NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Rangkaian kegiatan Training to Miners (TTM) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Seri Ke-8, di Sasono Mulyo Ballroom, Le Meridien Hotel, Jakarta, pada 29–31 Juli 2026, mendapat apresiasi dari para narasumber yang terlibat.
Salah satunya datang dari President of the Indonesia Industrial Hygiene Association (IIHA), Muthia Ashifa, yang menjadi pembicara pada hari kedua, Kamis (30/7/2026). Ia menyampaikan terima kasih kepada APNI atas kesempatan yang diberikan kepada IIHA untuk berbagi pengetahuan dalam forum yang dihadiri para pelaku industri pertambangan dari berbagai sektor.
“Kegiatan ini sangat baik bagi para profesional di industri pertambangan, tidak hanya sektor nikel, tetapi juga komoditas pertambangan lainnya. Training ini memberikan banyak pengetahuan, bukan hanya dari perspektif bisnis maupun lingkungan, tetapi juga mengenai pengelolaan operasional industri pertambangan secara menyeluruh,” ujarnya kepada Media Nikel Indonesia (www.nikel.co.id).
Dalam paparannya berjudul “Pengelolaan Industrial Hygiene and Occupational Health in Mining”, Muthia mengangkat tema mengenai higiene industri yang mencakup prinsip pengelolaan bahaya dan risiko kesehatan kerja melalui pendekatan anticipation, recognition, evaluation, and control (AREC), serta implementasi empat pilar program kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Selain itu, pakar kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan higiene industri ini juga memperkenalkan peran IIHA dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga profesional di bidang kesehatan kerja dan keselamatan industri. Ia turut menginformasikan rencana penyelenggaraan IHA Connect Conference and Education Center yang akan berlangsung pada 12–15 Oktober 2026 di Yogyakarta sebagai wadah kolaborasi bagi praktisi K3 dan industrial hygiene, baik dari Indonesia maupun mancanegara.
Penerapan standar K3 di sektor pertambangan, menurut pandangannya, merupakan aspek yang sangat penting karena telah menjadi bagian dari regulasi yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan.
“Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan bagian dari kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Industri pertambangan, baik pemegang IUP, IUJP, maupun perusahaan jasa penunjang, terus didorong untuk membangun, mengembangkan, membina, serta meningkatkan implementasi sistem manajemen keselamatan secara berkelanjutan,” katanya menjelaskan.
Indonesia telah memiliki standar K3 pertambangan yang jelas melalui regulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk penerapan SMKP serta berbagai ketentuan teknis yang mengatur pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pertambangan. Dalam perspektif industrial hygiene, fokus utama adalah memastikan pekerja tetap sehat dan layak bekerja melalui pengelolaan faktor risiko kesehatan di tempat kerja, pemantauan indikator kesehatan, serta pelaksanaan program promotif dan preventif yang berkesinambungan.
Menutup keterangannya, ia berharap kolaborasi antara APNI dan IIHA dapat terus terjalin untuk mendukung penguatan kompetensi sumber daya manusia serta peningkatan pengelolaan risiko operasional di industri pertambangan Indonesia.
“Terima kasih sekali lagi kepada APNI atas undangannya. Semoga ke depan kita dapat terus berkolaborasi demi pengembangan organisasi profesi dan kemajuan pengelolaan risiko operasional di industri pertambangan Indonesia. Thank you, all the best ya,” tutupnya. (Li Han)
