam negeri dikarenakan adanya investor yang melakukan penundaan investasi.

Smelter PT SNI direncanakan akan menggunakan teknologi hydro metalurgi atau smelter high pressure acid leaching (HPAL) dengan kapasitas input sebesar 2,4 juta ton pertahun dan kapasitas output sebesar 76.500 ton per tahun dalam bentuk mix hydroxide precipitate (MHP) sebagai produk akhir, yang mana komponen kandungan nikel kontennya sebesar rata-rata 35 persen yang merupakan bahan baku utama baterai listrik, baja khusus dan stainles steel.

“Kita tahu nikel kadar rendah jumlahnya banyak di dalam negeri dan merupakan bahan baku terbaik untuk memproduksi baterai lithium ion atau biasa disebut limonite. Diharapkan PT SNI mampu menyediakan bahan baku baterai guna mendorong percepatan industri kendaraan listrik dalam negeri kedepannya,” ujarnya.

Selain nikel kadar rendah, produk hasil ekstraksi teknologi Atmospheric Leaching PT SNI lainnya berupa Ferro Carbonate (FeCo3) atau produk yang digunakan dalam nutrisi/suplemen hewan guna meningkatkan kualitas pakan ternak, Kieserit adalah pupuk tanaman khususnya pada perkebunan besar baik kelapa sawit maupun perkebunan lainnya.

Selanjutnya, Gypsum yang dibutuhkan dalam industri semen, keramik, industri cat dan industri farmasi. Sementara, silica (SiO2) hasil pengelolahan dapat dimanfaatkan sebagai bata atau bahan komponen bangunan, lumpur pengeboran/mud drilling.

Sumber: RELEASE DPR RI

Read More

Tahap Awal, Antam Listriki Smelter Haltim Secara Mandiri

NIKEL.CO.ID – PT Aneka Tambang (ANTM) akan menyelesaikan pabrik pemurnian (smelter) nikel di wilayah Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, pada tahun ini. Rencananya pada tahap awal, smelter akan dilistriki secara mandiri oleh Antam.

SVP Corporate Secretary Antam Yulan Kustiyan menjelaskan, saat ini progres pembangunan pabrik pemurnian nikel, Pabrik Feronikel Haltim Line-1 sudah mencapai 98,18 persen. Smelter ini nantinya akan berkapasitas 13.500 ton nikel dalam feronikel (TNi).

“Terkait dengan progres ketersediaan pembangkit listrik untuk Pabrik Feronikel Haltim, sampai saat ini prosesnya sedang berjalan,” ujar Yulan kepada Republika, Ahad (13/6).

Terkait pasokan listrik, Antam membagi dua rencana untuk proyek ini. Pertama, untuk tahap awal, Antam sendiri yang akan membangun pembangkit sementara berupa PLTD yang akan memasok kebutuhan listrik pabrik. Pilihan ini diambil agar pembangkit bisa lebih cepat beroperasi dulu.

Kedua, nantinya untuk keberlangsungan jangka panjang Antam akan menggaet PLN untuk pembangunan pembangkit listriknya.

Antam memastikan tata kelola dan pelaksanaan pemenuhan pembangkit listrik Pabrik Feronikel Haltim ditempuh melalui mekanisme dan metode yang diharapkan paling cepat sesuai dengan memperhatikan praktik GCG.

Untuk jangka pendek, rencananya pada Juli nanti pembangkit sementara akan mulai beroperasi sehingga bisa mendukung operasional smelter feronikel tersebut. Sampai dengan saat ini, dengan ketersediaan listrik yang ada, Antam telah menyelesaikan uji coba tanpa beban (no load test). Antam tengah melakukan proses pengadaan pembangkit listrik untuk memenuhi operasi Pabrik Feronikel Haltim yang berkapasitas 13.500 TNi.

Sumber: REPUBLIKA

Read More

PLN Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Listrik Untuk Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID – PT PLN (Persero) memastikan bakal memenuhi seluruh kebutuhan listrik bagi industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Sulawesi. Komitmen PLN tersebut kembali disampaikan dalam acara ‘Customer Smelter dan Stakeholder Gathering’ yang digelar di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (8/6/2021).

