NIKEL.CO.ID, JAKARTA – Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tony Hasudungan Gultom, menilai, Indonesia perlu mengembangkan standar environmental, social, and governance (ESG) yang selaras dengan karakteristik nasional, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.
Dalam wawancara dengan Media Nikel Idonesia (www.nikel.co.id) di tengah acara 2nd ESG Forum, yang diselenggarakan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (2/6/2026), Tony mengatakan, pembahasan ESG di sektor pertambangan nasional menjadi penting karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pihak internasional.
“Indonesia itu harus punya keunikan. Keunikannya apa? Karena negara kita kepulauan. Masyarakat kita juga, budaya kita tidak sama dengan di luar,” katanya.
Menurut dia, sebagian besar standar ESG internasional masih merujuk pada pengelolaan tambang berbasis bijih sulfida, sementara industri nikel Indonesia didominasi oleh laterit yang memiliki karakteristik berbeda.
“Kebanyakan standar internasional merujuknya pada sulfida. Kita kan laterit. Itu hal yang berbeda. Model prosesnya, dari cara menambangnya, cara memprosesnya tidak sama, sehingga butuh waktu untuk disesuaikan,” ujarnya.
Dia menegaskan, Indonesia tidak bermaksud menciptakan standar ESG yang terpisah dari praktik global. Tetapi, diperlukan penyesuaian agar standar tersebut dapat mengakomodasi kondisi sosial, budaya, regulasi, dan kebutuhan pasar di dalam negeri.
“Kita bukan membuat ESG tandingan. Tapi, bagaimana kita menyesuaikan dengan kultur di Indonesia, kemudian peraturan yang ada di Indonesia. Ini membutuhkan waktu sehingga kita perlu membuat satu standar yang meng-cover budaya di Indonesia, peraturan yang ada di Indonesia, dan keinginan pasar,” paparnya.
Ia berharap standar yang disusun nantinya dapat diterapkan secara bertahap oleh seluruh pelaku industri pertambangan.
“Dengan demikian nantinya kita punya standar yang secara praktik bisa dilakukan oleh semua industri. Harapan kita pertambangan dan industri itu bisa mengikuti secara bertahap,” ujarnya.
Terkait kritik terhadap dampak lingkungan kegiatan pertambangan, seperti banjir dan kekeringan, ia menilai, persoalan tersebut perlu dikelola secara komprehensif.
“Kalau kita bicara banjir, kekeringan juga. Tahun ini kita akan ada kekeringan karena impact El Nino. Akan ada banjir karena impact La Nina. Jadi, itu sesuatu yang memang harus kita kelola,” katanya.
Menurut dia, pengelolaan ESG tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial yang berkaitan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat sekitar.
“Bukan hanya lingkungan, sosial juga. Masalah kebiasaan masyarakat juga harus tetap kita ikuti,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tony juga mengapresiasi penyelenggaraan forum ESG yang menurutnya semakin berkembang dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
“Ini lebih fokus dan lebih berkembang dibandingkan yang pertama. Harapannya nanti forum yang ketiga sudah lebih clear, kita mau bicara standar seperti apa dan bagaimana implementasinya,” katanya. (Shiddiq)
