Tata Ruang Tambang Perlu Selaras dengan Ketahanan Energi dan PelestarianLingkungan

NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Perencanaan tata ruang pertambangan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara ketahanan energi, percepatan industrialisasi nasional, dan pelestarian lingkungan. Sinkronisasi ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan produktif sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum eksekutif bertajuk Ruang Pertambangan yang Menyeimbangkan Keberlanjutan Energi, Industrialisasi, dan Konservasi dalam rangkaian kegiatan Minerba Convex 2026.

Iklan

Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah dan pelaku industri pertambangan untuk membahas berbagai persoalan strategis, mulai dari pengelolaan lingkungan, pemanfaatan informasi geospasial, kepastian penggunaan ruang, hingga penerapan praktik pertambangan berkelanjutan.

Moderator diskusi, Ketua Harian Forum Komunikasi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Indonesia (FKPLPI), Dr. Eng. Ir. M. Candra Nugraha Deni, S.T., IPM, menjelaskan bahwa pembahasan tata ruang pertambangan tidak hanya berkaitan dengan sumber daya mineral dan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah, tetapi juga pengelolaan lahan di atas permukaan.

Menurutnya, kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tanggung jawab perusahaan, terutama dalam pelaksanaan reklamasi dan pengelolaan lahan setelah kegiatan pertambangan berakhir.

Iklan

“Ketika kita berbicara tentang ruang pertambangan, maka kita berbicara tentang dua hal dalam satu lahan. Pertama, barang-barang di bawahnya, yaitu sumber daya pertambangan. Kedua, barang atau tanah di permukaan,” jelas Chandra dalam pengantar diskusi, Minerba Convex 2026 Hari Kedua, Ruang 507, Lt. 5, JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (3/11/2026). 

Ia menekankan, pengelolaan lahan permukaan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan perusahaan agar kegiatan pertambangan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan, termasuk setelah operasi tambang selesai.

Diskusi tersebut juga diarahkan untuk menggali pengalaman perusahaan dalam mengelola reklamasi pascatambang serta pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan ruang pertambangan.

Iklan

Selain Chandra, forum menghadirkan Wakil Direktur Operasional PT Borneo Indobara Riyadi, Kepala Pusat Layanan Pengadaan (PLP) Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Shafie, Direktur Konstruksi dan Pertambangan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Asyad Purnia Permanah, serta Direktur Keberlanjutan dan Manajemen Risiko PT Indomining Raya Tbk Ignatius Purwanto. Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan industri dalam merumuskan pengelolaan ruang pertambangan yang memperhatikan kepastian pemanfaatan lahan, kepentingan industri, ketahanan energi, dan konservasi lingkungan. (Shiddiq)