NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Dalam rantai pasok nikel global saat ini, Indonesia memegang peran strategis dengan produksi yang mendominasi kebutuhan dunia. Namun, fokus hilirisasi tidak boleh hanya terpaku pada industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, dalam Rapat Pembahasan Dampak Pemberlakuan Harga Patokan Mineral (HPM) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Mineral dan Batu Bara, di Kementerian Keuangan RI, Senin (4/5/2026)
Meidy menjelaskan, Indonesia memiliki dua jenis utama fasilitas pengolahan (smelter), yakni rotary kiln electric furnace (RKEF) untuk baja nirkarat (stainless steel) dan high pressure acid leach (HPAL) untuk material baterai, termasuk kobalt sulfat.
Indonesia, katanya melanjutkan, tidak hanya menjadi produsen nikel terbesar dunia, tetapi juga menempati posisi kedua sebagai penghasil kobalt sulfat setelah Kongo. Posisi ini dinilai berdampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), terutama dari produk turunan bernilai tambah.
“Setelah diolah menjadi stainless steel atau material baterai, seperti prekursor dan katode, masih ada tailing dan mineral penutup yang memiliki nilai ekonomi. Tapi, ini tidak seragam karena karakteristik nikel berbeda-beda di setiap daerah, bahkan dalam jarak satu meter pun bisa berbeda,” jelasnya.
Secara global, kebutuhan nikel dunia saat ini berada di kisaran 3,36 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, Indonesia menguasai hampir 2 juta ton atau sekitar 1,75 hingga 1,9 juta ton per tahun. Meski demikian, ia menilai pemanfaatan nikel masih didominasi sektor stainless steel.
“Banyak pihak terlalu fokus pada baterai, padahal itu bukan satu-satunya penggunaan nikel. Bahkan, kontribusi nikel untuk baterai hanya sekitar 12% hingga 15%,” katanya.
Ia juga menyoroti tren penurunan permintaan EV secara global dalam satu tahun terakhir, yang berdampak pada berkurangnya kebutuhan nikel untuk baterai. Di sisi lain, beberapa negara, seperti Jepang dan Korea Selatan, mulai mengembangkan alternatif teknologi, seperti hidrogen dan natrium karbonat.
“Daripada hanya fokus pada 15% pasar baterai, kenapa kita tidak optimalkan 67% kebutuhan nikel dunia lainnya? Nikel itu tidak tergantikan untuk banyak kebutuhan industri, sementara baterai bisa menggunakan material lain,” ucapnya mencoba menyadarkan.
APNI pun mendorong agar kebijakan hilirisasi nasional tetap mempertimbangkan diversifikasi penggunaan nikel serta pengelolaan sumber daya yang tepat, mengingat perannya yang krusial dalam berbagai sektor kehidupan. (Shiddiq/Uyun)
