NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Tantangan utama penerapan environment, social and governance (ESG) di sektor mineral kritis saat ini bukan lagi pada ketersediaan standar, melainkan pada implementasi dan pemberian insentif yang nyata bagi pelaku industri.
Hal itu diungkapkan Senior Sustainability Manager of the Cobalt Institute, Tom Fairlie, dalam sesi Nickel & Cobalt Forum bertema “Meet the Future of ESG: Standards, Challenges and Opportunities in Mining and Processing” pada Indonesia Critical Minerals Conference & Expo (ICMCE) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Shanghai Metal Market (SMM), di Jakarta, Jumat (6/6/2026).
Dalam paparannya, Fairlie menekankan, pentingnya produksi kobalt yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara global, termasuk di Indonesia. Ia menyoroti perbedaan mendasar antara Indonesia dan Republik Demokratik Kongo atau Democratic Republic of Congo (DRC) sebagai dua negara kunci dalam rantai pasok mineral global. Kedua negara memiliki karakteristik berbeda dari sisi geologi, ekosistem, tata kelola, hingga struktur pemangku kepentingan.
“Indonesia dan DRC sangat berbeda, tetapi prinsip tanggung jawab bersifat universal. Risiko dan solusi harus disesuaikan dengan konteks masing-masing negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, meski kobalt di DRC dan nikel di Indonesia sama-sama dapat menjadi produk sampingan, pendekatan keberlanjutan tidak dapat disamakan secara langsung. Pembelajaran dari pengalaman historis dan penyesuaian dengan kondisi ekonomi masing-masing negara merupakan hal penting.
Transformasi sistem keberlanjutan, sambungnya, membutuhkan investasi, peningkatan kapasitas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta perbaikan berkelanjutan. Berbagai alat dan kerangka kerja global sudah tersedia untuk mendukung proses tersebut.
Tom juga menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan rantai pasok mineral global. Keputusan yang diambil Indonesia akan berdampak luas pada rantai nilai internasional, khususnya untuk mineral transisi seperti kobalt.
“Cara ESG dikelola di sini akan mempengaruhi seluruh rantai nilai global,” katanya.
Dalam pemaparannya, ia menekankan, tantangan utama saat ini adalah bagaimana menerjemahkan standar ESG menjadi hasil yang terukur bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Ia juga menyoroti kesenjangan antara investasi perusahaan dalam sistem ESG dan insentif pasar yang diterima.
Perusahaan telah berinvestasi dalam berbagai aspek, seperti uji tuntas (due diligence), sistem manajemen lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, serta ketertelusuran rantai pasok. Namun, penghargaan komersial atas upaya tersebut dinilai masih belum konsisten. Karena itu, perlunya integrasi ESG dalam mekanisme pengadaan, pembiayaan, dan akses pasar agar upaya keberlanjutan dapat memberikan insentif yang lebih jelas bagi industri.
Selain itu, Tom—begitu ia disapa rekan sejawatnya— juga mengingatkan, agar pendekatan ESG tidak terjebak pada isu tunggal, seperti fokus pada artisanal small-scale mining (ASM) di DRC atau isu lingkungan di Indonesia. ESG harus mencakup seluruh isu material yang saling terkait.
“Tidak ada yurisdiksi pertambangan yang sempurna. Yang penting adalah bagaimana risiko dikelola secara transparan dan kemajuan diukur secara jelas,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, pekerja, dan organisasi sipil, dalam membangun sistem rantai pasok yang bertanggung jawab. Mekanisme pengaduan dan dialog multipihak dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah fragmentasi kebijakan.
Tom menutup paparannya dengan menyatakan bahwa sistem rantai pasok yang bertanggung jawab dapat berkembang bahkan dalam lingkungan yang kompleks, selama didukung koordinasi yang kuat, kepemimpinan lokal, dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan. (Li Han)