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda, para pelaku industri smelter di Sulawesi dan pemerintah daerah setempat lainnya.

Diketahui, potensi nikel di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah sangat besar. Sesuai kebijakan pemerintah, potensi tersebut harus diolah melalui industri hilir supaya dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, menyatakan bahwa industri smelter merupakan hilirisasi nikel yang membutuhkan energi listrik yang besar dan PLN siap memenuhinya. Hingga saat ini, terdapat 61 potensi pelanggan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Sulawesi yang kebutuhan listriknya mencapai 7.184 megavolt ampere (MVA).

“PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh pelanggan, termasuk pelanggan industri smelter,” tegas Bob.

Bob berharap pihaknya dapat melayani dan menyediakan pasokan listrik yang andal (reliability), berkualitas (quality) dan harga yang kompetitif (price) bagi perusahaan smelter, serta memberikan produk dan layanan innovative seperti total solusi listriqu dan Renewable Energy Certificate (REC).

“Kerja sama antara PLN dan industri smelter diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong roda perekonomian nasional, khususnya di Sulawesi,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Pemprov Sultra Nur Endang Abbas, mengapresiasi komitmen PLN dalam kemenuhi kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi.

“Kami menyambut baik sekaligus mengapresiasi komitmen luar biasa dari PLN dalam memastikan kebutuhan listrik bagi industri smelter di Sulawesi,” ujar Endang.

Selain itu, Endang juga berharap dengan pasokan listrik memadai di Sulawesi Tenggara, nantinya bisa memberikan dampak serta kesejahteraan bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Siap Bangun Infrastruktur Listrik

Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Syamsul Huda, menjelaskan bahwa sistem kelistrikan Sulawesi memiliki pasokan listrik yang memadai dan ramah lingkungan.

“Sistem kelistrikan di Sulawesi saat ini mempunyai daya mampu sebesar 2.365 MW, dengan cadangan daya 602 MW. Komposisi pasokan daya tersebut 20,34 persen dipasok dari pembangkit energi terbarukan,” terang Huda.

BACA JUGA: PLN Sukses Percepat Digitalisasi Pembangkit

Sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030, lanjut Huda, PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.698 MW, di mana 58 persen merupakan EBT. Selain itu, untuk meyalurkan daya listrik tersebut PLN juga akan membangun 7.052 kilo meter sirkuit (kms) Saluran Udata Tegangan Tinggi (SUTT) dengan 4.702 MVA Gardu Induk yang tersebar di seluruh Sulawesi.

Salah seorang pelaku industri smelter, Direktur PT Huady Nickel Alloy Indonesia, Jos Stefan Hidecky, mengucapkan terima kasih atas layanan serta pasokan listrik yang diberikan PLN.

“Respons PLN dalam melayani kami sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan pelayanan serta kebutuhan mengenai kelistrikan bagi smelter kami selama dua tahun berjalan aman dan andal tanpa padam sedikit pun,” tutur Jos.

Sumber: bantenraya.com

Read More

Harga Nikel Melonjak, Pembangunan Smelter Bergairah Lagi

NIKEL.CO.ID – Harga komoditas tambang tengah menghadapi super siklus di mana harganya tengah membubung dan diperkirakan bertahan dalam waktu lama. Salah satu komoditas yang harganya naik adalah nikel.

Naiknya harga nikel membuat investor kembali bergairah mengembangkan proyek hilir atau dalam hal ini pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey.

Kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/05/2021), dia mengatakan ada beberapa perusahaan yang kembali aktif melakukan kegiatan di sektor hilir, mulai dari proses penetapan lokasi smelter dan perizinan.

“Ada beberapa perusahaan melakukan kegiatan, baik proses penempatan lokasi smelter, perizinan. Kalau pembangunan, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan kegiatan pembangunan pabrik,” kata Meidy.

