NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan hilirisasi mineral kritis yang dijalankan pemerintah Indonesia bukan hanya kebijakan industri, melainkan strategi pembangunan nasional untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat kemampuan teknologi, dan membangun ketahanan industri di tengah dinamika geopolitik global.
Indonesia dikatakan sudah memiliki pengalaman panjang menghadapi tantangan perdagangan internasional, termasuk sengketa dengan Uni Eropa terkait kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah.
“Kebijakan hilirisasi Indonesia bukan hanya industrial policy. Ini adalah strategi pembangunan untuk menciptakan pekerjaan, memperkuat kapabilitas teknologi, membangun ketahanan industri, serta memastikan manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara lebih adil,” kata Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference and Expo (ICMCE) 2026, di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Rabu (3/5/2026).
Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa setiap negara akan mengutamakan kepentingan nasional ketika menghadapi krisis. Kondisi serupa dinilai dapat terjadi pada rantai pasok mineral kritis, terutama untuk kebutuhan industri semikonduktor, baterai kendaraan listrik, hingga teknologi tinggi lainnya.
Wamenlu menekankan, negara-negara produsen mineral kritis harus memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak hanya menjadi pemasok bahan baku bagi negara maju. Indonesia menilai penerapan standar ESG harus bertujuan meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, bukan dijadikan instrumen pembatasan perdagangan.
“ESG seharusnya menjadi keunggulan kompetitif, bukan penghalang perdagangan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik, bukan menjadi alat diskriminasi,” ujarnya.
Transisi menuju ekonomi berkelanjutan hanya dapat berhasil apabila dilakukan secara inklusif, menghormati perbedaan kondisi nasional, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan mengedepankan kemitraan yang setara.
“Transisi berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi, bukan melalui persyaratan yang memberatkan pihak lain,” pungkasnya. (Fi Yun)
