NIKEL.CO.ID, JAKARTA – World Resources Institute (WRI) Indonesia mendorong agar komitmen iklim Indonesia tidak berhenti pada regulasi dan kesepakatan internasional, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan, pembiayaan, dan aksi nyata di lapangan.
Managing Director WRI Indonesia, Arief Widjaya, mengatakan, agenda menuju 31st Conference of the Parties (COP31) menjadi momentum untuk memperkuat implementasi komitmen iklim sekaligus memperluas kerja sama internasional di bidang pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas.
Hal tersebut disampaikan Arief dalam opening remarks pada forum Road to COPs: From Negotiation to Implementation: Strengthening Informed Climate and Biodiversity Diplomacy Ahead of COP31 and COP17 CBD, yang digelar WRI Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Ia mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat dialog serta pertukaran pengetahuan menjelang COP31 dan COP17 Convention on Biological Diversity (CBD).
“Pada hari pertama, diskusinya mengenai agenda COP31, prioritasnya, dan tugas Turki sebagai tuan rumah untuk COP31 ini dan bagaimana Indonesia bisa berkontribusi nyata di dalam negosiasi,” ujarnya seraya menambahkan agenda hari kedua membahas aspek teknis dan substansi dengan memanfaatkan kajian, teknologi, serta pengalaman implementasi berbagai program iklim.
Pada kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan, tantangan utama dalam dekade kedua Perjanjian Paris bukan hanya mempertahankan komitmen negara, tetapi memastikan komitmen tersebut dapat dioperasionalkan menjadi kebijakan dan aksi konkret di tingkat nasional maupun daerah.
“Perjanjian Paris tetap penting sebagai kerangka kerja bersama untuk memperkuat komitmen dan ambisi iklim serta mendorong diterimanya dalam berbagai kebijakan nasional,” katanya.
Namun, keberhasilan kerangka tersebut, lanjutnya, sangat bergantung pada kemampuan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menerjemahkan komitmen melalui regulasi, pembiayaan, teknologi, serta implementasi di lapangan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan agenda COP31 yang menempatkan implementasi sebagai salah satu perhatian utama. Indonesia perlu memastikan kemajuan yang telah dicapai dapat dipertahankan sekaligus diperkuat untuk mencapai target iklim 2030.
“Untuk mencapai target iklim Indonesia pada 2030, kita perlu menjaga kenaikan emisi tidak lebih dari 4% dan untuk mencapai target tersebut maka dibutuhkan aksi nyata dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Tekanan Perubahan Iklim Semakin Nyata
Di sisi lain, ia juga menyoroti kondisi global yang semakin kompleks. Gangguan geopolitik, keterbatasan pendanaan iklim, serta peningkatan laju pemanasan global menjadi tantangan bagi upaya menjaga kerja sama internasional. Dari laporan terbaru United Nations Environment Programme (UNEP) yang menunjukkan upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca masih belum cukup cepat untuk menjaga target pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celsius dibandingkan tingkat praindustri.
“Berbagai kejadian ekstrem dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan semakin besarnya dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat dan ekosistem. Dampaknya tidak hanya menyentuh perekonomian dan kehidupan manusia, tetapi juga ekosistem serta keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut memperkuat kebutuhan untuk mengintegrasikan perlindungan ekosistem ke dalam agenda pembangunan,” katanya dengan nada prihatin.
Oleh sebab itu, WRI Indonesia bersama para mitra tengah mendorong sejumlah agenda yang dinilai relevan dengan persiapan menuju COP31. Salah satunya adalah mempercepat kontribusi Indonesia terhadap upaya global mengurangi emisi metana. Fokus tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan mitigasi emisi metana di sektor limbah, kebijakan, implementasi aksi, serta penguatan sistem measurement, reporting, and verification (MRV).
Agenda kedua berkaitan dengan pembiayaan iklim. WRI Indonesia mendorong kebijakan investasi dan mobilisasi pembiayaan yang dapat mengubah ambisi iklim Indonesia menjadi proyek-proyek yang dapat diimplementasikan dan menarik investasi. Pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk menjembatani kesenjangan antara target iklim dengan kebutuhan implementasi di lapangan.
ESG & Mineral Kritis
Pusat perhatian lainnya adalah tata kelola environment, social, and governance (ESG) sektor mineral kritis Indonesia yang menurutnya harus didorong lebih terkoordinasi, kredibel, dan dapat diakui secara internasional sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dalam mendorong transisi energi yang berkelanjutan.
Isu tersebut menjadi semakin relevan karena mineral kritis memiliki posisi strategis dalam rantai pasok teknologi transisi energi. Di sisi lain, pengembangan sektor mineral menghadapi tuntutan terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin kuat. Karena itu, penguatan tata kelola ESG diperlukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok mineral global dan diplomasi iklim.
Arief mengatakan, COP31 perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat tata kelola iklim sekaligus memperluas kerja sama internasional dalam pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Forum Road to COPs diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung posisi Indonesia dalam proses negosiasi internasional sekaligus memperkuat implementasi di dalam negeri.
“Sebagai penutup, kembali saya mengajak kita semua untuk beranjak dari regulasi dan komitmen iklim yang kita miliki dan fokus untuk memastikan semuanya dapat dioperasionalisasikan dan diterjemahkan menjadi aksi nyata,” ujarnya.
Ia menambahkan, WRI Indonesia akan terus mendorong keterhubungan antara pengetahuan, kebijakan, dan implementasi agar pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun subnasional serta pelaku aksi iklim memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan.
“Dengan memperkuat jembatan antara pengetahuan, kebijakan, dan implementasi, kami berupaya untuk mendukung para pembuat kebijakan di tingkat nasional dan subnasional serta para pelaku aksi iklim untuk melalui keputusan yang tepat dan mempercepat terwujudnya aksi iklim yang nyata, inklusif, dan berdampak,” pungkasnya. (Li Han)