Semakin meningkatnya investasi di sektor hilir, imbuhnya, maka ke depan diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan bijih nikel.

Dia mengatakan, jumlah perusahaan yang sedang melakukan proses perizinan dan konstruksi sebanyak 10-15 perusahaan.

“Ke depan nikel akan ada over demand karena dengan banyak pabrik, kebutuhan bahan baku meningkat,” ujarnya.

Dia mengatakan, smelter yang ada saat ini hanya menyerap bijih nikel kadar tinggi di atas 1,8%. Dengan banyaknya investasi baru, pihaknya berharap agar smelter baru nanti juga bisa menyerap bijih nikel kadar rendah 1,6%.

“Kita harapkan smelter baru nanti apakah bisa gunakan bijih nikel kadar rendah yang selama ini terbuang. Smelter yang ada saat ini hanya konsumsi bijih nikel di atas 1,8%, smelter baru kita harapkan bisa akomodir 1,6%,” harapnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, pandemi Covid-19 sejak tahun lalu mengakibatkan sejumlah proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) tertunda.

Tak hanya proyek smelter katoda tembaga yang dibangun PT Freeport Indonesia, puluhan smelter mineral lainnya juga disebutkan tertunda dan terhenti proses pembangunannya akibat pandemi Covid-19 ini.

Progress pembangunan smelter sedang banyak yang berhenti karena suplai bahan baku dan tenaga kerja juga berhenti karena negara yang punya teknologi ini sedang lockdown,” ungkapnya dalam sebuah diskusi bertema ‘Prospek Sektor Tambang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global’ secara virtual, Selasa (10/11/2020).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, tahun 2021 ini total smelter yang beroperasi ditargetkan sebanyak 23 smelter dari 19 smelter di 2020, atau hanya bertambah empat smelter dari tahun lalu.

“Total realisasi fasilitas pemurnian mineral sampai dengan 2020 sebanyak 19 smelter dan 2021 sebanyak 23 smelter,” ungkapnya saat konferensi pers ‘Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2020 Dan Rencana Kerja Tahun 2021’, Kamis (07/01/2021).

Berdasarkan data yang dipaparkannya, smelter baru yang beroperasi pada 2020 hanya sebanyak dua smelter nikel. Dengan demikian, total smelter nikel yang beroperasi hingga 2020 mencapai 13 smelter.

Sementara smelter untuk komoditas lainnya yakni tembaga tetap tidak berubah dari 2019, yakni hanya dua smelter, bauksit dua smelter, besi satu smelter, dan mangan satu smelter. Dengan demikian, pada 2020 terdapat 19 smelter yang telah beroperasi.

Sementara pada 2021, dari total target 23 smelter beroperasi, di antaranya 16 smelter nikel, dua smelter tembaga, dua smelter bauksit, satu smelter besi, satu smelter mangan, dan satu smelter timbal dan seng.

Sampai dengan 2024 mendatang, pemerintah menargetkan sebanyak 53 smelter beroperasi. Artinya, dibutuhkan 34 smelter baru selama empat tahun mendatang.

Dia merinci, jumlah smelter yang ditargetkan beroperasi hingga 2024 tersebut antara lain 23 smelter pada 2021, lalu naik menjadi 28 smelter pada 2022, lalu pada 2023-2024 diperkirakan melesat menjadi 53 smelter.

Pada 2024 smelter yang ditargetkan telah beroperasi yakni empat smelter tembaga, 30 smelter nikel, 11 smelter bauksit, empat smelter besi, dua smelter mangan, serta dua smelter timbal dan seng.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

Kabupaten Banggai Ingin Investor Bangun Smelter Nikel

NIKEL.CO.ID –  Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng), salah satu daerah yang diincar investor di sektor pertambangan nikel, tercatat saat ini telah terdapat 20 izin usaha pertambangan di daerah ini. Hal itu membuat masyarakat dan pemerintah daerah setempat mendorong pembangunan smelter nikel seperti di Kabupaten Morowali Utara.

