NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Investasi di sektor hilirisasi mineral perlu diarahkan untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, serta mendorong pertumbuhan industri pemasok nasional. Langkah ini diperlukan agar kerja sama investasi memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah menata kembali arah kerja sama investasi dengan Tiongkok, termasuk dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Ia meminta Danantara dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memperkuat posisi tawar Indonesia sekaligus memastikan kepentingan nasional menjadi bagian penting dalam setiap kerja sama.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa keuntungan nasional sepadan dengan sumber daya dan risiko yang kita tanggung,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip redaksi, Jumat (16/10/2026).
Ateng menilai, kerja sama dengan Tiongkok dapat membuka peluang bagi pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan industrialisasi. Namun, besarnya nilai investasi tidak secara otomatis mencerminkan manfaat yang diterima Indonesia. Pemerintah perlu memastikan investasi mampu memperkuat perusahaan nasional, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta meningkatkan kemampuan teknologi di dalam negeri.
Dalam sektor hilirisasi mineral, ia mendorong Indonesia bergerak melampaui pengolahan bahan mentah menuju pengembangan produk bernilai tambah lebih tinggi. Penguasaan teknologi pengolahan serta tumbuhnya industri pemasok nasional perlu menjadi bagian dari sasaran kerja sama.
“Jangan sampai Indonesia hanya menyediakan mineral dan lokasi pabrik, sementara kemampuan strategisnya tidak berkembang,” tegasnya.
Ia mencontohkan kawasan industri nikel di Morowali dan Weda Bay sebagai gambaran skala industrialisasi yang melibatkan modal Tiongkok. Menurutnya, manfaat proyek perlu dihitung secara menyeluruh, mulai dari nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, dampak terhadap usaha lokal, kewajiban perusahaan, hingga biaya sosial dan lingkungan. Pemerintah juga perlu membedakan investasi asal Tiongkok yang secara resmi masuk dalam kerangka BRI dari investasi lain berdasarkan dokumen dan sumber pembiayaannya.
Legislator dari Fraksi PKS itu turut menyoroti peran Danantara dalam memperkuat keterlibatan modal nasional pada proyek strategis. Pada Mei 2025, Danantara dan China Investment Corporation (CIC) menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki peluang investasi bersama. Namun, kesepakatan awal tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui pemilihan proyek yang layak dan perjanjian yang memberikan manfaat terukur bagi Indonesia.
“Danantara harus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemilik modal dan mitra strategis. Jangan sampai risiko investasi ditanggung terlalu besar oleh pihak Indonesia,” katanya.
Selain peningkatan nilai tambah, Ateng meminta pemerintah memastikan investasi memberikan pelindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar serta memenuhi kewajiban lingkungan. Ia juga mengusulkan evaluasi berkala terhadap proyek strategis yang melibatkan investasi Tiongkok, mencakup realisasi investasi, penciptaan pekerjaan, transfer teknologi, penerimaan negara, penguatan perusahaan nasional, serta kepatuhan sosial dan lingkungan. Hasil evaluasi perlu disampaikan kepada publik agar manfaat dan risiko investasi dapat dinilai secara terbuka.
Ia menegaskan, Indonesia tetap dapat membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok tanpa mengabaikan kepentingan nasional. Pemerintah perlu membandingkan berbagai pilihan sumber pendanaan dan teknologi agar memiliki ruang negosiasi yang lebih kuat.
“Danantara dan Kementerian Investasi harus memastikan Indonesia menjadi mitra yang berdaya tawar kuat sekaligus penerima manfaat utama pembangunan di negeri sendiri,” pungkasnya. (Tubagus)
