NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Chairman of the Djakarta Mining Club, Mangantar S. Marpaung, menilai, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan produksi komoditas tambang merupakan langkah yang wajar untuk menjaga stabilitas harga di pasar global, terutama di tengah kondisi fluktuasi permintaan dan gangguan geopolitik.
“Pada awalnya, kebijakan pemerintah itu niatnya baik. Jadi, kalau supply and demand teorinya kan kalau supply-mu terlalu tinggi, demand-nya di bawah, maka harga turun. Kalau demand-nya tinggi supply-nya rendah, harga naik. Nah yang bisa kita kendalikan itu adalah supply-nya,” ujar Marpaung kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) di sela-sela acara MGEI CEO Forum 2026 di Jakarta Selatan, pekan lalu.
Ia menjelaskan, posisi Indonesia sebagai produsen membuat pelaku usaha pada dasarnya hanya dapat bertindak sebagai price taker, yaitu mengikuti harga yang terbentuk di pasar global tanpa memiliki kemampuan untuk menentukan harga jual secara langsung.
“Sebagai produsen kita hanya bisa mengendalikan sisi supply, jadi kita bisa turunkan produksi atau naikkan produksi. Ini kita sudah price taker, kita hanya menerima harga. Jadi, nggak bisa menawar, misalkan gitu,” katanya.
Kondisi tersebut, sambungnya, membuat pengaturan produksi menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga agar harga komoditas tidak jatuh terlalu dalam, terutama ketika terjadi kelebihan pasokan di pasar global.
“Memang harus ada upaya pemerintah untuk mengendalikan produksi supaya harganya jangan hancur-hancuran, kan,” ujarnya.
Mantan direktur di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mencontohkan kondisi pasar batu bara dan nikel yang sempat mengalami penurunan harga akibat kelebihan pasokan di pasar global.
“Awalnya harga batu bara turun, harga nikel turun, dipelajari ternyata jorjoran masuk ke pasar, harga turun. Waktu itu kira-kira 800 juta, anggaplah, kalau begitu kita turunkan lah, kira-kira 25 persen rencananya, jadi sekitar 600 juta. Nah, sedang mikir bagaimana cara menurunkannya ke PT ini, PT ini, PT ini gitu kan,” katanya.
Namun, rencana tersebut harus kembali disesuaikan dengan dinamika global yang berubah cepat, termasuk faktor geopolitik, seperti perang Iran yang turut mempengaruhi arah harga komoditas, sehingga rencana penyesuaian produksi kembali dipertimbangkan ulang.
Meski demikian, ia menegaskan, pengendalian produksi merupakan langkah yang wajar dilakukan pemerintah, selama disertai transparansi dan aturan yang jelas bagi pelaku usaha. “Wajar kebijakan itu, cuma harus terbuka, transparan, dan punya aturan main yang jelas, ya, kan, itu aja yang perlu,” pungkasnya. (Tubagus)