Bupati Banggai Herwin Yatim menyatakan, pihaknya tengah mengubah tata ruang daerah agar smelter bisa dibangun.

“Saya mendesain tata ruang, Bualemo, Balantak Utara untuk menjadi kawasan industri. Sementara ini,” kata Herwin, kepada media ini, Senin (17/5/2021).

Dengan perubahan tata ruang, Herwin berharap investor dapat menanamkan modal untuk membangun smelter.

“Paling banyak nikel, ya sudah itu di wilayah kepala burung,” ujarnya.

Listrik yang menjadi kendala utama di Kecamatan Balantak, Balantak Selatan, Balantak Utara, dan Bualemo, menurut Herwin, telah diselesaikan pemerintah daerah dan PLN sejak 2 tahun lalu.

“Sudah ada gardu-gardu sebagaimana perencanaan mereka. Itu bagian dari mendukung kegiatan jangka panjang,” katanya.

Herwin meyakini industri tanpa sokongan energi listrik, investasi tak akan berjalan mulus. Pelaku usaha tak ingin mengeluarkan modal besar hanya untuk menopang bisnisnya.

“Industri akan ter-backup dengan listrik yang cukup, jika tidak nonsense,” katanya.

Ia memaparkan saat ke Beijing, China, bersama Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, telah terdapat investor yang ingin membangun smelter di Kabupaten Banggai.

“Mereka mau investasi besar untuk membangun smelter. Bahkan sampai 80 tungku mereka mau bangun di Banggai, di Morowali itu hanya 80 tungku,” ujarnya.

Sumber: KUMPARAN.COM

Read More

Pendanaan Jadi Salah Satu Persoalan Investor Belum Bangun Smelter

NIKEL.CO.ID

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan telah melakukan pertemuan dengan pembangun pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Dari pertemuan tersebut diketahui ada lima persoalan yang dihadapi oleh pembangun smelter, terbanyak adalah soal pendanaan atau pembiayaan pembangunan.

Dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM 2020 diketahui bahwa masalah pembiayaan pembangunan menjadi kendala 16 pembangun smelter. Ke-16 perusahaan tersebut antara lain PT Bintang Smelter, PT Kobar Lamandau, PT Smelter Nikel, PT Antam Nittera, PT Mahkota Konaweeha, PT Laman Mining, PT Borneo Alumina, dan PT Dinamika Sejahtera.

Kendala terbesar kedua dialami oleh 13 perusahaan, yaitu terkait perizinan. Laporan Ditjen Minerba menyebutkan, perusahaan pembangun smelter mengalami masalah lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Hak Gunan Bangunan, Bentuk Usaha, dan Deep-Sea Mine Tailings Placement (DSTP). Perusahaan yang terkendala antara lain PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Smelter Nikel, dan PT Borneo Alumina.

Kendala pasokan energi dialami oleh 13 pembangun smelter. Mengutip laporan tahunan Ditjen Minerba 2020, ke-13 perusahaan tersebut terkendala instalasi gardu dan tarif dasar listrik. Perusahaan yang mengalami kendala ini antara lain PT Sulawesi Resources, PT Angfang, PT Aneka Tambang Tbk, PT Antam Nittera, PT Parenggean, dan PT Kapuas Prima Citra.

Untuk pembangun smelter yang membutuhkan skema insentif ada lima perusahaan. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Ceria, PT Arthabumi, dan PT Laman Mining. Mereka meminta skema insentif berupa pajak, bea, dan bea masuk alat.

Adapun lima perusahaan lain juga tercatat ada kendala lainnya, yaitu moratorium Izin Usaha Produksi, kokas, kepastian hukum, dan keamanan operasi. Hal ini terjadi pada PT Freeport Indonesia, PT Gulf Mangan, PT Smelter Nikel, PT Artha Mining, dan PT Laman Mining.

