NIKEL.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) memperketat manajemen risiko pembiayaan di sektor nikel seiring meningkatnya tekanan pasokan bijih akibat penyesuaian kuota rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang berdampak pada operasional smelter di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Indonesia Critical Minerals Conference & Expo (ICMCE) 2026 pada sesi Nickel & Cobalt Forum yang digelar di Jakarta, Jumat (6/6/2026), dengan tema “Too Much Nickel? Balancing Oversupply Risks with Long-Term Investment in Indonesia”.
Pada sesi diskusi dipandu oleh Commercial Director of Shanghai Metals Market (SMM), Jean Tang, itu Senior Vice President Corporate Banking 2 of BNI, Ditya Maharhani Harninda, menegaskan, pengetatan kuota RKAB telah memberikan dampak langsung terhadap industri nikel, termasuk meningkatnya risiko pembiayaan perbankan di sektor tersebut.
Penurunan kuota RKAB dari sekitar 330 juta ton menjadi 250 juta ton, menurut Ditya, telah menciptakan potensi kekurangan bijih nikel sekitar 80–90 juta ton tahun ini. Akibatnya, sejumlah smelter kesulitan memperoleh pasokan bahan baku yang memadai untuk menjaga tingkat produksi.
“Ini adalah isu kritis yang saat ini dihadapi bukan hanya oleh BNI, tetapi oleh seluruh bank di Indonesia,” ujarnya pada konferensi yang diselenggarakan SMM bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) itu.
BNI sendiri tercatat memiliki portofolio pembiayaan sekitar Rp60 triliun di sektor nikel, yang mencakup pembiayaan hulu hingga hilir. Dampak pembatasan RKAB telah mempengaruhi portofolio kredit dan mendorong perlunya penyesuaian strategi manajemen risiko. Sebagai langkah mitigasi, BNI melakukan stress testing terhadap seluruh portofolio terkait industri nikel dengan skenario penurunan produksi akibat kelangkaan bijih serta tekanan harga jual rata-rata (average selling price).
Selain itu, BNI juga memperketat ketentuan covenant bagi debitur. Jika sebelumnya pelaporan keuangan dilakukan secara kuartalan, kini diwajibkan menjadi bulanan. Bank juga meningkatkan persyaratan kepastian pasokan bahan baku menjadi 30–40 hari ke depan dan memperluas pemantauan terhadap arus kas dan tingkat utilisasi smelter.
BNI turut mengandalkan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi potensi tekanan keuangan lebih awal, sehingga dapat disiapkan solusi yang lebih tepat bagi masing-masing debitur, termasuk kemungkinan restrukturisasi apabila diperlukan.
Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pembiayaan di tengah dinamika industri nikel yang masih menghadapi ketidakpastian pasokan dan volatilitas harga global. (Li Han)
