NIKEL.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mengembangkan rare earth elements (REE) atau unsur tanah jarang di Indonesia agar memberikan manfaat ekonomi tanpa menambah beban bagi pelaku usaha.
Ketua Umum APNI, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, mengatakan, perencanaan pengembangan REE harus dilakukan secara matang, mengingat pengembangan komoditas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari teknologi hingga nilai keekonomian.
“Kita berharap bagaimana mengemas, bagaimana APNI bisa berperan, bagaimana bisa mendukung program itu. Ini program bagus, cuma tidak mudah. Karena itu masih panjang,” kata Nanan kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id) saat pembukaan CPI Forum 2026, di Hall of Kemdiktisaintek, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Pengembangan REE, menurutnya, perlu diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat. Maka dari itu, aspek keekonomian menjadi salah satu hal yang perlu dikaji sejak awal agar pengembangan REE dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Bagaimana mengemasnya agar betul-betul REE ini bermakna, bermanfaat, tapi jangan menyusahkan pengusaha. Jadi, bagaimana pengusaha terbantu, bagaimana masyarakat bisa tambah income dengan penambahan income dari REE ini,” jelasnya.
Pengembangan REE juga tidak dapat dilepaskan dari kesiapan teknologi dan kelembagaan. Aspek tersebut masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut sehingga diperlukan sinergi antarlembaga.
“Nilai keekonomian itu penting juga dicek dulu. Karena kalau tidak ada nilai ekonomis, nanti malah masalah. Teknologi juga, badan yang ada kan ada BIM, ada beberapa institusi lainnya. Itu perlu bagaimana? Kolaborasi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, serta institusi terkait menjadi faktor penting untuk memastikan pengembangan mineral kritis dan REE dapat memberikan manfaat bagi industri sekaligus masyarakat.
“Kolaborasi itu penting banget antara institusi pemerintahan, termasuk bagian-bagian yang baru,” pungkasnya.
Kehadir APNI dalam Pembukaan CPI Forum 2026 yang bertajuk “Critical Minerals & REE: CPI’s Role in Strengthening Indonesia’s Strategic Industries” selain dihadiri Ketua Umum APNI, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Nanan Soekarna, juga hadir Sekretaris Umum APNI, Meidy Katrin Lengkey, dan Dewan Penasihat Pertambangan APNI, Djoko Widajatno Soewanto.
CPI Forum 2026 sendiri merupakan agenda Komite Bersama Komite Cadangan Mineral Indonesia (Kombers KCMI) yang berkaitan dengan penerbitan dan implementasi Kode KCMI serta pembinaan Competent Person Indonesia (CPI), dengan tujuan mendukung integritas, etika, dan profesionalisme dalam pelaporan publik sumber daya serta cadangan mineral dan batu bara. (Fi Yun)