Kementerian ESDM mengakui bahwa pembangunan fasilitas pemurnian juga terkendala akibat kondisi pandemi COVID-19, antara lain tertundanya pengiriman peralatan maupun kedatangan tenaga ahli dari luar dan penerapan PSBB di Indonesia yang menghambat mobilisasi tenaga kerja dan logistik. Selain itu, investor juga cenderung menanti (wait and see) sehingga kemungkinan berdampak pada tertundanya kesepakatan kerjasama pendanaan.

Sumber: dunia-energi.com

Read More

Freeport Nyatakan Belum Putus Kerja Sama Tsingshan untuk Bangun Smelter di Maluku

Freeport menegaskan diskusi dengan Tsingshan terkait proyek smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera hingga saat ini masih berlangsung.

NIKEL.CO.ID –  Freeport Indonesia (Freeport) menepis isu batalnya kerja sama dengan Tsingshan Steel dalam pembangunan pabrik pemurnian atau smelter tembaga di Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

Kabar batalnya kerjasama Freeport dengan Tsingshan disebutkan karena berdasarkan hasil kajian, proyek smelter di Halmahera tidak lebih baik dibandingkan dengan proyek smelter di kawasan industri terintegrasi di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, yang sudah berlangsung.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menegaskan bahwa diskusi kemitraan kedua belah pihak terkait proyek smelter di Halmahera hingga kini masih terus berlangsung.

Meski demikian, Riza tak membeberkan secara rinci sejauh apa diskusi telah berkembang.

“Belum diputuskan, masih dibicarakan,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (4/5/2021).

Juru Bicara Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi juga turut membantah kabar tersebut. Menurut dia proses diskusi antara MIND ID, PTFI dan Tsingshan masih berlangsung. Namun ia juga tak membeberkan perkembangan dari rencana kerja sama tersebut.

“Coba klarifikasi ke Dirjen Minerba,” ujarnya.

Katadata.co.id, pun mencoba meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin. Namun, hingga berita ini terbit, yang bersangkutan enggan merespon.

Sementara, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto tak ingin berkomentar lebih jauh mengenai polemik tersebut. Dia hanya menegaskan, jika smelter yang dibangun Freeport harus dapat selesai pada 2023.

“Itu kan business to business tolong ditanya ke para pihak,” kata Sugeng.

Freeport memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sejak 2018 dengan durasi 2 x 10 tahun. Kendati demikian, ada kesepakatan dimana Freeport diberikan waktu 5 tahun sejak pemberian IUPK untuk menyelesaikan proyek smelter jika tidak akan menerima sanksi sampai berupa pencabutan IUPK.

Freeport saat ini memiliki dua opsi lokasi. Awalnya berada di Gresik, Jawa Timur. Namun, kini pemerintah juga membuka peluang membangunnya di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso sebelumnya menilai perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik akan tertunda dengan berlarutnya keputusan kerja sama Freeport dengan Tsingshan. Apalagi pembangunan proyek smelter Freeport sebelumnya selalu menemui kendala.

“Kenapa kok terjadi hambatan kalau memang niat kerja sama? Apakah ada hambatan karena ada kepentingan pemerintah Amerika,” ujar Budi.

Menurut dia jika memang Freeport bersungguh-sungguh dan berkomitmen dalam pembangunan smelter, seharusnya tidak ada yang rumit. Kecuali jika perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut tidak berniat membangun dan mempunyai kepentingan lain dibaliknya.

Sumber: katadata.co.id

Read More

Freeport Batal Kerjasama Bangun Smelter Dengan Tsingshan

NIKEL.CO.ID – Rencana PT Freeport Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingshan Group untuk membangun smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, ternyata berakhir tidak seperti yang digadang-gadangkan sebelumnya.

PT Freeport Indonesia dikabarkan batal melanjutkan rencana kerja sama dengan Tsingshan terkait pembangunan smelter baru di Weda Bay ini.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin.

Dia mengatakan, batalnya rencana Freeport untuk kerja sama dengan Tsingshan ini dikarenakan setelah dikaji, pembangunan smelter di Weda Bay ini tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di kawasan industri terintegrasi di JIIPE, Gresik, Jawa Timur, yang kini memang tengah diproses Freeport.

