NIKEL.CO.ID, JAKARTA – World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar forum Road to COPs: From Negotiation to Implementation: Strengthening Informed Climate and Biodiversity Diplomacy Ahead of COP17 and COP31, di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju 31st Conference of the Parties (COP31), di Antalya, Türkiye, yang dijadwalkan berlangsung 9–20 November 2026.
Dalam forum ini, WRI Indonesia mempertemukan pemangku kepentingan untuk membahas penerjemahan komitmen iklim dan keanekaragaman hayati ke dalam kebijakan serta implementasi di tingkat nasional.
Senior Manager for Climate WRI Indonesia, Egi Suarga, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi delegasi Indonesia yang akan mengikuti COP31.
“Acara ini kita harapkan menjadi bagian dari masukan untuk delegasi Indonesia yang akan menghadiri COP31 di Antalya, Turki,” ujar Egi, di Jakarta, Rabu (16/8/2026).
Menurut Egi, rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari melalui kolaborasi Indonesia dan Jerman. Hari pertama lebih menitikberatkan pada aspek strategis dan politik, sedangkan hari kedua diarahkan pada pembahasan teknis mengenai implementasi kebijakan.
“Hari pertama lebih high level dan politikal. Hari ini kita lebih menurunkan contoh implementasi dari rencana dan kebijakan,” katanya.
Metana Jadi Salah Satu Fokus
Salah satu agenda teknis yang dibahas adalah pengurangan emisi metana. Ia mengatakan, isu ini penting karena Indonesia memiliki komitmen penurunan emisi metana hingga 30% pada 2030 melalui Global Methane Pledge. Namun, implementasi target tersebut masih membutuhkan penguatan, terutama terkait sistem measurement, reporting and verification (MRV).
“Masih banyak yang harus dibenahi, termasuk sistem MRV untuk metana,” kata Egi.
Penguatan MRV diperlukan untuk memastikan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi emisi dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga perkembangan pencapaian target dapat dipantau.
Selain metana, forum membahas kebutuhan pendanaan dan investasi untuk mendukung transisi menuju pembangunan rendah emisi. Salah satu pertanyaan utama dalam agenda transisi adalah sumber pembiayaannya. Karena itu, diskusi diarahkan untuk mencari model yang dapat menghubungkan target iklim dengan peluang investasi.
“Ketika kita bicara transisi, pertanyaannya uangnya dari mana. Kita ingin mencari alternatif agar transisi menjadi model investasi baru melalui investable NDC,” jelasnya.
Konsep tersebut menempatkan Nationally Determined Contribution (NDC) tidak hanya sebagai komitmen penurunan emisi, tetapi juga sebagai basis untuk mengembangkan proyek yang dapat menarik pembiayaan dan investasi.
Mineral Masuk Agenda Diplomasi Iklim
Sektor mineral juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam forum tersebut. Dia mengatakan, Indonesia memiliki potensi mineral yang besar sehingga isu tersebut perlu mendapat perhatian dalam forum internasional. Indonesia telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesiapan sektor mineral, termasuk melalui ESG gap assessment. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat posisi dan kesiapan praktik di Indonesia dibandingkan dengan standar internasional.
“Kita sudah melakukan ESG gap assessment untuk melihat sejauh mana kesiapan kita dengan standar internasional,” katanya.
Selain ESG, pembahasan juga mencakup traceability atau ketertelusuran mineral. Pemerintah disebut telah melakukan sejumlah langkah terkait sistem ketertelusuran, yang kemudian menjadi salah satu aspek yang dibahas untuk melihat kebutuhan dan arah pengembangannya ke depan.
“Kita ingin melihat ke depan seperti apa arah pemerintah terkait traceability,” ujar Egi.
Hasil diskusi tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan menjadi salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan dalam proses negosiasi COP31. (Li Han)
