NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Di tengah meningkatnya tekanan pasar global terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan, isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environment, social, and governance (ESG) kini bukan lagi sekadar instrumen kepatuhan perusahaan. ESG telah berubah menjadi “paspor bisnis” yang menentukan akses produsen mineral ke pasar internasional, pembiayaan global, hingga rantai pasok kendaraan listrik.
Pesan tersebut mengemuka dalam sesi panel bertajuk “Meet the Future of ESG: Standards, Challenges and Opportunities in Mining and Processing” pada hari ketiga ajang Indonesia Critical Minerals Conference & Expo (ICMCE) 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Shanghai Metals Market (SMM), di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Jumat (6/6/2026).
Namun di balik tuntutan ESG yang semakin tinggi, para pelaku industri menghadapi persoalan baru yang justru dinilai lebih mendesak, yakni fragmentasi standar ESG yang memicu tumpang-tindih audit dan sertifikasi.
Moderator diskusi, Benjamin Katz, dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), menilai, tantangan terbesar saat ini bukan lagi minimnya standar keberlanjutan, melainkan banyaknya standar yang berjalan secara paralel, sehingga menciptakan kompleksitas bagi perusahaan tambang dan pengolahan mineral.
“Sepanjang minggu ini kita banyak mendengar tentang proses, fragmentasi standar, serta bagaimana membingungkannya penerapan berbagai standar yang berbeda-beda,” ujarnya.
Menurut Benjamin, diskusi mengenai ESG seharusnya tidak terjebak pada persoalan administratif semata. Fokus utama tetap harus diarahkan pada dampak yang ingin dicapai, yaitu perlindungan lingkungan, masyarakat, dan peningkatan manfaat ekonomi bagi negara-negara penghasil mineral seperti Indonesia.
“Kita ingin memastikan bahwa Indonesia dan negara-negara penghasil mineral lainnya benar-benar memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki. Di saat yang sama, kita juga berupaya menarik lebih banyak investasi yang bertanggung jawab dan berkualitas,” katanya.
Dalam sesi tersebut, Manager Sustainable Development Department of China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers & Exporters (CCCMC), Ning Wang, menjelaskan, salah satu langkah penting untuk mengurangi fragmentasi adalah membangun seluruh standar ESG di atas fondasi yang sama.
Menurut Wang, OECD Due Diligence Guidance saat ini telah berkembang menjadi norma global yang menjadi rujukan berbagai skema responsible sourcing di dunia. Pedoman uji tuntas yang dikembangkan Tiongkok ini sengaja dirancang agar selaras dengan prinsip-prinsip OECD. Pendekatannya memungkinkan perusahaan-perusahaan Tiongkok berkomunikasi dengan investor, pelanggan, dan regulator internasional menggunakan kerangka yang sama.
“Ketika mengembangkan standar baru, sangat penting untuk memastikan bahwa standar tersebut selaras dengan norma global yang sudah ada. Dengan demikian semua pihak dapat berbicara dalam bahasa yang sama,” katanya.
Upaya harmonisasi tersebut mulai membuahkan hasil dia mengungkapkan bahwa pada 2023 pedoman uji tuntas China telah diterima sebagai salah satu opsi dalam kebijakan responsible sourcing London Metal Exchange (LME). Pengakuan ini dinilai penting karena LME merupakan salah satu referensi utama perdagangan logam dunia. Saat ini CCCMC juga terus mendorong proses OECD Alignment Assessment agar standar yang mereka kembangkan memperoleh pengakuan yang lebih luas di tingkat internasional.
“Tujuannya bukan hanya menunjukkan kualitas standar itu sendiri, tetapi juga kualitas proses audit dan tata kelola data yang digunakan,” ujarnya.
Meski berbagai standar ESG memiliki tujuan yang sama, sesungguhnya pelaku industri masih menghadapi masalah besar berupa kewajiban menjalani audit berulang. Perusahaan, katanya menjelaskan, sering kali harus memenuhi permintaan yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan. Investor, pelanggan hilir, regulator, maupun lembaga sertifikasi dapat meminta sertifikasi yang berbeda-beda. Akibatnya, perusahaan harus menjalani proses audit berkali-kali meskipun substansi yang dinilai relatif serupa.
“Kondisi ini menciptakan duplikasi yang sangat besar dalam bentuk audit yang harus dilakukan berulang kali,” katanya seraya menerangkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya meningkatkan biaya kepatuhan, tetapi juga mengurangi efisiensi implementasi ESG di lapangan.
Sebagai solusi, CCCMC mulai mendorong pengakuan lintas standar atau cross-recognition dengan sejumlah organisasi internasional. Kadin Tiongkok telah menandatangani nota kesepahaman dengan Responsible Minerals Initiative (RMI), Manbara Nickel Institute, dan sejumlah pemilik standar internasional lainnya. Tujuan utamanya, menciptakan harmonisasi dan interoperabilitas antar-skema ESG sehingga satu proses audit dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus.
“Dengan satu audit atau proses asesmen, perusahaan dapat memperoleh pengakuan yang cukup untuk memenuhi berbagai persyaratan dari berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Momentum Indonesia
Benjamin Katz menilai, isu harmonisasi standar ESG menjadi semakin relevan bagi Indonesia yang saat ini tengah menjalani proses aksesi OECD. Proses tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk menyempurnakan kebijakan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab di sektor mineral.
Masa depan industri mineral kritis tidak hanya ditentukan oleh cadangan sumber daya atau kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku industri memenuhi ekspektasi keberlanjutan yang terus meningkat. Karena itu, harmonisasi standar ESG, pengakuan lintas audit, dan penyederhanaan sistem sertifikasi dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga daya saing industri nikel Indonesia di tengah ketatnya persaingan global.
Dengan pasar yang semakin menuntut transparansi dan keberlanjutan, perusahaan yang mampu memenuhi standar ESG secara efektif akan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses investasi, kontrak jangka panjang, dan pasar global yang bernilai tinggi. (Li Han)