“Tidak jadi,” ungkap Ridwan kepada CNBC Indonesia saat ditanyakan apakah Freeport jadi join dengan Tsingshan di smelter Weda Bay.

Saat ditanya apa yang jadi pertimbangan batalnya rencana tersebut, dia pun menjawab.

“Tidak lebih baik daripada rencana pembangunan di JIIPE,” ungkapnya, Jumat (30/04/2021).

Sebelumnya, rencana kerja sama Freeport dan Tsingshan ini digadang-gadang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pada bulan lalu, Luhut bahkan sempat mengatakan bahwa Freeport dan Tsingshan akan melakukan penandatanganan perjanjian untuk pembangunan smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada 31 Maret 2021. Luhut menyebut, ini akan menjadi suatu proses peningkatan nilai tambah buat Indonesia.

“Mudah-mudahan tanggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan,” tuturnya dalam “Mining Forum: Prospek Industri Minerba 2021 CNBC Indonesia”, Rabu (24/03/2021).

Secara rinci, berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, penandatanganan perjanjian kerja sama dijadwalkan akan dilakukan pada 31 Maret 2021. Lalu, pada 1 April 2021 Freeport dan pemerintah Indonesia akan menyepakati revisi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai ekspor konsentrat dan persyaratan pembangunan smelter.

Smelter baru bersama Tsingshan ini disebutkan akan mengolah sekitar 2,4 juta ton konsentrat tembaga menjadi sekitar 600 ribu ton katoda tembaga.

Dalam proyek baru ini, Freeport disebutkan cukup berinvestasi sebesar 7,5% dari total nilai proyek sekitar US$ 2,5 miliar dan selebihnya ditanggung oleh perusahaan China tersebut.

Saat ini Freeport juga tengah membangun smelter tembaga baru di JIIPE Gresik dengan kapasitas olahan sekitar 2 juta ton konsentrat tembaga. Namun per Januari 2021 realisasinya baru sekitar 5,86% dari target seharusnya 10,5%. Adapun biaya yang telah dikeluarkan baru sebesar US$ 159,92 juta.

Sesuai aturan pemerintah dan komitmen awal, Freeport seharusnya menuntaskan proyek ini pada 2023. Namun karena adanya pandemi Covid-19, Freeport mengatakan bahwa proyek smelter akan mengalami keterlambatan selama satu tahun menjadi 2024.

Sumber: CNBC Indonesia

Read More

LSM Jatam Sebut 105 Fasilitas Smelter Serada di Kawasan Risiko Bencana

NIKEL.CO.ID – Koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengungkapkan ada 105 proyek fasilitas pemurnian mineral logam atau smelter yang berada di kawasan risiko bencana mulai dari tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi.

“Total ada 41 smelter (dari jumlah 105 tersebut) yang saat ini dalam proses pembangunan yang diumumkan pemerintah, sebagai sudah berdiri. Sebenarnya ada banyak, datanya masih dinamis terus bergerak,” kata Merah Johansyah dalam peluncuran data laporan bencana akibat investasi ekstraksi energi fosil yang dipantau di Jakarta, Selasa.

Merah merinci fasilitas lainnya yaitu terdapat sebanyak 14 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana tanah longsor yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku yang mayoritas berupa fasilitas pemurnian bauksit dan nikel.

Kemudian terdapat 32 smelter berada di kawasan berisiko tinggi bencana banjir terutama di Sulawesi Tenggara yang didominasi fasilitas pemurnian nikel, lalu sisanya bauksit di Kalimantan Barat.

Selanjutnya, ada 18 smelter di kawasan berisiko tinggi gempa bumi yang terbanyak di Sulawesi Tengah yang juga fasilitas pemurnian nikel. Sebagian smelter lainnya berupa pasir besi dan bijih besi hingga tembaga di berada Jawa dan Kalimantan.

Selain smelter, Jatam juga mencatat ada 124 peta sebaran tambang yang berada di kawasan berisiko gempa dan 2.104 konsesi pertambangan terletak di kawasan berisiko tinggi banjir.

