NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Penerapan prinsip environmental, social and governance (ESG) harus menjadi fondasi utama dalam pengembangan industri pertambangan dan hilirisasi mineral kritis di Indonesia.
Hal itu perhatian dan penegasan Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, di Indonesia Critical Minerals Conference & Expo (ICMCE) 2026 di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Rabu (3/6/2026). Dunia, sambungnya, kini tidak lagi hanya menilai keberhasilan industri tambang dari besarnya produksi, tetapi juga dari dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dihasilkan.
“Di masa lalu perusahaan bertanya, bisakah kita memproduksi lebih banyak. Saat ini dunia bertanya bagaimana kita memproduksi, siapa yang diuntungkan, dan warisan apa yang ditinggalkan,” katanya pada acara yang diselenggarakan oleh Shanghai Metals Market (SMM) dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).
Tuntutan pasar global terhadap produk energi bersih, termasuk baterai kendaraan listrik, sambung Sherly, harus diimbangi dengan praktik produksi yang bertanggung jawab. Keberlanjutan sebuah produk tidak hanya ditentukan oleh manfaatnya dalam mengurangi emisi karbon, tetapi juga oleh proses pembuatannya yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Sebuah baterai tidak dapat benar-benar ramah lingkungan jika masyarakat tertinggal. Kendaraan listrik tidak dapat benar-benar berkelanjutan jika sistem sosialnya rusak,” ujarnya.
Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini mengadopsi konsep “tata kelola antargenerasi” dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan tersebut menempatkan sumber daya mineral sebagai amanah yang harus dikelola secara bijaksana demi kepentingan generasi mendatang.
“Kami percaya bahwa sumber daya alam bukan sekadar aset yang kita miliki. Itu adalah amanah yang kita kelola dan dipinjam dari generasi mendatang,” katanya.
Dalam perspektif ESG, kata gubernur kelahiran Kota Ambon, 44 tahun lalu itu, keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari peningkatan investasi atau volume produksi mineral. Keberhasilan juga harus tercermin dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dan lingkungan di daerah penghasil tambang.
Ia menyebut sejumlah indikator yang perlu menjadi ukuran, yakni meningkatnya pendapatan masyarakat lokal, terciptanya lapangan kerja yang berkualitas, membaiknya akses pendidikan dan layanan kesehatan, tumbuhnya kelas menengah, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta menurunnya angka kemiskinan.
Sumber daya mineral, kembali ia mengingatkan, merupakan sumber daya yang terbatas dan suatu saat akan habis dieksploitasi. Karena itu, industri tambang harus meninggalkan warisan pembangunan yang berkelanjutan.
“Jika yang tersisa hanyalah lubang di tanah, maka kita telah gagal. Tetapi, jika yang tersisa adalah generasi yang lebih kuat, maka kita telah berhasil,” tegasnya.
Warisan terbesar dari hilirisasi, sambungnya, bukanlah nikel ataupun pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pembangunan manusia yang mampu bertahan lintas generasi.
“Warisan sejati dari hilirisasi bukanlah nikel, bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Warisan sejati dari hilirisasi adalah pembangunan manusia,” kata Sherly. Penerapan prinsip ESG yang konsisten akan menjadi faktor penentu agar Maluku Utara tidak hanya dikenal sebagai penghasil nikel dunia, tetapi juga sebagai daerah yang berhasil mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. (Shiddiq)