“Pemerintah nampak terus mengundang bencana dengan melanjutkan revisi Undang-Undang Minerba dan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang seluruhnya memperparah risiko bencana,” kata Merah.

Terdapat tiga pokok yang diatur dalam dua regulasi itu, yakni fleksibilitas perubahan tata ruang, jaminan perpanjangan otomatis, dan pemusatan serta kemudahan Proyek Strategis Nasional.

Secara garis besar, Jatam memandang bahwa ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap pertambangan, pengolahan batu bara, minyak fosil, gas alam, serta kebun bahan bakar nabati tidak layak untuk dilanjutkan dan dipelihara apalagi dipromosikan.

“Kita harus menghentikan politik energi yang memiliki bencana serta menemukan jalan baru dalam logika konsumsi energi, sumber daya alam adalah pekerjaan rumah mendesak hari ini,” kata Merah.

Jatam meminta pemerintah agar mengevaluasi seluruh pemberian izin smelter dan pertambangan yang tidak memperhitungkan posisi Indonesia sebagai wilayah unik karena memiliki karakteristik sosial, budaya, ekologi, iklim, dan geologis di antaranya karena bentang geologi dipeluk erat potensi zona patahan subduksi atau megathrust.

Selain itu, Jatam juga meminta agar pemerintah menghentikan toleransi bagi pendekatan pembangunan yang menggunakan pendekatan manfaat ekonomi investasi tanpa memperhitungkan kerentanan dan kerawanan.

Sumber: ANTARA

Read More

KEK Palu Teken Kesepakatan Investasi Rp8,7 T dari Kanada

NIKEL.CO.ID – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, memperoleh kesepakatan investasi senilai Rp8,7 triliun dari perusahaan asal Kanada, Al Bader Ventures Inc (AVI).

Kesepakatan investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara AVI dan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST), selaku otoritas pelaksanaan pembangunan KEK Palu.

Direktur BPST Andi Mulhanan Tombolotutu mengatakan kawasan KEK Palu berada di jalur perdagangan nasional dan internasional, memiliki zona industri, logistik, dan pengolahan ekspor akan menjadi kekuatan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

“Apalagi, kawasan KEK Palu yang berada di teluk Makassar merupakan jalur padat lalu lintas laut dengan 1.000 kapal vessel yang melintas,” kata Andi, dikutip dari Antara, Rabu (21/4).

KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi.

Kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 akan mendukung Indonesia yang merupakan produsen nikel, kakao dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya KEK Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam.

KEK Palu diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp92,4 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97.500 tenaga kerja hingga 2025.

Sementara itu, Pendiri dan CEO AVI Salam Al Bader mengatakan ketertarikan dengan KEK Palu karena berada di kawasan strategis Indonesia bagian timur yang dominan sektor pertambangan.

Investasi ini juga sebagai wujud komitmen AVI untuk kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Indonesia. Al Bader juga akan segera merealisasikan dalam waktu cepat pembangunan KEK Palu.

“Pengembangan tahap satu senilai Rp8,7 triliun, insya Allah akan kami proses dalam bulan Ramadan ini dan di hari raya ini. Tahap kedua juga kami akan support dengan investasi yang lebih besar,” kata Al Bader.

KEK Palu merupakan proyek pertama AVI di Indonesia. AVI akan membiayai semua pembangunan KEK Palu yang nilainya cukup besar Rp92,4 triliun.

AVI yang berkantor pusat di Kanada adalah bagian dari Al Bader Group yang dipimpin oleh Salam Al Bader. Al Bader Group adalah perusahaan yang didirikan pada 1800 oleh keluarga Al Bader di Kuwait.

Saat ini, Al Bader telah mengembangkan bisnis operasinya di seluruh dunia dengan berbagai sektor seperti pendanaan, perancangan dan implementasi proyek infrastruktur dan ladang minyak dari hulu hingga hilir.

Sumber: CNN Indonesia

Read More